Monitorday.com – Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan pada hari Sabtu bahwa China berencana untuk “menyerang” Taiwan pada 2027. Dia memperingatkan bahwa upaya apa pun dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Hegseth mendesak sekutu AS di kawasan tersebut untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka saat ia berpidato di Dialog Shangri-La — forum pertahanan dan keamanan tahunan utama, di Singapura.

“Kita tahu bahwa (Presiden Tiongkok) Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk bersiap menginvasi Taiwan pada tahun 2027. PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) sedang membangun kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukannya — dengan kecepatan yang sangat tinggi. PLA berlatih untuk itu, setiap hari. PLA sedang berlatih untuk hal yang sebenarnya,” katanya, dilansir Anadolu.

Ia menambahkan bahwa Washington tidak akan “menutupinya dengan manis” tetapi ancaman yang ditimbulkan China itu nyata dan bisa jadi akan segera terjadi.

“Tetapi saya tegaskan lagi: Amerika Serikat tidak menginginkan perang. Kami tidak ingin mendominasi atau mencekik China. Kami tidak ingin mempermalukan China. Kami tidak menginginkan perubahan rezim. Sebaliknya, kami menginginkan perdamaian. Tetapi kami harus memastikan bahwa China tidak dapat mendominasi kami — atau sekutu dan mitra kami.” kata Hegseth.

Ia menuduh Beijing melecehkan tetangganya di Laut China Selatan, tetapi mengatakan Washington mengawasi tindakan China dengan saksama.

“Setiap upaya sepihak di Laut ChinaSelatan untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan tidak dapat diterima,” kata Hegseth. Dia menambahkan Beijing ingin mengendalikan kawasan Asia.

Ia mendesak sekutu Asia dan Eropa untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. “Kita harus memastikan bahwa anggaran pertahanan kita mencerminkan bahaya dan ancaman yang kita hadapi saat ini.”

Monitorday.com – Lansia di Indonesia Tembus 33 Juta Orang, Terbanyak di Jatim

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan jumlah warga lanjut usia (lansia) di Indonesia telah menembus 33 juta orang.
Data tersebut disampaikan Gus Ipul dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2025. Menurutnya, peringatan ini menunjukkan kerja negara untuk lansia.

“Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/5).

Dia menilai jumlah lansia yang banyak menunjukkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Dia menyebut jumlah lansia sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia pada 2021. Angka itu diprediksi terus bertambah hingga 20 persen pada 2045.

Gus Ipul mengungkap Jawa Timur menjadi provinsi dengan lansia terbanyak. Khusus Kabupaten Jember, ada 415 ribu orang lansia.

“Artinya warga Jember ini harapan hidupnya tinggi. Usianya panjang panjang. Itulah sebabnya HLUN 2025 kami pusatkan di Jember karena dari sini suara lansia menggema paling kuat seantero Indonesia,” ucapnya.

Lihat Juga :

15 Golongan Gratis Naik Transjakarta: Guru PAUD hingga Marbot Masjid
Ipul menyampaikan Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas hidup para lansia seiring peningkatan jumlah. Kemensos menjangkau lebih dari 5 juta lansia melalui Program Keluarga Bahagia (PKH).

Selain itu, Kemensos menjangkau 8 juta orang lansia yang teridentifikasi dalam garis kemiskinan melalui BNPT Sembako. Lalu ada lebih dari 156 ribu orang lansia menerima bantuan nutrisi dan home care.

“Semua program ini berbasis pada data. Kita tak ingin ada lansia tersesat dalam sistem, tapi disapa, dirangkul, dan dipeluk negara. Lansia bukan beban bangsa,” ucap Gus Ipul.

“Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/5).

Dia menilai jumlah lansia yang banyak menunjukkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Dia menyebut jumlah lansia sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia pada 2021. Angka itu diprediksi terus bertambah hingga 20 persen pada 2045.

Gus Ipul mengungkap Jawa Timur menjadi provinsi dengan lansia terbanyak. Khusus Kabupaten Jember, ada 415 ribu orang lansia.

“Artinya warga Jember ini harapan hidupnya tinggi. Usianya panjang panjang. Itulah sebabnya HLUN 2025 kami pusatkan di Jember karena dari sini suara lansia menggema paling kuat seantero Indonesia,” ucapnya.

Monitorday.com – Jajaran Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Husein Sastranegara Bandung memproduksi sayuran berkualitas untuk menu makanan bergizi gratis.

“Bahan makanan yang diproduksi meliputi tanaman pakcoy yang baru saja panen beberapa hari lalu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dalam siaran pers resmi TNI AU yang disiarkan di Jakarta, Sabtu.

Marsekal Pertama TNI I Nyoman mengatakan bahwa pakcoy tersebut diproduksi di lahan di sekitar Lanud yang dikelola personel TNI AU dalam rangka penguatan ketahanan pangan.

Pada saat yang sama, Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb. Alfian menjelaskan bahwa penanaman hingga panen pakcoy tersebut telah melewati standar kualitas tertentu.

Setelah dipanen, kualitas bahan pangan tersebut nantinya diuji kembali oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk selanjutnya diolah menjadi menu makan bergizi gratis.

Usai diolah di dapur yang telah disediakan lanud, pihak lanud nantinya juga menyebarkan ribuan porsi makanan untuk sekolah yang ada di sekitar.

“Panen pakcoy ini tidak hanya menjadi wujud ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi seimbang, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat di sekitar Lanud Husein Sastranegara,” kata Kolonel Pnb. Alfian.

Tidak hanya pakcoy, pihaknya juga menanam ragam sayuran lainnya untuk kebutuhan MBG seperti bayam, sawi,dan kangkung.

Usai diolah di dapur yang telah disediakan lanud, pihak lanud nantinya juga menyebarkan ribuan porsi makanan untuk sekolah yang ada di sekitar.

“Panen pakcoy ini tidak hanya menjadi wujud ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi seimbang, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat di sekitar Lanud Husein Sastranegara,” kata Kolonel Pnb. Alfian.

Tidak hanya pakcoy, pihaknya juga menanam ragam sayuran lainnya untuk kebutuhan MBG seperti bayam, sawi,dan kangkung.

Kolonel Pnb. Alfian menyatakan bahwa produksi sayuran berkualitas ini akan terus berlanjut guna mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memaksimalkan MBG untuk siswa.

Monitorday.com – Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, bersaing ketat di Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah yang digelar di Solo, Minggu (25/5).
Pertemuan pengurus DPD PSI dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah itu digelar untuk memilih calon ketua umum yang akan didukung di Kongres PSI 2025.

“Satu atas nama Mas Kaesang Pangarep yang hari ini masih menjabat Ketua Umum, dan kedua atas nama Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo usai Kopdarwil.

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, bersaing ketat di Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah yang digelar di Solo, Minggu (25/5).
Pertemuan pengurus DPD PSI dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah itu digelar untuk memilih calon ketua umum yang akan didukung di Kongres PSI 2025.

“Satu atas nama Mas Kaesang Pangarep yang hari ini masih menjabat Ketua Umum, dan kedua atas nama Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo usai Kopdarwil.

Hasil voting pun, kata Yoga, tak terpaut jauh. Akibatnya, DPW PSI Jateng belum bisa memastikan apakah akan mendukung Kaesang atau Jokowi.

“Tadi hampir 50-50 ya, sehingga kami belum bisa mengerucut hari ini untuk merekom-kan ke siapa,” kata Yoga.

Hasil Kopdarwil tersebut, lanjutnya, akan dibicarakan lebih lanjut untuk menentukan sikap final DPW PSI.

“Kami akan terus diskusi internal sampai nanti waktu yang ditentukan, karena kami harus merujuk ke satu nama untuk kami rekom,” kata dia.

Nama Kaesang dan Jokowi sama kuat di Kopdarwil bukan tanpa alasan. Yoga menerangkan peserta Kopdarwil memiliki alasan yang kuat untuk mendukung dua nama tersebut.

Pendukung Kaesang, kata Yoga, menganggap adik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu berhasil menorehkan prestasi yang cukup baik dalam kurang dari dua tahun.

“Di gelaran pilkada kemarin, kami punya 20 kepala daerah di tingkat provinsi dan 135 di tingkat kabupaten kota,” kata dia.

“Kemudian bagaimana anggota legislatif yang kemarin di 85 sekarang menjadi hampir kurang lebih 200 orang ini kan juga salah satu prestasi beliau,” lanjut Yoga.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya sangat mungkin memiliki sosok ketua umum (ketum) baru menggantikan Kaesang Pangarep.
“Sangat mungkin, sangat mungkin. Asal visi dan misi sama dan pada saat mendaftar menjadi anggota PSI, kita menerima,” kata Raja di Jakarta Selatan, Sabtu (31/5).

Ia menjelaskan ada tiga poin dalam proses pemilu raya PSI. Pertama, pemilu raya dimaksudkan untuk mengembalikan hak anggota karena terlibat langsung dalam menentukan kebijakan partai.

“Kita ingin menjadi partai yang demokratis, di mana anggota itu diajak terlibat di dalam menentukan nasib partai ke depan. Kedua, dengan demikian hubungan antara partai dan anggota ini juga menjadi baik. Hubungannya jangka panjang, tidak hanya transaksional lima tahun sekali,” kata Raja Juli.

Ketiga, kata dia, PSI ke depan membangun sebuah platform voting online. Ia mengatakan keputusan besar partai akan ditentukan lewat platform tersebut.

“Jadi tidak lagi elitis, diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekjen, nego-nego politik di ruang-ruang sempit, ya, tapi justru tanya kembali ke anggota,” katanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya resmi membuka pedaftaran bakal calon ketua umum pada Rabu (13/5).

Dalam prosesnya, hasil pemilihan ketua umum akan diumumkan saat Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Juli mendatang.

“Per hari ini tanggal 13 Mei, kami membuka masa pendaftaran bakal calon ketua umum Partai PSI yang seluruh prosesnya akan dilaksanakan di Basecamp DPP PSI pada pukul 09.00 sampai 18.00 dengan syarat khusus,” kata Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI, Beny Papa di Kantor DPP PSI, Jakarta.

Beni menjelaskan syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua, yakni mendapat surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

Monitorday.com – Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey memastikan Kongres ke-6 PDIP akan digelar tahun 2025. Agenda tersebut sudah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kongres sudah diputuskan oleh Ibu Megawati di 2025. Tanggal dan bulannya nanti saya akan ketemu lagi,” kata Olly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (31/5/2025).

Tidak ada yang ditunggu terkait rencana Kongres PDIP tersebut. Megawati masih melihat suasana dan memerlukan waktu untuk membehani internal PDIP.

“Tidak ada yang ditunggu. Kadang-kadang Ibu selalu melihat suasana, kita baru abis Pilkada. Ada hal-hal yang harus kami benahi di internal supaya di Kongres itu berjalan aman,” tuturnya.

Sebelumnya, Kongres PDIP sedianya digelar April 2025. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan kongres dilaksanakan tahun ini.

“Bisa saja mundur dari bulan April, namun pastinya Insyaa Allah tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 April 2025.

Puan mengakui, pelaksanaan Kongres PDIP belum ditentukan hingga saat in karena melihat situasi dan kondisi yang ada.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track,” terang Puan.

Menurutnya, pelaksanaan tugas dan roda organisasi partai masih terkendali di bawah naungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Monitorday.com – Liburan ke Eropa sering kali terkendala oleh proses pengurusan visa yang rumit dan biaya tinggi. Namun, bagi pemegang paspor Indonesia, kabar baik datang dari enam negara di benua Eropa yang memberikan akses bebas visa atau visa on arrival (VoA).

Berdasarkan data Henley Passport Index terbaru, keenam negara ini membuka pintu lebih lebar bagi wisatawan Indonesia yang ingin menjelajahi budaya, sejarah, dan keindahan alam Eropa tanpa harus melalui proses visa dari kedutaan.

Berikut daftarnya:

1. Albania

Negara di Eropa Tenggara ini menawarkan bebas visa bagi WNI untuk kunjungan hingga 90 hari. Pemandangan alamnya yang menakjubkan serta situs sejarah seperti Piramida Tirana dan Kota Berat menjadikan Albania destinasi menarik, terutama karena masih relatif jarang dikunjungi turis.

2. Azerbaijan

Berada di persimpangan Eropa dan Asia Barat, Azerbaijan menyediakan fasilitas VoA untuk WNI dengan masa tinggal maksimal 30 hari. Kota Baku yang futuristik dan eksotis menjadi magnet wisata utama, berpadu dengan sejarah dan arsitektur khas Kaukasus.

3. Armenia

Negara pegunungan tanpa garis pantai ini mengizinkan WNI masuk dengan VoA selama 30 hari. Armenia menawarkan kekayaan budaya dan arsitektur kuno yang menawan, cocok untuk wisatawan yang menyukai destinasi penuh sejarah dan suasana klasik.

4. Belarusia

Meski tak sepopuler tetangganya, Belarusia membebaskan visa bagi WNI selama 30 hari—dengan ketentuan khusus. Wisatawan harus masuk melalui Bandara Internasional Minsk, memiliki tiket pulang, dan asuransi perjalanan minimal €10.000. Belarusia menyimpan pesona Eropa Timur yang belum banyak terjamah.

5. Serbia

Serbia juga memberikan kemudahan bebas visa untuk WNI selama 30 hari. Negara ini memiliki perpaduan panorama alam dan warisan budaya yang kuat, seperti Kota Tua Beograd yang sarat sejarah. Cukup dengan paspor dan tiket penerbangan, WNI bisa menjelajahi negeri Balkan ini dengan leluasa.

6. Turki

Destinasi favorit warga Indonesia ini memungkinkan kunjungan tanpa visa selama 30 hari. Turki menyuguhkan perpaduan unik budaya Timur dan Barat—dari balon udara di Cappadocia hingga Hagia Sophia di Istanbul. Ketersediaan penerbangan langsung dari Jakarta menjadikan Turki sebagai gerbang ideal menuju Eropa.

Dengan kebijakan yang memudahkan ini, warga negara Indonesia kini bisa menjelajahi sisi lain Eropa tanpa beban administratif visa. Tetap periksa persyaratan terbaru sebelum berangkat, dan nikmati pengalaman tak terlupakan di benua biru!

Monitorday.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan surat edaran yang menghapus syarat batas usia. Aturan ini juga bakal diterapkan buat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan SE ini menekankan pentingnya menciptakan dunia kerja yang berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

“(Berlaku ke BUMN?) iya, termasuk semua,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

Yassierli pun menjelaskan alasan di balik terbitnya SE ini. Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat selama penyelenggaraan job fair dengan persyaratan lapangan kerja diskriminatif.

“Ketika kami menyelenggarakan job fair, kemudian informasi terkait lowongan pekerjaan, kita senantiasa ditanya bagaimana masyarakat antusiasmenya, bahwa mereka membutuhkan lapangan kerja, sehingga memang permasalahan terkait diskriminasi, terutama persyaratan usia itu memang mengemuka,” tuturnya.

Yassierli pun menjelaskan alasan di balik terbitnya SE ini. Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat selama penyelenggaraan job fair dengan persyaratan lapangan kerja diskriminatif.

“Ketika kami menyelenggarakan job fair, kemudian informasi terkait lowongan pekerjaan, kita senantiasa ditanya bagaimana masyarakat antusiasmenya, bahwa mereka membutuhkan lapangan kerja, sehingga memang permasalahan terkait diskriminasi, terutama persyaratan usia itu memang mengemuka,” tuturnya.

Pihaknya pun menyiapkan payung hukum terkait larangan diskriminasi ini dalam bentuk Permenaker tentang rekrutmen. Namun, dia belum belum bisa memastikan kapan aturan ini diterbitkan.

Nantinya Permenaker itu bakal memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Dia menekankan pembatasan usia hanya dibenarkan dalam beberapa kondisi.

Pertama, dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Kedua, tidak menyebabkan hilangnya hak memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.

Yassierli juga menegaskan setiap orang, termasuk kaum disabilitas, punya kesempatan yang sama untuk melamar kerja. Kemnaker membentuk direktorat khusus di Kemnaker yang mengurusi penempatan tenaga khusus, dan disabilitas yang dipimpin seorang direktur.

“Kita berharap ke depan teman-teman disabilitas memiliki kesempatan yang sama, ketika mereka memiliki kompetensi, mereka berhak untuk dipilih menjadi kandidat sebagai pekerja,” tutup Yassierli.

Monitorday.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar yang gratis. Menurutnya, reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan realokasi dana proyek non-urgent.

“Dengan demikian, skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” kata Hetifah.

Berikutnya, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta. Penyaluran dana itu, menurut dia, harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

“Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor.l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” kata dia.

Hetifah lalu menegaskan kunci keberhasilan pelaksanaan putusan MK itu adalah koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Lalu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengawasi implementasi putusan itu untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

“Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” kata dia.

Langkah-langkah itu, menurut Hetifah, bernilai penting untuk dilakukan, menyusul adanya tiga tantangan implementasi putusan itu, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian sekaligus kualitas sekolah swasta.

Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, Hetifah memandang, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya, alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini.

Selanjutnya, ia menyampaikan dengan berjalannya revisi UU Sisdiknas di Komisi X saat ini, putusan MK itu akan menjadi masukan utama dalam merancang skema pembiayaan pendidikan ke depan.

“Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis memperkuat SDM bangsa, karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” kata Hetifah.

Sebelumnya pada Selasa (27/5/2025), MK memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur sejumlah pengeluaran pemerintah, termasuk biaya makan menteri saat rapat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Anggaran makan menteri saat rapat dibagi dua, yaitu makan dan kudapan/snack. Makanan itu diberikan ke setiap peserta rapat sebanyak satu kali.

“Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam,” dikutip dari bagian penjelasan peraturan itu.

Dalam tabel dijelaskan biaya makan untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ wakil menteri/ eselon I/ setara Rp118 ribu per orang. Selain itu, ada anggaran kudapan Rp53 ribu per orang. Sehingga ditotal mencapai Rp171 ribu.

Bagian penjelasan juga mencantumkan sejumlah ketentuan. Misalnya, konsumsi rapat, berupa makanan dan kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/ kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.

Sementara itu, konsumsi rapat berupa kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.

“Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi,” bunyi aturan tersebut.

Aturan tersebut juga mencantumkan biaya konsumsi rapat untuk berbagai instansi pemerintah. Biaya dibedakan per provinsi.

Biaya terendah ada di Kalimantan Tengah, yaitu Rp42 ribu untuk makan dan Rp16 ribu untuk kudapan per orang. Biaya tertinggi ada di Papua Pegunungan, yaitu Rp93 ribu untuk makan dan Rp42 ribu untuk kudapan per orang.