Monitorday.com – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Rabu (19/6) mengumumkan bahwa negara berada dalam “darurat demografi nasional” akibat penurunan populasi yang signifikan.

Dalam pertemuan di pusat penitipan anak di Pusat Penelitian dan Pengembangan HD Hyundai di Seongnam, selatan Seoul, Yoon berjanji untuk melakukan segala upaya guna mengatasi tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua, di tengah peringatan bahwa populasi Korea Selatan bisa punah jika tren ini tidak diubah.

“Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif antar-pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran dapat teratasi,” ujar Yoon.

Tingkat kesuburan total Korea Selatan, yakni jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah 0,72 pada 2023, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi negara di angka 51 juta.

Pemerintah telah mencoba berbagai insentif untuk mendorong keluarga memiliki anak selama satu dekade terakhir.

Namun, faktor seperti harga rumah yang mahal, biaya pendidikan tinggi, dan jam kerja panjang membuat kaum muda enggan memulai keluarga.

Yoon menjelaskan tiga bidang utama yang menjadi fokus: keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, peningkatan perawatan anak, serta penyediaan perumahan yang lebih baik.

Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan tunjangan cuti orang tua dan memperpanjang cuti ayah, dengan tujuan menaikkan tingkat penggunaan cuti ayah dari 6,8 persen menjadi 50 persen selama masa jabatan Yoon.

Selain itu, waktu kerja yang fleksibel, perpanjangan batas usia untuk pengurangan jam kerja bagi orang tua dengan anak kecil, dan subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi pekerja yang sedang cuti juga akan diterapkan.

Yoon juga berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi layanan anak dan memperluas program ekstrakurikuler di sekolah dasar untuk meringankan beban pendidikan orang tua.

Rumah tangga dengan bayi baru lahir akan diberi prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah guna mendorong pasangan pengantin baru memiliki anak. Manfaat pajak untuk rumah tangga dengan anak juga akan diperluas.

Untuk memastikan penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon akan membentuk sebuah kementerian baru, sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi Kependudukan, yang menteri akan menjabat sebagai wakil perdana menteri urusan sosial.

Kementerian ini akan bertugas menyusun strategi terkait permasalahan kependudukan, termasuk rendahnya angka kelahiran, populasi lanjut usia, dan kebijakan imigrasi, dengan wewenang meninjau anggaran dan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi.

Yoon meminta kerjasama Majelis Nasional untuk segera membentuk kementerian baru tersebut.