Monitorday.com – Langkah cepat dan tepat kembali diperlihatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam merespons tantangan bangsa. Kali ini, Kadin tampil sebagai motor penggerak kolaborasi sektor swasta untuk mendukung agenda besar pemerintah: menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertempat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025), Kadin resmi meluncurkan program Gotong Royong Kadin Indonesia–Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang menjadi quick win konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N Bakrie, mengibarkan semangat gotong royong sebagai fondasi gerakan ini. Ia menyebut quick win ini bukan sekadar proyek sosial biasa, melainkan prototipe model kolaborasi strategis pemerintah dan swasta dalam mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan manusiawi bagi warga kurang mampu. “Program ini memang tidak membangun rumah baru, tetapi membantu masyarakat agar tempat tinggal mereka layak untuk ditinggali. Ini bentuk nyata kepedulian dunia usaha,” tegas Anindya.

Lokasi peresmian di Johar Baru bukan tanpa alasan. Wilayah padat penduduk itu dinilai masih jauh dari standar rumah layak huni. “Empat kriteria rumah layak harus dipenuhi: struktur bangunan kuat, luas lantai cukup, akses air minum layak, serta sanitasi yang baik,” papar Anindya. Ia pun menyentil fakta miris bahwa sebagian besar rumah di wilayah tersebut masih bermasalah dalam akses MCK. Karenanya, Kadin juga menggandeng pihak kelurahan dan kecamatan untuk menghadirkan solusi sanitasi komunal, termasuk pembangunan septic tank dan fasilitas MCK bersama.

Program ini menargetkan renovasi 500 rumah di lima provinsi: Jakarta (200 unit), Jawa Barat (100 unit), Banten (100 unit), Kepulauan Bangka Belitung (50 unit), dan Nusa Tenggara Timur (50 unit). Jakarta menjadi prioritas karena tingkat kepadatan dan kesenjangan hunian yang nyata di berbagai sudut ibu kota.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menambahkan bahwa meskipun dirinya membidangi wilayah rural, kondisi Jakarta tetap perlu perhatian. “Ini bukan hanya tentang desa atau kota, tapi tentang kemanusiaan. Kalau masih ada warga tinggal di rumah yang hampir roboh, berarti kita belum sepenuhnya merdeka,” ujarnya dengan semangat.

Thomas menegaskan, program ini tak bisa berjalan sendiri. Kadin menggandeng pengurus provinsi, pemda, hingga masyarakat lokal untuk bahu-membahu menyukseskan misi sosial ini. “Kami hanya bisa sampai sejauh ini jika seluruh pihak yang masih punya merah putih di dadanya ikut bergerak. Gotong royong adalah senjata kita,” serunya.

Peluncuran quick win Kadin ini menjadi napas segar dalam iklim pembangunan sosial di tengah tantangan ekonomi global. Di saat banyak pihak gamang, Kadin memilih bergerak cepat dan menginspirasi. Tak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak, program ini sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang menjadi warisan luhur bangsa.

Dengan mengusung semangat kolaborasi, Kadin Indonesia membuktikan bahwa sektor swasta tak sekadar penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam misi-misi sosial bangsa. Arah langkah Kadin kini makin jelas: bukan hanya mendampingi pemerintah, tetapi turut memelopori solusi. Inilah cara baru berkontribusi — bukan dengan banyak janji, tapi lewat aksi nyata.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan teknis.

Namun, Kementerian Pendidikan tetap terlibat dalam penyusunan sistem pendidikan dan rekrutmen guru, dengan fokus utama pada anak-anak yang putus sekolah.

Mu’ti menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan yang fleksibel bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat akan berfokus pada anak putus sekolah dengan sistem yang lebih adaptif. Siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan pencapaian pribadi mereka, bukan terikat pada tahun ajaran,” ujar Mu’ti, Selasa (15/4/2025).

Mu’ti juga menjelaskan bahwa para guru di Sekolah Rakyat akan direkrut dengan kontrak kerja individu, dan tidak akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Para guru ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, dan mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang dikontrak akan mengajar secara penuh waktu dan hanya di Sekolah Rakyat, tidak terikat oleh status ASN,” tambahnya.

Selain itu, struktur kepemimpinan di Sekolah Rakyat juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam beberapa kasus, satu kepala sekolah mungkin akan menangani tiga jenjang pendidikan sekaligus—SD, SMP, dan SMA—dalam satu lokasi, tergantung jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut.

Kurikulum Sekolah Rakyat akan berbeda dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah reguler. Dengan pendekatan individual (individual approach), Sekolah Rakyat memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja tanpa terikat pada tahun ajaran tertentu.

Sistem yang diterapkan dikenal dengan sebutan multi-entry multi-exit, yang berarti siswa dapat memulai dan menyelesaikan pendidikan mereka sesuai dengan pencapaian pribadi, bukan berdasarkan waktu kelas.

“Yang terpenting adalah siswa bisa belajar dan mengembangkan karakter mereka melalui proses pembelajaran yang lebih fleksibel,” tegas Mu’ti.

Penerimaan siswa untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang diintegrasikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Fokus utama penerimaan siswa adalah pada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat tidak akan menerima anak yang sudah bersekolah. Kami akan fokus pada anak yang terdata sebagai putus sekolah di Dapodik,” jelas Mu’ti.

Untuk tahap awal, daftar nama guru yang akan bertugas di Sekolah Rakyat (dengan sistem by name by address) akan diserahkan pada 24 April 2025. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan lebih merata di seluruh Indonesia.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal bisa kembali mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Monitorday.com – Pemerintahan Donald Trump mengancam akan membekukan dana tahunan sebesar USD 2,2 miliar (setara dengan Rp36,9 triliun) untuk Universitas Harvard, menyusul penolakan kampus terkemuka ini terhadap tuntutan pemerintah yang dinilai sangat membebani.

Tuntutan tersebut termasuk merombak kebijakan perekrutan dan pelaporan mahasiswa internasional yang melanggar aturan.

Harvard menjadi universitas pertama yang menentang persyaratan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, yang memicu ketegangan antara pemerintah federal dan universitas swasta terbesar di Amerika Serikat ini.

Dalam surat yang dikirimkan oleh pemerintah, Harvard diminta untuk segera melaporkan mahasiswa internasional yang melakukan pelanggaran, serta menutup program keberagaman dan kesetaraan yang ada di kampus.

Pejabat federal mengungkapkan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, dana hibah sebesar USD 2,2 miliar, serta kontrak penelitian senilai USD 60 juta yang dimiliki Harvard, akan dibekukan. Walaupun beberapa universitas lain juga menentang intervensi pemerintah dalam dunia pendidikan, Harvard menunjukkan perlawanan tegas dengan menganggap tuntutan tersebut sebagai tindakan ilegal.

Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang berhak mendikte universitas swasta terkait siapa yang boleh diterima, diajarkan, atau diteliti.

“Harvard tidak akan menyerahkan independensinya kepada pemerintah federal,” ujar Garber dalam pernyataannya kepada New York Times, mengingatkan bahwa kebebasan akademis adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan.

Pemerintahan Trump, yang telah berfokus pada masalah antisemitisme di kampus-kampus AS, mengintensifkan tekanan terhadap universitas-universitas ternama sejak awal tahun ini. Harvard, sebagai salah satu institusi Ivy League, kini menjadi sorotan utama setelah pemerintah meluncurkan serangkaian tuntutan yang akan membatasi kebebasan universitas dalam mengelola kampusnya.

Surat yang dikirimkan kepada Harvard pada Jumat lalu menyebutkan serangkaian permintaan yang luar biasa, termasuk:

• Melakukan pemeriksaan plagiarisme terhadap semua anggota fakultas.
• Memberikan data penerimaan dan perekrutan mahasiswa secara rinci, termasuk informasi berdasarkan ras dan negara asal.
• Menutup semua program yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
• Mengubah program-program akademik yang dianggap memiliki “catatan buruk tentang antisemitisme,” termasuk beberapa sekolah dan departemen terkemuka di Harvard.

Pemerintah Trump menekankan bahwa pembekuan dana ini merupakan bentuk sanksi atas ketidakpatuhan Harvard terhadap langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi antisemitisme di kampus.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya kebijakan yang “berbasis prestasi” dalam proses penerimaan dan perekrutan mahasiswa.

Tuntutan pemerintah ini mendapatkan perlawanan kuat dari lebih dari 800 anggota fakultas di Harvard, yang menandatangani surat terbuka yang menyerukan penolakan terhadap serangan terhadap kebebasan akademis. Mereka mendesak universitas untuk menanggapi ancaman ini dengan “perlawanan terkoordinasi terhadap serangan anti-demokrasi.”

Pemerintah Trump sebelumnya juga telah mengkritik universitas-universitas besar lainnya, termasuk Universitas Columbia, atas upaya keberagaman dan isu-isu terkait antisemitisme.

Langkah ini menunjukkan adanya upaya besar-besaran untuk mengubah cara universitas-universitas Amerika mengelola kebijakan pendidikan tinggi mereka, dengan fokus pada penerapan kebijakan yang lebih konservatif dalam hal keberagaman dan inklusi.

Ketegangan antara Pemerintah AS dan Universitas Harvard mencerminkan perbedaan ideologi yang semakin dalam dalam cara pendidikan tinggi seharusnya diatur di negara tersebut.

Ancaman pembekuan dana dan kontrol lebih besar terhadap kebijakan kampus menciptakan sebuah pertempuran besar yang mungkin akan menjadi sorotan lebih lanjut di kancah politik dan pendidikan global.

Monitorday.com – Raksasa teknologi Nvidia mengumumkan investasi jumbo senilai US$500 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun untuk membangun fasilitas berbasis kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan.

Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan Nvidia terhadap tekanan politik dari pemerintahan Presiden Donald Trump, yang gencar mendorong kembalinya manufaktur teknologi ke dalam negeri.

Dalam pengumumannya, Nvidia menyebutkan bahwa chip AI generasi terbaru mereka, Blackwell, akan diproduksi di fasilitas milik TSMC yang berlokasi di Phoenix, Arizona. Sementara itu, pabrik superkomputer akan dibangun di Texas oleh mitra manufaktur Foxconn dan Wistron, dan ditargetkan mulai beroperasi dalam 12 hingga 15 bulan mendatang.

“Penambahan fasilitas manufaktur di AS membantu kami memenuhi lonjakan permintaan chip AI dan superkomputer, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan ketahanan produksi,” ujar CEO Nvidia, Jensen Huang, dikutip dari Reuters.

Meski disambut antusias oleh pemerintah AS, sejumlah analis industri menilai langkah Nvidia sebagai respons terhadap tekanan politik, bukan strategi bisnis murni.

“Tidak mungkin Nvidia akan memindahkan produksi ke AS jika bukan karena tekanan dari pemerintahan Trump,” ungkap Gil Luria, analis dari D.A. Davidson.

Ia juga meragukan validitas angka investasi yang disebutkan, menyebutnya sebagai “hiperbola”, mirip dengan klaim Apple sebelumnya soal investasi besar-besaran di AS.

Sebagai informasi, Apple juga sempat menjanjikan investasi senilai US$500 miliar, termasuk rencana pembangunan pabrik AI di Texas, yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.

Langkah Nvidia diumumkan hanya beberapa jam setelah pemerintah AS mengumumkan pengecualian tarif terhadap produk elektronik seperti smartphone dan chip, meski tarif baru untuk chip impor akan diumumkan dalam waktu dekat.

Presiden Trump secara terbuka mengaitkan keputusan Nvidia ini dengan pemilu mendatang pada 5 November, serta kebijakan tarif yang sedang dirancang.

“Alasan mereka melakukannya adalah karena pemilu tanggal 5 November dan karena yang disebut tarif,” kata Trump dalam briefing di Gedung Putih.

Sementara itu, Jensen Huang sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa produksi chip akan beralih ke dalam negeri dalam jangka panjang, meski tarif tinggi diperkirakan belum berdampak besar dalam waktu dekat.

Nvidia menyatakan bahwa pabrik TSMC di Arizona sudah mulai memproduksi chip Blackwell, dan proyek besar ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dalam beberapa tahun ke depan.

Monitorday.com — Pemerintah berencana menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses berbagai insentif bagi para penggiat ojol di Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam keterangannya di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4).

“Salah satu isi revisi UU UMKM itu adalah memasukkan ojek online ke dalam kategori UMKM, supaya saudara-saudara kita penggiat ojol punya payung hukum yang jelas,” ujar Maman.

Maman menjelaskan bahwa bila revisi ini disahkan, maka pengemudi ojol akan berhak mengakses berbagai fasilitas dan insentif yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Akses BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah sebesar 6 persen
3. Pinjaman tanpa agunan tambahan hingga Rp100 juta
4. Insentif pajak rendah sebesar 0,5 persen bagi omzet di bawah Rp4,8 miliar
5. Peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM secara berkala

Menurut Maman, penetapan status ini akan membuka peluang besar bagi para pengemudi ojol untuk lebih berdaya secara ekonomi.

“Selama ini mereka bekerja secara mandiri tapi tidak punya dasar hukum yang kuat. Dengan masuk ke dalam kategori UMKM, ojol bisa memperoleh perlindungan dan dukungan layaknya pelaku usaha kecil lainnya,” jelasnya.

Saat ini, revisi Undang-undang tersebut masih dalam tahap kajian internal di Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah menargetkan revisi akan dibahas dan disahkan pada tahun 2026.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong inklusi ekonomi digital dan memperluas cakupan UMKM dalam lanskap ekonomi nasional.

Monitorday.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi menangguhkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) milik seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

Penangguhan ini dilakukan menyusul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pasien perempuan saat pemeriksaan USG.

STR merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki tenaga medis untuk dapat berpraktik secara sah di Indonesia. Dengan penangguhan ini, MSF untuk sementara waktu tidak diperkenankan menjalankan aktivitas praktik kedokteran.

“Kemenkes telah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara STR-nya, sambil menunggu informasi lanjutan dari hasil investigasi,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa (15/4).

Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari potensi munculnya korban baru. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai durasi penangguhan ataupun sanksi lanjutan yang akan dijatuhkan bila terbukti bersalah.

Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, turut mengonfirmasi bahwa dugaan pelanggaran etik tersebut terjadi pada tahun 2024. Ia menyebut organisasi profesi, bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Garut dan Dinas Kesehatan setempat, telah melakukan investigasi awal.

“PP POGI saat ini sedang melakukan klarifikasi ulang terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi. Jika terbukti ada pelanggaran etik atau disiplin profesi, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas,” tegas Prof. Yudi.

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang menunjukkan dokter MSF melakukan pemeriksaan USG kepada seorang pasien perempuan. Dalam narasi yang menyertai video, disebut bahwa MSF menawarkan layanan USG gratis di luar jalur resmi klinik, melalui kontak pribadi.

Dugaan pelecehan tersebut diduga dilakukan tanpa kehadiran tenaga medis pendamping, seperti bidan atau perawat, yang semestinya ada dalam setiap prosedur pemeriksaan sensitif.

Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, juga membenarkan bahwa insiden tersebut terjadi pada tahun lalu.

Saat ini, kepolisian bersama otoritas kesehatan tengah mendalami kasus ini untuk memastikan kronologi kejadian serta mengusut kemungkinan unsur pidana.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Amerika Serikat, Selasa (15/4) malam ini, untuk membuka rangkaian negosiasi terkait tarif impor tinggi yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump sebelumnya menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk sejumlah produk asal Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini ditunda selama 90 hari guna memberi ruang bagi proses negosiasi antara kedua negara.

“Iya, berangkat malam ini,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Airlangga menyampaikan bahwa negosiasi kemungkinan akan berlangsung dalam beberapa putaran. Pemerintah menargetkan agar beban tarif terhadap produk Indonesia bisa ditekan serendah mungkin.

“Targetnya yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran,” tuturnya.

Meski belum ada angka pasti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai target negosiasi, Airlangga memastikan bahwa harapan pemerintah adalah adanya penurunan signifikan atas pungutan tarif tersebut.

“Belum ada (target dari Prabowo), yang penting diturunkan,” jelasnya.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan langsung dari Presiden Trump untuk membahas isu tarif ini. Pemerintah Indonesia, menurutnya, telah menyiapkan berbagai opsi dan kebijakan untuk dibawa dalam negosiasi.

Salah satu tawaran Indonesia adalah pelonggaran kebijakan impor dan ekspor terhadap produk AS, termasuk pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk teknologi informasi asal AS.

Selain itu, Indonesia juga berencana menambah belanja produk dari AS sebesar US$19 miliar atau sekitar Rp318,9 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS).

“Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik terkait tarif, hambatan non-tarif, investasi, maupun kerja sama yang bersifat timbal balik,” kata Airlangga.

Negosiasi ini menjadi krusial dalam menjaga neraca perdagangan dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Monitorday.com – Kebersihan toilet dan fasilitas umum di bandara bisa jadi penyelamat setelah penerbangan panjang. Namun tak semua bandara mampu memberikan kenyamanan maksimal dalam hal ini.

Itulah sebabnya Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan global yang berbasis di London, kembali merilis daftar bandara terbersih di dunia 2025 berdasarkan survei kepuasan penumpang.

Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang berhasil meraih posisi pertama dalam kategori bandara terbersih dunia tahun ini. Prestasi ini semakin memperkuat reputasi Haneda, yang juga menempati posisi ketiga dalam daftar bandara terbaik dunia 2025 versi Skytrax.

Di posisi kedua, ada Bandara Changi Singapura, yang belum lama ini juga dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia 2025 oleh Skytrax. Sementara itu, Bandara Hamad di Doha, Qatar, menempati urutan ketiga dalam kategori kebersihan.

10 Bandara Terbersih di Dunia 2025 versi Skytrax:

1. Bandara Haneda Tokyo, Jepang
2. Bandara Changi, Singapura
3. Bandara Hamad, Doha, Qatar
4. Bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan
5. Bandara Internasional Hong Kong
6. Bandara Centrair Nagoya, Jepang
7. Bandara Narita Tokyo, Jepang
8. Bandara Kansai, Jepang
9. Bandara Taoyuan, Taiwan
10. Bandara Zurich, Swiss

Skytrax menilai bandara berdasarkan survei kepada jutaan penumpang dari berbagai negara, mencakup kebersihan toilet, ruang tunggu, area publik, serta efisiensi petugas kebersihan.

Tak hanya bandara besar, Skytrax juga merilis daftar bandara terbersih untuk kategori dengan jumlah penumpang di bawah 25 juta orang per tahun. Dalam kategori ini, Bandara Bahrain berada di posisi teratas, diikuti dua bandara asal Jepang.

10 Bandara Terbersih dengan Penumpang hingga 25 Juta/Tahun:

1. Bandara Bahrain
2. Bandara New Chitose, Jepang
3. Bandara Centrair Nagoya, Jepang
4. Bandara Osaka Itami, Jepang
5. Bandara Helsinki-Vantaa, Finlandia
6. Bandara Adelaide, Australia
7. Bandara Cam Ranh, Vietnam
8. Bandara Quito, Ekuador
9. Bandara Houston Hobby, AS
10. Bandara Brisbane, Australia

Meski Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) masuk dalam daftar 25 besar bandara terbaik dunia 2025, bandara utama Indonesia tersebut belum berhasil menembus jajaran 10 besar dalam kategori kebersihan.

Kebersihan bukan hanya soal estetika, tapi juga bagian dari pelayanan dan kenyamanan penumpang. Jika kamu pernah singgah di bandara-bandara yang masuk dalam daftar ini, tak sulit untuk memahami mengapa mereka mendapatkan penilaian tinggi dari para pelancong dunia.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita sejumlah aset mewah dalam pengusutan kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya pada periode Januari–April 2022.

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara serentak pada 12–13 April 2025 di tiga provinsi—Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta—penyidik menemukan serta menyita berbagai kendaraan premium hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing.

“Tim penyidik Jampidsus melakukan penggeledahan di tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (14/4) dini hari.

Dari hasil penggeledahan, disita tiga unit mobil mewah yang terdiri dari satu Toyota Land Cruiser dan dua Land Rover. Selain itu, penyidik juga mengamankan 21 unit sepeda motor serta tujuh sepeda dari kediaman Ariyanto Bakri, salah satu tersangka.

Penyidik juga menyita uang tunai sebesar 360.000 dolar Amerika Serikat (setara Rp5,9 miliar) dari rumah seorang saksi berinisial AF. Uang senilai 4.700 dolar Singapura juga ditemukan di kantor tersangka Marcella Santoso yang berprofesi sebagai advokat, serta uang tunai Rp616.230.000 dari rumah Agam Syarief Baharudin.

Tak hanya itu, dari rumah Ketua PN Jakarta Selatan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, penyidik menyita 40 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura dan 125 lembar pecahan 100 dolar Amerika. Ada pula 84 lembar pecahan dolar Singapura lainnya yang turut diamankan.

Sebelumnya, jaksa juga telah menyita sejumlah kendaraan super mewah lainnya dari kediaman Ariyanto Bakri, yakni Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes Benz.

Total ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah:

1. Muhammad Arif Nuryanta – Ketua PN Jakarta Selatan
2. Wahyu Gunawan – Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara
3. Marcella Santoso – Pengacara korporasi ekspor CPO
4. Ariyanto Bakri – Pengusaha
5. Djuyamto – Hakim Tipikor Jakarta Pusat
6. Ali Muhtarom – Hakim Tipikor Jakarta Pusat
7. Agam Syarief Baharudin – Hakim Tipikor Jakarta Pusat

Jampidsus menduga total suap mencapai Rp60 miliar, dengan dugaan Rp22,5 miliar diterima oleh majelis hakim yang memutus lepas para terdakwa korporasi dalam perkara CPO tersebut.

Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Monitorday.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi kejutan yang mengguncang panggung kebijakan nasional. Di tengah narasi efisiensi dan pemangkasan anggaran, tiba-tiba muncul Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan percepatan pembentukan koperasi skala nasional ini. Energi politik langsung tersedot ke satu pertanyaan mendasar: dari mana semua ini akan didanai?

Dalam Inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyediakan dana modal awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Tak hanya itu, pendanaan juga disebut akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, bahkan sumber lain yang “sah dan tidak mengikat”. Skema pendanaan ini membuka ruang multitafsir, termasuk kekhawatiran soal transparansi dan potensi tumpang tindih fiskal antara pusat dan daerah.

Publik pun sontak menaruh perhatian. Di saat pemerintah tengah menyisir pos-pos anggaran untuk efisiensi—termasuk pengurangan subsidi, penundaan sejumlah proyek infrastruktur, hingga pembatasan perjalanan dinas—keputusan untuk membiayai program raksasa koperasi tampak bagai paradoks. Apalagi, belum ada rincian angka konkret tentang berapa nominal total yang dibutuhkan untuk 80 ribu koperasi. Jika masing-masing koperasi hanya diberi modal awal Rp100 juta, maka negara harus menggelontorkan setidaknya Rp8 triliun.

Nada kritis pun bermunculan dari sejumlah pengamat kebijakan fiskal. Mereka mempertanyakan prioritas negara di tengah tantangan defisit dan tekanan ekonomi global. “Program koperasi itu baik, tetapi konteks fiskalnya harus tepat. Jangan sampai semangat pemberdayaan menutupi ketidakjelasan sumber pendanaan,” ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen di Jakarta. Kekhawatiran juga muncul dari daerah. Beberapa kepala desa mulai gelisah bila dana desa yang selama ini difokuskan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik tiba-tiba harus dialihkan demi pembentukan koperasi yang belum tentu siap dikelola secara profesional.

Meski begitu, semangat program ini juga tak bisa diabaikan. Presiden Prabowo ingin membangkitkan ekonomi rakyat dari akar rumput melalui koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Ia bahkan memerintahkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk bersinergi aktif. Kopdes Merah Putih tak hanya diminta terbentuk cepat, tapi juga diwajibkan memberi laporan berkala ke Presiden—sebuah tanda bahwa Prabowo akan mengawasi langsung proyek ini.

Secara ide, koperasi sebagai institusi ekonomi gotong royong memang menjanjikan kemandirian ekonomi. Namun tantangan implementasi di lapangan bukan perkara ringan. Banyak koperasi desa sebelumnya mati suri akibat lemahnya manajemen, intervensi politik lokal, dan minimnya pengawasan. Tanpa pelatihan, tata kelola yang kuat, dan sistem audit transparan, Kopdes Merah Putih bisa jadi hanya label tanpa nyawa.

Yang tak kalah penting: komunikasi publik dan transparansi pendanaan. Rakyat berhak tahu bagaimana program ini akan berjalan, siapa yang mengelola, dan bagaimana dampaknya di tengah gelombang efisiensi anggaran nasional. Jika dana miliaran dialihkan dari program prioritas tanpa pengawasan ketat, maka bukan pemberdayaan yang muncul, melainkan potensi pemborosan sistemik.

Program ini adalah taruhan besar. Bila berhasil, Kopdes Merah Putih bisa jadi revolusi ekonomi desa. Tapi bila gagal, bisa menjadi monumen ambisi yang tumbang di tengah jalan.