Monitorday.com – Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah menyerukan penggulingan pemerintahan pendudukan saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Ia menekankan desakan untuk mengakhiri perang di Gaza.

Olmert mencatat bahwa Hamas berhasil bertahan setelah sembilan bulan berperang.

Olmert sebelumnya mengkritik keputusan untuk mengevakuasi pemukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki.

Dia menggambarkannya sebagai ‘histeria’ dan mengaitkannya dengan kepanikan dalam pemerintahan Netanyahu.

Dalam wawancara dengan Israel Channel 12 yang dikutip Al-Mayadeen, Olmert menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mampu membuat keputusan.

Ia menekankan bahwa pemerintahan beroperasi tanpa perencanaan atau persiapan strategis.

Pemerintahan Israel disebut tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan-tujuan yang diperlukan untuk mengakhiri perang.

Dua hari sebelumnya, situs berita Mako Israel melaporkan bahwa konflik antara Netanyahu dan Gallant hanyalah salah satu dari sekian banyak konflik yang dialami perdana menteri dengan anggota koalisinya yang berkuasa.

Laman tersebut mengungkapkan bahwa Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir mengancam Netanyahu bahwa ia “akan ditinggalkan sendirian” jika tidak diikutsertakan dalam diskusi krusial mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.

Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah sesi kabinet, “Saya tahu pertemuan yang sebenarnya akan segera diadakan setelah kita.”

“Kami di sini sebagai hiasan, dan setelah kami selesai – Anda dan Gallant akan duduk bersama para kepala badan keamanan dan menyelesaikan semuanya,” tambahnya.

Wall Street Journal menulis bahwa pergeseran dalam perhitungan medan perang Israel telah membuat para analis menyimpulkan bahwa militer Israel dan lembaga keamanan mendorong pemerintah Israel yang dipimpin Netanyahu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Perlawanan Palestina.

“Waktu terus berlalu dan semua pihak menyadari bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka, terutama pihak Israel,” kata Ofer Shelah, mantan anggota parlemen Israel dan analis militer dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS), seperti dikutip oleh WSJ.