Monitorday.com – Gemuruh industri perikanan Indonesia semakin menggema dengan gebrakan program induk udang vaname unggul Nusa Dewa (NSD) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sejak diluncurkan dua tahun lalu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, program ini terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan benih udang vaname berkualitas guna mendukung peningkatan produksi udang nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) melalui Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem telah berperan besar dalam menopang produksi udang nasional.

Dengan berbagai keunggulan, Induk Udang Vaname Nusa Dewa menjadi pilihan utama bagi pembudidaya. Produk lokal ini tidak hanya tumbuh lebih cepat tetapi juga lebih toleran terhadap penyakit dan kondisi perairan Indonesia, membuatnya mampu bersaing dengan produk impor dari negara lain.

Konsistensi ini tercermin dalam peningkatan jumlah distribusi. Pada 2024, BPIU2K Karangasem berhasil mendistribusikan 16.800 ekor induk udang vaname Nusa Dewa. Sementara itu, awal 2025 telah mencatat distribusi calon induk sebanyak 4.710 ekor, yang digunakan untuk membantu kelompok pembudidaya sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keberhasilan ini memperkuat optimisme Dirjen Tebe bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen utama udang vaname dunia.

Tak hanya soal distribusi, progres pemuliaan induk udang vaname Nusa Dewa juga mengalami perkembangan pesat. Dengan lima varian unggulan, yaitu Fast Growth (pertumbuhan cepat), Balance (keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan), Resisten terhadap White Spot Syndrome Virus (WSSV), Toleran terhadap Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), serta Plant Based Protein (adaptasi terhadap pakan berbasis nabati), induk udang ini menjadi inovasi strategis dalam industri perudangan nasional.

Minat pembudidaya terhadap Induk Udang Vaname Nusa Dewa semakin meningkat. Sejak 2022 hingga 2024, sebanyak 42.548 ekor telah didistribusikan ke sembilan provinsi, termasuk Aceh, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selain itu, pengembangan juga dilakukan di empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB, seperti BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BBPBAP Jepara, dan BPBAP Situbondo.

Tak hanya di sektor pemerintah, swasta juga aktif mengembangkan induk udang vaname Nusa Dewa. Sebanyak 42 pelaku usaha telah ikut serta dalam pengembangannya, menciptakan rantai produksi yang semakin luas. Inovasi ini didukung oleh pendekatan berbasis molecular breeding yang dikembangkan di Laboratorium BPIU2K Karangasem. Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) No. EC00202273964 untuk marka molekuler resisten WSSV dan penetapan resmi melalui Kepmen KP No. 181 Tahun 2023, Nusa Dewa semakin kokoh sebagai produk unggulan nasional.

Keunggulan ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha hatchery, seperti Uus dari Kalianda, Lampung Selatan. Dengan permintaan yang terus membanjiri, nauplii dan benih udang Nusa Dewa menjadi andalan hatchery di berbagai daerah, termasuk Aceh, Makassar, Bali, Anyer, Pangandaran, dan Riau. Keunggulan daya tahan serta pertumbuhan cepat menjadikannya pilihan utama, bahkan di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa udang merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. Melalui berbagai program kerja, termasuk pengembangan induk udang vaname di Karangasem, Bali, produktivitas sektor ini terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing global. Dengan dukungan teknologi, inovasi, serta komitmen dari berbagai pihak, Induk Udang Vaname Nusa Dewa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap melompat lebih tinggi dalam industri perikanan dunia.

Monitorday.com – Di tengah tingginya kebutuhan pangan selama Ramadan dan menjelang Lebaran, pemerintah menggelar operasi pasar murah yang sukses meraup omzet hingga Rp 39,3 miliar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut program ini sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

“Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/3/2025).

Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan, yang memangkas rantai pasok panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen. Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan stok tersebar merata di seluruh wilayah. Masyarakat pun mulai mengenal AgriPost sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah di tiap-tiap kantor pos.

Tidak seperti operasi pasar konvensional yang sering menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga. Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain Beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, Gula Pasir Rp 15.000 per kg, Daging Kerbau Beku Rp 75.000 per kg, Minyak Goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta Daging Ayam Ras Beku Rp 34.000 per kg.

Operasi pasar ini pertama kali digelar pada 25 Februari 2025 dengan melibatkan 4.500 gerai Kantor Pos di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa, memastikan masyarakat luas bisa menikmati harga yang lebih stabil.

“Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” jelas Amran.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul Jawa Tengah dengan 528 outlet, dan Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari segi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti Jawa Tengah dengan 236.934 item, dan Sumatera Utara dengan 109.705 item. Sementara itu, dalam hal omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, disusul Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar, dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

Keberhasilan program ini berkat kolaborasi erat antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta beberapa pihak swasta. Dengan upaya ini, diharapkan harga pangan tetap stabil dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa tekanan finansial berlebih.

Monitorday.com – Lebaran selalu membawa kebahagiaan. Suasana rumah yang ramai, obrolan akrab dengan keluarga, dan tentu saja hidangan lezat yang tersaji di meja makan. Namun, di balik euforia itu, ada satu hal yang hampir selalu terjadi setiap tahun: harga pangan yang melonjak. Tahun ini pun tidak berbeda. Dari pasar tradisional hingga supermarket besar, harga kebutuhan pokok naik drastis. Banyak orang yang kaget dan terpaksa mengatur ulang rencana belanja mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, sudah memprediksi ini. Menurutnya, kenaikan harga saat Lebaran bukan hal baru. Banyak pedagang yang libur, distributor yang berhenti beroperasi, bahkan pabrik yang tutup sementara. Jadi, ketika pasokan terbatas tetapi permintaan tetap tinggi, harga pun naik. “Jangan kaget kalau hari ini sayur mahal, karena pedagangnya juga libur,” kata Zulhas di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur.

Di berbagai daerah, masyarakat merasakan dampaknya. Beras premium kini dihargai Rp 15.594 per kilogram, beras medium Rp 13.725 per kilogram. Harga daging sapi pun naik mendekati Rp 140.000 per kilogram. Bahkan daging kerbau beku impor, yang biasanya lebih murah, kini tembus Rp 110.159 per kilogram, jauh di atas harga acuan Rp 80.000. Bagi masyarakat, ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang ingin tetap menyajikan hidangan istimewa di hari raya.

Namun, benarkah harga ini akan bertahan lama? Zulhas menenangkan masyarakat bahwa kondisi ini hanya sementara. “Seminggu setelah Lebaran, harga akan normal lagi,” katanya. Meski demikian, tidak semua orang yakin. Dalam beberapa tahun terakhir, harga pangan sering kali sulit turun kembali setelah naik. Kekhawatiran ini wajar, mengingat tren kenaikan harga yang sulit dikendalikan.

Di sisi lain, para pedagang kecil juga harus putar otak. Dengan harga bahan baku yang naik, mereka menghadapi dilema: menaikkan harga dan berisiko kehilangan pelanggan, atau tetap menjual dengan harga lama dan merugi. Pedagang makanan, misalnya, harus berpikir dua kali sebelum menyesuaikan harga dagangannya.

Sementara itu, masyarakat mencari berbagai cara untuk berhemat. Ada yang sudah berbelanja lebih awal sebelum harga melonjak. Ada juga yang memilih alternatif lebih murah, seperti mengganti daging sapi dengan ayam atau tahu-tempe. Tak sedikit pula yang memasak dalam porsi lebih kecil agar tidak ada makanan yang terbuang percuma.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Mereka berusaha menjaga kestabilan harga dengan memastikan stok pangan cukup. Salah satu langkahnya adalah operasi pasar, di mana bahan pangan dijual dengan harga lebih terjangkau. Tapi, langkah ini belum tentu efektif di semua tempat. Distribusi yang tidak merata sering kali membuat masyarakat di beberapa daerah tetap kesulitan mendapatkan bahan pangan dengan harga wajar.

Dalam jangka panjang, Indonesia butuh solusi lebih dari sekadar operasi pasar sesaat. Rantai pasok pangan harus lebih efisien agar tidak bergantung pada sedikit pihak saja. Digitalisasi sektor pangan bisa menjadi jawaban, dengan memangkas rantai distribusi dan menghubungkan produsen langsung ke konsumen. Dengan begitu, harga pangan bisa lebih stabil, bahkan saat Lebaran tiba.

Seiring dengan berlalunya momen Lebaran, masyarakat tentu berharap harga kembali stabil, daya beli tetap terjaga, dan pangan tetap terjangkau. Namun, sampai saat itu tiba, kita harus lebih cermat menyiasati kenaikan harga dan mengatur pola konsumsi. Karena pada akhirnya, Lebaran bukan soal kemewahan hidangan di meja makan, melainkan tentang kebersamaan dan kehangatan keluarga.

Monitorday.com – Di tengah dinamika sektor pangan nasional, Perum Bulog berhasil mencetak sejarah baru. Hingga Maret 2025, total penyerapan gabah petani mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras. Ini bukan sekadar angka, tetapi pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir! Sebuah langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di tengah gejolak ekonomi global.

Dalam periode Januari hingga Maret, Bulog mempercepat penyerapan gabah dengan strategi agresif. Bekerja sama dengan petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia, mereka memastikan bahwa setiap butir gabah yang dihasilkan petani memiliki pasar yang jelas. Tak hanya itu, harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500/kg untuk Gabah Kering Panen (GKP), memberikan kepastian ekonomi bagi petani.

Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan terhadap petani sekaligus langkah strategis dalam menjaga cadangan beras nasional. “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung petani. Setiap butir gabah yang kami serap adalah bukti nyata bahwa kesejahteraan petani adalah prioritas,” ujar Prihasto.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Baginya, ini adalah manifestasi kehadiran pemerintah bagi petani. Di saat harga gabah sering kali berfluktuasi, kehadiran Bulog dengan harga Rp 6.500/kg menjadi penyelamat bagi petani. “Ini bukan sekadar kebijakan, ini adalah aksi nyata yang langsung dirasakan oleh petani. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen agar petani mendapatkan harga yang layak dan perekonomian pedesaan bergerak maju,” ungkap Sudaryono.

Namun, pencapaian ini tidak berhenti pada angka. Pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjual gabah dengan harga yang sesuai ketentuan, serta mengedukasi petani untuk memanen pada waktu yang tepat. Dengan panen yang optimal, kualitas gabah meningkat dan petani bisa menikmati hasil yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang membeli gabah, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan keberlanjutan bagi sektor pertanian.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, serta institusi lain seperti TNI dan Polri, sangat berperan dalam memastikan penyerapan gabah berjalan lancar. “Kami ingin memastikan setiap petani tidak hanya bisa menjual gabahnya dengan harga yang layak, tetapi juga merasa aman dan didukung dalam proses distribusi dan logistik,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Bulog tak hanya mengamankan stok pangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak. Langkah ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bulog tidak akan berhenti di sini. Mereka terus berinovasi, mencari solusi untuk mempercepat proses penyerapan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan pangan tetap kokoh di tengah tantangan global. Dengan energi dan semangat yang tak surut, Bulog siap mengawal masa depan pangan Indonesia ke arah yang lebih cerah.

Monitorday.com – Perum Bulog mengumumkan bahwa hingga Maret 2025, penyerapan gabah petani telah mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras, mencatatkan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani.

Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, menyatakan, “Penyerapan gabah yang mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras ini merupakan capaian tertinggi Bulog dalam periode Januari-Maret dalam 10 tahun terakhir.

Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan upaya nyata Bulog untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil.”

Bulog juga terus meningkatkan kerja sama dengan petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia. Penyerapan gabah dilakukan dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Prihasto menegaskan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung para petani dengan cara menyerap hasil panen mereka, sehingga program penyerapan gabah ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.”

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memberikan apresiasi terhadap kinerja Bulog yang mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras.

Ia menambahkan, upaya ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani, terutama menjelang hari raya ketika kebutuhan pangan meningkat.

“Upaya membeli GKP dari petani ini adalah wujud kehadiran pemerintah bagi rakyat. Tujuannya, meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan mendukung harga yang menguntungkan bagi petani,” ujar Sudaryono.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini adalah bukti perhatian nyata dari Presiden Prabowo melalui Bulog.

Selain itu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada petani mengenai pembelian gabah dengan harga yang sesuai ketentuan. Edukasi tentang waktu panen yang tepat juga diberikan untuk memastikan kualitas gabah yang lebih baik, yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menjelaskan bahwa dengan harga pembelian gabah Rp 6.500/kg, Bulog memastikan petani tidak merugi dan dapat menikmati hasil panen dengan harga yang baik.

Ia juga menambahkan bahwa Bulog berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, dan Polri, untuk memastikan kelancaran penyerapan gabah di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan langkah dan capaian ini, Bulog berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan di masa depan,” ujar Widiarso.

Monitorday.com – Menjelang puncak panen raya yang diperkirakan terjadi pada April 2025, Perum BULOG telah menyerap gabah dan beras sebanyak 300.000 ton setara beras.

Pencapaian ini menjadi bagian dari komitmen BULOG dalam mendukung program swasembada pangan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, Sudaryono, menyebutkan bahwa surplus produksi beras diperkirakan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton hingga April 2025.

Ia berharap kondisi ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih dari satu kali dalam setahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Setelah panen kali ini, saya harapkan para petani bisa kembali menanam lagi.”

“Jadi dalam setahun bisa menanam hingga 2 sampai 3 kali, tidak hanya sekali menanam saja,” ujar Sudaryono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam menyerap hasil panen petani untuk Cadangan Pangan Pemerintah, BULOG semakin aktif dalam melakukan pembelian gabah dan beras dari petani lokal.

Untuk memperlancar proses penyerapan ini, BULOG bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-POLRI, kelompok tani, serta penggilingan padi.

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa BULOG tetap berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan membeli hasil panen petani dalam negeri.

“Tim Jemput Gabah Perum BULOG concern melakukan penyerapan dengan melibatkan banyak pihak dari stakeholders perusahaan, seperti Dinas Pertanian di tingkat Provinsi dan kota/kabupaten, TNI-POLRI, kelompok tani, gapoktan, dan penggilingan padi.”

“Tentunya sinergi ini kami harapkan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan kami menjelang musim panen raya,” jelas Arwakhudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, BULOG juga aktif melakukan sosialisasi mengenai harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani.

Pemerintah telah menetapkan harga pembelian sebesar Rp 6.500 per kilogram sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian Gabah Kering Panen di tingkat petani adalah sebesar Rp.6.500,-/kg.”

“Tentunya harga ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang baik dan dapat menguntungkan para petani,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arwakhudin mengungkapkan bahwa capaian serapan gabah sebanyak 300.000 ton ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dengan rata-rata penyerapan harian yang sudah mencapai belasan ribu ton, BULOG optimistis dapat mempertahankan tren positif ini hingga akhir musim panen raya.

“Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” tutupnya.

BULOG terus berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, puncak panen raya nanti tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

Monitorday.com – PT Pupuk Indonesia terus berinovasi untuk memperbaiki distribusi pupuk di Indonesia dengan menghadirkan sistem digitalisasi yang semakin efisien dan transparan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan salah satu kendala utama dalam penyaluran pupuk yang sering dihadapi adalah keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah.

Pada 2024, sejumlah bupati baru menyelesaikan penerbitan SK pada bulan Juni, yang mengakibatkan distribusi pupuk terlambat dan melewati satu musim tanam.

“Jika kami tetap salurkan pupuk tanpa SK, kami akan menghadapi masalah hukum. Hal ini menjadi dilema bagi kami,” ujar Rahmad, dalam pertemuan dengan jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Namun, ia tetap optimis dengan adanya solusi digital yang sedang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia, yang memungkinkan penyaluran pupuk lebih cepat dan lebih efisien.

Mulai 1 Januari 2025, PT Pupuk Indonesia mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan petani untuk menebus pupuk lebih cepat melalui proses yang lebih transparan. Dengan sistem ini, pemantauan distribusi pupuk dapat dilakukan secara real-time dari pabrik hingga kios distribusi.

Rahmad menambahkan, “Kami sudah mengelola supply chain menggunakan sistem digital, yang kini memungkinkan distribusi pupuk dapat dipantau dari kapal yang bersandar di pelabuhan hingga sampai ke tangan petani.”

Selain itu, aplikasi Ipubers, yang mulai diimplementasikan pada Februari 2025, menjadi salah satu langkah besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih mudah dan lebih tepat sasaran, membantu memastikan bahwa pupuk sampai ke petani yang membutuhkan secara tepat waktu.

Selain fokus pada efisiensi distribusi, PT Pupuk Indonesia juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi dalam distribusi pupuk.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerjasama ini akan difokuskan pada koordinasi, bukan pendampingan. Salah satu titik koordinasi adalah untuk memantau dan menangani keterlambatan penerbitan SK oleh pemerintah daerah, baik oleh bupati, gubernur, maupun pejabat terkait lainnya.

“Bentuk kerja sama kami dengan PT Pupuk Indonesia adalah koordinasi dalam upaya untuk meminimalkan keterlambatan SK yang bisa menghambat distribusi pupuk ke petani,” ungkap Setyo.

Dengan digitalisasi sistem distribusi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah masalah yang muncul, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan memastikan distribusi pupuk berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran pupuk kepada petani, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Monitorday.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung program swasembada pangan nasional melalui program Makmur.

Sebagai bagian dari upaya ini, perusahaan menggelar Safari Makmur di Subang, Jawa Barat, dengan fokus pada penanaman padi di lahan kering.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan, mengungkapkan bahwa Safari Makmur bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Program ini mencakup layanan pengujian tanah, rekomendasi dosis pemupukan, serta optimalisasi peran Pupuk Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Jadi program Makmur ini untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan cara memberikan pendampingan mulai dari cara menggunakan pupuk, hingga memberikan petani akses kepada offtaker yang siap membeli hasil panen dari petani,” ujar Tina.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Pupuk Indonesia bersama PSI-TP Kementerian Pertanian menggelar uji demplot di lahan petani binaan.

Pengujian ini melibatkan penggunaan Pupuk NPK Formula Khusus Padi Gogo dan Benih Padi Inpago 13 Fortize di lahan seluas satu hektare.

Saat ini, produktivitas padi gogo di lahan kering secara nasional hanya berkisar 3–4 ton per hektare.

Namun, dengan penerapan teknologi benih unggul dan pemupukan yang tepat, produktivitasnya diharapkan meningkat hingga rata-rata 6 ton per hektare.

Program Makmur, yang merupakan akronim dari “Mari Kita Majukan Usaha Rakyat,” pertama kali diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ekosistem pertanian terpadu dari hulu ke hilir.

Program ini bertujuan memberikan manfaat nyata bagi petani dalam meningkatkan hasil panen dan mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

Salah satu fitur unggulan dari program ini adalah Mobil Uji Tanah (MUT), yang memungkinkan petani mengetahui kandungan hara tanah mereka.

Dengan demikian, petani bisa mendapatkan rekomendasi pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman, sehingga dapat menerapkan praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Aktivitas pendampingan berfokus pada peningkatan produktivitas, jadi apa yang dimaksud meningkatkan produktivitas ini adalah mendapatkan pendampingan lebih banyak, jumlah panennya lebih besar dari sebelumnya,” jelas Tina.

Sejak diluncurkan, program Makmur telah menjangkau 170.969 petani dengan total luas lahan yang dibina mencapai 451.537 hektare di seluruh Indonesia.

Program ini mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari padi, tebu, jagung, kelapa sawit, kopi, hingga hortikultura.

Dari total lahan yang terlibat, padi menjadi komoditas dominan dengan cakupan 124.845 hektare dan melibatkan lebih dari 40.000 petani.

Pada tahun 2025, Pupuk Indonesia menargetkan realisasi program Makmur di lahan seluas 500 ribu hektare, dengan 200 ribu hektare diperuntukkan bagi tanaman padi, sementara 300 ribu hektare lainnya mencakup berbagai komoditas non-padi seperti tebu, singkong, kopi, kakao, dan hortikultura.

Tina juga mengingatkan para petani untuk segera menebus pupuk bersubsidi yang telah dialokasikan pemerintah sebesar 9,55 juta ton pada tahun ini.

Alokasi tersebut terdiri atas Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Formula Khusus 147.798 ton, serta pupuk organik sebanyak 500.000 ton.

“Pupuk Indonesia akan terus bekerja keras untuk berkontribusi mewujudkan swasembada pangan, dengan menyalurkan pupuk bersubsidi.

“Pada tahun 2025, Pupuk Indonesia mendapat amanah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton, jadi para petani harus diingat, kalau sudah dapat jatahnya bapak ibu harus menebus, kalau tidak ditebus tahun depannya dikurangi, jadi harus rajin menebus, kalau tebus harus bawa KTP sama uang,” tutup Tina.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram (kg).

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 18 Tahun 2025 dan menjadi dasar bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung kesejahteraan petani. Langkah ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional.

“Penetapan HPP jagung ini berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menko Bidang Pangan pada awal Januari lalu. Saat itu disepakati bahwa kenaikan HPP jagung menjadi Rp5.500 per kg akan diberlakukan mulai awal Februari, dengan mempertimbangkan musim panen jagung,” ujar Arief dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (7/2/2025).

Arief menambahkan bahwa harga ini ditetapkan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan serta memastikan jagung tetap kompetitif bagi industri hilir.

Dengan HPP sebesar Rp5.500 per kg, diharapkan keseimbangan antara produsen dan konsumen dapat tetap terjaga.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) dari Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen pada triwulan pertama 2025 diperkirakan meningkat sebesar 1,4 juta ton atau 41,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi pada Januari 2025 diperkirakan mencapai 1,33 juta ton, Februari 1,39 juta ton, dan Maret 2,08 juta ton, dengan total produksi triwulan pertama sebesar 4,81 juta ton. Sebagai perbandingan, produksi jagung pada triwulan pertama 2024 hanya mencapai 3,40 juta ton.

Pemerintah berkomitmen untuk menyerap hasil produksi petani guna memperkuat stok cadangan pangan nasional yang dikelola oleh BUMN pangan.

Bulog ditargetkan menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering pada tahun 2025 atau sekitar 5,8 persen dari total proyeksi produksi jagung nasional yang mencapai 17,7 juta ton.

“Hasil produksi petani jagung ini harus diserap oleh pemerintah untuk menjadi cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker. Dengan adanya HPP ini, kita berharap petani mendapatkan harga yang layak, sementara Bulog mampu memperkuat stok jagung pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk stabilisasi harga,” jelas Arief.

Selain menyerap produksi jagung, Bulog juga menargetkan penyaluran sebanyak 250 ribu ton jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun 2025.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga di pasar serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Dengan meningkatnya produksi jagung dalam negeri serta kebijakan penyerapan yang lebih optimal, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional akan semakin kuat.

Petani diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sementara konsumen tetap memperoleh harga yang stabil dan terjangkau.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani serta mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan regulasi sebelumnya.

Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan ini adalah penghapusan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala bagi petani dalam menjual hasil panennya.

Dorongan Produksi dan Ketahanan Pangan Dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani yang digelar di Jakarta, Arief menegaskan bahwa peningkatan HPP ini diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk terus berproduksi guna mendukung swasembada pangan nasional.

“HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg merupakan langkah strategis agar para petani tetap semangat berproduksi. Penyesuaian ini penting untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Arief.

Momentum panen raya yang berlangsung saat ini juga menjadi faktor utama dalam optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Perum Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah dan beras dengan target 3 juta ton setara beras pada 2025.

Proyeksi Produksi Beras dan Surplus Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton.

Pada Maret, produksi diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi beras bulanan yang berkisar 2,5 juta ton. Tren surplus ini diperkirakan akan berlanjut hingga April dan Mei seiring musim panen raya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengonfirmasi adanya lonjakan produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Data BPS menunjukkan produksi Januari naik 50 persen, Februari naik 49 persen, dan Maret naik 51 persen dibandingkan tahun lalu. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut hingga April,” katanya.

Optimalisasi Penyerapan Gabah melalui Sentra Penggilingan Padi Dalam rangka meningkatkan serapan gabah petani, pemerintah mendorong pemanfaatan Sentra Penggilingan Padi (SPP) di berbagai daerah penghasil padi utama. Saat ini, terdapat 10 unit SPP yang tersebar di lima provinsi utama, yaitu:

• Jawa Timur: Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi
• Jawa Tengah: Dua unit SPP
• Jawa Barat: Dua unit SPP
• Lampung: Satu unit SPP
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Satu unit SPP

Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi terbesar pada 2024, mencapai 9,2 juta ton. Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Barat mencatatkan produksi masing-masing sebesar 8,8 juta ton dan 8,5 juta ton. Di luar Pulau Jawa, Lampung dan NTB berkontribusi dengan produksi sebesar 2,7 juta ton dan 1,4 juta ton.

Target Serapan dan Sinergi Nasional Bapanas menargetkan 70 persen dari total target 3 juta ton setara beras dapat diserap pada semester pertama 2025. Arief Prasetyo Adi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan target ini.

“Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merealisasikan target ini demi mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan kebijakan strategis ini, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat tercapai sambil tetap menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.