Monitorday.com – Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto meyakini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program bagi-bagi susu dan makan siang gratis yang diusungnya dalam Pilpres 2024.

Berdasarkan perhitungan, pembangunan IKN setidaknya menelan biaya sampai Rp466 triliun, sementara untuk realisasi program perbaikan gizi pasangan Prabowo-Gibran juga membutuhkan biaya yang kurang lebih sama sekitar Rp400 triliun lebih per tahun.

“Kelihatannya Rp440 triliun besar ya, tetapi Indonesia punya kemampuan. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial mendekati Rp500 triliun, kemudian anggaran untuk pendidikan Rp600 triliun,” kata Prabowo, dalam acara dialog di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (4/1).

“Jadi, yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak kita ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak, yang kedua ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan di sekolah,” lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, ada juga potensi kenaikan pendapatan negara sebagai hasil dari perbaikan sistem penerimaan pajak dan non-pajak.

“Sekarang, kita punya tax ratio sekitar 12 persen, penerimaan, revenue dari pajak, cukai, dan lain-lain kalau ngak salah itu 12 persen. Vietnam 18 persen, Thailand 18 persen. Setiap satu persen peningkatan penerimaan negara, tiap satu persen itu adalah 15 miliar dolar,” ujar Prabowo.

Jadi, apabila Indonesia mampu menyamakan angka itu sampai 18 persen atau sama dengan Vietnam dan Thailand, maka ada tambahan pendapatan negara sampai 90 miliar dolar AS.

“Berarti kita harus naik 6 persen. Enam kali 15 sama dengan 90 miliar dolar ekstra, dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah (melalui) komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok. Kita punya potensi yang luar biasa. Jadi, banyak peluang yang ada. Saya sangat optimistis kita mampu membiayai itu,” jelasnya.

Adapun soal IKN, Prabowo meyakini Indonesia pun mampu. “Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur juga mendekati Rp300 triliun, kalau tidak salah dalam APBN sekarang 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it,” tandasnya.