Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa sistem penjurusan di tingkat SMA, yang terdiri dari IPA, IPS, dan Bahasa, akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini akan menggantikan sistem fleksibel Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diterapkan di era Menteri Nadiem Makarim.

“Saya bocorkan sedikit, jurusan akan kami hidupkan lagi,” ungkap Mu’ti dalam sebuah diskusi dengan media di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

Kebijakan ini nantinya akan diformalkan melalui peraturan menteri baru yang sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang menghapuskan sistem penjurusan di jenjang menengah atas.

Mu’ti menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan keterkaitan antara kemampuan akademik siswa dengan pilihan program studi di perguruan tinggi. Selama ini, banyak perguruan tinggi mengeluhkan mahasiswa baru yang tidak memiliki kesiapan akademik yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.

“Ada mahasiswa yang berasal dari latar belakang IPS diterima di kedokteran, padahal mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Ini sering kali menjadi kendala besar bagi mereka selama kuliah,” jelas Mu’ti.

Sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), siswa SMA nantinya akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mencakup ujian Bahasa Indonesia dan Matematika. Selain itu, siswa jurusan IPA akan memilih salah satu mata pelajaran tambahan, seperti Biologi, Fisika, atau Kimia, sementara siswa jurusan IPS dapat memilih antara Ekonomi, Geografi, Sejarah, atau Sosiologi.

TKA ini tidak akan bersifat wajib atau menjadi syarat kelulusan, namun nilai TKA akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. TKA dijadwalkan akan dimulai pada November 2025 untuk siswa kelas XII, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP, sistem ini akan mulai diterapkan pada tahun 2026.

“Kami juga sedang menjajaki kemungkinan agar TKA bisa menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi. Dengan nilai yang baik, siswa bisa langsung diterima tanpa tes tambahan,” tambah Mu’ti.

Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sebuah penolakan terhadap langkah Menteri Nadiem Makarim sebelumnya, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

“Ini bukan soal siapa yang salah, melainkan soal konsistensi dalam sistem pendidikan yang relevan dan berkesinambungan,” tegas Mu’ti.

Sebelumnya, kebijakan penghapusan jurusan yang diusung oleh Nadiem bertujuan untuk menghilangkan hegemoni jurusan IPA, memberikan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat mereka.

Namun, dalam implementasinya, banyak siswa yang tetap diarahkan ke jurusan favorit oleh orang tua atau sekolah tanpa mempertimbangkan dengan matang bakat dan minat mereka.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mengusulkan pemberian rumah subsidi kepada tiga profesi yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, yakni jurnalis, guru, dan pengemudi ojek online (ojol).

Langkah ini bertujuan untuk mendukung pekerja dengan penghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang nyaman.

Setiap profesi akan mendapatkan kuota unit rumah subsidi, dengan rincian sebagai berikut: 1.000 unit untuk jurnalis, 20.000 unit untuk guru, dan kuota untuk pengemudi ojol yang masih dalam proses penentuan.

Persyaratan untuk Mendapatkan Rumah Subsidi

Bagi yang ingin mengajukan bantuan rumah subsidi ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik secara umum maupun khusus berdasarkan profesi. Mengutip laman BP Tapera, syarat umum yang harus dipenuhi meliputi:

• Warga Negara Indonesia.
• Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah (KPR atau pembiayaan rumah swadaya).
• Tidak memiliki rumah atau memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi Rp 8 juta per bulan. Namun, dalam kebijakan terbaru, batas penghasilan maksimal akan diperluas menjadi Rp 12 juta untuk individu lajang dan Rp 13 juta untuk yang sudah berkeluarga.

Syarat Khusus Berdasarkan Profesi

1. Jurnalis: Wartawan harus terdaftar di perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, yang bekerja sama dengan Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk verifikasi data.
2. Guru: Guru, baik PNS maupun honorer, harus menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat yang membuktikan bahwa mereka masih aktif mengajar.
3. Pengemudi Ojek Online: Pengemudi ojol harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online dengan masa keanggotaan minimal satu tahun. Bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi juga akan diperlukan sebagai syarat.

Proses Pengajuan dan Verifikasi

Para pekerja yang memenuhi syarat dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN. Pengajuan ini memerlukan dokumen umum seperti KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai dengan profesi masing-masing.

Proses seleksi untuk penerima bantuan rumah subsidi ini akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh mereka yang memang membutuhkan.

Dengan adanya program rumah subsidi ini, diharapkan profesi-profesi penting di masyarakat bisa lebih mudah memiliki tempat tinggal yang layak, sekaligus memperkuat sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, secara resmi meluncurkan Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 41 Jakarta pada Jumat, 11 April 2025.

Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan secara menyeluruh, menciptakan generasi muda Indonesia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa gerakan ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan yang bertujuan membentuk anak-anak Indonesia yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang kuat.

“Kami berharap gerakan ini dapat mencetak generasi penerus bangsa yang terampil, berdedikasi kepada negara, serta siap memimpin Indonesia menuju kemajuan,” tegasnya.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa buku panduan ini akan diimplementasikan melalui empat pusat pendidikan, yang dikenal dengan istilah Catur Pusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Para guru diharapkan untuk menerapkan gerakan ini dalam kegiatan sekolah, sementara orang tua diminta untuk membiasakan kebiasaan ini di rumah. Dukungan dari masyarakat dan media massa juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

“Gerakan ini bukan hanya untuk menciptakan budaya hidup sehat dan budaya belajar yang konstruktif, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia,” ujar Mendikdasmen.

Kepala SMP Negeri 41 Jakarta, Metrin Evivi, menjelaskan bahwa sekolahnya telah mulai mengintegrasikan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam kegiatan sehari-hari. Sekolah telah membiasakan siswa dengan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), upacara rutin, ibadah pagi, dan berbagai kegiatan seperti Pagi Ceria.

Selain itu, orang tua juga dilibatkan melalui rapat yang mengedukasi mereka tentang pentingnya kebiasaan ini dalam mendukung perkembangan karakter anak.

“Di awal semester, kami mengadakan rapat dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya tujuh kebiasaan ini. Kami juga rutin merefleksikan kebiasaan ini dalam setiap pelajaran di kelas,” ujar Metrin.

Salah satu siswa SMP Negeri 41 Jakarta, Jasmin Bintang Maharani, mengungkapkan bahwa dia merasakan dampak positif dari gerakan ini. “Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat saya merasa lebih nyaman dan senang di sekolah. Kami juga semakin akrab dengan teman-teman,” ujar Jasmin.

Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Selain itu, ada juga panduan khusus untuk orang tua. Buku ini dapat diakses secara daring melalui laman resmi: cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/gerakan7kebiasaan.

Peluncuran buku ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia, dengan harapan dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan siap membangun masa depan bangsa.

Monitorday.com – Pemerintah Panama telah mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke Terusan Panama, sebuah langkah yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang baru-baru ini ditandatangani oleh pejabat keamanan kedua negara.

Keputusan ini memungkinkan pasukan AS untuk melaksanakan pelatihan, latihan militer, dan “aktivitas lainnya” di pangkalan yang terletak di sepanjang jalur air strategis tersebut.

MoU ini juga mencantumkan izin bagi AS untuk membangun pangkalan militer permanen di kawasan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Panama, Jose Raul Mulino, yang pada Kamis (10/4) menyebutkan bahwa Washington telah meminta izin untuk mendirikan pangkalan di Panama, meskipun sebelumnya ia menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negara tersebut akan sulit diterima.

Dalam respons yang cukup tegas, Mulino memperingatkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dengan mengatakan, “Kalian ingin membuat kekacauan? Apa yang kita terapkan di sini bisa membuat panas negara.”

Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran atas potensi ketegangan yang bisa muncul akibat kehadiran pasukan asing di wilayah yang sangat sensitif.

Pemimpin serikat buruh Panama, Saul Mendez, mengkritik keras keputusan ini dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan serta kemunduran bagi kedaulatan negara. Ia menganggap langkah pemerintah ini akan mengancam integritas dan kemandirian Panama sebagai negara berdaulat.

Langkah ini juga dihubungkan dengan kepentingan AS yang semakin mengkhawatirkan terkait pengaruh China di Terusan Panama.

Sejak menjabat pada Januari lalu, Presiden AS, Donald Trump, telah menyatakan keprihatinannya terhadap pengaruh China yang semakin kuat di jalur perdagangan vital ini, yang ia klaim berpotensi melanggar prinsip netralitas yang dijamin oleh perjanjian internasional.

Perjanjian Netralitas Terusan Panama, yang dibuat untuk memastikan jalur air ini tetap terbuka dan netral untuk seluruh negara, telah lama menjadi landasan hukum yang melarang negara manapun, selain Panama, untuk mengoperasikan kanal atau mendirikan instalasi militer di wilayah tersebut.

Trump, dalam beberapa kesempatan, juga mengkritik Panama karena dianggap tidak membalas jasa AS dalam pembangunan Terusan Panama yang dimulai pada tahun 1914. Terusan yang sempat berada di bawah kendali AS hingga 1999 ini kini sepenuhnya berada di bawah penguasaan Panama, setelah perjanjian penyerahan yang disepakati oleh Presiden Jimmy Carter.

Keputusan Panama untuk mengizinkan pasukan AS ini memunculkan perdebatan tentang masa depan hubungan internasional dan kedaulatan negara di kawasan yang sangat strategis ini.

Monitorday.com – Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi keberhasilan Polri dan pemerintah dalam menangani mudik Lebaran 2025.
Menurutnya, penanganan mudik ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahim bersama keluarga.
Ia mengungkapkan, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh fasilitas umum dan tempat ibadah yang disediakan di sejumlah rest area.
Asrorun juga memuji kebijakan libur dan kerja fleksibel bagi ASN yang mendukung kelancaran arus mudik dan balik.
Ia menganggap kebijakan tersebut turut mempermudah perjalanan masyarakat selama Lebaran 2025.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk bersabar, tertib berlalu lintas, dan mematuhi aturan juga berperan penting.
Asrorun menyoroti kontribusi organisasi masyarakat dan korporasi yang menyediakan moda transportasi massal gratis.
Kontribusi tersebut diharapkan bisa terus dilanjutkan untuk meningkatkan kelancaran arus mudik di masa depan.
Ia menyebutkan bahwa semangat taawun (gotong royong) dan takaful (tolong-menolong) sangat terasa dalam penyelenggaraan mudik ini.
Masyarakat yang membantu memfasilitasi kebaikan ini turut memperlancar perjalanan mudik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Pada 8 April 2025, Polri berhasil menyelesaikan Operasi Ketupat 2025 untuk mengamankan arus mudik Lebaran.
Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 26 Maret dan melibatkan 164.298 personel dari berbagai pemangku kepentingan.
TNI, Basarnas, BMKG, dan Kementerian Perhubungan turut bekerja sama dalam operasi pengamanan ini.
Ada empat klaster utama yang difokuskan dalam operasi tersebut, yaitu jalur tol, jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, dan destinasi wisata.
Fokus pengamanan juga mencakup tempat ibadah untuk memastikan keamanan umat Islam yang melaksanakan ibadah selama mudik.
Keterlibatan banyak pihak dalam Operasi Ketupat 2025 diharapkan dapat terus memperbaiki sistem mudik di tahun-tahun mendatang.

Monitorday.com – Dunia perdagangan internasional kembali bergolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam episode terbarunya sebagai bintang reality show kebijakan global, kembali membuat gebrakan. Kali ini, Indonesia menjadi sasaran tarif impor sebesar 32%. Meski saat ini Trump menahan diri bak pendekar yang sedang bermeditasi—menangguhkan tarif selama 90 hari—tensi diplomatik tetap menyengat.

Namun, jangan khawatir. Dari dalam negeri, muncul sang penyelamat. Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga kandidat doktor Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dengan penuh keyakinan memperlihatkan jurus pamungkasnya: meningkatkan impor demi mempertahankan ekspor. Bahlil tampaknya tak mau Indonesia kepleset di ring perdagangan internasional.

“Kalau surplus perdagangan kita sama AS mencapai 14 sampai 15 miliar dolar, ya jangan kaget kalau mereka mau ‘menyeimbangkan’ dengan tarif,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/4). Dengan nada yang nyaris seperti memberi kuliah umum, ia menekankan bahwa langkah komprehensif harus segera dilakukan agar Indonesia tak dicap sebagai “eksportir nakal.”

Langkah komprehensif yang dimaksud? Impor. Ya, pemerintah berencana memperbanyak pembelian LPG dan minyak dari negeri Paman Sam. “Saya lagi mengeksersis (exercise) dengan tim saya. Kita beli LPG dari sana, biar neraca kita imbang,” lanjut Bahlil, yang dalam kalimat itu tampak berlatih sekaligus bertransaksi.

Langkah ini ternyata bukan sekadar inisiatif pribadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa strategi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. “Presiden bilang, ya udah, kita beli aja LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri.

Airlangga menjelaskan, strategi ini bukan penambahan impor, melainkan switching partner. Alias ganti supplier, tapi tetap belanja di angka yang sama. “Ini tidak menambah beban APBN, hanya ganti dari negara A ke negara B. Dari teman ke sahabat strategis,” imbuhnya.

Meski terdengar teknokratik dan penuh diplomasi ekonomi, publik bertanya-tanya: apakah membeli lebih banyak dari AS semata demi menghindari tarif benar-benar win-win solution atau bentuk kompromi yang kelewat kreatif? Apakah ini bentuk diplomasi cerdas atau hanya akrobat dagang yang dibungkus kata-kata manis?

Namun satu hal pasti: di tengah tekanan global, Indonesia tak hanya bertahan, tapi melakukan manuver dengan gaya khas Bahlil—enerjik, jenaka, dan penuh jargon. Kandidat doktor ini tak sekadar bicara teori, tapi juga eksekusi… setidaknya untuk pembelian LPG.

Trump boleh saja mengenakan tarif, tapi Bahlil siap dengan kalkulator, data BPS, dan jurus switching yang kini mungkin akan dia patenkan sebagai teori perdagangan khas Nusantara. Dunia boleh panas, tapi neraca perdagangan harus tetap cool.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia diminta bersikap gesit dan strategis dalam merespons ancaman tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat. Ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani, menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengalihkan sejumlah komoditas impor ke Amerika Serikat. Langkah ini, menurutnya, bisa menjadi siasat diplomatik untuk meredam sikap agresif Donald Trump terhadap perdagangan Indonesia.

“Kalau kita lihat mungkin yang penting itu kapas. Kapas itu mungkin bisa kita alihkan ke sana, gandum sama jagung itu juga bisa. Migas juga, kita juga bisa alihkan (ke AS),” tegas Aviliani dengan nada penuh keyakinan saat ditemui di sela acara Paparan Publik PT Allo Bank Indonesia Tbk, Kamis (10/4) di Jakarta. Ia menegaskan, hanya dengan pengalihan empat hingga lima komoditas saja, dampaknya sudah cukup besar untuk menjadi sinyal politik dan ekonomi kepada Washington.

Saran ini muncul di tengah ancaman tarif dagang 32 persen yang diberlakukan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Tarif ini muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan dagang baru yang menetapkan tarif 10 persen untuk seluruh negara, disertai tambahan beban tarif bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Meski pelaksanaannya ditunda selama 90 hari, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian serius.

Aviliani menilai kebijakan tersebut lahir dari keresahan Trump terhadap defisit neraca dagang AS. “Mereka ingin perdagangan dengan Indonesia lebih adil dan menguntungkan,” ujar Aviliani. Maka dari itu, lanjutnya, Indonesia harus cermat membaca pesan tersembunyi di balik tarif tersebut: bahwa hubungan dagang harus bersifat timbal balik.

Dalam konteks ini, Aviliani tidak hanya bicara soal pertahanan ekonomi, tapi juga lobi diplomatik. Ia menyebut, langkah Prabowo yang mengutus perwakilan ke AS untuk melobi kebijakan ini sebagai sinyal positif. Namun, menurutnya, lobi politik harus disertai dengan strategi konkret, seperti penyesuaian struktur impor yang menguntungkan pihak AS tanpa merugikan industri dalam negeri.

“Shifting ini bukan sekadar alih sumber, tapi juga langkah diplomasi ekonomi. Kalau kita bisa beri mereka ruang dalam ekspor mereka ke kita, ekspor kita ke sana tak akan terganggu,” jelasnya penuh semangat. Aviliani menekankan pentingnya kalkulasi cermat agar hubungan dagang tetap saling menguntungkan tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.

Situasi ini sekaligus menjadi momentum pembelajaran bagi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya reaktif terhadap tekanan global, tetapi juga proaktif dalam membangun strategi dagang jangka panjang yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Kebijakan Trump memang mengguncang banyak negara mitra dagang AS, dan Indonesia bukan pengecualian. Tapi dengan diplomasi yang cerdas dan manuver dagang yang presisi, Aviliani optimistis Indonesia bisa membalik tekanan menjadi peluang. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada negosiasi. Harus ada aksi nyata di lapangan, termasuk dari sisi impor kita sendiri,” tutupnya.

Kini, bola panas ada di tangan Prabowo. Akankah strategi shifting impor ke AS menjadi jurus jitu meredam badai tarif dagang Trump? Atau justru membuka babak baru dalam relasi dagang Indonesia-Amerika Serikat? Satu hal yang pasti, dinamika ini membutuhkan pemimpin yang sigap, cermat, dan berani mengambil langkah taktis dalam menghadapi tantangan global.

Monitorday.com – Indonesia mencetak sejarah baru di panggung global. Masuk tiga besar ekonomi kreatif dunia, negeri ini tak hanya mengekspor produk—tapi juga inovasi. Di balik lonjakan ini, ada kekuatan baru yang menggebrak: generasi Z.

Bonus demografi bukan sekadar statistik. Di tangan generasi Z dan milenial, ia menjelma menjadi kekuatan riil yang mendorong Indonesia melesat ke posisi tiga besar ekonomi kreatif dunia. Fakta ini ditegaskan oleh pakar pariwisata dan ekonomi kreatif Universitas Andalas, Sari Lenggogeni. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa para pemuda-pemudi melek teknologi ini telah menjadi motor utama inovasi, dari gim lokal, e-sport, hingga fesyen muslim yang mendunia

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dengan dominasi generasi Z dan milenial menjadi motor penggerak utama inovasi,” ujar Sari. Ia menyoroti subsektor kreatif seperti fesyen, gim, dan kuliner yang kini menjadi tulang punggung kontribusi Indonesia di pasar global.

Gelombang kreativitas ini tak berdiri sendiri. Pemerintah semakin gesit membangun ekosistem pendukung lewat pelatihan, penguatan desa wisata, dan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ekonomi Kreatif bahkan menggandeng Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Singhasari di Malang Raya untuk mengembangkan pusat inovasi digital dan pariwisata. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut kolaborasi ini sebagai strategi untuk meningkatkan kapitalisasi sektor kreatif dan menjadikan Indonesia destinasi utama di Asia Tenggara.

Tak berhenti di situ, Sari menekankan pentingnya forum lintas Kabupaten/Kota yang mampu menjembatani rantai pasok antar subsektor. “Business matching, pelatihan berbasis standar global, serta kemudahan akses sertifikasi internasional harus terus ditingkatkan. Ini adalah kunci untuk mendorong ekspor produk kreatif Indonesia,” katanya.

Strategi berkelanjutan pun mulai dirancang. Sertifikasi halal, akreditasi produk ekspor, dan pelibatan komunitas kreatif lokal dalam agenda nasional menjadi prioritas. Bagi Sari, pembangunan pusat inovasi di kota-kota besar yang memiliki universitas unggulan akan memperkuat ekosistem dari hulu ke hilir.

Sementara itu, CEO PT Intelegensia Grahatama, David Santoso, sebagai pengelola KEK Singhasari, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan menjadi jembatan membawa kekayaan intelektual lokal menembus pasar global. “Kami berharap ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” katanya optimistis.

Meski potensinya besar, Sari mengingatkan bahwa satu syarat utama belum bisa ditawar: standarisasi produk. “Harus ada sertifikasi dan kualitas yang menyentuh standar global. Tanpa itu, kita hanya akan jadi penonton,” tegasnya.

Kini, Indonesia tidak lagi sekadar “potensi besar yang belum tergarap.” Dengan kolaborasi strategis, dorongan inovatif Gen Z, dan dukungan infrastruktur seperti KEK Singhasari, ekonomi kreatif nasional tengah menuju akselerasi tak terbendung. Visi Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif global bukan lagi impian—tapi tinggal soal waktu.

Monitorday.com – Gelombang pembangkangan mengguncang militer Israel. Ratusan prajurit, dokter, dan perwira cadangan menolak perpanjangan agresi di Gaza, menuntut pembebasan sandera dan diakhirinya perang.

Tel Aviv kembali diguncang suara dari dalam tubuhnya sendiri. Lebih dari 1.000 anggota dan mantan personel cadangan Angkatan Udara Israel pada Kamis (10/4) secara terbuka menyatakan sikap menentang kelanjutan perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Mereka menuntut satu hal yang kini menjadi suara publik yang tak bisa dibungkam: hentikan perang, selamatkan para sandera.

Dengan nada tegas dan penuh kecemasan, mereka menyampaikan pesan lewat surat terbuka yang dipublikasikan di berbagai media arus utama Israel. “Kelanjutan perang tidak lagi mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah diumumkan dan justru akan menyebabkan kematian para sandera, tentara IDF, dan warga sipil tak bersalah,” tulis mereka, menyoroti dampak yang tak lagi bisa dibenarkan dari serangan militer Israel di Gaza.

Di antara mereka yang menandatangani surat tersebut terdapat nama besar: Dan Halutz, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, yang kini secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintahan Netanyahu. Namun, respons dari pucuk kekuasaan tak kalah keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung mengecam mereka, menyebut kelompok tersebut sebagai “ekstremis pinggiran” yang berusaha memecah belah bangsa dan menggulingkan pemerintahannya.

Pernyataan Netanyahu diikuti oleh Israel Katz, Menteri Pertahanan, yang menganggap surat tersebut sebagai upaya merusak legitimasi perang di Gaza. Ia mendesak petinggi militer untuk menindak para pembangkang ini dengan pendekatan yang dianggap paling tepat. Harian Haaretz melaporkan bahwa Kepala Angkatan Udara telah memecat sebagian personel cadangan yang menandatangani surat tersebut, meski tak dijelaskan secara rinci jumlahnya.

Gelombang pembangkangan tidak berhenti di udara. Hampir 150 perwira Angkatan Laut juga mengirimkan petisi menuntut pemerintah menghentikan perang. Aksi ini dengan cepat memicu reaksi berantai. Channel 12 melaporkan bahwa ratusan personel cadangan di Korps Lapis Baja dan Angkatan Laut juga ikut menandatangani surat serupa, mendesak penghentian agresi militer dan pemulangan para sandera.

Puncaknya, puluhan dokter militer cadangan turut bersuara. Mereka mengirimkan surat langsung kepada Menteri Pertahanan Israel dan Kepala Staf Umum, Eyal Zamir. “Kami, para dokter dan tenaga medis cadangan, menuntut pemulangan segera para sandera dan penghentian perang di Jalur Gaza,” demikian isi surat yang disiarkan kanal tersebut. Para tenaga medis ini menyatakan bahwa perang yang berlarut-larut lebih mencerminkan kepentingan politik dan pribadi daripada tujuan keamanan nasional.

Israel menyatakan masih ada 59 sandera di Gaza, dan setidaknya 22 di antaranya diyakini masih hidup. Para pembangkang menekankan bahwa pembebasan mereka hanya mungkin terjadi melalui penghentian total perang. Padahal, pada awal tahun, Israel disebut-sebut melanggar kesepakatan gencatan senjata fase kedua yang seharusnya mencakup penarikan pasukan dan pertukaran tahanan.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, agresi balasan Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan dan kritik internasional yang memuncak, tekanan dari dalam kini menjadi ancaman paling nyata terhadap fondasi narasi perang Netanyahu.

Kasus ini bahkan memasuki ranah hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Di saat yang sama, gugatan genosida terhadap Israel sedang bergulir di Mahkamah Internasional (ICJ).

Apa yang semula terlihat sebagai monolit kesatuan kini mulai retak dari dalam. Seruan dari udara, laut, darat, dan rumah sakit kini menyatu dalam satu suara: akhiri perang, selamatkan nyawa. Dinamika ini bisa menjadi titik balik — bukan hanya bagi para sandera, tapi juga bagi arah kebijakan militer Israel ke depan.

Monitorday.com – Fatwa jihad untuk melawan Israel tak lepas dari peran penting Syekh Ali Al-Qaradaghi, Sekjen Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS).
Dr. Ali Muhiddin Al-Qaradaghi lahir pada tahun 1949 di Qaradagh, wilayah Kurdistan, Irak, dari keluarga terpelajar yang masih keturunan Al-Hussein.
Sejak remaja, ia sudah menghafal Alquran dan belajar ilmu agama dari pamannya Sheikh Najmaddin dan sejumlah ulama besar lainnya di Sulaimanyah.
Ia melanjutkan pendidikan ke Baghdad, belajar kepada tokoh-tokoh seperti Sheikh Abdulkarim Al-Mudarris dan Sheikh Abdulqadir Al-Khateeb.
Qaradagh, tempat kelahirannya, dikenal sebagai tanah para ulama dan sufi besar seperti Syekh Khalid Al-Naqsyabandiy.
Pada 1970, ia memperoleh lisensi keilmuan dari para ulama dan lulus dengan predikat terbaik dari Institut Islam.
Ia kemudian menyelesaikan kuliah di Kolese Imam Abu Hanifa di Baghdad dan meraih gelar cumlaude.
Pendidikan lanjut ia tempuh di Universitas Al-Azhar Mesir, meraih gelar MA dan Ph.D dengan pujian tertinggi.
Tesis Ph.D-nya yang membahas “Prinsip Kepuasan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata” diterjemahkan ke banyak bahasa.
Pada tahun 1985, ia mulai mengajar di Universitas Qatar dan diangkat sebagai guru besar pada tahun 1995.
Dr. Ali telah menulis lebih dari 30 buku dan 100 penelitian, utamanya tentang ekonomi dan transaksi keuangan Islam.
Para ulama seperti Syekh Mustafa Al-Zarqa dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi memuji keilmuannya yang dalam dan relevan dengan tantangan zaman.
Al-Qaradawi bahkan menyebut Dr. Ali sebagai salah satu otoritas dalam yurisprudensi keuangan Islam dan pemikiran kontemporer.
Pada 4 April 2025, IUMS mengeluarkan fatwa jihad yang dipimpin langsung oleh Syekh Qaradaghi sebagai respons atas genosida Israel di Gaza.
Fatwa ini menyerukan intervensi total negara-negara Muslim di bidang militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan kekejaman tersebut.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Israel, dalam bentuk apapun, adalah haram dan semua negara Muslim wajib memblokade agresor tersebut.