Monitorday.com – “Efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemahkan semangat, justru membuat kami lebih optimal mengawal laut Indonesia,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyulut semangat para penjaga laut Indonesia untuk terus menegakkan kedaulatan maritim, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tegas kembali diperlihatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara. Dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam ditangkap saat mencuri ikan di Laut Natuna Utara, Senin (14/04/25), dalam operasi yang tak hanya berani, tetapi juga sarat makna filosofis.

Kapal Pengawas (KP) Orca 03 dan KP Orca 02 tampil sebagai garda depan dalam operasi gabungan Bakamla Patma Yudhistira/2025 dan operasi mandiri KKP. Keberadaan kapal pengawas dengan nama “Orca” bukan tanpa makna—seperti paus pemburu yang melindungi wilayahnya, KP Orca adalah simbol kekuatan, kecerdasan, dan ketegasan Indonesia dalam menjaga laut dari perusakan dan pencurian sumber daya.

“Negara hadir di Laut Natuna Utara. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku illegal fishing,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, atau akrab disapa Ipunk, dalam konferensi pers di Batam, Jumat (18/04).

Ipunk menjelaskan bagaimana dua kapal, 936 TS (135 GT) dan 5762 TS (150 GT), terdeteksi oleh KP Orca 03 saat melakukan aktivitas terlarang menggunakan alat tangkap pair trawl—praktik merusak yang dilarang keras di wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Ipunk juga mengapresiasi Kapten KP Orca 03, Mohammad Ma’ruf, S.ST.Pi yang memimpin operasi dengan sigap. Saat dua kapal asing berusaha kabur, ia memerintahkan peluncuran Rigid Inflatable Boat (RIB). Dalam waktu singkat, keduanya berhasil dilumpuhkan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 4.500 kilogram ikan campur dan 30 anak buah kapal (ABK) asal Vietnam.

“Alat tangkap itu sangat merusak. Ikan kecil pun ikut terjaring, menyebabkan kepunahan sumber daya perikanan dan merusak ekosistem. Kita tidak boleh diam,” ujar Ipunk. Ketegasan itu membuahkan hasil besar: negara diselamatkan dari potensi kerugian mencapai Rp152,8 miliar—nilai fantastis yang mencakup hasil tangkapan ilegal, kerusakan lingkungan, dan nilai ekonomi penggunaan pair trawl.

Tak hanya menindak, KKP juga bertindak cepat merespons laporan masyarakat. Ini bukan semata aksi teknis, melainkan refleksi semangat kolaboratif dan partisipatif dalam menjaga laut Indonesia. Bahwa laut adalah warisan, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dijaga bersama.

Kapal Orca, lebih dari sekadar alat pengawas. Ia adalah manifestasi semangat maritim Indonesia—gagah, gesit, dan garang terhadap pelanggaran. Filosofi di balik namanya mengandung makna dalam: seperti paus pembunuh yang cerdas dan pelindung teritorialnya, Orca adalah perpanjangan tangan negara yang tak gentar menghadapi ancaman apa pun di laut.

Tindakan hukum juga tak main-main. Kedua kapal Vietnam akan dijerat dengan pasal-pasal tegas dalam Undang-Undang Perikanan, yang telah diperbarui hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ini adalah pesan yang jelas: laut Indonesia bukan untuk dirampas.

Dengan semangat efisiensi yang melahirkan efektivitas, dan filosofi laut yang tertanam kuat, PSDKP dan armada Orca tak sekadar menegakkan hukum, melainkan simbol komitmen Indonesia dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan martabat bangsa.

Monitorday.com – Alih-alih menyuapi generasi muda dengan gizi yang layak, program makan gratis justru jadi santapan empuk praktik penggelapan dana. Kalibata, Jakarta Selatan, kini bukan cuma soal nasi dan lauk, tapi juga uang rakyat yang raib.

Apa kabar gizi anak bangsa? Tampaknya, menu hari ini bukan protein tinggi, melainkan korupsi berkalori tinggi. Ketika dapur yang mestinya menanak masa depan justru menghidangkan konflik kepentingan dan penggelembungan anggaran, kita tahu: ini benar-benar Indonesia!

Di tengah semangat memberi makan anak sekolah secara gratis, kabar tak sedap datang dari Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata. Bukan soal rasa masakan, tapi soal rasa keadilan yang mulai hambar. Jumat (18/4/2025), pihak kepolisian memanggil dua pihak yang mestinya jadi mitra: pelapor berinisial MBN dan korban bernama Ira. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur sebesar Rp975.375.000. Angka yang nyaris menyentuh satu miliar rupiah. Cukup untuk memberi makan satu kecamatan—atau mungkin hanya cukup untuk memberi kenyang satu oknum?

Konon, laporan ini sudah dilayangkan sejak 10 April lalu, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda permintaan maaf, apalagi pengembalian dana. Mediasi memang sempat dilakukan, bahkan dapur kembali beroperasi pada 17 April. Tapi seperti nasi yang sudah menjadi kerak, ada jejak gosong yang tak bisa disembunyikan.

Yang bikin rakyat makin geleng-geleng: dalam kontrak awal, per porsi makanan dihargai Rp15.000. Tapi mendadak, entah dapat ilham dari dapur sebelah, harga turun jadi Rp13.000. “Diskon” ini katanya sudah diketahui sebelum kontrak ditandatangani. Artinya, ada yang main harga sejak awal. Tapi bukan harga pasar, ini harga nurani. Dan tampaknya, nurani bisa dinego.

Ira, mitra dapur yang memasak lebih dari 65.000 porsi makanan sejak Februari hingga Maret, mengaku tak menerima bayaran untuk tahap kedua distribusi. Bukan karena salah masak, tapi karena pihak yayasan mendadak “alergi transparansi”. Tanpa keterbukaan, tanpa pertanggungjawaban, tanpa rasa bersalah. Seolah-olah, masak nasi lebih penting dari menghitung anggaran.

Yang paling ironis, program ini sejatinya digadang-gadang jadi solusi ketimpangan gizi anak-anak sekolah. Tapi kenyataannya, justru jadi contoh sempurna bagaimana idealisme bisa dicincang di talenan korupsi. Bagaimana mungkin mau bergizi kalau dananya sudah tercampur busuk? Bagaimana bisa menyiapkan masa depan anak-anak kalau hari ini saja disuapi kebohongan?

Kepolisian menegaskan bahwa laporan ini masih berjalan, belum ada pencabutan. Tapi publik tahu betul, di negeri ini, proses hukum sering kali hanya hangat di awal, lalu dingin menjelang makan siang. Kita sedang menonton sinetron hukum yang biasa: episode 1 gempar, episode 10 menguap.

Maka, tak heran kalau orang bilang, “Tak Indonesia kalau tak ada korupsi.” Kita terlalu terbiasa. Terlalu kebal. Sampai-sampai saat dana makan anak digelapkan, publik cuma angkat alis sebentar, lalu kembali scroll media sosial.

Mungkin yang paling pahit bukan soal uang yang hilang, tapi hilangnya kepercayaan. Ketika dapur bergizi menjadi tempat menggoreng dana, saat itulah kita tahu: menu utamanya bukan lagi makanan sehat, tapi mental yang sakit.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, secara resmi memberangkatkan 1.500 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program magang kerja di Jepang dan Jerman. Acara pelepasan dilangsungkan di SMKS Mitra Industri, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas keberanian para lulusan muda tersebut dalam mengambil peluang kerja di luar negeri. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini bukan hanya sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menjadi langkah besar dalam membangun masa depan yang lebih baik.

“Pemerintah sangat senang dan bersyukur ketika anak-anak muda kita punya keberanian memutuskan menjadi pekerja migran di luar negeri,” ujarnya.

Lebih dari sekadar keterampilan teknis, Fajar menekankan pentingnya karakter dalam dunia kerja global. Ia mencontohkan seorang pekerja migran asal Indramayu yang viral di media sosial setelah melakukan aksi heroik menyelamatkan korban kebakaran di Korea Selatan.

“Kita bangga melihat aksi heroik seperti itu. Itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cakap secara skill, tapi juga tangguh secara mental dan moral,” jelas Fajar.

Ia mengingatkan bahwa lulusan SMK harus tampil sebagai duta bangsa, mencerminkan nilai-nilai positif bangsa Indonesia saat bekerja di negara lain.

“Penting bagi pelajar SMK untuk memperkuat karakter, selain keahlian di bidang praktik,” tegasnya.

Fajar juga mengungkapkan rasa bangganya setiap kali melihat lulusan SMK yang berani mengambil kesempatan bekerja di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud keberanian dan ketangguhan dalam memperjuangkan masa depan.

“Kebanggaan itu hadir karena mereka pergi meninggalkan tanah air demi memperbaiki ekonomi keluarga, sekaligus membangun masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Program pengiriman lulusan SMK ke luar negeri ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi lulusan vokasi untuk berkembang secara profesional dan pribadi.

Monitorday.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan guru mengikuti pelatihan rutin sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (17/4/2025).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur bahwa setiap guru akan memiliki satu hari dalam seminggu tanpa kewajiban mengajar. Hari tersebut secara khusus akan digunakan untuk mengikuti pelatihan, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan dari widyaiswara (pelatih profesional).

“Pelatihan ini akan menjadi bagian dari pemenuhan beban kerja 24 jam mengajar per minggu dan dilaksanakan secara rutin dengan dukungan dari BPMP dan Balai Guru,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, banyak guru yang saat ini berada di zona nyaman setelah memperoleh sertifikasi, sehingga tidak lagi aktif mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, pelatihan rutin ini diharapkan menjadi dorongan agar para guru terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Sistemnya bisa para widyaiswara kita kunjungi kelompok-kelompok guru, atau pelatihannya dilakukan secara mandiri. Keduanya tetap dihitung sebagai bagian dari beban kerja,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada peningkatan kualitas, pemerintah juga memberikan perhatian pada kesejahteraan guru. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tunjangan sertifikasi guru akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Khusus bagi guru ASN, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan gaji pokok dan langsung ditransfer ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah.

“Dengan peningkatan kesejahteraan ini, kami berharap ada peningkatan pula dalam kinerja guru. Karena guru adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa meskipun teknologi dan kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat, peran guru tetap tak tergantikan. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendidik karakter dan inspirator bagi generasi muda.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama tokoh lintas agama, aktivis, dan lembaga filantropi membahas situasi Gaza serta menyampaikan sikap bersama di Kantor MUI, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia, khususnya anak-anak, perempuan, dan yatim piatu.

Wacana evakuasi ini sudah pernah disampaikan Prabowo saat menjabat Menhan dan didasari langkah serupa yang telah dilakukan negara seperti Jordan, Mesir, Turkiye, dan Malaysia.

Namun, ide evakuasi ini memunculkan pro-kontra di masyarakat Indonesia, terutama karena dikaitkan dengan ide “relokasi” yang dulu diwacanakan Presiden Donald Trump.

Amirsyah mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan sinergi dalam membantu Palestina tanpa terpecah oleh perbedaan pandangan.

MUI menyerukan kepada semua elemen bangsa, termasuk komunitas lintas agama, ormas, dan lembaga filantropi untuk melakukan kajian mendalam dan mengambil langkah tepat.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa keterlibatan lintas elemen dalam forum ini mencerminkan komitmen nasional terhadap masalah Gaza.

Menurut Sudarnoto, forum ini menjadi ajang konsultasi dan sharing gagasan untuk mencari langkah bersama menghentikan kekejaman Israel.

Dia juga menegaskan bahwa banyak negara kini ikut mengecam dan mendorong penyelesaian cepat terhadap kekerasan di Gaza.

Ketua Umum Matakin, Budi S Tanuwibowo, menyampaikan apresiasi kepada umat Islam Indonesia atas kepedulian terhadap Palestina.

Budi mengingatkan bahwa untuk menghadapi kekuatan besar, suara umat Islam saja tidak cukup dan diperlukan aksi kolektif yang lebih kuat.

Ia menyarankan MUI menghimpun masukan konkret dari pihak-pihak yang berpengalaman dalam isu Gaza sebelum membuat rekomendasi kepada Presiden Prabowo.

Menurut Budi, meski rencana evakuasi mungkin terasa terlalu cepat, hal itu menunjukkan besarnya rasa kasih sayang bangsa Indonesia.

Budi mendorong agar Indonesia memainkan peran besar dalam menghentikan genosida dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dia juga berharap Indonesia bisa menggalang kekuatan dunia Islam maupun non-Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

 Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen kuat untuk terus memperluas kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi (16/4).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menlu AS, Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada 16 April 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

Menlu Sugiono juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

“Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing”, ujar Menlu Sugiono.

Menlu AS sampaikan momentum pertemuan dan penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan AS saat ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global.

Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Palestina, dan menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Terkait Palestina, Menlu RI menyoroti peran aktif Presiden Prabowo dalam mendorong proses perdamaian di Palestina, sebagaimana tercermin dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki.

“Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tambah Menlu Sugiono.

Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari tanah airnya.

Menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merancang langkah strategis untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia, dengan fokus pada kelompok tenaga medis dan pendidik.

Rencana ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Indonesia dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) Palestina menjelang kemerdekaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret Indonesia terhadap Palestina, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga penguatan kapasitas rakyatnya.

“Ini dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan menuju Palestina yang merdeka,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Muzani, kelompok dokter dan guru menjadi prioritas karena mereka sangat terdampak oleh konflik berkepanjangan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Palestina pasca-konflik.

“Presiden ingin menyiapkan tenaga-tenaga andal. Dokter dan guru akan dibekali pendidikan dan pelatihan di Indonesia, agar saat Palestina merdeka, mereka siap mengisi kembali kehidupan sosial dan pendidikan di sana,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan inisiatif rekonstruksi kawasan Gaza yang mulai digagas oleh sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Beberapa lembaga di Indonesia, termasuk Baznas, telah mempersiapkan pembangunan kembali infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mencari dukungan atas rencana evakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

“Syaratnya, semua pihak harus menyetujui. Mereka akan tinggal sementara di Indonesia sampai kondisi di Gaza kembali aman. Setelah itu, mereka akan kembali ke tanah air mereka,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (9/4/2025).

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus menawarkan solusi jangka panjang melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Monitorday.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk menjadi kepala sekolah dan guru, prioritasnya adalah PNS. Selanjutnya, PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (17/4/2025).

Namun, jika jumlah tenaga pengajar dari kalangan ASN belum mencukupi, pemerintah membuka opsi rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mendata guru PNS dan PPPK yang memenuhi syarat mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk untuk posisi kepala sekolah.

“Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya untuk menjadi kepala sekolah,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar guru PNS dan PPPK yang dipilih adalah mereka yang belum memiliki penempatan tugas. Dengan begitu, penugasan tidak perlu melalui proses pemindahan atau rotasi.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, dengan target awal sebanyak 53 lokasi sekolah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas guru di berbagai daerah.

Monitorday.com – Kesepakatan ini dihasilkan dalam diskusi bertema Islamofobia: Tantangan Dunia Islam yang digelar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI pada Kamis, 17 April 2025, di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Diskusi ini juga memperingati dan menindaklanjuti dua resolusi penting dari Sidang Majelis Umum PBB, yakni Resolusi 76/254 tentang International Day to Combat Islamophobia dan Resolusi 78/264 tentang Measures to Combat Islamophobia.

Dalam butir rekomendasinya, MUI menyatakan bahwa Islamofobia bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal dan harus dilawan bersama-sama.

MUI menegaskan, Islamofobia dan radikalisme agama adalah dua sisi mata uang yang sama-sama menghambat perdamaian dan harmoni sosial.

Selain itu, MUI menilai penting adanya kontribusi nyata dari dunia Islam dan komunitas internasional untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak fobia terhadap Islam.

Umat Islam diharapkan menjadi agen perubahan dengan membawa pesan Rahmatan lil Alamin ke tengah masyarakat global.

MUI juga mendorong penguatan pemahaman teologis yang menerima perbedaan, baik lewat pendidikan maupun jalur kebudayaan, untuk meminimalkan fobia terhadap “yang lain”.

Di sisi lain, MUI mendukung penuh resolusi PBB soal Islamofobia dan mengapresiasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atas inisiatif mereka melahirkan resolusi tersebut.

MUI menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya fenomena Islamofobia di berbagai negara, terutama di media sosial, yang banyak memicu ujaran kebencian.

Karena itu, MUI menyerukan kampanye masif melawan Islamofobia yang tetap mengedepankan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

MUI juga mendorong pemerintah, DPR, ormas, akademisi, dan berbagai komponen masyarakat untuk memperkuat kerja sama, mengusulkan pembuatan undang-undang perlindungan dari Islamofobia, serta meningkatkan kampanye toleransi.

Para tokoh agama diimbau lebih aktif membangun dialog lintas agama dengan pendekatan yang menyejukkan.

Terakhir, MUI mendorong agar para Duta Besar RI yang bertugas di luar negeri duduk bersama Kemenlu dan MUI untuk membawa pesan tentang Islam damai ke dunia internasional.

Seluruh rekomendasi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk disetujui dan ditindaklanjuti sebagai langkah konkret melawan Islamofobia.

Monitorday.com – Pemprov Jabar melarang aktivitas meminta sumbangan di jalan raya, yang selama ini terjadi di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Indramayu.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/KESRA yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan larangan ini mulai berlaku pada Senin (14/4/2025).

Dedi menegaskan larangan ini bertujuan menjaga prinsip keselamatan lalu lintas dari kegiatan pungutan atas nama sumbangan.

Aktivitas meminta sumbangan selama ini banyak ditemukan di Desa/Kecamatan Widasari, Indramayu.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma’shumy Widasari, H Sufyan, menyatakan siap mematuhi ketentuan tersebut.

Selama ini, pondok pesantren itu aktif menggalang dana di jalan raya untuk pembangunan pesantren.

Sufyan menyebutkan bahwa mereka sebelumnya sudah mengantongi izin dari pemerintah desa dan kepolisian.

Namun, ia menegaskan akan menghentikan aktivitas tersebut karena menghormati keputusan gubernur.

Dari penggalangan dana di jalan, rata-rata mereka memperoleh Rp 300 ribu per hari setelah dipotong upah pekerja.

Empat orang bekerja bergantian setiap hari dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB dengan upah Rp 80 ribu per orang.

Dana hasil galang jalan sebelumnya berhasil membangun sebuah masjid megah yang kini berdiri dekat pesantren.

Saat membangun masjid dulu, mereka pernah meminta bantuan pemerintah, namun tidak berhasil mendapatkan dana.

Karena pengalaman itu, Sufyan lebih memilih kembali mengandalkan penggalangan dana di jalan untuk membangun pesantren.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menilai larangan tersebut bagus untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Lucky menegaskan akan mempertimbangkan tindak lanjut seperti surat edaran bupati agar larangan ini efektif diterapkan.