Monitorday.com – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang adil, transparan, dan berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SPMB.

Forum ini digelar sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di lapangan—seperti kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Kemendikdasmen mendorong forum ini sebagai wadah pengawasan kolaboratif nasional, untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukanlah sekadar pergantian nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melainkan sebuah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.

“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Wamen Atip.

Lebih lanjut, Wamen Atip menyatakan bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar. Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya menyampaikan berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya yang menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.

Di antaranya adalah 1) indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi; 2) pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah; 3) kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan; serta 4) keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Faisal menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal bahwa Inspektorat Jenderal siap mendukung setiap langkah pencegahan dan penegakan disiplin di lapangan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.

“Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” kata Faisal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan bahwa forum bersama ini adalah sarana strategis untuk menjamin bahwa proses penerimaan murid baru akan berjalan efektif, adil, jujur, dan berkualitas. SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.

“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun langkah-langkah kolektif dan preventif terhadap potensi masalah yang mungkin muncul. Lebih dari itu, forum ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita kepada anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia,” ungkap Mahfudz.

Senada dengan itu, Kepala Deputi III, Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, juga menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan bersama ini. “Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.

Forum bersama ini dihadiri oleh 165 peserta yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen; inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dengan penyelenggaraan forum bersama ini, Kemendikdasmen berharap terbentuknya mekanisme pengawasan lintas sektoral yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Monitorday.com – Sedikitnya 25 warga Palestina tewas setelah pasukan Israel menembaki kerumunan orang yang mengantre bantuan di wilayah tengah Jalur Gaza, Rabu (11/6).

Insiden mematikan ini terjadi di sekitar Koridor Netzarim, selatan Kota Gaza, menurut laporan sejumlah sumber kepada kantor berita Anadolu.

Beberapa saksi mata di lokasi membenarkan bahwa tembakan dilepaskan secara intens ke arah warga sipil yang tengah berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan dari titik distribusi yang dikelola oleh Israel.

Insiden ini menambah panjang daftar korban di lokasi distribusi bantuan. Sehari sebelumnya, kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa lebih dari 160 warga Palestina telah tewas dalam berbagai insiden saat mengakses bantuan sejak skema distribusi oleh Israel dimulai pada 27 Mei 2025.

Mekanisme distribusi tersebut telah menuai kritik dan kecaman internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena dianggap tidak efektif dan justru membahayakan nyawa warga sipil.

Selain insiden di Koridor Netzarim, empat warga Palestina lainnya dilaporkan tewas dalam serangan drone Israel yang menyasar sebuah tenda pengungsi di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza selatan.

Serangan udara terus dilancarkan Israel ke wilayah Gaza sejak pecahnya konflik besar pada Oktober 2023, meski tekanan global untuk gencatan senjata kian meningkat.

Menurut otoritas kesehatan Palestina, jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak Oktober 2023 telah mendekati 55.000 jiwa, mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Krisis kemanusiaan di Gaza kian memburuk seiring rusaknya fasilitas sipil, kelangkaan bahan pangan, dan tertutupnya akses bantuan.

Israel saat ini menghadapi tekanan hukum internasional. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga sedang menjalani proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait gugatan genosida atas operasinya di Jalur Gaza.

Monitorday.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya yang dilakukan pada Maret 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ahok saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/6).

“Tambahan BAP Maret tahun lalu soal lahan Cengkareng,” ujar Ahok seperti dikutip dari Antara.

Mantan gubernur DKI periode 2014–2017 itu menolak mengungkap detail pemeriksaan, dengan alasan bahwa saksi tidak diperkenankan membawa pulang salinan BAP.

“Intinya saya datang untuk membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari laporan polisi bernomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tertanggal 27 Juni 2016, yang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan lahan rusun seluas 4,69 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015.

Proyek tersebut diduga melibatkan praktik suap kepada penyelenggara negara dan menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 649,89 miliar.

Dalam perkembangan terbaru, Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini:

Sukmana, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta

Keduanya diduga berperan dalam pengadaan lahan bermasalah tersebut yang terjadi saat Ahok menjabat sebagai gubernur.

Sebelumnya, Rudy Hartono Iskandar sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pada 17 Januari 2025, hakim tunggal memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berkembang. Saat ini, penyidik telah menemukan dua alat bukti baru yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek tersebut.

Pihak kepolisian menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dengan menindak semua pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defence 2024 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pertahanan nasional adalah fondasi utama kedaulatan dan kemakmuran bangsa.

Mengusung tema “Defence Partnership for Global Peace and Stability”, Indo Defence 2024 diikuti oleh 1.180 peserta dari 42 negara, termasuk 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Pameran ini menjadi salah satu forum pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan wadah penting untuk memperkuat kerja sama industri militer global.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa investasi di sektor pertahanan adalah investasi untuk masa depan dan kemerdekaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun tak akan ragu untuk mempertahankan kedaulatannya jika diperlukan.

“Perang adalah pilihan terakhir, namun jika terpaksa, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sebagaimana ajaran nenek moyang kita,” ujar Presiden tegas.

Presiden juga mengingatkan kembali luka sejarah, di mana penjajahan menyebabkan Indonesia kehilangan kekayaan hingga setara USD31 triliun pada masa kolonial Belanda.

Salah satu sorotan utama Indo Defence 2024 adalah peluncuran kendaraan taktis listrik MV3 Tactical EV “Pandu” buatan PT Pindad. Kendaraan ini merupakan bentuk nyata dari inovasi hijau dalam industri pertahanan dan bagian dari upaya menuju kemandirian alutsista nasional.

MV3 “Pandu” dikembangkan dari platform kendaraan taktis yang telah terbukti andal dan digunakan dalam berbagai varian, termasuk sebagai kendaraan resmi Presiden RI.

Presiden Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia yang netral dan independen dalam percaturan geopolitik global. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjadi bagian dari blok militer mana pun, tetapi tetap menjalin hubungan baik dengan semua negara.

“Kita hormati kedaulatan semua negara, dan kita minta kedaulatan kita juga dihormati,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pameran akan berlangsung hingga 14 Juni 2025. Ia menekankan bahwa pameran ini bukan sekadar unjuk kekuatan alutsista, tetapi juga sarana membangun kepercayaan diri bangsa dalam menjaga wilayah darat, laut, dan udara.

Sejumlah negara peserta seperti Brunei, Korea Selatan, Bosnia, Prancis, dan Rusia memamerkan produk unggulan mereka, termasuk pesawat tempur Rafale dan Sukhoi.

Indo Defence 2024 juga menghadirkan inovasi dari mahasiswa Universitas Pertahanan RI, yang berhasil meraih medali di ajang teknologi internasional. Ini menandai era kebangkitan generasi teknokrat Indonesia yang siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan pesan yang menggugah:

“Jika kita kaya, kita harus kuat. Jika kaya tapi lemah, maka kekayaan itu akan hilang.”

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan pertahanan adalah prasyarat mutlak untuk menjaga kemerdekaan dan menjamin kemakmuran bangsa Indonesia ke depan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan peluncuran kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV “PANDU”, dalam ajang Indo Defence 2025 Expo & Forum yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 11 Juni 2025.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan plat kendaraan oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya era kendaraan taktis ramah lingkungan buatan dalam negeri.

MV3-EV “PANDU” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan. Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh.

“Pandu ini berbasis kendaraan EV3, di mana EV3 ini adalah merupakan kendaraan operasional yang sudah kami develop dan sudah kami supply ke Kementerian Pertahanan. Dari situ kita meng-improve lagi, kita melakukan development lagi untuk mengubah EV3 yang awalnya berbasis ICE atau Internal Combustion Engine dengan diesel menjadi EV,” ujar Vice President PT Pindad, Rakhmad Aryo, dalam keterangannya usai peluncuran.

Peluncuran yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo itu pun menjadi momentum bersejarah bagi PT Pindad. “Itu membuat kami sangat bangga sekali tentunya. Merupakan sebuah kebanggaan bagi PT Pindad untuk membangun sebuah kendaraan EV, apalagi langsung diresmikan oleh Presiden,” imbuh Rakhmad.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik taktis ini tidak hanya sejalan dengan visi pertahanan negara, tetapi juga mendukung kebijakan energi terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden. PT Pindad pun menyampaikan komitmen untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Kita tidak hanya membangun produk, kita juga membangun ekosistem industri. Jadi semua part dari Pandu nantinya akan kita upayakan bisa dilakukan produksi secara nasional, secara lokal,” tutur Rakhmad.

Kehadiran MV3-EV “PANDU” menandai langkah maju Indonesia dalam pengembangan teknologi pertahanan yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian industri strategis nasional.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melakukan pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 ke SMA Negeri 1 Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keselarasan penerapan kebijakan pusat dan daerah.

“Secara nasional, SPMB ini sudah mulai kita berlakukan. Sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, yang mencakup empat jalur penerimaan yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi,” ujar Mendikdasmen di Jepara, Senin (9/6) ketika memantau SPMB untuk pertama kalinya.

Dalam tinjauannya, Mendikdasmen melihat proses pelayanan dan verifikasi pendaftaran, berdialog dengan operator sekolah, serta menyapa siswa dan orang tua yang tengah mengantre. Di antara mereka tampak orang tua yang mendaftarkan anak dengan kebutuhan khusus melalui jalur afirmasi disabilitas, serta sejumlah siswa yang mengajukan pendaftaran lewat jalur domisili dan prestasi.

“Semangat, ya. Mudah-mudahan dapat diterima dan sukses,” ucap Mendikdasmen memberi dukungan langsung kepada para calon murid dan orang tua.

Turut serta dalam kunjungan ini, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, yang menjelaskan bahwa SPMB di Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen.

“Turunannya berupa petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan kepala daerah, dan dari juknis itu diturunkan menjadi petunjuk operasional teknis oleh kepala dinas pendidikan, mencantumkan empat jalur penerimaan beserta kuotanya,” terang Heni.

Ia menambahkan bahwa seluruh kabupaten/kota dan satuan pendidikan di Jawa Tengah kini telah memasuki tahap pelaksanaan. “Mudah-mudahan semua proses ini berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Mayong, Fatkhur Rozi, melaporkan bahwa saat ini proses SPMB untuk jenjang SMA/SMK negeri di Jawa Tengah tengah berada pada tahap pengajuan akun dan verifikasi dokumen, yang berlangsung hingga 12 Juni 2025.

“Kuota SMAN 1 Mayong adalah 10 rombel, kurang lebih 360 siswa. Saat ini sudah ada 526 calon murid baru (CMB) yang melakukan verifikasi berkas di sekolah kami,” ungkap Rozi.

Untuk memastikan keterjangkauan, sekolah juga menyediakan layanan informasi dan bantuan teknis, terutama bagi pendaftar yang tidak memiliki akses internet. Selain itu, dalam memastikan pendaftaran berjalan adil, transparan, dan inklusif, seluruh panitia SPMB telah menandatangani pakta integritas.

“Kami juga membuka layanan aduan melalui media sosial, yang melayani semua pendaftar dengan baik, bagaimana pun kondisi mereka,” jelas Rozi.

Rozi juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan dinas pendidikan berjalan rutin dan baik. “Kami melakukan koordinasi melalui Zoom minimal sekali dalam seminggu, dan juga menerima monitoring dari BBPMP Jawa Tengah,” tambahnya.

Salah satu calon murid, Dwi Amelia Pertiwi, mengaku optimis dapat diterima melalui jalur prestasi. Ia memiliki prestasi pencak silat tingkat kabupaten, dan menyatakan minat untuk aktif di ekstrakurikuler futsal dan silat di SMAN 1 Mayong.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan SPMB berjalan secara menyeluruh, adil, dan inklusif, serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyediakan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama para menteri terkait.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan izin tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo.

“Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas IUP di Raja Ampat. Atas persetujuan beliau, pemerintah memutuskan mencabut IUP untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Selasa (10/6).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lima perusahaan yang memiliki izin tambang nikel di Raja Ampat. Dua di antaranya—PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP)—memperoleh izin dari pemerintah pusat, sementara tiga lainnya—PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham—mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Namun, PT Nurham baru memperoleh izinnya pada 2025 dan belum masuk dalam daftar pencabutan saat ini.

Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut dengan 97 persen wilayah terlindungi, kini terancam oleh aktivitas pertambangan. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyatakan kekhawatirannya atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang.

“Sembilan puluh tujuh persen wilayah Raja Ampat adalah daerah konservasi. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, kami tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan kami terbatas,” kata Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menemukan adanya pelanggaran serius oleh empat perusahaan selama pengawasan pada 26-31 Mei 2025. Perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel, PT KSM, PT ASP, dan PT MRP.

Penolakan terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat juga datang dari aktivis Greenpeace Indonesia dan sejumlah pemuda Papua. Mereka melakukan aksi protes dalam forum internasional Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta (3/6), saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno tengah berpidato.

Aksi itu diwarnai dengan pembentangan spanduk bertuliskan penolakan tambang, seperti “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”, serta banner dengan tulisan “What’s the True Cost of Your Nickel?”.

Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan tidak menemukan indikasi masalah lingkungan yang berarti di wilayah tambang Raja Ampat. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyampaikan hasil kunjungan mereka ke lokasi tambang.

“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi, secara keseluruhan tambang ini sebetulnya tidak ada masalah,” ujar Tri, Sabtu (7/6).

Namun demikian, pencabutan izin oleh Presiden Prabowo menunjukkan pemerintah pusat mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan di kawasan konservasi strategis nasional ini.

Monitorday.com – Seorang pendakwah HM Yahya Yopie Waloni meninggal dunia setelah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Makassar.

Yahya Waloni yang merupakan mantan pendeta kini aktif berdakwah sebagai ustadz, kembali ke hadapan Allah saat berada di mimbar.

Menurut laporan, ia meninggal dunia saat menyampaikan ceramah khutbah Jumat pada 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah.

Saksi di lokasi menyebutkan bahwa Ustadz Yahya tiba-tiba jatuh saat menyampaikan ceramah pada siang hari tersebut.

Belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab medis, namun ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Brito.id juga mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyebutkan bahwa ia meninggal pada usia 55 tahun setelah khutbah Jumat.

Kronologi kejadian dimulai pada Jumat pagi, saat Ustadz Yahya tiba di Masjid Darul Falah Minasa Upa.

Pukul 12.30 WITA, ia memulai khutbah Jumat dan sempat menyelesaikan sebagian ceramah sebelum pingsan.

Saat berdiri di mimbar, ia tiba-tiba roboh, dan jamaah serta petugas masjid langsung membantunya.

Pukul 13.00 WITA, ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong.

Belum ada pernyataan dari keluarga atau manajemen masjid terkait penyebab pasti kematiannya.

Pihak kepolisian dan tim medis masih menyelidiki kemungkinan penyebab kematiannya, seperti serangan jantung atau stroke.

Yahya Waloni lahir di Manado pada 30 November 1970 dan pernah menjadi pemuka agama di GKI Tanah Papua.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua atau Rektor Sekolah Tinggi Theologia (STT) Calvinis Ebenhaezer di Sorong.

Pada tahun 2006, ia memutuskan memeluk Islam dan kemudian aktif berdakwah dan menyampaikan ceramah di berbagai daerah.

Salah satu daerah tempat ia berdakwah adalah Makassar, di mana ia mengakhiri hidupnya saat sedang menyampaikan khutbah Jumat.

Monitorday.com – Otoritas Iran memperluas larangan membawa anjing jalan-jalan di tempat umum ke seluruh kota di negeri tersebut, dengan alasan menjaga kesehatan, ketertiban, dan keselamatan publik.

Larangan ini dimulai pada 2019 di Teheran dan pada 8 Juni 2025 diperluas ke kota Ilam.

Sejumlah 17 kota lain telah memberlakukan larangan serupa, termasuk kota Isfahan di tengah Iran dan Kerman di selatan.

Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang kepemilikan anjing, sejak Revolusi 1979, anjing peliharaan dan kegiatan membawa anjing jalan-jalan menjadi perdebatan panas di Iran.

Kepemilikan anjing dianggap sebagai simbol kebudayaan Barat yang berpengaruh negatif, selain juga dianggap najis menurut ketentuan dalam Islam.

Abbas Najafi, seorang jaksa di Hamedan, menyebutkan bahwa membawa anjing jalan-jalan merupakan ancaman bagi kesehatan, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat.

Pada 2021, 75 anggota dewan legislatif Iran mengecam kepemilikan anjing, menyebutnya sebagai masalah sosial destruktif dan berisiko menggerus gaya hidup Islami Iran.

Pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 2017 mengatakan bahwa melihara anjing untuk selain kebutuhan pengembalaan, perburuan, dan penjagaan adalah tindakan tercela.

Ayatollah Khamenei juga menyebutkan bahwa jika kebiasaan tersebut menyerupai kebiasaan non-Muslim dan mengganggu tetangga, maka itu perbuatan terlarang.

Monitorday.com – Konferensi Laut Dunia (UNOC) ke-3 yang digelar di Nice, Prancis pada 8–13 Juni 2025 menjadi panggung penting bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan tantangan besar dalam konservasi laut global.

Di tengah ribuan peserta dari hampir seluruh negara anggota PBB, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kelauan dan Perikanan, Sakti Wayu Trenggono bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, anggota Komisi IV lainnya yakni Prof. Rokhmin Dahuri dan Alien Mus menjadi sorotan.

Dengan tema “Accelerating Actions and Mobilizing all Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean,” UNOC 2025 menyoroti 10 topik krusial mulai dari penanggulangan IUU fishing, perluasan kawasan lindung laut hingga pengentasan polusi plastik. Indonesia, negara maritim terbesar kedua di dunia, punya kepentingan langsung atas isu-isu ini—dan delegasinya memastikan suara Nusantara terdengar lantang.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Organized Crimes in Wildlife Trading and IUU Fishing” hingga “Plastic Pollution”, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan urgensi peran parlemen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia menyatakan bahwa DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mengawal legislasi yang progresif dan berpihak pada perlindungan lingkungan laut.

Menurut Titiek, kejahatan terorganisir dalam perdagangan satwa liar dan praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) telah memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk memberantas kejahatan tersebut. Selain itu, masalah pencemaran plastik juga menjadi perhatian utama karena mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia.

Titiek menekankan pentingnya parlemen tidak hanya dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Ia mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem laut, baik melalui edukasi publik, penguatan regulasi, maupun penerapan sanksi yang tegas.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di Era Presiden Gus Dur dan Megawati, menyuarakan seruan tegas untuk kolaborasi nyata antarnegara guna menyelamatkan ekosistem laut yang semakin terancam.

Ia menegaskan, dunia harus segera melangkah lebih jauh dari wacana, dengan memulai restorasi ekosistem pesisir yang rusak, menghentikan aktivitas perusak seperti overfishing, pencemaran laut, dan perdagangan ilegal biota laut yang dilindungi.

Bagi Prof Rokhmin, pengelolaan laut tidak bisa setengah hati, perlu komitmen hukum yang kuat, tata kelola global yang adil, dan dukungan teknologi serta pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang.

Isu perluasan Marine Protected Areas (MPA) seluas 30% dari wilayah laut dunia sebelum 2030 menjadi fokus utama pembicaraan. Rokhmin mendorong agar Indonesia tak hanya mengikuti, tapi memimpin upaya ini dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan manajemen kawasan lindung laut yang transparan dan inklusif.

Lebih jauh lagi, ia mengusulkan model ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan: dari perikanan tangkap ramah lingkungan, akuakultur hijau, hingga pengembangan industri maritim berbasis bioteknologi dan transportasi laut rendah emisi. Semua itu, tegasnya, bukan semata demi alam, tapi juga jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan di kawasan pesisir.

Salah satu poin paling berani dari Indonesia adalah dorongan pembentukan tata kelola kelautan global yang adil dan berwibawa. Prof Rokhmin menilai, tanpa kerangka hukum internasional yang tegas—terutama dalam isu Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), penangkapan ikan lintas batas, dan pencemaran laut antarnegara, upaya konservasi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.

Konferensi ini bukan hanya tempat bertukar ide, tapi juga pertaruhan masa depan laut dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mendapatkan akses terhadap teknologi canggih, pendanaan hijau, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir agar mereka bisa menjadi pelaku utama dalam menjaga laut.

Event ini pun mejadi sorotan dunia. Hal ini bisa dilihat dari para Tokoh Dunia yang hadir, diantaranya: Sekjen PBB dan Presiden Macron.

Konfrensi Kelautan Dunia ini juga dihadiri oleh banyak Kepala Negara seperti Presiden Brazil, Kosta Rika, Meksiko, Kolumbia, Peru, dan sejmulah Kepala Negara dari Eropa, Asia, dan Afrika.

UNOC 2025 menjadi panggung yang membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya bicara di belakang meja. Melalui delegasinya yang kritis dan penuh energi, negeri kepulauan ini menempatkan dirinya di garis depan perjuangan menyelamatkan laut dunia. Saatnya aksi konkret menggantikan pidato manis dan Indonesia telah memulainya.