Monitorday.com – Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri.

Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy, menyatakan perlunya kebijakan proteksi dan promosi bagi sawit untuk melindungi dan mempromosikan komoditas ini.

Menurut Rachmat, kebijakan proteksi diperlukan mengingat sawit sering menghadapi gangguan.

Perlindungan bisa dilakukan secara aktif dan pasif, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Terkait usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia, Rachmat menekankan pentingnya dasar kuat secara argumen dan data, serta menjadikannya kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

Fenny Sofyan, Pengurus Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyoroti kampanye negatif terhadap sawit Indonesia.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadikan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai satu-satunya sertifikasi yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pasar.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, meminta penundaan revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 yang dianggap tidak memberikan perlindungan kepada pekebun sawit mandiri hingga pemerintahan baru resmi dilantik.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Ardi Praptono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perkebunan sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk meningkatkan produktivitas.