Monitorday.com – PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim.

Acara penandatanganan berlangsung pada Rabu (3/7) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, PII, SMI, BRI, serta perwakilan Hutama Karya dan HKI.

Menteri Basuki menyampaikan kegembiraannya atas penandatanganan ini yang merupakan realisasi dari cita-cita pembangunan jalan tersebut sejak era pemerintahan Presiden Soeharto.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Pegunungan serta mengurangi harga logistik di sana.

“Dengan adanya proyek KPBU ini, Insya Allah kita dapat mewujudkan impian untuk kesejahteraan masyarakat di Papua yang lebih baik,” ucap Basuki dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama HMTP, Dadi Suprapto, menjelaskan bahwa pembangunan segmen Mamberamo-Elelim ini sangat strategis karena menghubungkan tiga provinsi dan delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Segmen ini memiliki panjang 50,14 km dan berlokasi di Kabupaten Yalimo.

“HMTP berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan dengan kualitas terbaik sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah ditandatangani,” tambah Dadi.

Proyek ini, diprakarsai oleh Kementerian PUPR, menetapkan Konsorsium Hutama Karya dan HKI sebagai pemenang lelang yang membentuk HMTP sebagai Badan Usaha Penyelenggara (BUP).

HMTP akan melaksanakan tugasnya dalam kerangka Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, dan Transfer (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 15 tahun, termasuk masa konstruksi selama 2 tahun dan masa pemeliharaan serta operasi selama 13 tahun.

Harapan untuk Masa Depan Papua

Dengan penandatanganan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua Pegunungan dan mendukung integrasi ekonomi antarwilayah di Indonesia.