Monitorday.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan kembali menuai kritik. Salah satunya dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut bahwa pembangunan IKN justru akan membuat ketimpangan Baru.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kekhawatiran soal adanya ketimpangan baru itu tak akan terjadi. Jokowi mengatakan dirinya justru ingin pembangunan di Indonesia tidak berfokus di Jawa-sentris.

“Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris,” ujar Jokowi, dikutip Kamis (30/11).

Preaiden Jokowi menyebut, IKN justu akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, menurut dia, hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.

“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” ujarnya.

Jokowi tak masalah jika ada pihak yang tak sependapat soal IKN. Namun dia menekankan IKn sudah memiliki Undang-Undang. “Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” ujarnya.

Menurutnya, IKN tak memicu ketimpangan. Jokowi menginginkan pembangunan tidak Jawa-sentris. “Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan,” jelasnya.

Menurutnya, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. “Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” demikian Presiden Jokowi.