Monitorday.com – Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, mendukung reformasi Dewan International Maritime Organization (IMO) untuk melindungi pelaut domestik dan memperkuat peran pelayaran dalam ekonomi global.

“Sebagai negara di jalur utama pelayaran internasional, Indonesia harus memperhatikan dan melindungi kepentingan pelaut kita serta peran pelayaran dalam perekonomian dunia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (12/7).

Antoni, yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia, menyatakan bahwa delegasi Indonesia bertemu dengan Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, di London, Inggris.

Pertemuan ini bertujuan menyerahkan Instrumen Aksesi Amandemen Konvensi IMO 2021, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2024.

“Penyerahan instrumen aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap reformasi Dewan IMO untuk mewujudkan dewan yang lebih transparan, terwakili, dan akuntabel,” ujar Antoni.

Menurut Antoni, reformasi Dewan IMO penting untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi kepentingan negara anggota.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO akan terus mendukung proses reformasi yang transparan, inklusif, dan inovatif.

Indonesia menghadiri Sidang IMO Council ke-132 di Markas Besar IMO di London, Inggris, yang berlangsung dari Senin (8/7) hingga Jumat (12/7).

Sidang ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan membahas berbagai agenda seperti strategi, perencanaan dan reformasi IMO, manajemen sumber daya, anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi IMO, audit negara anggota IMO (IMSAS), dan laporan dari beberapa sidang komite sebelumnya.

Delegasi Indonesia yang menghadiri sidang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. Pertamina International Shipping (PIS), dan Indonesia National Shipowners Association (INSA).