Monitorday.com – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menilai Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) nasional.

Oleh karena itu, provinsi ini dipilih sebagai tuan rumah kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia ke-4.

Plt Kepala Bappebti, Kasan, mengungkapkan bahwa data dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya lahan seluas 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Pernyataan ini disampaikan Kasan setelah membuka kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia ke-4 di Pontianak, Kamis.

Menurut Badan Pusat Statistik, Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 14,9 juta hektar pada tahun 2022.

Kasan menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan sektor perdagangan secara berkelanjutan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan stagnan akibat pengetatan kebijakan moneter dan ketegangan geopolitik, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 49 bulan berturut-turut.

Pada Mei 2024, surplus perdagangan tercatat sebesar USD 2,93 miliar, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar USD 2,72 miliar.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT,” kata Kasan.

Ekspor non-migas, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan, menjadi salah satu penopang utama surplus neraca perdagangan.

Pada Mei 2024, ekspor non-migas mencapai USD 4,26 miliar, dengan kelapa sawit (CPO) memainkan peran penting.

Bappebti telah mendirikan Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada 13 Oktober 2023 untuk mengelola CPO.

Melalui transaksi di bursa ini, diharapkan terbentuk harga CPO yang transparan dan adil baik di pasar domestik maupun internasional.

“Sejak beroperasi delapan bulan lalu, Bursa CPO Indonesia telah mencatatkan transaksi sebesar 17.356 lot atau 86.780 ton pada periode Januari hingga Juni 2024. Namun, transaksi fisik masih perlu dioptimalkan,” ujar Kasan.

Untuk meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar, Menteri Perdagangan mengimbau para pelaku usaha CPO, khususnya di Kalimantan Barat, untuk mulai bertransaksi di Bursa CPO Indonesia.

Diharapkan penggunaan harga dari Bursa Malaysia atau Rotterdam dapat dikurangi.

Selain itu, Bursa CPO diharapkan beroperasi secara independen, kredibel, dan terpercaya dengan dukungan data dan informasi yang valid dan terkini.

Bappebti juga akan terus memperkuat pengawasan dan regulasi, serta mengoptimalkan fungsi Komite Bursa CPO.

Dalam perkembangan terbaru, Permendag terkait Harga Referensi Ekspor CPO (HR CPO) telah menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia sebagai pembobot terbesar.

Diharapkan, penetapan HR CPO di masa depan sepenuhnya akan bersumber dari Bursa CPO Indonesia, bukan dari Bursa Malaysia atau Rotterdam.

Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia juga diharapkan menjadi acuan dalam penetapan harga produk hulu seperti Tandan Buah Segar (TBS) dan harga referensi produk hilir seperti biodiesel.

Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM diharapkan dapat terus mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga terkait.

Di tempat yang sama, Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi, menyatakan bahwa kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialisasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX terkait implementasi Bursa CPO di Indonesia.

“Bursa CPO masih merupakan hal baru dalam ekosistem perdagangan CPO di Indonesia. Tugas kami sebagai bursa adalah memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan di sektor CPO di seluruh Indonesia. Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pelaku industri kelapa sawit di Pontianak dapat memahami manfaat dari transaksi perdagangan CPO melalui bursa,” kata Fajar Wibhiyadi.

Ia menambahkan bahwa untuk melakukan transaksi, para pelaku industri harus mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota bursa. Data terbaru menunjukkan bahwa 50 perusahaan kelapa sawit telah menjadi anggota Bursa CPO ICDX.

Hadirnya Bursa CPO diharapkan dapat menciptakan pasar CPO yang transparan, adil, efisien, dan teratur, sehingga terjadi pembentukan harga yang akuntabel dan kredibel.

“Harga acuan ini dapat dimanfaatkan sebagai Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO Indonesia untuk penetapan tarif Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), harga acuan Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit, serta harga acuan insentif biodiesel,” katanya.