Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan duka ke SD Islam Tahfidz Qur’an (ITQ) As-Syafi’iyah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (21/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan moril dan materiil kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menimpa para guru sekolah tersebut.

Didampingi oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, serta jajaran staf khusus Kementerian, Mendikdasmen menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menewaskan 10 guru dan melukai tiga lainnya dalam kecelakaan di Purworejo pada 7 Mei 2025 lalu.

“Kami sangat berduka atas wafatnya para guru yang tengah menjalankan tugas keagamaan. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang telah mengabdikan diri mencerdaskan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

Menurutnya, para guru yang wafat layak disebut syahid karena mereka adalah penghafal Al-Qur’an dan saat itu sedang dalam perjalanan untuk bertakziah. “Semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah dan syahid fi sabilillah,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta kepada masing-masing keluarga korban. Selain itu, Kemendikdasmen memberikan subsidi pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang masih melanjutkan studi D4 atau S1.

“Kami ingin memastikan bahwa para guru yang sedang menempuh pendidikan tetap bisa melanjutkan kuliahnya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat bantuan yang bisa sedikit meringankan beban,” kata Mu’ti.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap tragedi ini. “Kehadiran Mendikdasmen menjadi penyemangat bagi Yayasan As-Syafi’iyah untuk terus melanjutkan perjuangan mendidik generasi muda yang berakhlak mulia,” ujarnya.

Kepala SD ITQ As-Syafi’iyah, Nurul Faizah, juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan, baik secara emosional maupun dalam bentuk bantuan nyata.

“Selain dukungan kepada keluarga korban, kami juga mendapat kabar baik terkait bantuan renovasi gedung sekolah yang sebelumnya tertunda. Ini menjadi harapan baru bagi kami untuk segera bangkit,” tutur Nurul.

Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam duka dunia pendidikan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung para pendidik, baik dalam masa bertugas maupun saat menghadapi musibah.

Monitorday.com — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyelidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dokumen pendidikan milik Presiden Jokowi, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi, dinyatakan asli dan sah.

“Penyelidikan dilakukan sesuai prosedur terhadap laporan masyarakat. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, kasus ini dihentikan,” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (21/5).

Lebih lanjut, Djuhandhani menegaskan bahwa penyidik telah memverifikasi keaslian ijazah SMA dan ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi melalui pengujian dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi.

“Dokumen asli telah diuji secara laboratoris dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga alumni Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, ijazah Presiden Jokowi dinyatakan otentik,” jelasnya.

Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab keresahan publik yang sempat mencuat terkait keaslian ijazah orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan selama satu jam, ia menjawab 22 pertanyaan terkait riwayat pendidikannya dari jenjang SD hingga kuliah di UGM.

Laporan dugaan ijazah palsu ini diajukan oleh Ketua TPUA, Egi Sudjana, pada 9 Desember 2024. Laporan tersebut diterima sebagai Laporan Informasi dengan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025 pada 9 April 2025.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan lima nota kesepahaman strategis dengan pelaku industri migas nasional dan internasional dalam ajang The 49th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan potensi gas nasional secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Kalau kita tergantung impor terus, kita akan kehilangan potensi besar. Hampir US$40 miliar kita keluarkan setiap tahun untuk energi, padahal dana ini bisa dimanfaatkan untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Prabowo.

Senada dengan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai 580 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk terus melakukan impor dalam jumlah besar.

“Impor minyak dan gas kita setiap tahun menghabiskan antara US$35 hingga US$40 miliar,” kata Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan langkah konkret PLN dalam mendukung transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

“PLN terus mendorong penggunaan gas domestik sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Ini adalah bagian dari strategi besar menuju swasembada energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Darmawan.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor dalam hal regulasi dan investasi.

“Transisi energi bukan hanya pergantian sumber energi, tapi pembangunan ekosistem yang berdaya saing. Sinergi nasional sangat penting untuk mewujudkan hal ini,” ujarnya.

Lima Kerja Sama Strategis Energi Gas
Dalam acara tersebut, PLN menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Kontraktor Masela PSC—yang terdiri dari INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela Sdn. Bhd—untuk pemanfaatan LNG dari proyek Abadi LNG.

Selain itu, PLN Energi Primer Indonesia (EPI), subholding PLN, menandatangani empat perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), antara lain:

Pasokan 12 MMSCFD dari PT Pertamina EP untuk PLTGU Muara Tawar.

Amandemen dan novasi perjanjian suplai gas 5 MMSCFD ke PLTGU Tanjung Batu.

Penyediaan 36 BBTUD dari Pertamina East Kalimantan untuk pembangkit di Tanjung Batu dan Bontang.

Pasokan 0,4 BBTUD dari PT Imbang Tata Alam untuk kebutuhan kelistrikan wilayah Riau.

Melalui kolaborasi ini, PLN berharap dapat memperkuat fondasi ketahanan energi nasional serta mempercepat terciptanya ekosistem energi yang tangguh, berkelanjutan, dan mandiri.

Monitorday.com – Indonesia dan Mongolia menjajaki berbagai peluang kerja sama, mulai dari potensi industri tekstil hingga pembicaraan awal mengenai pengaturan perjalanan bebas visa antara kedua negara.

“Wol Kashmir yang berkualitas tinggi dari Mongolia dapat melengkapi produksi tekstil canggih Indonesia, sementara pakaian jadi Indonesia mengalami peningkatan di pasar kami,” kata Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono setelah pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemlu RI Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Untuk memfasilitasi hubungan bisnis dan hubungan antar masyarakat, ujar Batmunkh, Indonesia dan Mongolia sepakat untuk memulai konsultasi tentang pengaturan perjalanan bebas visa antarkedua negara.

Tidak hanya itu, membangun konektivitas udara langsung antara Jakarta dan ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, juga sangat penting dalam mempererat hubungan kedua negara, menurut Batmunkh.

“Saya senang mengetahui bahwa otoritas masing-masing telah bertukar draf teks tentang perjanjian layanan udara, dan kami berharap dapat memajukan inisiatif ini dengan cepat,” ujar Batmunkh.

Menteri Luar Negeri Mongolia itu juga mengatakan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pembangunan hijau dan berkelanjutan.

“Kami telah melakukan diskusi produktif mengenai potensi ekspor daging halal Mongolia, sebuah sektor yang menawarkan keuntungan bersama,” tambahnya.

Indonesia dan Mongolia juga sepakat untuk meningkatkan dialog politik dan kerja sama di sektor-sektor utama seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan ketahanan iklim.

Selain itu, Batmunkh kembali menegaskan dukungan kuat Mongolia terhadap sentralitas Perhimpunam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan menegaskan lagi aspirasi Mongolia untuk menjadi mitra dialog di kawasan.

Batmunkh juga mengapresiasi Indonesia yang mendukung Mongolia sebagai tuan rumah sesi ke-17 Konferensi Para Pihak (COP17) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) pada 2026.

Monitorday.com – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengambil langkah strategis dengan menerbitkan surat edaran nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menegaskan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan.

Menteri Yassierli menyebutkan bahwa praktik penahanan dokumen seperti ijazah, paspor, akta kelahiran, buku nikah, hingga bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran terhadap hak dasar pekerja.

“Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja,” ujar Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Lebih dari itu, surat edaran ini juga mempertegas larangan terhadap perusahaan yang menghalangi pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Setiap pekerja memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan tidak boleh ada pihak yang menghambatnya,” tegasnya.

Namun, surat edaran ini juga membuka ruang pengecualian yang sangat terbatas dan diatur secara ketat. Dalam hal tertentu, jika penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi menjadi bagian dari perjanjian kerja karena pembiayaan pendidikan atau pelatihan oleh perusahaan, maka penahanan dokumen hanya bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Dalam kondisi ini, pemberi kerja wajib menjaga keamanan dokumen dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi.

Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan. Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai angin segar dalam perlindungan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong profesionalisme dalam hubungan industrial di Indonesia.

Dengan terbitnya surat edaran ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan sinyal kuat bahwa praktik-praktik yang merugikan pekerja, meskipun telah lama dianggap “lazim”, tidak lagi memiliki tempat dalam dunia kerja yang sehat dan adil.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat bukan merupakan rekrutan baru.

Pernyataan ini disampaikannya usai memberikan bantuan kepada ahli waris korban kecelakaan di Kabupaten Purworejo, bertempat di SD Islam Tahfidz Qur’an As Syafi’iyah, Kabupaten Magelang.

“Kami sudah rapat terakhir kemarin soal guru Sekolah Rakyat. Seleksi baik untuk guru maupun kepala sekolahnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, para guru tersebut sudah siap untuk ditugaskan.

“Karena mereka bukan guru yang kita rekrut baru, jadi mereka memang sudah berprofesi guru,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebutuhan jumlah guru akan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang akan dibuka tahun ini.

“Karena sekarang masih on progres, kita belum tahu jumlah pasti yang nanti akan dibuka pada tahun 2025,” tuturnya.

Monitorday.com – Kepergian Ibrahim Sjarief Assegaf meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi sang istri, Najwa Shihab, anak, dan keluarga, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang yang mengenalnya secara pribadi maupun profesional.

Salah satu sosok yang mengabadikan kenangan terakhir bersama almarhum adalah Pimpinan Redaksi Narasi, Zen RS. Dalam sebuah obituari yang dirilis Narasi, Zen mengenang momen pertemuan terakhirnya dengan Ibrahim saat bulan Ramadan lalu.

Kala itu, Ibrahim hadir dalam sebuah rapat redaksi yang dipimpin Zen. Di tengah pembahasan serius, Ibrahim tiba-tiba menyinggung hal yang tidak terduga: karpet ruangan.

“Ia mengangkat satu hal yang berbelok mendadak dari topik bahasan: ‘Karpet di ruangan ini kayaknya perlu diganti’,” tulis Zen dalam obituari yang dikutip Kamis (22/5).

Percakapan ringan tentang karpet itu ternyata berlanjut usai rapat dan buka puasa bersama. Zen pun sempat menanggapi dengan nada bercanda.

“Saya menimpali: Urusan karpet itu taktis berarti?” kenangnya.

Ibrahim pun menjawab dengan tawa, “Kagak. Emang kayaknya udah waktunya diganti.”

Obrolan ringan tersebut ternyata menjadi pertemuan dan percakapan terakhir Zen RS dengan Ibrahim Sjarief Assegaf.

Ibrahim meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei, setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif akibat stroke dan pendarahan otak. Ia dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei.

Kepergiannya menyisakan duka mendalam, namun juga meninggalkan kenangan hangat yang membekas di hati banyak orang.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memerintahkan Pentagon untuk membangun sistem pertahanan udara canggih bernama Golden Dome, sebuah megaproyek yang diklaim mampu menetralisir ancaman rudal hipersonik dari negara-negara pesaing seperti China dan Rusia.

Terinspirasi dari sistem Iron Dome milik Israel, Golden Dome dirancang dengan jangkauan global dan teknologi yang jauh lebih mutakhir. Tidak hanya difokuskan untuk melindungi wilayah udara Amerika Serikat, sistem ini ditujukan untuk menghadang serangan rudal musuh di berbagai belahan dunia.

Anggaran Fantastis Mencapai Rp2.869 Triliun

Proyek ini akan menelan biaya besar, yakni sebesar US$175 miliar atau setara Rp2.869 triliun. Pemerintah AS menempatkan proyek ini sebagai prioritas strategis, di tengah meningkatnya modernisasi persenjataan oleh kekuatan besar dunia lainnya.

Dipimpin Jenderal Angkatan Luar Angkasa

Trump telah menunjuk seorang jenderal dari Angkatan Luar Angkasa AS untuk memimpin pembangunan sistem ini. Keputusan tersebut mencerminkan ambisi Trump dalam menghadapi potensi ancaman dari negara-negara yang ia anggap kian berbahaya bagi keamanan nasional AS.

Target Rampung Tahun 2029

Pembangunan Golden Dome ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari empat tahun, tepatnya pada 2029. Presiden Trump mendesak Pentagon untuk mempercepat pengerjaan proyek ini agar dapat segera dioperasikan sebagai bagian dari respons atas dinamika keamanan global yang terus berkembang.

Menggunakan Ratusan Satelit

Sistem pertahanan ini akan mengandalkan ratusan satelit—baik pengintai maupun penyerang—untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal musuh bahkan sejak awal peluncurannya. Satelit penyerang akan memberikan sinyal aktivasi kepada rudal-rudal anti-rudal milik AS yang siap diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam.

Ciptakan “Kubah-Kubah” Pertahanan Global

Berbeda dari Iron Dome Israel yang beroperasi secara lokal, Golden Dome akan menciptakan sistem pertahanan berlapis yang tersebar di berbagai titik dunia. AS akan memiliki kemampuan untuk mencegat rudal sejak dini, sebelum mencapai targetnya, kapan pun dan di mana pun peluncuran dilakukan.

Cegah Ancaman Rudal Hipersonik

Salah satu keunggulan utama dari Golden Dome adalah kemampuannya untuk menghadang rudal hipersonik—termasuk rudal balistik dengan kecepatan tinggi—bahkan saat masih berada dalam fase pendorong (booster phase). Ini membuat rudal canggih milik China dan Rusia berpotensi menjadi tidak efektif.

Dengan pendekatan yang agresif dan berbasis teknologi luar angkasa, proyek Golden Dome menjadi langkah strategis AS dalam mempertahankan supremasi militernya dan menyiapkan diri menghadapi era baru persaingan global di bidang pertahanan.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menangkap mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit perbankan kepada perusahaan tekstil tersebut.

Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Betul (ditangkap),” ujar Febrie singkat saat dikonfirmasi pada Rabu (21/5).

Meski begitu, ia tidak memberikan penjelasan detail mengenai kronologi penangkapan maupun status hukum dari Iwan. Ia hanya menyebut bahwa penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Kejagung tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh bank milik negara kepada Sritex. Meski Sritex adalah perusahaan swasta, kasus ini tetap diselidiki karena sumber kredit berasal dari bank pelat merah.

Sebelumnya, Sritex sempat menjadi sorotan publik setelah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menimpa buruh perusahaan tersebut, yang kemudian disusul oleh gelombang PHK di pabrik lain di Tangerang.

Profil Iwan Setiawan Lukminto

Iwan Setiawan Lukminto bukan sosok asing di dunia industri tekstil nasional. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama Sritex Group sejak tahun 2023. Sebelumnya, ia menduduki posisi Direktur Utama Sritex selama hampir satu dekade, yakni sejak 2014 hingga 2023.

Lahir di Solo pada 24 Juni 1975, Iwan adalah putra dari H.M. Lukminto, pendiri Sritex. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Suffolk University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Business Administration.

Selain aktif di dunia bisnis, Iwan juga dikenal aktif dalam sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) periode 2020–2021 dan menjadi Dewan Penasihat AEI sejak 2021. Ia juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk bidang Pengembangan Pasar Modal (2020–2023), Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) (2020–2023), serta Dewan Kehormatan PB Wushu Indonesia.

Saat ini, publik menantikan kejelasan status hukum Iwan Setiawan dalam kasus yang berpotensi menyeret nama besar di industri tekstil nasional ini. Kejagung belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan penetapan tersangka maupun perkembangan selanjutnya dalam proses penyidikan.

Monitorday.com – Pemerintah secara resmi menghapus biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membeli motor atau mobil bekas, karena proses balik nama kini bisa dilakukan tanpa dikenakan biaya BBNKB.

Penghapusan biaya ini merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menyatakan bahwa objek BBNKB hanya berlaku pada penyerahan pertama kendaraan bermotor, yakni ketika kendaraan baru dibeli dari dealer.

Artinya, penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas bukan lagi menjadi objek BBNKB, sehingga tidak lagi dikenai biaya tersebut.

Dikutip dari Detik, kebijakan ini sudah berlaku secara nasional sejak 5 Januari 2025. Dengan demikian, seluruh transaksi balik nama kendaraan bekas setelah tanggal tersebut dibebaskan dari biaya BBNKB.

Meski demikian, pemilik kendaraan masih tetap diwajibkan membayar beberapa biaya lain saat melakukan proses administrasi balik nama, seperti:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Besarnya tergantung jenis dan nilai kendaraan. Tertera di STNK. Keterlambatan dikenai denda.

SWDKLLJ: Rp35.000 untuk sepeda motor (denda berlaku jika terlambat).

Penerbitan STNK: Rp100.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan TNKB (plat nomor): Rp60.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan BPKB: Rp225.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Tarif-tarif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penghapusan biaya BBNKB ini mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan secara resmi. Selain legalitas kepemilikan yang lebih terjamin, balik nama juga mempermudah berbagai urusan administratif seperti:

Pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan secara online karena nama pemilik di STNK sudah sesuai.

Klaim asuransi menjadi lebih mudah jika terjadi kecelakaan.

Jika STNK atau BPKB hilang, pengurusan dokumen pengganti lebih cepat karena data kepemilikan tercatat jelas.

Menghindari potensi penyalahgunaan kendaraan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak pemilik kendaraan bekas yang mengurus balik nama secara resmi dan menaati aturan perpajakan.