Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, termasuk rincian biaya perjalanan dinas bagi menteri, aparatur sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengelompokan dan pembatasan uang perjalanan dinas, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam beleid tersebut, uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan berkisar antara Rp360 ribu hingga Rp580 ribu per orang per hari. Sementara itu, untuk uang representasi pejabat negara dan wakil menteri, ditetapkan sebesar Rp250 ribu per hari.

Adapun untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian yang diterima berkisar antara US$347 hingga US$792 per orang per hari, tergantung negara tujuan dan jabatan pelaksana dinas.

Untuk biaya penginapan dalam negeri, pejabat eselon I hingga menteri dan wakil menteri mendapat alokasi Rp2,1 juta hingga Rp9,3 juta per malam.

Dalam aturan tersebut juga diatur alokasi anggaran untuk tiket pesawat perjalanan dinas:

Dalam negeri (PP): hingga Rp18,6 juta untuk kelas bisnis, dan Rp9,8 juta untuk kelas ekonomi.

Luar negeri (PP):

Ekonomi: US$12.127

Bisnis: US$16.269

Eksekutif: US$23.128

Selain itu, biaya transportasi lokal dari/ke terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan juga disesuaikan, yaitu antara Rp94 ribu hingga Rp462 ribu per orang per sekali jalan.

Sri Mulyani menekankan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus selektif, hanya untuk kegiatan yang benar-benar prioritas dan/atau mendesak. Ia juga mendorong agar aktivitas yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring (online) diutamakan demi efisiensi anggaran negara.

“Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring,” tulis Sri Mulyani dalam beleid tersebut.

Aturan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengatur ulang efisiensi belanja negara, sembari memastikan kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi secara proporsional.

Monitorday.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian target penyerapan 3 juta ton beras oleh Perum Bulog seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, penyerapan beras telah mencapai 2,4 juta ton atau sekitar 80 persen dari target nasional.

“Alhamdulillah, sekarang sudah 80 persen. Masih ada waktu tujuh bulan ke depan, dari Juni hingga Desember,” ujar Amran di kediamannya di Kalibata, Jakarta, Jumat (30/5).

Amran menjelaskan bahwa total cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog per Mei 2025 telah mencapai 4 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 2,4 juta ton hasil serapan dalam negeri, dan sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton merupakan carry over dari stok impor tahun sebelumnya.

Menurut Amran, capaian CBP ini merupakan yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ia menekankan bahwa pencapaian serapan dalam negeri sebesar 2,4 juta ton tanpa tambahan impor merupakan sebuah rekor baru.

“Tanpa impor, 2,4 juta ton itu belum pernah tercapai dalam 57 tahun terakhir. Target 3 juta ton itu dulunya bahkan separuhnya pun tidak sampai,” tegasnya.

Amran menilai capaian ini tak lepas dari perubahan kebijakan signifikan di era pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya terkait penyaluran pupuk subsidi. Ia menyebut bahwa sebelumnya, proses distribusi pupuk subsidi sangat lambat karena harus melalui persetujuan 12 kementerian atau lembaga.

“Selama ini lambat karena regulasinya rumit. Sekarang, Presiden keluarkan Instruksi Presiden: dari Menteri Pertanian, lalu ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani. Selesai. Ini mempercepat produksi,” kata Amran.

Pemerintah menilai perbaikan distribusi pupuk menjadi salah satu kunci peningkatan produksi padi nasional dan mendongkrak serapan Bulog dalam negeri.

Monitorday.com — Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini menimbulkan dampak besar bagi calon jemaah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat pembatalan mendadak tersebut.

Naufal (31), salah satu calon jemaah haji furoda asal Kebumen, Jawa Tengah, mengaku telah mendaftar dan membayar ratusan juta rupiah kepada biro travel sejak Ramadan lalu. Ia dan istrinya telah mengikuti seluruh rangkaian persiapan haji, termasuk manasik. Namun hingga akhir Mei, visa mereka belum juga terbit.

“Travel belum memberikan kepastian. Mereka masih berharap sampai tanggal 31 Mei. Kami pun hanya bisa pasrah,” kata Naufal, dikutip dari detikHikmah, Kamis (29/5).

Jika visa tak juga keluar, Naufal menyatakan akan mendaftar ulang tahun depan. Namun ia berharap pihak travel dapat mengembalikan seluruh dana, meski memahami jika ada potongan untuk biaya manasik dan persiapan yang sudah dilakukan.

Travel Alami Kerugian Besar

Kerugian tak hanya dirasakan calon jemaah, tapi juga pihak penyelenggara. Ketua Bidang Humas dan Media DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Abdullah Mufid Mubarok, mengatakan banyak travel yang telah membayar layanan akomodasi seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—berdasarkan asumsi bahwa visa furoda akan tetap dikeluarkan.

“Banyak yang sudah input data dan membayar layanan Masa’ir, tapi visanya tidak keluar. Ini tentu sangat merugikan,” kata Mufid.

Beberapa travel bahkan sudah memesan tiket pesawat dan hotel, sebagian di-upgrade ke kelas bintang lima. Beberapa jemaah bahkan sudah berada di Jakarta dengan harapan visa terbit di saat-saat terakhir.

“Kerugian bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah jika jumlah jemaahnya lebih dari 50 orang,” ujar Mufid, yang juga merupakan pemilik biro travel haji dan umrah.

Pemerintah Masih Upayakan Komunikasi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya masih berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar visa furoda dapat diterbitkan.

“Kami masih menunggu dan terus bantu komunikasikan, meski ini di luar kewenangan kami,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Menurutnya, sebagian kecil visa furoda telah keluar, namun masih banyak calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Kementerian Agama memastikan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi, meskipun prosesnya diakui tidak mudah.

Kepastian bahwa visa furoda tidak akan diterbitkan tahun ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, hingga sistem elektronik Masar Nusuk.

“Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini,” tegas Firman, Rabu (28/5).

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memblokir sementara akses ke platform Internet Archive (archive.org) di Indonesia setelah ditemukan sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konten bermuatan perjudian online dan pornografi menjadi alasan utama pemblokiran ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa langkah ini bukan tindakan gegabah, melainkan hasil dari proses panjang yang telah melalui komunikasi resmi dengan pihak Internet Archive.

“Kami telah mengirimkan surat resmi beberapa kali, namun tidak mendapat respons memadai. Maka langkah cepat harus diambil demi menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, pemblokiran dilakukan setelah komunikasi tidak berjalan dan pelanggaran serius ditemukan. Kemkomdigi memastikan proses dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberitahuan, analisis konten, hingga koordinasi internal.

“Kami tidak pernah asal tekan tombol blokir. Setiap tindakan didasarkan pada prosedur dan waktu yang diberikan kepada platform untuk menindaklanjuti,” tambah Alexander.

Selain konten bermuatan negatif, Kemkomdigi juga menemukan materi lain di Internet Archive yang diduga melanggar hak cipta, seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak yang belum jelas status lisensinya.

“Sebagai platform global, Internet Archive harus tunduk pada hukum yang berlaku di setiap negara, termasuk Indonesia. Nilai sejarah dan edukatif platform ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan konten ilegal tersebar,” jelasnya.

Alexander menegaskan bahwa pemblokiran bersifat sementara, dan akan dicabut jika pihak Internet Archive membersihkan konten bermasalah serta memperkuat sistem moderasi.

“Langkah ini juga menjadi bentuk eskalasi untuk membangun komunikasi yang sebelumnya tidak berjalan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa platform baru merespons setelah pemerintah mengambil tindakan tegas,” tutup Alexander.

Sebelumnya, langkah serupa juga pernah dilakukan Kemkomdigi terhadap sejumlah platform besar seperti YouTube, Google, dan TikTok dalam konteks penegakan regulasi digital nasional.

Monitorday.com – Lebih dari 300 artis, seniman, dokter, dan akademisi di Inggris menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri Keir Starmer.

Mereka mendesak pemerintah Inggris menghentikan penjualan senjata ke ‘Israel’ dan keterlibatan dalam genosida di Gaza.

Surat tersebut juga menuntut akses kemanusiaan penuh ke Gaza tanpa campur tangan militer.

Selain itu, mereka menyerukan mediasi gencatan senjata dan penghentian kelaparan yang disebabkan oleh zionis.

Para tokoh menyebut keterlibatan Inggris melalui pengiriman suku cadang senjata ikut menyebabkan kematian warga Gaza.

Surat itu menyatakan setiap pengiriman senjata membuat Inggris terlibat langsung dalam kehancuran keluarga di Gaza.

Beberapa nama besar seperti Benedict Cumberbatch, Dua Lipa, dan Danny Boyle ikut menandatangani surat tersebut.

Mereka menyoroti kehancuran tempat tinggal, dapur, dan sekolah anak-anak akibat serangan ‘Israel’.

Surat itu mencatat bahwa lebih dari 15.000 anak telah terbunuh, termasuk sedikitnya 4.000 balita.

Para tokoh mengingatkan bahwa dunia sedang menyaksikan dan sejarah akan mencatat sikap Inggris.

Surat tersebut menuntut keputusan moral dari Perdana Menteri: menghentikan kejahatan perang atau tetap diam.

Sejak dimulainya serangan ‘Israel’, lebih dari 54.000 orang tewas dan lebih dari 123.000 orang terluka.

Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan yang menjadi sasaran utama dalam konflik ini.

Pemerintah Gaza melaporkan bahwa 18.000 anak diperkirakan telah syahid selama 19 bulan serangan.

Dari jumlah itu, 916 anak yang terbunuh masih berusia di bawah satu tahun.

Ribuan anak lainnya berusia antara satu hingga tujuh belas tahun, menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang mengerikan.

Monitorday.com – Pemerintah Prancis akan memberlakukan larangan merokok di berbagai ruang terbuka publik yang berpotensi dikunjungi anak-anak, seperti pantai, taman, halte bus, dan area sekitar sekolah.

Kebijakan ini akan mulai efektif pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya nasional mengurangi paparan asap rokok bagi anak-anak.

Menteri Kesehatan dan Keluarga Prancis, Catherine Vautrin, menegaskan bahwa kebebasan merokok memiliki batas ketika menyangkut hak anak-anak untuk menghirup udara bersih.

“Tembakau harus lenyap dari tempat-tempat di mana ada anak-anak,” kata Vautrin dalam wawancara dengan harian regional Ouest-France, Kamis (29/5).
“Kebebasan untuk merokok berakhir ketika hak anak untuk menghirup udara bersih dimulai.”

Monitorday.com — Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada Rabu (28/5), menghancurkan satu-satunya pesawat penumpang Yemenia Airways yang hendak mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Serangan tersebut terjadi sehari setelah kelompok pemberontak Houthi menembakkan dua proyektil balistik ke arah wilayah Israel. Kedua proyektil itu berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel.

Media yang berafiliasi dengan Houthi, Al Masirah TV, melaporkan bahwa empat serangan udara menghantam landasan pacu bandara. Direktur Jenderal Bandara Sanaa, Khaled al-Shaief, mengonfirmasi bahwa pesawat Yemenia yang hancur adalah satu-satunya pesawat sipil yang masih beroperasi dari bandara tersebut.

Menurut data penerbangan yang diperoleh Al Jazeera, pesawat tersebut dijadwalkan mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan ini. Bandara Internasional Sanaa sendiri baru kembali beroperasi pekan lalu setelah menjalani perbaikan sementara pasca serangan sebelumnya.

Israel: Serangan untuk Balas Serangan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan udara tersebut ditujukan ke “target teroris” Houthi di bandara dan merupakan bagian dari kebijakan pertahanan Israel.

“Ini adalah pesan yang jelas. Siapa pun yang menyerang Israel akan membayar mahal,” ujar Katz.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Israel akan dibalas dengan kekuatan lebih besar. Ia kembali menuding Iran sebagai aktor utama di balik agresi Houthi.

“Houthi hanyalah gejala. Iran adalah dalang di balik semua agresi yang berasal dari Yaman,” kata Netanyahu.

Respons Houthi: Dukung Palestina, Kecam Agresi Israel

Pemimpin kelompok Houthi, Abdul-Malik Al Houthi, menyebut serangan Israel sebagai bentuk tekanan atas dukungan kelompoknya terhadap rakyat Palestina yang menghadapi agresi di Gaza.

“Sebesar apa pun agresi Israel, itu tidak akan menggoyahkan dukungan rakyat kami terhadap Palestina,” tegasnya. Ia menilai serangan tersebut sebagai upaya Israel untuk memulihkan efek gentar setelah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel mulai melemah.

Konteks Lebih Luas

Bandara Internasional Sanaa merupakan bandara terbesar di Yaman dan selama konflik sipil lebih sering digunakan untuk penerbangan bantuan kemanusiaan PBB. Yemenia Airways adalah satu-satunya maskapai sipil yang masih mengoperasikan penerbangan dari bandara tersebut.

Serangan terbaru ini semakin mempertegang eskalasi antara Israel dan kelompok Houthi yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di tengah konflik yang terus berkecamuk di Gaza.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali melanjutkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pembukaan Seleksi Administrasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahun 2025.

Program ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah mencetak guru profesional dan bersertifikat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) mencatat bahwa saat ini masih terdapat sekitar 800 ribu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

“PPG bukan hanya soal kelengkapan administratif, tapi bagian dari transformasi kualitas pembelajaran di ruang-ruang kelas kita,” ujar Temu Ismail, Sekretaris Ditjen GTKPG dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

Berdasarkan data Kemendikdasmen, pada 2023 jumlah guru yang belum tersertifikasi mencapai 1,6 juta orang. Namun, berkat kebijakan percepatan, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga setengahnya. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar:

489.460 guru yang lolos seleksi tahun 2024 belum bisa mengikuti pelatihan PPG karena keterbatasan kuota.

314.606 guru belum memenuhi syarat administratif, sehingga seleksi tahun ini juga dimaksudkan sebagai ajang pembaruan dan validasi data.

Sekitar 6.000 guru dari jalur peralihan jabatan fungsional turut menjadi sasaran khusus, seiring implementasi Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru.

Untuk menjaga transparansi dan efisiensi, seluruh proses seleksi dilakukan secara digital. Para calon peserta diminta untuk:

• Memeriksa kelayakan melalui aplikasi SIMPKB
• Melakukan verifikasi data di laman verval PTK
• Memperbarui data di aplikasi Dapodik
• Melakukan validasi ijazah melalui info GTK

Yang tak kalah penting, seluruh proses ini tidak dipungut biaya apapun.

“Ini bagian dari misi utama kami: menciptakan sistem layanan pendidikan yang adil dan berdampak. Sertifikasi adalah fondasi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru,” tambah Temu.

PPG 2025 ini ditujukan bagi guru-guru yang memenuhi kriteria berikut:

• Belum memiliki sertifikat pendidik
• Belum pernah mengikuti PPG sebelumnya
• Telah aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023/2024

Melalui seleksi berbasis data dan sistem yang ketat, program ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya SDM pendidikan yang kompeten, adaptif, dan merata, sejalan dengan visi besar: Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Akses Informasi
Informasi lengkap terkait program dapat diakses melalui:

Laman resmi: https://ppg.dikdasmen.go.id

Instagram: @ppgkemendikdasmen

YouTube: PPG Kemendikdasmen

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kesiapan mendukung hubungan diplomatik Indonesia dengan ‘Israel’ jika penjajahan terhadap Palestina dihentikan sepenuhnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, sebagai tanggapan atas pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Sudarnoto menilai kunjungan Macron penting dalam konteks global, terutama menyikapi agresi dan genosida yang dilakukan ‘Israel’ di Gaza.

Ia menyebut Amerika Serikat dan ‘Israel’ sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan tersebut.

Namun, perubahan sikap beberapa negara Eropa seperti Prancis dinilai memberikan harapan bagi kemerdekaan Palestina.

Sudarnoto menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap kemanusiaan dan hak rakyat Palestina.

Menurut MUI, pernyataan Prabowo tentang hubungan diplomatik dengan ‘Israel’ adalah bentuk diplomasi realistis yang tetap berpegang pada prinsip konstitusi.

MUI menegaskan bahwa selama ‘Israel’ masih menjajah dan melakukan kekerasan, Indonesia tidak boleh goyah dalam menolak pengakuan.

Konstitusi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

MUI menilai sikap Indonesia selama ini sejalan dengan konstitusi dan prinsip keadilan global.

Dukungan MUI terhadap Palestina bukan hanya karena alasan agama, tapi juga berdasar prinsip HAM dan anti-penjajahan.

Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah kemerdekaan penuh dan kedaulatan Palestina atas tanah air mereka.

MUI menyerukan agar negara-negara seperti Indonesia dan Prancis membentuk aliansi global untuk menekan ‘Israel’.

‘Israel’ diminta menghentikan genosida, menarik pasukan, dan menyerahkan pelaku kejahatan perang ke Mahkamah Pidana Internasional.

MUI mendukung pemerintah Indonesia selama tetap konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Sudarnoto menyebut diplomasi bersyarat Prabowo layak dihargai dan perlu dikawal bersama.

Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah membangun kekuatan diplomasi global untuk menghentikan agresi dan memulihkan hak Palestina.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah keras laporan media Israel, Ynet, yang menyebut adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024 terkait normalisasi hubungan diplomatik.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Kamis (29/5/2025), Yusril menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan seperti yang diberitakan.

“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril.

Ynet sebelumnya mengklaim bahwa Indonesia dan Israel tengah menjajaki normalisasi hubungan sebagai bagian dari dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Namun, Yusril menepis laporan tersebut dengan menyatakan bahwa istilah “normalisasi” yang digunakan media Israel menyesatkan, karena faktanya Indonesia sejak awal memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Israel memang pernah menyampaikan wacana mendukung Indonesia masuk OECD dengan syarat adanya pembukaan hubungan diplomatik. Permintaan tersebut telah kami tolak,” jelasnya.

Yusril juga menegaskan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk OECD dan PBB, tidak disyaratkan adanya hubungan diplomatik antar semua negara anggota.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris akhir Maret 2025 dan memberikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel itu dibahas dalam sidang,” ujar Yusril, yang juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara.

Dengan pernyataan ini, Yusril berharap publik tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan menyesatkan dari pihak luar yang bisa menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.