Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen kuat untuk terus memperluas kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi (16/4).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menlu AS, Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada 16 April 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

Menlu Sugiono juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

“Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing”, ujar Menlu Sugiono.

Menlu AS sampaikan momentum pertemuan dan penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan AS saat ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global.

Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Palestina, dan menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Terkait Palestina, Menlu RI menyoroti peran aktif Presiden Prabowo dalam mendorong proses perdamaian di Palestina, sebagaimana tercermin dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki.

“Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tambah Menlu Sugiono.

Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari tanah airnya.

Menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merancang langkah strategis untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia, dengan fokus pada kelompok tenaga medis dan pendidik.

Rencana ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Indonesia dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) Palestina menjelang kemerdekaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret Indonesia terhadap Palestina, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga penguatan kapasitas rakyatnya.

“Ini dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan menuju Palestina yang merdeka,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Muzani, kelompok dokter dan guru menjadi prioritas karena mereka sangat terdampak oleh konflik berkepanjangan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Palestina pasca-konflik.

“Presiden ingin menyiapkan tenaga-tenaga andal. Dokter dan guru akan dibekali pendidikan dan pelatihan di Indonesia, agar saat Palestina merdeka, mereka siap mengisi kembali kehidupan sosial dan pendidikan di sana,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan inisiatif rekonstruksi kawasan Gaza yang mulai digagas oleh sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Beberapa lembaga di Indonesia, termasuk Baznas, telah mempersiapkan pembangunan kembali infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mencari dukungan atas rencana evakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

“Syaratnya, semua pihak harus menyetujui. Mereka akan tinggal sementara di Indonesia sampai kondisi di Gaza kembali aman. Setelah itu, mereka akan kembali ke tanah air mereka,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (9/4/2025).

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus menawarkan solusi jangka panjang melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Monitorday.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk menjadi kepala sekolah dan guru, prioritasnya adalah PNS. Selanjutnya, PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (17/4/2025).

Namun, jika jumlah tenaga pengajar dari kalangan ASN belum mencukupi, pemerintah membuka opsi rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mendata guru PNS dan PPPK yang memenuhi syarat mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk untuk posisi kepala sekolah.

“Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya untuk menjadi kepala sekolah,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar guru PNS dan PPPK yang dipilih adalah mereka yang belum memiliki penempatan tugas. Dengan begitu, penugasan tidak perlu melalui proses pemindahan atau rotasi.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, dengan target awal sebanyak 53 lokasi sekolah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas guru di berbagai daerah.

Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh dalam dunia pendidikan untuk mengurangi ketimpangan mutu antar sekolah.

Hal ini disampaikan Fajar saat memberikan tausiyah pada acara Halal Bihalal Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palembang, Selasa (15/4/2025).

Dalam tausiyahnya, Fajar menyoroti langkah Kementerian Pendidikan yang kini berada di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Mu’ti, yang fokus pada “jihad regulasi” untuk memperbaiki tata kelola pendidikan nasional.

“Jihad regulasi untuk memperbaiki tata kelola pendidikan sudah memberikan dampak positif. Kini, ruang keadilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tak hanya hadir di sekolah negeri, tapi juga merata ke sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah bersejarah seperti Muhammadiyah,” ujar Fajar.

Fajar menambahkan bahwa untuk mengatasi disparitas mutu pendidikan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi secara bijak.

“Kalau ingin bangun sekolah negeri baru, lihat dulu sekelilingnya. Kalau sudah ada sekolah swasta yang mapan, seperti sekolah Muhammadiyah, tidak perlu mendirikan sekolah baru. Sekolah-sekolah ini sudah lama mencetak kader bangsa,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Palembang, Fajar juga menyempatkan diri mengunjungi SD Muhammadiyah 4, sebuah sekolah bersejarah yang telah berdiri sejak 1930-an. Sekolah ini memiliki nilai historis, salah satunya karena pernah menjadi tempat mengajar tokoh nasional dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, A.R. Fachruddin.

“Ketahanan pendidikan Muhammadiyah tak pernah surut di setiap era pemerintahan. Gerakannya selalu konsisten mencerdaskan bangsa dan berjalan sesuai khittah,” ungkap Fajar.

Selain itu, Fajar juga menyapa para pegawai UPT wilayah Sumatera Selatan di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumsel. Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan.

“Semangat mencerdaskan bangsa harus didukung kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan media. Transformasi pendidikan tak bisa berjalan sendiri,” tutup Fajar.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin kepada negara mana pun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di wilayah Indonesia.

Penegasan ini disampaikan menyusul laporan yang menyebut Rusia mengajukan permintaan akses ke Pangkalan Angkatan Udara di Biak, Papua.

Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, atau yang akrab disapa Roy, menyampaikan klarifikasi tersebut dalam keterangannya pada Rabu (16/4/2025).

“Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia,” ujar Roy.

Roy menegaskan, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Karena itu, Indonesia membuka ruang bagi kapal atau pesawat militer negara asing yang menjalankan misi damai untuk melakukan kunjungan resmi.

Lebih lanjut, Roy juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memang memiliki rencana membangun fasilitas peluncuran satelit di Biak. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final.

Pernyataan ini merespons laporan dari situs militer Amerika Serikat, Janes, yang pada Selasa (14/4) melaporkan bahwa Rusia secara resmi telah meminta izin untuk menempatkan pesawat-pesawat jarak jauhnya di fasilitas AU Biak.

Permintaan itu disebutkan disampaikan usai pertemuan antara Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025.

Dokumen yang diterima Janes mengungkapkan bahwa Moskow berupaya menempatkan pesawat-pesawat militer di Pangkalan AU Manuhua, yang berbagi landasan dengan Bandara Frans Kaisiepo, Biak. Fasilitas ini saat ini menjadi markas Skuadron Udara 27 TNI AU yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.

Laporan tersebut juga menarik perhatian media internasional, termasuk di Australia. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengaku pemerintahnya telah menjalin komunikasi dengan Indonesia terkait isu ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyampaikan pihaknya tengah mencari klarifikasi dari pemerintah Indonesia.

“Kami sedang mencoba mengonfirmasi kebenaran laporan tersebut dan memahami status permintaan dari Rusia,” ujar Wong kepada ABC Australia.

Wong juga menambahkan bahwa Rusia saat ini dianggap sebagai kekuatan global yang berperan disruptif dan Presiden Vladimir Putin dinilai ingin memperluas pengaruhnya secara global.

Monitorday.com — Program pemberian subsidi perumahan hingga 1.000 unit bagi wartawan yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, mendapat sambutan positif dari Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan dukungannya terhadap inisiatif tersebut, yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan wartawan.

Melalui Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatanganinya, Ninik menyatakan, “Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan,” dalam keterangan pers yang dirilis di Jakarta, Rabu (16/4).

Ninik juga menekankan pentingnya proses pengajuan yang transparan dan terstandarisasi. Ia meminta agar wartawan yang ingin mengajukan subsidi perumahan berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat mereka bekerja, serta memastikan semua proses mengikuti mekanisme yang berlaku untuk masyarakat umum yang membutuhkan perumahan.

“Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang membutuhkan perumahan pada umumnya,” tegas Ninik.

Ia juga menyarankan agar program ini dilaksanakan dengan memberikan diskon terbaik dan kredit terjangkau bagi warga, termasuk wartawan.

Namun, Ninik menegaskan bahwa Dewan Pers tidak akan terlibat dalam penyerahan data langsung para wartawan yang akan menerima subsidi perumahan. “Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan data setelah mendapat persetujuan dari organisasi wartawan atau organisasi media yang bersangkutan,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pers juga mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian PKP untuk mengakses data yang tersedia di laman resmi Dewan Pers, dengan catatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ninik juga memberikan saran agar Kementerian PKP dapat menjalin kerja sama langsung dengan media-media yang ada, untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Jika diperlukan, Dewan Pers hanya akan berperan untuk verifikasi akhir mengenai keabsahan perusahaan pers yang terlibat.

“Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut,” jelas Ninik.

Program subsidi perumahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan wartawan di Indonesia, yang selama ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam memiliki tempat tinggal yang layak.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan eSIM (embedded Subscriber Identity Module) sebagai alternatif yang lebih aman dan praktis dibandingkan kartu SIM fisik tradisional.

eSIM adalah versi digital dari kartu SIM yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan tanpa memerlukan kartu fisik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan teknologi eSIM di Indonesia.

Dalam acara sosialisasi di Jakarta pada Jumat (11/4), Meutya menyampaikan bahwa meskipun belum semua ponsel di Indonesia mendukung eSIM, pengguna yang sudah memiliki perangkat yang kompatibel diimbau untuk segera melakukan migrasi.

“Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 Tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM. Kita tahu bahwa belum semua ponsel di Indonesia bisa melakukan itu, tapi bagi yang sudah bisa HP-nya, kita dorong untuk melakukan migrasi ke eSIM,” kata Meutya dalam sambutannya.

Menurut Telkomsel, salah satu keuntungan utama menggunakan eSIM adalah kemudahan dan kepraktisannya. Pengguna dapat terhubung langsung ke jaringan tanpa memerlukan kartu SIM fisik, sekaligus mengoptimalkan fitur dual SIM di perangkat mereka.

Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan dua nomor dalam satu perangkat, yang akan sangat berguna, terutama bagi mereka yang membutuhkan nomor baru untuk berbagai keperluan, seperti nomor PraBayar.

XL Axiata, yang kini telah menjadi bagian dari XLSmart setelah merger dengan Smartfren, juga menyoroti kemudahan penggunaan eSIM.

“Dengan eSIM, Anda cukup memindahkan program eSIM ke ponsel baru. Secara otomatis, nomor kontak yang ada di cloud eSIM juga ikut berpindah. Ini lebih praktis dibandingkan SIM fisik yang harus dipindahkan satu per satu,” jelas XL Axiata di laman mereka. Selain itu, XL Axiata mengklaim bahwa harga eSIM lebih terjangkau, dengan paket data yang lebih ramah di kantong.

Selain kemudahan dan kepraktisan, eSIM juga memberikan keuntungan dari segi keamanan. Teknologi ini dilengkapi dengan sistem enkripsi dan data kredensial, yang membantu melindungi nomor pengguna dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, eSIM tidak dapat dengan mudah hilang seperti kartu SIM fisik, yang ukurannya sangat kecil dan rentan hilang ketika sering berganti nomor.

Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, eSIM juga tidak luput dari kekurangan. Salah satunya adalah kesulitan untuk memindahkan eSIM ke perangkat lain jika perangkat lama bermasalah. Berbeda dengan SIM fisik yang bisa dengan mudah dipindahkan antar perangkat, pengguna eSIM harus melakukan proses yang lebih kompleks saat mengganti perangkat.

Selain itu, meski eSIM memiliki keamanan yang lebih baik, beberapa pengguna mungkin merasa kurang nyaman karena eSIM tidak dapat dengan mudah dihapus dari perangkat.

Hal ini bisa menjadi kekhawatiran bagi mereka yang takut dilacak, meskipun di sisi lain, ini juga memberikan keuntungan karena pencuri tidak bisa sembunyi-sembunyi memindahkan lokasi perangkat yang dicuri.

Dengan berbagai keunggulannya, eSIM diharapkan menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam berkomunikasi, sambil turut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia.

Monitorday.com – Arab Saudi dikabarkan berencana melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia untuk memuluskan pemberian hibah rekonstruksi dan dukungan sektor publik.

Damaskus saat ini kekurangan cadangan mata uang asing dan upaya sebelumnya untuk membayar utang dengan aset luar negeri yang dibekukan gagal.

Bank Dunia telah berdiskusi soal pendanaan guna membangun kembali jaringan listrik Suriah yang rusak parah akibat konflik panjang.

Juga dipertimbangkan bantuan untuk pembayaran gaji sektor publik sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Suriah.

Pihak Kementerian Keuangan Arab Saudi menyatakan hanya akan memberikan pengumuman resmi jika keputusan sudah final.

Reuters melaporkan bahwa delegasi Suriah akan menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington pada akhir April.

Pemerintahan baru Suriah di bawah Ahmad al-Sharaa berharap memperoleh pelonggaran sanksi internasional yang telah berlangsung lama.

Beberapa negara Eropa dan Inggris telah mencabut sebagian sanksi, dan Amerika Serikat memberikan pengecualian terbatas pada Januari.

AS juga memberikan sejumlah tuntutan kepada Suriah sebagai syarat untuk keringanan sanksi lebih lanjut.

Tuntutan itu termasuk pemusnahan senjata kimia dan kerja sama dalam urusan kontra-terorisme.

AS juga meminta agar militan asing tidak diberikan jabatan penting di pemerintahan atau militer Suriah.

Beberapa mantan pejuang dari kelompok yang pernah terkait Al-Qaeda dan ISIS diketahui bergabung dengan angkatan bersenjata baru Suriah.

Utang Suriah ke Bank Dunia sekitar 15 juta dolar AS yang harus dilunasi sebelum bantuan tambahan bisa disalurkan.

Ekonomi Suriah porak poranda akibat perang berkepanjangan dan tekanan sanksi internasional.

PBB memperkirakan pemulihan penuh ekonomi Suriah baru bisa terjadi sekitar tahun 2080.

Qatar juga telah mengumumkan bantuan gas alam kepada Suriah guna membantu sektor energi pada pertengahan Maret.

Monitorday.com — Pemerintah China akhirnya angkat bicara setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari China hingga 245 persen. Dalam tanggapannya,

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China tidak menginginkan perang dagang dengan AS. Namun, ia juga menegaskan bahwa China tidak takut untuk berperang dalam hal ini.

“China tak mau perang, tapi kami juga tak takut berperang,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers yang dikutip oleh China Daily, Rabu (16/4/2025).

Lin menegaskan bahwa posisi China sudah jelas dan tidak ada pemenang dalam kekacauan yang dihasilkan oleh kebijakan tarif tersebut. Ia mengimbau agar AS menghentikan pendekatan yang memicu ketegangan dan memeras pihak lain, serta membuka jalur dialog dan negosiasi yang didasarkan pada kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.

“Jika AS ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi, maka Gedung Putih harus menghentikan pendekatan ekstrem yang memberi tekanan. Kami siap berdialog, tetapi bukan di bawah ancaman,” tegas Lin.

Komentar ini muncul setelah AS mengumumkan kenaikan tarif impor barang dari China sebesar 245 persen sebagai bentuk balasan atas kebijakan China yang terus membalas tarif yang diterapkan oleh Washington.

Sebelumnya, pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal bagi lebih dari 180 negara, termasuk China, dengan tarif sebesar 34 persen, belum termasuk tarif 10 persen yang diterapkan secara global.

Keesokan harinya, China membalas kebijakan tersebut dengan menerapkan tarif impor yang sama untuk barang-barang asal AS. Balasan tersebut kemudian memicu kemarahan dari pemerintahan Trump yang mengumumkan kenaikan tarif lebih lanjut.

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Trump mendesak China untuk segera menghubungi AS untuk memulai negosiasi guna mengatasi konfrontasi perdagangan yang semakin memanas.

Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa “bola ada di tangan China,” dan bahwa negara itu perlu mencapai kesepakatan dengan AS, bukan sebaliknya.

Ketegangan perdagangan antara kedua negara besar ini semakin meningkat, dengan masing-masing pihak saling memberi tekanan melalui kebijakan tarif yang mengancam stabilitas ekonomi global.

Sementara itu, China menegaskan komitmennya untuk melindungi hak dan kepentingan nasionalnya serta mencari penyelesaian melalui saluran diplomatik yang lebih konstruktif.

Monitorday.com — Pertemuan penting berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025), antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis V. Manturov.

Pertemuan ini menandai dimulainya kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dialog ini sangat penting bagi hubungan kedua negara.

“Baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister Manturov dari Rusia. DPM Manturov hadir untuk melanjutkan High Level Dialogue dengan Indonesia yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Dialog ini akan dimulai kembali, dan dalam rombongannya, DPM Manturov juga menggelar Malam Kebudayaan di Raffles Hotel,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting kepada Presiden Prabowo. Pertama, untuk hadir dalam parade nasional di Rusia, dan kedua, untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (St. Petersburg International Economic Forum/SPIEF). Forum ini, menurut Airlangga, menjadi platform strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara serta membuka peluang penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

“Dalam Forum Ekonomi St. Petersburg, diharapkan Bapak Presiden bisa hadir. Beberapa milestones kerja sama akan dibahas, termasuk nota kesepahaman tentang kerja sama ekonomi dan strategis,” ujar Airlangga.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas beberapa topik penting lainnya, termasuk potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Airlangga menambahkan, pemerintah Rusia juga menyarankan untuk memperkenalkan sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia saat berkunjung ke Indonesia.

“Rusia juga membahas bagaimana sistem keuangan dapat memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia dengan mekanisme yang disepakati kedua negara,” jelasnya.

Kerja sama investasi juga menjadi bagian utama dalam pertemuan ini, dengan pembahasan mengenai kemajuan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan negara-negara Eurasia yang diharapkan dapat mencapai kemajuan signifikan. Airlangga berharap, seluruh materi terkait FTA ini dapat diselesaikan sebelum Presiden Prabowo berkunjung ke St. Petersburg.

“Isu terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement juga dibahas, dan diharapkan pada saat Bapak Presiden hadir di St. Petersburg, seluruh materi dalam pembahasan ini dapat diselesaikan,” tutup Airlangga.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi, serta menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan.