Monitorday.com – Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 8 April 2025.

Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi tingginya arus balik mudik yang masih terlihat hingga H+2 Lebaran 2025, pada Selasa (2/4).

“Memang setelah H+2, tepatnya pada tanggal 3 April, kami melihat masih ada peningkatan arus mudik. Oleh karena itu, kami memperpanjang WFA,” kata Dudy saat meninjau Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta, pada Sabtu (5/4).

Dudy menjelaskan bahwa berdasarkan analisis, diperkirakan tingkat perjalanan balik mudik akan tetap tinggi, sehingga perpanjangan WFA dianggap perlu untuk meratakan distribusi lalu lintas dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar.

“Kami menilai bahwa perpanjangan WFA diperlukan agar arus balik tidak menumpuk dan dapat diurai dengan lebih baik. Harapannya, kepadatan lalu lintas dapat dikendalikan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan pulang dengan nyaman,” tambah Dudy.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang masa WFA bagi ASN hingga 8 April 2025, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada Jumat (4/4).

Selain perpanjangan WFA, Kementerian Perhubungan juga berupaya mendukung kelancaran arus balik dengan menyediakan layanan mudik gratis menggunakan angkutan umum. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi dan memastikan keselamatan pemudik, khususnya pengendara sepeda motor.

Dudy menambahkan, pemerintah akan terus memantau situasi pasca-lebaran, dengan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4). Evaluasi terhadap pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini rencananya akan dilakukan setelah periode arus balik selesai.

Monitorday.com – Dokter forensik Palestina mengungkap bahwa 15 paramedis dan petugas penyelamat dieksekusi oleh pasukan Israel.

Hasil autopsi menunjukkan bahwa semua korban tewas akibat tembakan jarak dekat yang mengarah ke bagian tubuh vital.

Korban-korban tersebut berasal dari Bulan Sabit Merah Palestina, Pertahanan Sipil, dan staf PBB yang tengah menjalankan misi kemanusiaan.

Mereka dibunuh saat sedang mengevakuasi korban sipil di Rafah pada pagi hari 23 Maret.

Setelah dieksekusi, tentara Israel mengubur jenazah mereka secara massal menggunakan buldoser.

Saksi mata melaporkan adanya tanda-tanda penyiksaan dan pengikatan pada tubuh beberapa korban.

Seorang korban ditemukan dengan tangan terikat, sementara lainnya diduga dipenggal sebelum tewas.

Sebagian besar korban menderita luka tembak ganda dan satu jenazah ditemukan dalam kondisi rusak parah seperti dilukai hewan.

Israel berdalih bahwa ambulans yang mendekati lokasi mereka terlihat mencurigakan karena tidak menyalakan lampu darurat.

Namun klaim Israel ini dibantah oleh organisasi kemanusiaan dan saksi mata yang menyatakan misi itu murni kemanusiaan.

Tidak ada bukti bahwa para petugas medis tersebut menimbulkan ancaman terhadap militer Israel.

Insiden keji ini memicu kemarahan masyarakat internasional dan desakan agar Israel diadili di Pengadilan Kriminal Internasional.

Kelompok HAM internasional menyebut tindakan itu sebagai kejahatan perang dan menuntut investigasi menyeluruh.

Sejak gencatan senjata dilanggar, serangan brutal Israel terhadap Gaza semakin meningkat.

Staf medis, warga sipil, dan tim penyelamat menjadi sasaran utama dalam konflik yang belum juga mereda.

Lebih dari 1.000 tenaga medis telah tewas sejak dimulainya genosida pada 7 Oktober 2023.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump akan mengirimkan lebih dari 20.000 senapan serbu ke Israel.

Pengiriman senjata ini sebelumnya sempat ditunda oleh pemerintahan Joe Biden karena kekhawatiran akan digunakan oleh pemukim Yahudi ekstremis.

Dokumen yang diperoleh Reuters menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS memberi notifikasi penjualan ke Kongres pada 6 Maret.

Nilai penjualan senjata tersebut mencapai 24 juta dolar AS dan akan digunakan oleh Kepolisian Nasional Israel.

Meski tergolong kecil dibandingkan bantuan militer lain, penjualan ini menarik perhatian karena sensitivitas penggunaannya.

Pemerintahan Biden sebelumnya menunda pengiriman karena khawatir senjata itu dipakai untuk menyerang warga Palestina di Tepi Barat.

Presiden Trump langsung mencabut sanksi terhadap pemukim Yahudi Israel pada hari pertama menjabat kembali.

Langkah Trump tersebut berlawanan dengan kebijakan pemerintah AS sebelumnya yang lebih hati-hati terhadap pemukim Yahudi.

Sejak pencabutan sanksi itu, pemerintahan Trump mulai menyetujui kembali berbagai penjualan senjata ke Israel.

Pengiriman senjata kali ini menjadi bagian dari kebijakan baru Trump yang pro-Israel secara terang-terangan.

Senjata yang dikirim adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat yang diduga bisa memperburuk konflik di Tepi Barat.

Tepi Barat adalah wilayah pendudukan yang sering menjadi lokasi kekerasan antara pemukim Yahudi dan warga Palestina.

Kelompok hak asasi manusia telah lama memperingatkan soal dampak buruk pengiriman senjata ke wilayah konflik tersebut.

Penjualan senjata ini tetap dilakukan meski ada kekhawatiran soal pelanggaran hak asasi manusia.

Notifikasi kepada Kongres menyebut bahwa keputusan penjualan mempertimbangkan faktor politik, militer, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Kebijakan baru ini memperkuat dukungan militer AS terhadap Israel meski menuai kritik dari berbagai pihak.

Monitorday.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada 5 hingga 7 April 2025.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi arus balik Lebaran 2025,” kata Irjen Agus dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Agus menjelaskan, pihaknya telah memproyeksikan jumlah kendaraan yang akan melintas pada arus balik tahun ini, dengan salah satu faktor pertimbangannya adalah data kendaraan yang keluar dari Jakarta saat arus mudik, yang tercatat mencapai sekitar 2,1 juta kendaraan.

“Jika tidak diurai dengan baik, jumlah kendaraan ini berpotensi menyebabkan kemacetan parah saat puncak arus balik nanti,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi potensi kemacetan tersebut, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah penerapan sistem one way nasional yang akan diberlakukan mulai 6 April 2025. Penerapan sistem one way ini akan dimulai di Gerbang Tol Kalikangkung, dengan tujuan mengurai kepadatan kendaraan.

Selain itu, Korlantas juga akan memberlakukan contraflow jika volume kendaraan meningkat drastis. Skema contraflow ini akan diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek, dimulai dari Kilometer (Km) 70 hingga Km 47, dan dapat diperpanjang hingga Km 36 jika diperlukan.

Tidak hanya itu, Korlantas juga akan memanfaatkan jalan tol fungsional, seperti Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan, yang akan berfungsi sepanjang 30 kilometer dari Sadang hingga Cibatu untuk membantu mengurai kepadatan arus balik dari arah Bandung.

Sebagai langkah tambahan, jika terjadi lonjakan arus lalu lintas yang cukup signifikan, Korlantas juga siap memperpanjang sistem one way lokal tahap dua dari Km 246 hingga Km 188.

“Kami akan terus memantau perkembangan arus dan mengambil langkah-langkah yang tepat, baik itu di jalan tol, jalan arteri, atau jalan nasional,” ujar Agus.

Korlantas Polri juga akan terus bekerja sama dengan semua stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025.

Monitorday.com – China mengambil langkah tegas dengan menetapkan tarif baru sebesar 34 persen untuk semua produk yang diimpor dari Amerika Serikat, sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump. Tarif ini akan mulai berlaku pada 10 April 2025.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China pada Jumat (4/4). China memberlakukan tarif ini sebagai pembalasan terhadap kebijakan tarif timbal-balik yang diterapkan AS pada produk China, dengan tarif sebesar 34 persen. Selain itu, AS juga memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen yang berlaku untuk semua negara.

Menurut laporan CGTN, tarif tambahan 34 persen ini akan dikenakan pada semua produk asal Amerika Serikat, namun rincian lebih lanjut mengenai produk yang terpengaruh belum diumumkan.

Kebijakan tarif AS terhadap China termasuk yang terbesar di dunia, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Uni Eropa, Jepang, dan India.

Sementara itu, tarif baru yang diterapkan AS untuk semua produk impor akan mulai berlaku pada 5 April 2025.

Trump juga mengumumkan tarif 25 persen yang akan dikenakan pada semua mobil asing yang diimpor ke AS, yang mulai diberlakukan pada Kamis (3/4) dini hari.

Dalam sebuah langkah tambahan, Trump menyatakan keadaan darurat ekonomi nasional dan berharap kebijakan tarif ini dapat menghasilkan tambahan pajak tahunan hingga ratusan miliar dolar.

Ia menjanjikan bahwa penduduk Amerika Serikat akan memperoleh manfaat berupa lapangan pekerjaan dari penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Namun, kebijakan ini berisiko menyebabkan perlambatan ekonomi yang tajam karena bisa memicu lonjakan harga barang-barang seperti mobil, pakaian, dan produk lainnya bagi konsumen dan bisnis.

Monitorday.com – Bahasa daerah merupakan warisan budaya tak ternilai yang mencerminkan identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Namun, di tengah arus globalisasi, keberadaan bahasa-bahasa ini semakin terancam. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan bahwa dari 718 bahasa daerah yang teridentifikasi, 11 telah punah, 19 terancam punah, dan banyak lainnya mengalami kemunduran dalam jumlah penutur.

Penyebab utama kepunahan bahasa daerah antara lain adalah kurangnya penutur muda, pergeseran bahasa ke bahasa yang lebih dominan, serta minimnya dokumentasi dan pembelajaran formal. Jika tidak ada tindakan konkret, kita berisiko kehilangan sebagian besar kekayaan linguistik kita.

Namun, harapan masih ada. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan program Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai bagian dari inisiatif Merdeka Belajar Episode 17. Program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah yang terancam punah dengan melibatkan komunitas penutur, guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa di berbagai sekolah.

Selain itu, peran generasi muda sangat krusial dalam upaya pelestarian ini. Mengintegrasikan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui media sosial, musik, dan seni, dapat menjadi cara efektif untuk menarik minat dan meningkatkan penggunaan bahasa tersebut. Komunitas-komunitas lokal juga dapat mengadakan festival budaya, lomba pidato, atau pertunjukan seni dalam bahasa daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa lokal.

Pendidikan formal juga memegang peranan penting. Mengajarkan bahasa daerah sejak dini di sekolah-sekolah dapat membantu menanamkan kecintaan dan kebiasaan menggunakan bahasa tersebut. Kurikulum yang memasukkan pelajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib atau pilihan dapat menjadi solusi efektif.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian bahasa daerah. Pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa, kamus digital, atau platform daring yang menyediakan materi dalam bahasa daerah dapat memudahkan akses dan pembelajaran bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan penutur asli sebagai sumber belajar, kurangnya bahan ajar yang memadai, serta minimnya dukungan dari berbagai pihak menjadi hambatan dalam upaya revitalisasi ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Menyelamatkan bahasa daerah bukan hanya tentang mempertahankan kata-kata atau frasa, tetapi juga menjaga identitas, sejarah, dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.

Monitorday.com – The Henley Passport Index baru-baru ini merilis daftar paspor terkuat di dunia, dan Indonesia berada di peringkat 67 dengan akses bebas visa ke 73 negara. Menariknya, Indonesia kalah dari Timor Leste yang menduduki peringkat 51 dengan akses bebas visa ke 96 negara.

Henley Passport Index ini mengukur kekuatan paspor berdasarkan jumlah destinasi yang dapat dikunjungi tanpa visa atau dengan visa on arrival.

Data yang digunakan oleh Henley Passport Index diperoleh dari International Air Transport Association (IATA) dan telah diperbarui setiap bulan, dengan data historis yang meliputi 19 tahun.

Di puncak daftar, Singapura menduduki posisi pertama dengan akses bebas visa ke 195 negara, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan di peringkat kedua, masing-masing dengan akses bebas visa ke 190 negara.

Negara-negara Eropa juga mendominasi posisi selanjutnya, dengan Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, dan Spanyol berada di peringkat tiga dengan 189 negara yang dapat diakses tanpa visa.

Beberapa negara seperti Belgia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Swedia berada di urutan keempat dengan akses bebas visa ke 188 negara. Sementara itu, Australia dan Inggris menempati posisi keenam, dengan akses bebas visa ke 186 negara.

Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kekuatan paspor Indonesia, yang hanya mencakup 73 negara, jauh tertinggal dari negara-negara seperti Timor Leste dan sejumlah negara Eropa maupun Asia yang memiliki akses bebas visa lebih luas.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap impor barang ke AS pada Rabu (2/4) waktu setempat.

Dalam daftar yang dirilis oleh pemerintah AS, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, yang belum termasuk tarif global 10 persen yang berlaku untuk semua barang yang masuk ke AS.

Tarif baru ini dipicu oleh defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai belasan miliar dolar. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan sebesar 14,34 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2024.

Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan data dari Badan Statistik AS yang menunjukkan defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-15 dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS.

Defisit perdagangan ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya ekspor Indonesia ke AS, terutama dalam sektor mesin dan perlengkapan elektronik, yang pada 2024 tercatat mencapai 4,18 miliar dolar AS. Sektor tekstil juga menjadi salah satu kontributor besar, dengan total ekspor pakaian, alas kaki, dan aksesori lainnya mencapai 7 miliar dolar AS.

Selain itu, Indonesia juga mengekspor produk-produk olahan alam seperti lemak dan minyak hewani/nabati, karet, dan barang dari karet, serta berbagai jenis perabotan dan alat penerangan.

Berikut adalah daftar 10 produk ekspor Indonesia ke AS yang berpotensi paling terdampak kebijakan tarif baru ini:

1. Mesin dan perlengkapan elektronik: 4,18 miliar dolar AS
2. Pakaian dan aksesorinya (rajutan): 2,48 miliar dolar AS
3. Alas kaki: 2,39 miliar dolar AS
4. Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan): 2,12 miliar dolar AS
5. Lemak dan minyak hewani/nabati: 1,78 miliar dolar AS
6. Karet dan barang dari karet: 1,685 miliar dolar AS
7. Perabotan dan alat penerangan: 1,432 miliar dolar AS
8. Ikan dan udang: 1,09 miliar dolar AS
9. Mesin dan peralatan mekanis: 1,01 miliar dolar AS
10. Olahan dari daging dan ikan: 788 juta dolar AS

Kebijakan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat volume ekspor yang besar ke AS dan potensi peningkatan biaya bagi eksportir Indonesia.

Para pelaku usaha dan pemerintah Indonesia kini harus memantau dampak kebijakan ini dengan seksama.

Monitorday.com – Langkah tegap mereka menggema di landasan, menyiratkan tekad yang bulat. Sebanyak 450 prajurit Yonif 126/KC di bawah komando Kodam I/Bukit Barisan bersiap menjalankan tugas mulia: menjaga perbatasan RI-Papua Nugini. Dengan seragam loreng dan senjata di genggaman, mereka bukan sekadar penjaga wilayah, tetapi juga pembawa harapan bagi masyarakat di tanah Papua.

Keberangkatan ini bukan sekadar rutinitas militer, melainkan panggilan untuk memastikan stabilitas dan keamanan perbatasan. Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto menegaskan, misi ini mencakup lebih dari sekadar patroli. Mereka juga akan melakukan pembinaan teritorial dengan pendekatan humanis, membantu warga sekitar dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pertanian hingga edukasi, prajurit tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menanamkan bibit kemajuan di tanah perbatasan.

Selama 12 bulan ke depan, para prajurit akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan berat hingga potensi ancaman dari kelompok separatis. Namun, persiapan matang telah dilakukan, termasuk pelatihan khusus di Baturaja, Sumatera Selatan. Dengan strategi yang terukur dan dukungan dari berbagai pihak, optimisme mengiringi langkah mereka.

Tak hanya fokus pada keamanan, tugas prajurit juga mencerminkan semangat manunggal TNI dan rakyat. Mereka membangun jembatan kepercayaan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk stabilitas dan ketahanan wilayah. Kedekatan ini menjadi senjata utama dalam meredam konflik dan memperkuat ketahanan sosial di Papua.

Mayor Jenderal Rio Firdianto menyoroti bahwa situasi di Papua saat ini cukup kondusif. Keberadaan satuan tugas yang melakukan patroli intensif telah mengurangi ruang gerak kelompok kriminal bersenjata. Indikasi positif ini terlihat dari menurunnya angka kontak bersenjata di wilayah tersebut.

Pelepasan pasukan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol dari dedikasi dan pengorbanan. Keluarga yang mengantar dengan doa, komandan yang memberikan wejangan terakhir, dan rekan sejawat yang saling memberi semangat, semuanya menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka berangkat bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga perdamaian dan memastikan bahwa perbatasan negeri ini tetap aman.

Dengan keberangkatan ini, harapan besar disematkan di pundak para prajurit. Papua bukan hanya tentang batas negara, tetapi juga tentang keberlanjutan kehidupan masyarakatnya. Mereka berangkat sebagai prajurit, tetapi kembali sebagai pahlawan yang membawa ketenangan bagi rakyatnya. Langkah mereka adalah bukti bahwa negara selalu hadir di setiap jengkal tanahnya.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Sebagai respons, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS.

“Mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Kemlu dalam keterangan resminya, Kamis (3/4).

Selain langkah diplomasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk merespons kebijakan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah isu-isu yang disoroti dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis, termasuk melakukan perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi.

“Yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” jelasnya.

Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, Indonesia aktif berkoordinasi dengan Malaysia, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi kebijakan tarif baru ini.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mencakup lebih dari 180 negara. Kebijakan ini memicu eskalasi perang dagang antara AS dan berbagai negara di dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keenam di ASEAN dalam hal besaran tarif, sementara Kamboja menjadi negara dengan tarif tertinggi di kawasan, yaitu sebesar 49 persen.