Monitorday.com- Kementerian Pertahanan RI di era Prabowo sempat mendapatkan pujian dari media asing meski dicemooh Ganjar dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Capres semalam.

Pada Minggu, 7 Desember 2023, Ganjar hanya memberikan nilai 5 untuk kinerja Prabowo di Kementerian Pertahanan selama ini.

Anies bahkan lebih buruk, Capres nomor urut 1 tersebut hanya memberikan nilai kepada Prabowo 11 dari 100.

Namun yang mungkin dilupa, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI sempat mendapatkan pujian dari media asing. The Diplomat merupakan salah satu media yang memuji keberanian Prabowo bermanuver.

Sejak pengangkatannya pada tahun 2019, Prabowo disebut telah memperkuat posisi Kementerian dalam kaitannya dengan kekuatan militer di Indonesia.

Pertama karena Presiden Jokowi lebih memilih untuk mendelegasikan masalah pertahanan dan kebijakan luar negeri kepada bawahannya tersebut.

Ketika Jokowi menunjuk mantan jenderal tersebut ke dalam kabinetnya pada tahun 2019, ia berkomentar bahwa Prabowo “ lebih tahu daripada saya.”

Kedua, Prabowo disebut mendapat manfaat dari jaringan formal dan informal yang kuat. Secara formal, Partai Gerinda berada di Komisi I DPR RI.

Ini merupakan komite parlemen yang mengawasi isu-isu kebijakan pertahanan, sehingga memungkinkan politisi Gerindra untuk mendukung menteri dari dalam Parlemen.

Sementara secara informal, Prabowo adalah mantan Jenderal yang memiliki berbagai pengalaman soal pertahanan.

The Diplomat juga memuji Prabowo saat awal-awal menjabat sebagai Menhan. Tertulis dalam ulasan tersebut bahwa selama 18 bulan pertamanya menjabat, Prabowo melakukan 20 kunjungan luar negeri ke 14 negara dalam upaya merumuskan rencana akuisisi pertahanan 25 tahun.

“Sebagai seorang menteri pertahanan dengan kredibilitas militer yang kuat, beliau telah memperbaiki kelemahan Kementerian Pertahanan, yang selama ini dianggap kurang kuat dibandingkan markas besar Tentara Nasional Indonesia (TNI),” tulis The Diplomat.

Manuver Prabowo sebagai Menhan

Dalam pidatonya di hadapan DPR pada tahun 2019, Prabowo telah mengartikulasikan sistem pertahanan total sebagai dasar kebijakan pertahanan negara, yang pada dasarnya mengulangi kebijakan pertahanan tradisional yang berpusat pada darat berdasarkan struktur komando teritorial TNI.

Orientasi darat tradisional ini kini diimbangi dengan penekanan yang lebih kuat pada laut dan udara.

Peraturan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2020 dan 2021 membayangkan kemampuan pengawasan maritim dan udara yang lebih kuat, penempatan satuan TNI terpadu di pulau-pulau terpencil, dengan perhatian khusus pada perluasan kemampuan rudal dan penyangkalan wilayah lainnya. 

Untuk mengarahkan kembali perhatian TNI, Prabowo fokus pada perolehan jet tempur dan aset angkatan laut baru.

Prabowo kini memprioritaskan modernisasi pertahanan, mengembangkan cadangan nasional, dan mencermati prospek pencalonan presiden pada tahun 2024. 

Namun, ia juga memiliki posisi yang sangat baik untuk bekerja dengan DPR untuk mengupayakan amandemen Undang-Undang TNI tahun 2004, memperjelas hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, dan mengatasi reformasi sistem peradilan militer yang telah lama terhenti. 

Menurut The Diplomat, jika nantinya manuver Prabowo ini berhasil, hal ini dapat memvalidasi tesis bertahap mengenai proses reformasi demokrasi di Indonesia.