Monitorday.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase baru dengan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia.

Peluncuran tersebut akan dilakukan pada hari Senin, 27 Mei 2024, di Istana Negara, Jakarta hari ini.

GovTech, yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai platform kementerian dan lembaga, merupakan inisiatif berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Jokowi sendiri akan meresmikan teknologi ini dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.

“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mendorong birokrasi berdampak karena banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tetapi dampaknya kecil untuk rakyat, bahkan sebagian tidak berdampak,” ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5).

“Oleh karena itu, Bapak Presiden minta kami memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis,” sambungnya.

Anas juga menekankan bahwa kehadiran GovTech akan mendorong pemerintahan yang lebih lincah melalui penggunaan instrumen digital tanpa perlu menciptakan aplikasi-aplikasi baru.

“Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami, sekarang dilarang untuk membuat banyak aplikasi-aplikasi baru, bahkan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi,” tambahnya.

Selain itu, GovTech diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan, seperti menghilangkan keharusan mengisi ulang data atau memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Ke depan, kita akan ke dalam satu SSO, single sign-on, sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengisi berbagai data, termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” jelas Anas.

Anas juga mengungkapkan bahwa GovTech akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI), sebuah survei dua tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Negara yang terbaik adalah negara yang e-Government Development Index-nya bagus. Nah, dari sini maka kami belajar, maka tidak ada pilihan kecuali adalah dengan digitalisasi,” ujarnya.

Dengan peluncuran GovTech, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.