Negara bagian Assam di India telah membatalkan undang-undang pernikahan dan perceraian Muslim yang berasal dari era kolonial Inggris, menyebabkan kemarahan di kalangan komunitas minoritas yang pemimpinnya mengatakan rencana tersebut adalah upaya untuk memecah belah pemilih berdasarkan garis agama menjelang pemilihan umum nasional.

Kepala Menteri Assam Himanta Biswa Sarma menulis pada X pada hari Sabtu bahwa negara bagian tersebut telah membatalkan Undang-Undang Pendaftaran Pernikahan dan Perceraian Muslim Assam yang diundangkan hampir sembilan dekade yang lalu.

“Undang-undang ini mengandung ketentuan yang memungkinkan pendaftaran pernikahan bahkan jika pengantin belum mencapai usia legal 18 dan 21, sesuai dengan persyaratan hukum. Langkah ini merupakan langkah penting lainnya menuju larangan pernikahan anak di Assam,” tulisnya.

Undang-undang itu, yang diundangkan pada tahun 1935, menetapkan proses hukum sesuai dengan hukum personal Muslim. Setelah amendemen tahun 2010, undang-undang tersebut membuat pendaftaran pernikahan dan perceraian Muslim menjadi wajib di negara bagian tersebut, sedangkan sebelumnya pendaftaran itu bersifat sukarela.

Otoritas di negara bagian tersebut, yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut undang-undang tersebut “ketinggalan zaman” dan mengklaim bahwa undang-undang tersebut memungkinkan pernikahan anak-anak.

Tindakan keras pemerintah negara bagian terhadap pernikahan anak-anak, yang dimulai tahun lalu, telah melibatkan beberapa ribu penangkapan di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan Seksual (POCSO) dalam upaya untuk “menghapuskan” pernikahan anak-anak pada tahun 2026.

Namun, para perwakilan komunitas Muslim di negara bagian tersebut mengatakan bahwa tindakan keras tersebut sebagian besar ditujukan kepada mereka.