MONITORDAY.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut urutan bakal capres pertama Prabowo Subianto, lalu diikuti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam, menilai Jokowi menyebut urutan bakal capres itu bukan sekadar spontanitas belaka.

“Urutan penyebutan nama para capres oleh Jokowi tampaknya bukan sekadar spontanitas, tetapi juga merujuk pada peta kekuatan politik masing-masing capres,” kata Umam kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Kekuatan tersebut, menurut Umam, representasi kekuatan pendukung di parlemen atau DPR, Senayan. Prabowo diketahui memiliki kekuatan koalisi partai pendukung besar di parlemen.

“Di mana, di atas kertas, Prabowo memiliki kekuatan dukungan berbasis kursi parlemen dari partai-partai pengusungnya, dengan akumulasi 45%, lalu dukungan partai terhadap Anies sebesar 29% dan Ganjar sebesar 25%,” ujarnya.

Bagi Umam, tak hanya soal spontanitas dan kekuatan partai pendukung bakal capres. Namun, Jokowi menyebutkan urutan nama bakal capres itu sebagai indikasi arah politik.

“Di sisi yang lain, penyebutan nama pertama capres juga bisa mengindikasikan arah preferensi politik Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan kader organisasi Persatuan Muslim Indonesia (Parmusi) beda pilihan politik adalah hal yang wajar. Jokowi pun mempersilakan agar masyarakat memilih tiga capres.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, Cianjur. Awalnya Jokowi menyinggung suasana politik sudah mulai hangat. Jokowi mengatakan harus diantisipasi demi mencegah perpecahan.

“Sudah masuk tahun politik, saya titip karena suasana sudah mulai hangat, meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, pemilu, anget itu biasa, tapi harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik,” kata Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan YouTube Setpres, Selasa (26/9)