Monitorday.com – Penerapan sistem pembayaran nasional Indonesia melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) didasarkan pada prinsip kerja sama yang setara dengan negara mitra, tegas Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/4/2025).

Destry menambahkan bahwa kesiapan masing-masing negara menjadi kunci dalam menjalin kerja sama di sektor sistem pembayaran.

“Kerja sama dengan negara lain terkait QRIS atau sistem pembayaran cepat lainnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing negara. Jika negara mitra, seperti Amerika, siap, Indonesia juga siap bekerja sama,” ungkap Destry.

Meskipun Indonesia telah memiliki sistem pembayaran domestik yang kuat melalui GPN dan QRIS, sistem internasional seperti Visa dan Mastercard tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan.

“Visa dan Mastercard tetap dominan, jadi tidak ada masalah dengan keberadaan mereka di Indonesia,” jelasnya.

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan regulasi ketat untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan mendorong inklusi keuangan digital. Namun, kebijakan ini mendapatkan sorotan dari perusahaan penyedia layanan pembayaran asal Amerika Serikat (AS). Mereka mengkritik pembatasan akses pasar dan ketidaklibatan mereka dalam penyusunan regulasi QRIS dan GPN.

United States Trade Representative (USTR) bahkan memasukkan kebijakan terkait dominasi QRIS dan GPN dalam laporan “National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” 2025, yang menyebutkan adanya hambatan perdagangan bagi perusahaan asing di sektor jasa keuangan digital Indonesia.

Laporan tersebut mengkritik Peraturan BI No. 19/08/2017, yang mewajibkan transaksi debit ritel domestik diproses melalui lembaga switching berlisensi lokal dengan kepemilikan asing dibatasi maksimal 20%. Selain itu, peraturan juga melarang penyediaan layanan elektronik lintas batas untuk kartu debit dan kredit ritel demi menjaga keamanan dan pengembangan industri domestik.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggapi masukan dari AS terkait implementasi QRIS dan GPN.

“Kami terus berdialog untuk mencari solusi terbaik yang tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pada Sabtu (19/4/2025).

Meski demikian, pemerintah belum merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menghadapi tantangan tarif dan regulasi dari AS terkait ekosistem pembayaran cepat berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Dengan penerapan QRIS, GPN, dan berbagai inovasi pembayaran cepat lainnya, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjaga kemandirian ekonomi digital, sambil tetap membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra tanpa adanya diskriminasi atau monopoli pasar global.

Monitorday.com – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menaikkan peringkat PT Semen Baturaja Tbk (IDX: SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) (IDX:SMGR) menjadi “IdAA-” dengan prospek stabil, dari sebelumnya “idA+” stabil.

Penetapan peringkat terbaru ini didasarkan pada laporan keuangan audit per 31 Desember 2024, dan memperkuat keyakinan atas peran strategis SMBR dalam Grup SIG serta potensi pertumbuhannya ke depan.

Pefindo menyampaikan bahwa peringkat “IdAA-” stabil mencerminkan tingkat dukungan yang kuat dari SIG sebagai induk usaha yang memiliki peringkat “IdAAA” stabil, posisi pasar SMBR yang kuat di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta struktur permodalan yang kuat. Kinerja operasional yang stabil dan hubungan strategis dengan SIG juga menjadi penopang utama dalam penilaian ini.

Vice President of Corporate Secretary SMBR Hari Liandu menyambut positif peningkatan peringkat ini. Menurutnya, hal ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap arah bisnis dan kekuatan fundamental SMBR.

“Peningkatan peringkat ini merupakan bentuk pengakuan atas fundamental bisnis yang solid, prospek jangka panjang yang menjanjikan, serta sinergi yang terus diperkuat bersama SIG. Kami juga berkomitmen untuk terus menjaga kinerja keuangan yang sehat di tengah dinamika industri,” ujar Hari.

Lebih lanjut, SMBR akan terus fokus pada penguatan pangsa pasar, peningkatan efisiensi operasional, dan optimalisasi utilisasi pabrik untuk menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan. Mengoptimalkan pengelolaan arus kas dan struktur permodalan untuk memastikan kondisi likuiditas tetap sehat dan tingkat solvabilitas tetap terjaga.

Sepanjang tahun 2024, SMBR mencatatkan kinerja keuangan yang positif, dengan pendapatan mencapai Rp2,09 triliun, tumbuh 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,04 triliun. Efisiensi biaya operasional turut berkontribusi pada pencapaian tersebut, di antaranya penurunan beban penjualan sebesar 19,5% menjadi Rp161,3 miliar, beban umum dan administrasi turun 11,9% menjadi Rp203,3 miliar, serta beban keuangan yang berkurang 20% menjadi Rp78,85 miliar. Alhasil, laba tahun berjalan meningkat 6,3% menjadi Rp129,25 miliar.

“SMBR akan terus menjaga momentum pertumbuhan yang positif demi memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang, sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Hari.

Monitorday.com –  “Vessel Monitoring System (VMS) kecil barangnya, gede manfaatnya” bukan sekadar slogan, melainkan gambaran nyata dampak positif teknologi ini bagi nelayan. VMS memungkinkan pemantauan posisi kapal secara real-time, meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut. Teknologi ini juga mencegah praktik pencurian hasil tangkapan oleh awak kapal, karena pemilik kapal dapat mengawasi rute dan durasi operasi kapal. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga mengatakan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar keberlanjutannya terjaga untuk generasi mendatang. Di sinilah peran vital VMS,  bukan sekadar alat pemantau, tapi tameng pelindung laut Indonesia dari eksploitasi berlebih dan praktik ilegal. Ini bukan soal teknologi semata, tapi komitmen nyata untuk laut yang sehat dan lestari. 

Hal senada pun disampaikan oleh Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono yang akrab disapa Ipunk kepada Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bahwa keberadaan VMS bukanlah alat penghambat bagi nelayan, melainkan solusi modern untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi melaut. Ia menjelaskan bahwa bahan bakar menyumbang 60-70% dari total biaya operasional melaut.

“Makanya kita bantu lewat subsidi BBM agar nelayan tak perlu merasa terbebani biaya lain, apalagi untuk VMS yang sudah difasilitasi pemerintah,” jelasnya kepada para senator Sultra yang melakukan audensi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta,Senin (21/04).

Lebih lanjut, Ipunk menilai masih terjadi miskonsepsi di lapangan. Ia menegaskan tidak ada pungutan untuk pemasangan VMS dan perangkatnya pun dibebaskan dari pajak. 

“Jadi, alasan harga tak lagi relevan. Justru ini bagian dari modernisasi perikanan agar makin berdaya saing,” tambahnya.

Ipunk menuturkan,  sebenarnya aturan VMS bukan hal baru. Sudah sejak 2003 diatur, hanya saja baru sekarang ditegakkan lebih sistematis.

Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan manfaat VMS.

Baginya, VMS bukan tentang mengawasi, tapi melindungi. Biar nelayan tenang di laut, keluarga pun tenang di rumah. kunjungan ini sekaligus menjadi forum klarifikasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said menggarisbawahi pentingnya dialog ini. 

“Perlu kami sampaikan di Sultra sendiri itu dari 180 kapal, baru 64 yang sudah memasang VMS. Kalau yang membayar juragan kapal, tak jadi masalah. Tapi kalau dibebankan ke ABK, ini jadi sumber konflik,” ucapnya. 

Menariknya, meski belum semua kapal memasang SPKP, SLO tetap diberikan demi menjaga mata pencaharian para nelayan. Ini menunjukkan pendekatan yang adaptif dan kompromistis dari pihak berwenang, sambil terus mendorong kepatuhan aturan secara bertahap.

Suasana ruangan ORCA  itu justru diwarnai dengan diskusi hangat, senyum saling memahami, dan semangat untuk menjembatani antara regulasi pusat dan suara nelayan di daerah. Sebuah langkah konkret menuju kolaborasi yang lebih sehat antara teknologi, kebijakan, dan masa depan nelayan Indonesia.

Monitorday.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, bersama dengan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, membahas sejumlah agenda penting terkait kerja sama strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), penerapan teknologi SIM digital (eSIM), dan percepatan pembangunan talenta digital Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Jakarta, pada Senin (21/4).

Diskusi ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI), yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Meutya Hafid menyatakan, “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.”

Dalam pertemuan tersebut, beberapa topik utama yang dibahas antara lain tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, dan pengembangan identitas digital berbasis eSIM untuk mempercepat layanan publik.

Meutya menambahkan, “Kami akan segera menentukan area prioritas yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama nyata, terutama dalam hal infrastruktur dan kebijakan AI yang adaptif dan aman.”

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah restrukturisasi di Kemkomdigi, kolaborasi ini akan mendukung empat pilar digital Kemkomdigi: infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital. Salah satu fokus utama adalah percepatan adopsi teknologi eSIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Pertemuan juga menyoroti pentingnya dukungan TBI dalam pengembangan kebijakan dan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang berfokus pada perlindungan anak di dunia digital.

Tony Blair mengungkapkan bahwa pertemuan ini menandai dimulainya babak baru kerja sama internasional dalam membangun ekosistem digital yang lebih inklusif dan inovatif di Indonesia.

Menurut Blair, pengembangan infrastruktur digital dan penerapan AI akan memiliki dampak signifikan terhadap cara pemerintah dan masyarakat beroperasi di era digital.

“Ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dapat berkembang lebih cepat. Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memimpin dalam transformasi digital ini,” jelas Tony Blair.

Shuhaela Fabya Haqim, pimpinan TBI Indonesia, menegaskan bahwa TBI siap mendukung Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi digital yang matang.

“Kami mendukung penuh peran sentral Kemkomdigi dalam mempercepat layanan pemerintahan berbasis digital yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Shuhaela.

TBI telah menjadi mitra strategis Kemkomdigi sejak 2024, termasuk dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional (PDN) dan strategi lima tahun untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dengan kerja sama ini, Indonesia berharap dapat mempercepat transformasi digital, menciptakan ekosistem yang inklusif, dan membuka peluang bagi inovasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya menciptakan generasi pelajar Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global tanpa mengesampingkan jati diri kebangsaannya.

Menurutnya, menjadi pelajar internasional tidak berarti harus melepaskan identitas sosial atau nasional.

“Dengan identitas nasional yang kuat, kita lebih siap untuk menjadi warga dunia,” ungkap Mendikdasmen dalam acara peresmian International Class Program di SMA Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu (20/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menjelaskan dua hal penting agar siswa Indonesia memiliki kompetensi sebagai warga global. Pertama adalah pengetahuan dan keterampilan yang kokoh, khususnya dalam menghadapi tantangan kompetensi abad ke-21. Kedua, kemampuan berbahasa asing yang menjadi langkah awal untuk membuka akses ke berbagai peluang internasional.

Mendikdasmen juga menyebutkan empat keterampilan utama abad ke-21 yang perlu dimiliki, yaitu komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, ia menekankan bahwa karakter dan kewarganegaraan juga tak kalah penting.

“Dengan semua keterampilan ini, kita mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan mencapai kesuksesan di masa depan,” jelasnya.

Mendikdasmen menambahkan, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan growth mindset atau pola pikir perkembangan, yang memungkinkan seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi.

“Dengan growth mindset ini, kita bisa mengubah diri kita dan masyarakat, serta membangun kompetensi masa depan, sambil tetap memperkuat identitas pribadi,” tandasnya.

Ketua International Class Program, Rashif Arka Muhammad, mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 2021 dan saat ini diikuti oleh 130 siswa. Sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris, tidak hanya sebagai bahasa pengantar, tetapi juga dalam seluruh kegiatan seperti ujian, tugas, dan penulisan makalah.

Program ini berfokus pada tiga kompetensi utama: pembuatan produk teknologi berbasis sains terapan, magang di bidang coding/pemrograman, desain, serta elektronika dan instrumentasi, dan kemampuan public speaking.

“Tujuan utama program ini adalah memberikan pendidikan internasional berkualitas yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kebumen,” jelas Rashif.

Siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Gombong, Lintang Nariswari, berbagi pengalamannya mengikuti program ini. Ia mengaku telah mendapatkan banyak manfaat, mulai dari pelatihan hingga kesempatan magang. Bahkan, ia pernah meraih juara 2 lomba debat Bahasa Inggris tingkat kabupaten.

“Program ini benar-benar menjadi perubahan besar dalam hidup saya. Kemampuan berbahasa Inggris saya berkembang pesat—dari yang awalnya hanya menjadi pendengar, kini saya lebih percaya diri berbicara. Saya juga bertemu dengan orang-orang hebat yang membuka wawasan dan menginspirasi saya,” ujar Lintang.

Ia berharap program ini terus berkembang dan menjadi wadah bagi anak-anak lain untuk menggali potensi mereka.

Monitorday.com – Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2025 tidak hanya menjadi landasan hukum di Indonesia, tetapi juga menginspirasi negara tetangga, seperti Malaysia, untuk mengadopsi kebijakan serupa.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Hybrid Community Gathering bertajuk “Like, Share, Protect Anak Kita di Dunia Digital” yang diselenggarakan di IDN Media HQ, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Meutya menyatakan bahwa Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, yang tertarik untuk mempelajari PP Tunas lebih dalam. “Menkominfo Malaysia bahkan telah menghubungi kami untuk memahami regulasi ini,” ungkap Meutya.

Menkomdigi juga menambahkan bahwa semakin banyak negara yang mengadopsi kebijakan serupa akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Ia menekankan, keberhasilan PP Tunas dalam membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur serta meningkatkan literasi digital orang tua menjadi nilai tambah yang semakin menarik perhatian dunia internasional.

“Dengan banyaknya negara yang mengadopsi prinsip serupa, daya tawar kita terhadap platform digital akan semakin kuat,” tegasnya.

Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa perlindungan anak di dunia digital adalah isu global yang semakin mendapat perhatian. Ia menyebutkan contoh Australia, yang meski dikenal dengan kebebasan tinggi, justru menerapkan kebijakan ketat terkait akses anak ke media sosial.

“Para pemimpin redaksi Australia yang baru berkunjung ke Indonesia sepakat bahwa perlindungan anak dari konten negatif adalah prioritas global,” jelas Uni.

Uni berharap orang tua dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan PP Tunas di tingkat keluarga dan mengimplementasikan kebijakan ini untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dunia digital.

“Orang tua adalah garda terdepan dalam memastikan keamanan digital anak-anak mereka,” pungkasnya.

Dengan semakin banyak negara yang mengadopsi prinsip PP Tunas, Indonesia tidak hanya melindungi generasi mudanya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin regulasi digital di kawasan ASEAN.

Monitorday.com – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa skema pembiayaan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Kementerian Koperasi akan fokus pada aspek legalitas dan pengawasan kelembagaan.

“Soal skema pembiayaan, sesuai Instruksi Presiden, itu kita serahkan ke Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tanya ke mereka saja kalau soal dana,” ujar Budi Arie dalam Konferensi Pers Peluncuran Website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Kementerian Koperasi, Senin (21/4/2025).

Budi menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap koperasi memiliki kelembagaan yang kuat dan menjalankan bisnis secara sehat.

“Bisnisnya tetap jalan, orangnya oke, sistemnya kuat,” katanya.

Pada tahap awal, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan legalitas. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembangunan dan pengoperasian koperasi yang masing-masing diproyeksikan membutuhkan dana antara Rp3 hingga Rp5 miliar.

“Kita akan hati-hati, belajar dari pengalaman. Semua usulan dan susunan pengurus akan diperiksa secara menyeluruh,” jelas Budi.

Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp400 triliun untuk membentuk 80.000 koperasi, dengan rata-rata kebutuhan Rp5 miliar per unit.

Pemerintah menargetkan pembentukan kelembagaan rampung pada akhir Juni 2025, sebelum pembangunan fisik koperasi dimulai.

“Ibaratnya akta-nya belum ada, bagaimana mau ada bangunan dan pinjaman? Target kami, seluruh pembentukan legalitas 80 ribu koperasi harus selesai pada akhir Juni,” ujar Budi.

Guna menjamin tata kelola koperasi yang profesional dan menghindari risiko gagal bayar, pemerintah menggandeng perbankan untuk memberikan pelatihan dan pengawasan keuangan.

“Nanti misalnya bank bantu pelatihan, awasi keuangannya. Pinjaman bisa lewat Himbara dan lain-lain. Tapi bukan saya yang ngomong soal itu. Makanya perlu ada pendampingan,” katanya.

Agar implementasi berjalan optimal, Kementerian Koperasi juga tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembentukan koperasi. Budi menyebut, rapat internal kementerian untuk finalisasi juklak-juknis dijadwalkan pada Senin siang.

“Saya sudah bilang, nanti jam 2 siang ini kita rapat internal untuk bahas dan putuskan juklak juknis pembentukan Kopdes Merah Putih,” tandasnya.

Monitorday.com – Setelah sehari sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambangi Kebumen, kini giliran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang melakukan kunjungan ke kota ini pada Ahad (20/4/2025).

Kedatangan Abdul Mu’ti dalam rangka menghadiri Pengajian Akbar dan Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Gombong yang digelar di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo).

Kehadiran Abdul Mu’ti disambut langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, jajaran Forkopimda, serta civitas akademika Unimugo. Dalam ceramahnya, Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan pentingnya keteladanan dan gaya hidup sederhana, khususnya bagi para pejabat publik.

“Seorang pejabat harus mampu menjadi teladan, salah satunya melalui hidup sederhana. Ini bagian dari ajaran Islam,” ujar Mu’ti di hadapan ribuan peserta pengajian.

Ia mencontohkan kebijakan internal di kementeriannya, yang menerapkan pola hidup hemat dan efisien. Di antaranya, seluruh perjalanan dinas dilakukan dengan penerbangan kelas ekonomi dan menginap di balai milik kementerian. Jika terpaksa harus menginap di hotel, maka dibatasi hanya hotel bintang empat dengan tipe kamar ekonomis.

“Saya hanya membawa maksimal dua pendamping dalam setiap perjalanan dinas. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi Presiden,” tambahnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya bekerja dengan niat tulus melayani, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.

Bupati Lilis: “Pak Menteri Ini Sosok Sederhana Sejak Dulu”
Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Lilis mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Abdul Mu’ti yang dikenal sederhana jauh sebelum menjabat sebagai menteri.

“Saya tahu beliau kalau rapat cukup dengan menggelar tikar dan makan nasi bungkus. Kalau menteri saja bisa seperti itu, kita juga harus bisa,” ujar Lilis dalam keterangan resminya pada Senin (21/4/2025).

Bupati juga menyatakan bahwa kehadiran Abdul Mu’ti di Gombong terasa seperti keluarga yang pulang kampung, mengingat keduanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah.

“Muhammadiyah dan Aisyiyah bukan sekadar organisasi, tapi rumah perjuangan dan pengabdian bagi kita semua,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis turut menyampaikan harapannya agar kunjungan Mendikdasmen membawa perhatian lebih besar terhadap dunia pendidikan di Kebumen. Saat ini, Kabupaten Kebumen memiliki 863 Sekolah Dasar, 204 SMP, 51 SMA, dan 66 SMK.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang humanis bagi guru-guru, di antaranya dengan kebijakan agar guru dapat mengajar di sekolah yang dekat dengan domisili mereka.

“Ini untuk menghemat waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan kualitas hidup para guru,” katanya.

Selain itu, Kebumen juga tengah menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN di sektor pendidikan, terutama saat libur sekolah, agar tetap produktif tanpa kehilangan keseimbangan hidup.

“Harapannya, para guru bisa lebih bahagia dan tetap maksimal dalam mendidik,” tandas Bupati.

Monitorday.com – Rusia dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, sejarah mencatat Negeri Beruang Merah pernah menelan kekalahan pahit dari sebuah republik kecil bernama Chechnya dalam konflik bersenjata yang berlangsung sengit pada era 1990-an.

Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Chechnya Pertama yang berlangsung dari 1994 hingga 1996. Dalam perang ini, pasukan Rusia dipaksa mundur oleh perlawanan gigih dari kelompok separatis Chechnya yang dipimpin oleh Dzhokhar Dudayev, mantan jenderal Uni Soviet.

Akar konflik bermula pada tahun 1991, ketika Chechnya secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya dari Rusia. Dudayev berhasil merebut kekuasaan dan mengusir pengaruh Kremlin dari Grozny, ibu kota Chechnya. Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, sempat mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kota tersebut, namun upaya itu gagal.

Ketegangan meningkat hingga pada 1994, Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran. Meski unggul dalam jumlah dan perlengkapan, militer Rusia menghadapi tantangan besar dari taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Chechnya.

Pertempuran sengit terjadi di Grozny, dan pada akhirnya Rusia terpaksa menarik mundur pasukannya. Gencatan senjata pun ditandatangani pada 1996.

Menurut New World Encyclopedia, sejumlah tokoh Soviet dibunuh dan pemerintahan Chechnya-Ingush dibubarkan secara de facto oleh kelompok separatis di masa awal kemerdekaan tersebut.

Perang Chechnya Pertama menyebabkan kehancuran besar. Diperkirakan 50.000 hingga 100.000 warga sipil tewas, lebih dari 200.000 orang terluka, dan lebih dari setengah juta lainnya mengungsi. Infrastruktur kota dan desa di Chechnya hancur lebur akibat pertempuran yang berlangsung selama dua tahun lebih.

Tiga tahun setelah gencatan senjata, Rusia kembali melancarkan serangan militer ke Chechnya pada tahun 1999. Kali ini, Perdana Menteri Vladimir Putin yang memimpin operasi setelah serangkaian pengeboman di Moskow dikaitkan dengan militan Chechnya.

Putin mengambil pendekatan militer yang jauh lebih keras. Ia terkenal dengan pernyataannya yang menggemparkan:

“Kami akan kejar mereka bahkan sampai ke toilet,” — History.com.

Pada Februari 2000, Rusia berhasil merebut kembali Grozny. Pemerintah Kremlin kemudian menunjuk Akhmad Kadyrov, mantan pemimpin separatis yang berbalik mendukung Moskow, sebagai kepala pemerintahan.

Setelah Akhmad terbunuh dalam serangan bom pada 2004, posisi tersebut diisi oleh putranya, Ramzan Kadyrov, yang hingga kini masih menjabat sebagai pemimpin Chechnya pro-Kremlin.

Perang Chechnya Kedua secara resmi dinyatakan berakhir pada April 2009. Meski begitu, konflik tersebut menyisakan luka mendalam dengan jumlah korban tewas yang diperkirakan mencapai 50.000 hingga 80.000 orang, sebagian besar warga sipil.

Kini, Chechnya menjadi salah satu wilayah Federasi Rusia yang paling dikontrol ketat oleh Moskow. Ramzan Kadyrov menjadi tokoh kunci dalam menjaga stabilitas wilayah tersebut, sekaligus menjadi simbol loyalitas mutlak kepada Presiden Vladimir Putin.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati percepatan pembahasan negosiasi tarif perdagangan dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perwakilan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, pada Kamis (17/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menawarkan berbagai skema untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. Penawaran utama mencakup rencana pembelian produk energi seperti crude oil, LPG, dan gasoline, serta peningkatan impor produk agrikultur dari AS seperti kedelai, soybeans meal, dan gandum.

AS menyambut baik proposal Indonesia. Lutnick mengapresiasi tawaran tersebut sebagai langkah konkret dan saling menguntungkan. Ia juga mendukung target penyelesaian negosiasi dalam waktu 60 hari, serta menyarankan penyusunan jadwal pembahasan teknis yang lebih detail.

Tim teknis dari USTR langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mengundang delegasi teknis Indonesia keesokan harinya, Jumat (18/4), guna mendalami isu-isu utama yang menjadi perhatian kedua negara, termasuk format, prosedur, dan tahapan negosiasi.

Berikut adalah 10 poin utama hasil negosiasi RI-AS:

1. Komitmen Impor Energi dari AS
   Indonesia menyampaikan niat untuk meningkatkan impor LNG dan sweet crude oil dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.
2. Peningkatan Impor Produk Agrikultur
   Indonesia siap memperluas impor gandum dan produk hortikultura, yang merupakan komoditas andalan ekspor AS.
3. Kemudahan Investasi Perusahaan AS di Indonesia
   Pemerintah RI menjanjikan percepatan perizinan dan insentif investasi bagi perusahaan AS yang ingin menanamkan modalnya.
4. Kerja Sama Mineral Kritis
   RI mengusulkan kolaborasi strategis dalam rantai pasok global mineral penting, terutama dalam hilirisasi dan pengelolaan berkelanjutan.
5. Kemitraan SDM dan Ekonomi Digital
   Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, teknologi digital, dan pengembangan talenta di sektor sains dan engineering.
6. Evaluasi Tarif Ekspor RI
   RI meminta penurunan tarif bagi produk ekspor utama seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan udang, yang selama ini dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara kompetitor.
7. Target Penyelesaian Negosiasi 60 Hari
   Negosiasi ditargetkan selesai dalam 60 hari, menyisakan waktu 30 hari untuk implementasi dari total 90 hari masa penundaan tarif.
8. Relaksasi Aturan TKDN
   AS meminta pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). RI tengah menyusun format baru berbasis insentif guna mendorong efisiensi tanpa mengorbankan industri lokal.
9. Paket Deregulasi untuk Industri Terdampak
   Pemerintah RI menyiapkan paket kebijakan deregulasi bagi sektor industri padat karya dan perikanan. Tiga satuan tugas dibentuk untuk fokus pada efisiensi, daya saing, dan kemudahan regulasi.
10. Diversifikasi Pasar Ekspor
    RI menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS (10% dari total ekspor), dan mulai mengeksplorasi pasar alternatif seperti Meksiko, Inggris, Uni Eropa, dan ASEAN.