Monitorday.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya memastikan lokasi pembangunan rumah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berada dalam jarak tempuh yang terjangkau dari pusat-pusat perkantoran.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa masyarakat diharapkan bisa tinggal di lokasi yang dapat dicapai dalam waktu sekitar satu jam dari tempat kerja.

Herry menyebutkan bahwa pertimbangan ini berdasarkan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi saat ini. Namun, ia belum bisa memastikan lokasi pembangunan karena bergantung pada kebutuhan.

Dengan lahan yang terbatas, PUPR juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan fasilitas KPR untuk rumah vertikal, bukan hanya rumah tapak.

Subsidi untuk pembelian rumah vertikal akan dipertimbangkan kembali karena harganya yang dua kali lipat dari rumah tapak.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa ketersediaan lokasi strategis menjadi tantangan dalam membangun rumah tapak, terutama di perkotaan dengan harga tanah yang tidak terjangkau.

Heru juga membandingkan harga rumah subsidi di daerah metropolitan dengan daerah non-metropolitan.

Di wilayah non-Papua, harga rumah subsidi berkisar Rp166 juta-Rp176 juta, sementara di Papua sekitar Rp222 juta.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat untuk terbiasa dengan rumah vertikal menjadi tantangan tersendiri, terutama karena kredit dari FLPP dan dana Tapera juga digunakan untuk membiayai rumah vertikal atau susun.