Monitorday.com – Kondisi mahasiswa saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Minimnya inisiatif, respons lambat terhadap tantangan, serta ketidakmampuan membangun relasi menunjukkan adanya krisis karakter di kalangan akademisi muda.

Fenomena ini tidak hanya menghambat pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kualitas generasi pemimpin masa depan.

“Banyak mahasiswa sekarang hanya menunggu perintah, bukan bertindak. Mereka tidak terbiasa mengambil risiko, apalagi menciptakan solusi,” tegas Dr. Indri Wahyuni, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurutnya, pola pikir konsumtif dan mental ‘instan’ yang ditanam sejak dini menjadi penyebab utama. Mahasiswa terlalu bergantung pada sistem akademik konvensional tanpa mau melampaui batas kurikulum. Setiap kali ada kegiatan, mereka lebih memilih meminta bantuan daripada menciptakan karya inovatif yang melatih jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.

Fakta ini tampak mencolok dalam sejumlah program pengembangan kapasitas mahasiswa. Dalam sebuah proyek pengabdian masyarakat yang dilakukan di kampus-kampus Jawa Tengah, hanya 12% mahasiswa yang mengambil peran aktif sebagai pemrakarsa ide. Sisanya hanya menjadi pelaksana pasif atau bahkan sekadar hadir tanpa kontribusi signifikan.

“Ketika mahasiswa dihadapkan pada proyek nyata, di situlah daya tahan banting mereka diuji. Tapi sayangnya, banyak yang tumbang hanya karena tidak siap menghadapi tekanan,” ujar Rizky Ramadhan, pelatih kepemimpinan di komunitas Youth Project Builder.

Ia menambahkan, kesuksesan tidak hanya dibentuk oleh indeks prestasi akademik, tetapi oleh keberanian mengambil inisiatif, membangun jejaring strategis, dan menjawab tantangan dengan solusi nyata.

Dalam konteks ini, solusi tidak bisa hanya diserahkan pada sistem pendidikan. Perlu pendekatan yang lebih menyentuh ranah karakter, antara lain:

1. Wajibkan Proyek Nyata: Kampus harus merancang tugas kuliah berbasis proyek lapangan, bukan sekadar laporan.
2. Magang Inovatif: Mahasiswa didorong magang di start-up atau sektor kreatif, bukan hanya lembaga birokratis.
3. Program Mentoring: Pendampingan dari alumni dan pelaku industri harus diperluas agar mahasiswa mendapat teladan konkret.
4. Kompetisi Karya Mandiri: Adakan lomba yang mengharuskan mahasiswa menciptakan produk, bukan hanya proposal.
5. Reorientasi Organisasi Mahasiswa: OSIS dan BEM perlu dirombak menjadi inkubator kepemimpinan dan kewirausahaan.

Krisis inisiatif ini tidak bisa dibiarkan. Jika mahasiswa terus dimanja dengan sistem yang tidak menantang, maka bukan hanya mereka yang gagal, bangsa ini pun kehilangan motor penggeraknya.

Monitorday.com – Konten kreator anak-anak asal AS, Ms Rachel, menyerukan kepada pemimpin dunia untuk bertindak atas krisis di Gaza.

Ia mengutip laporan PBB bahwa 14.000 bayi bisa meninggal kelaparan dalam 48 jam jika blokade Israel tidak dihentikan.

Melalui Instagram, Ms Rachel memohon agar semua orang angkat suara demi keselamatan bayi-bayi tersebut.

Ia menggambarkan penderitaan bayi Gaza sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan jika kita memiliki rasa cinta terhadap anak-anak.

Menurutnya, tidak ada alasan yang lebih besar dari nilai kemanusiaan untuk diam terhadap tragedi ini.

Ms Rachel menekankan bahwa merawat dan melindungi anak-anak adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dunia.

Konten kreator ini memiliki lebih dari 14 juta pengikut di YouTube dan dikenal melalui video edukasi anak.

Dalam wawancara dengan Mehdi Hasan, ia menyatakan bahwa diam terhadap penderitaan anak-anak Gaza adalah hal yang tidak bermoral.

Ia menilai bahwa tidak menyuarakan dukungan bagi anak-anak Gaza seharusnya menjadi hal yang kontroversial.

Seruannya muncul menyusul peringatan dari kepala badan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher.

Fletcher menyatakan bahwa tanpa bantuan segera, 14.000 bayi bisa meninggal dalam dua hari.

Israel menutup seluruh jalur penyeberangan Gaza sejak 2 Maret, menghentikan pasokan makanan dan bantuan.

Kebijakan penutupan itu memperparah krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah berlangsung lama.

Pada hari Senin, Israel akhirnya mengizinkan masuknya bantuan, namun dalam jumlah yang sangat terbatas.

PBB menggambarkan bantuan yang masuk sebagai “setetes air di lautan” karena jumlahnya tidak memadai.

Ms Rachel menyerukan empati dan tindakan nyata, bukan sekadar simpati kosong terhadap anak-anak yang menderita.

Ia mengajak semua orang, terutama pemimpin dunia, untuk tidak berpaling dari penderitaan anak-anak tak berdosa.

Kampanye Ms Rachel menuai dukungan luas dari warganet dan komunitas aktivis anak.

Banyak yang memuji keberaniannya menyuarakan isu kemanusiaan secara terbuka meski menghadapi risiko kontroversi.

Seruan ini menegaskan bahwa suara kemanusiaan bisa datang dari mana saja, termasuk dari dunia pendidikan anak.

Monitorday.com – Dalam forum bergengsi Nevsky International Ecological Congress ke-11 di St. Petersburg, Rusia, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan sikap kritis Indonesia terhadap tantangan lingkungan global, sembari mendorong keterlibatan generasi muda dalam perjuangan ekologi. Dengan nada penuh energi, Putri menyuarakan kepedulian mendalam Indonesia terhadap isu-isu seperti deforestasi, polusi plastik, dan krisis iklim yang terus mengancam masa depan bangsa kepulauan ini.

Dalam pidato resminya, Putri memaparkan bahwa generasi muda Indonesia bukan sekadar penonton dalam drama perubahan iklim. “Sekitar 90 persen anak muda menyatakan kekhawatirannya terhadap perubahan iklim, dan jumlah mereka yang turun langsung ke akar rumput terus meningkat,” tegasnya. Lebih dari sekadar bicara, generasi ini mulai menjadikan aktivisme dan pekerjaan di sektor hijau sebagai pilihan hidup.

Tak hanya bicara masalah, Putri menawarkan peta jalan menuju solusi. Ia menggarisbawahi pentingnya revolusi hijau dalam sektor ketenagakerjaan, dan menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berani melalui program Low Carbon Development Initiative (LCDI) serta Kebijakan Energi Nasional. Targetnya pun tidak main-main: bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2030, restorasi jutaan hektare lahan gambut, dan pengurangan signifikan limbah plastik.

Menurutnya, upaya tersebut berpotensi menciptakan hingga 1,8 juta lapangan kerja hijau. Energi surya, panas bumi, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, hingga ekowisata disebut sebagai ladang baru untuk generasi yang tak hanya melek digital, tetapi juga sadar ekologi.

Dalam forum internasional itu, Putri juga menunjukkan wajah optimistis pemuda Indonesia. Ia mencontohkan inisiatif seperti Solar Sister Indonesia dan Waste4Change sebagai bukti bahwa inovasi lokal bisa menjadi solusi global. Namun, di balik semangat itu, ia tak menutupi hambatan yang membayangi. Kesenjangan keterampilan, stigma ekonomi terhadap pekerjaan hijau, dan rumitnya regulasi jadi tantangan nyata yang perlu dibongkar.

“Kita butuh kebijakan yang inklusif dan berani. Pemberdayaan anak muda dalam agenda lingkungan adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Putri. Ia menyerukan perlunya pendidikan yang adaptif, pelatihan vokasi yang relevan, dan dukungan investasi bagi ekonomi hijau.

Seruan Putri ini bukan sekadar pidato diplomatik. Ini adalah panggilan darurat bagi seluruh pemangku kebijakan: jika ingin selamat dari krisis iklim, libatkan pemuda hari ini, bukan nanti. Indonesia tidak bisa menunggu.

Monitorday.com – Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan keterlibatan eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam skema pengamanan situs judi online.

Sorotan tajam terhadap Budi Arie mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum membeberkan isi dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kementerian Kominfo, kini berganti nama menjadi Komdigi, yang terlibat dalam praktik pemerasan kepada operator situs judi online. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, Budi Arie disebut meminta jatah 50 persen dari hasil pengamanan situs-situs tersebut agar tidak diblokir.

“Kalau sudah menyangkut permintaan uang oleh pejabat negara, ini bukan lagi pidana umum, ini masuk wilayah korupsi,” tegas Kurniawan saat dihubungi Minggu (25/5). Ia menyebut, KPK dan Kejagung wajib bertindak cepat, dimulai dari penyelidikan awal dengan memantau jalannya persidangan yang sedang berlangsung. “Tidak perlu langsung penyidikan. Minimal mulai dari penyelidikan dulu, jangan tunggu publik gaduh,” tambahnya.

Dakwaan menyebut keterlibatan empat eks pegawai Kominfo: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus. Mereka disebut menjalankan praktik pengamanan dengan cara mengatur agar situs judi online tertentu—yang membayar “uang pelicin”—tidak diblokir. Adhi bahkan diangkat bekerja di Kominfo tanpa gelar sarjana, disebut-sebut karena perhatian khusus dari Budi Arie.

Zulkarnaen juga menggunakan kedekatannya dengan sang menteri untuk meyakinkan rekan kerjanya. Bahkan, kala praktik itu sempat terhenti pada April 2024, Zulkarnaen menemui Budi Arie di rumah dinas Menkominfo untuk meminta izin melanjutkan operasi. Permintaan itu disebut disetujui.

Lebih dari 10.000 situs berhasil ‘diamankan’ dari pemblokiran, dengan nilai perputaran uang mencapai puluhan miliar rupiah.

Menanggapi hal ini, Budi Arie membantah keras. Ia menyebut tuduhan itu sebagai “fitnah daur ulang” dan menduga ada upaya sistematis untuk menjatuhkan dirinya. “Ini kaset rusak. Saya enggak tahu soal 50 persen itu,” ujarnya dalam sebuah siniar, Kamis (22/5). Ia menegaskan tidak pernah meminta ataupun menerima bagian dari praktik tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh, Budi menuding bahwa kasus ini merupakan framing politik yang sengaja mengarahkannya sebagai gembong judi online. Ia mengklaim dirinya sebagai salah satu tokoh yang paling keras dalam memberantas praktik ilegal tersebut. Bahkan, ia menyindir partai politik yang tak menyebut soal judi online sama sekali, menyebutnya sebagai “mitra judol”.

Meski bantahan telah dilontarkan, tekanan publik dan suara masyarakat sipil semakin kuat. LP3HI menegaskan bahwa transparansi dan integritas lembaga penegak hukum akan diuji di kasus ini. “Jangan sampai publik berpikir hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke elite,” pungkas Kurniawan.

Monitorday.com –

Monitorday.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, kembali tampil di publik dengan pernyataan segar—tentang gadget. Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, ia mengumumkan bahwa Kementerian PPPA bersama lima kementerian lainnya tengah menyusun regulasi penggunaan gawai bagi anak usia pendidikan. Persoalannya, kementerian mana saja yang terlibat masih menjadi rahasia negara, atau mungkin hanya belum sempat disebut karena terlalu fokus pada urusan digital ketimbang realitas sosial.

Arifah mengklaim bahwa regulasi ini penting sebagai respons terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, salah satu biang keroknya adalah pola asuh yang “bergeser” dan penggunaan gawai yang “sembrono”. Sayangnya, ia lupa menyebut satu faktor penting: ketidakberdayaan sistemik yang tak kunjung dibereskan, bahkan oleh kementerian yang digaji rakyat untuk itu.

Ironisnya, lembaga ini seolah lebih semangat mengutak-atik regulasi ketimbang benar-benar membina perempuan. Apakah program pemberdayaan mereka hanya sebatas meng-update data statistik tanpa pembinaan konkret? Atau hanya demi menghias laporan tahunan dan menciptakan ilusi kerja? Padahal, lembaga ini dipenuhi oleh orang-orang bergelar doktor, master, bahkan mungkin ulama. Tapi kontribusi mereka? Nyaris tak terdengar, nyaris tak terasa.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Isinya, anak di bawah 18 tahun tidak boleh membuat akun media sosial secara mandiri, kecuali sudah diawasi orang tua. Sebuah langkah yang disebut oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai bentuk “pendekatan bertahap”, ibarat anak belajar naik sepeda pakai roda bantu.

Lebih lanjut, Meutya menyatakan bahwa regulasi ini bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk membimbing mereka agar lebih bertanggung jawab. Bahkan, katanya, proses pembuatan aturan ini melibatkan 350 anak sebagai bentuk partisipasi publik. Apresiasi pantas diberikan, tentu saja—setidaknya mereka mengajak anak bicara. Tapi bagaimana dengan perempuan? Di mana suara mereka? Di mana forum konsultasi yang melibatkan mereka dalam kebijakan?

Sementara kementerian sibuk dengan gadget anak, di banyak daerah, perempuan masih berkutat dengan ketidakadilan struktural, kekerasan domestik, hingga diskriminasi di tempat kerja. Tapi sayangnya, yang disebut “Pemberdayaan” seolah hanya nama di papan kantor dan slogan di spanduk seminar. Di lapangan, perempuan masih harus memberdayakan diri sendiri—tanpa sokongan nyata dari lembaga yang seharusnya jadi pelindungnya.

Jadi, untuk Kementerian PPPA dan Dinas di bawahnya: apakah kalian benar-benar membina perempuan, atau sekadar mencatat mereka dalam spreadsheet? Negeri ini tak butuh birokrat bergelar panjang jika nyatanya kontribusinya pendek.

Monitorday.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap sikap konsisten Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Sabtu (24/5), dalam rangka kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang.

“Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan hormat kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok, terima kasih!” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai bahwa sikap China dalam membela negara-negara berkembang telah ditunjukkan sejak masa pembangunan mereka, bukan hanya setelah menjadi negara kuat. Ia menyebut RRT selalu tampil konsisten dalam melawan segala bentuk penindasan, termasuk imperialisme, kolonialisme, hingga apartheid.

“Sampai hari ini, kita lihat kepemimpinan Tiongkok, khususnya dalam membela rakyat Palestina. Sungguh membanggakan bagi kita semua,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan harapannya bahwa kerja sama antara Indonesia dan China dapat menjadi contoh bagi dunia bahwa kekuatan dapat digunakan untuk kebaikan bersama.

“Saya percaya dan yakin Tiongkok-Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama, win-win. Bukan satu yang selalu di atas dan yang lain selalu di bawah,” tegasnya.

Kunjungan PM Li Qiang ke Indonesia menjadi salah satu rangkaian penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan politik global.

Monitorday.com – PT Sarinah resmi mengumumkan restrukturisasi jajaran manajemen perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Selasa (14/5).

Perubahan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-126/MBU/05/2025 dan SK-127/MBU/05/2025, sejalan dengan strategi penguatan posisi Sarinah dalam ekosistem InJourney, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata.

Perombakan struktur ini bertujuan memperkuat peran Sarinah sebagai operator ritel nasional dan Panggung Karya Indonesia yang mempromosikan produk lokal dan UMKM di kancah global.

Dalam jajaran Dewan Komisaris, Dyah Roro Esti Widya Putri ditunjuk sebagai Komisaris Utama, menggantikan Trisni Puspitaningtyas. Bergabung pula nama-nama baru seperti Annette Liana Dewi (Komisaris), Nila Safitri (Komisaris Independen), dan Barry Tamin (Komisaris Independen), menggantikan Diana Irina Jusuf, Leonard Theosabrata, dan Riyanto Prabowo.

Di jajaran Direksi, posisi Direktur Utama kini dijabat oleh Raisha Syarfuan, menggantikan Fetty Kwartati. Sementara posisi Direktur Operasi dipegang oleh Citra Pandansari, menggantikan Hedy Djajaria. Keduanya bergabung dengan jajaran direksi sebelumnya, yaitu Guntar P. M. Siahaan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dan Selfie Dewiyanti sebagai Direktur Komersial.

Raisha Syarfuan adalah profesional muda dengan pengalaman luas di bidang manajemen bisnis, pemasaran, dan luxury retail. Lulusan Parsons School of Design ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur & Senior Consultant di PT Indo Siber Telematika (2021–2025), serta pernah berkarier di Bank Mandiri dan Swisstime Perkasa International.

Sementara itu, Citra Pandansari memiliki rekam jejak kuat di bidang operasional dan ritel, termasuk pengalaman di ERHA Medicals dan Sentralwatch Perkasa International. Ia merupakan lulusan Universitas Trisakti.

Formasi manajemen baru ini memperlihatkan komitmen Sarinah terhadap prinsip inklusi dan kesetaraan gender, dengan dominasi perempuan di posisi strategis. Sarinah menargetkan bisa menghadirkan semangat baru yang lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar ritel.

Sebagai bagian dari InJourney Group, Sarinah juga terus memperluas kehadirannya di lokasi strategis seperti bandara, hotel, dan destinasi pariwisata nasional. Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, memperkuat identitas budaya lokal, dan membawa produk unggulan Indonesia ke panggung global.

Dengan kepemimpinan baru ini, Sarinah bertekad menjadi destinasi ritel unggulan yang modern, inspiratif, dan mencerminkan kekayaan budaya Nusantara di setiap pengalaman belanja.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap rombongan diplomat asing yang tengah meninjau Kota Jenin, Tepi Barat, Palestina, pada Rabu (21/5).

Kecaman ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menilai insiden tersebut sebagai bukti nyata pengabaian hukum internasional oleh Israel.

“Insiden ini sekali lagi menunjukkan sikap Israel yang sama sekali mengabaikan hukum internasional – sebuah ketidakadilan yang setiap hari dialami rakyat Palestina di tanah air mereka,” tegas Kemlu RI melalui pernyataan tertulis yang diunggah di media sosial X, Jumat (23/5).

Kemlu menilai penembakan terhadap delegasi diplomatik, yang terdiri dari sekitar 35 duta besar, konsul, dan diplomat dari berbagai negara, merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip diplomatik internasional.

Indonesia mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah tegas guna menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan Israel dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran yang terus berulang.

“Sudah saatnya dunia bersatu menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina,” tambah pernyataan Kemlu RI.

Menurut keterangan Ahmed al-Deek, asisten Menteri Luar Negeri Palestina, penembakan terjadi ketika rombongan diplomat mendekati kamp pengungsi Jenin yang telah dikepung militer Israel sejak Januari lalu. Pasukan Israel disebut melepaskan tembakan ke arah rombongan untuk mengintimidasi dan memaksa mereka mundur.

Pihak militer Israel mengakui telah melakukan tembakan peringatan dan mengklaim bahwa rombongan diplomat menyimpang dari jalur yang telah disepakati, serta memasuki zona yang dinyatakan terlarang. Militer Israel juga menyampaikan “penyesalan” atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjanjikan komunikasi langsung dengan para diplomat terkait insiden tersebut.

Sebagai respons, pemerintah sejumlah negara seperti Prancis, Portugal, Spanyol, dan Uruguay telah memanggil perwakilan Israel untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Monitorday.com – Istana Kepresidenan menanggapi laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai dugaan pendudukan lahan negara oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa kepolisian saat ini tengah gencar menindak segala bentuk premanisme, termasuk yang dibalut dalam bentuk ormas.

“Saya belum dengar soal itu, nanti saya cek. Tapi yang pasti, dalam satu hingga dua minggu terakhir, Kapolri dan jajaran sangat masif melakukan penegakan hukum terhadap aksi premanisme,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

Ia menambahkan, aksi premanisme yang melibatkan kelompok atau individu—baik dari ormas maupun kalangan profesional—harus ditindak tegas. “Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sebelumnya, BMKG melaporkan ormas GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pendudukan secara sepihak terhadap aset negara berupa tanah dan bangunan seluas 127.780 meter persegi (sekitar 12 hektare) di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan. Laporan itu disampaikan melalui surat resmi bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Januari 2024, penjaga lahan BMKG melaporkan adanya plang yang dipasang oleh pihak GRIB Jaya yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik ahli waris dari “R bin S”. Selain itu, pagar lahan dilaporkan dirusak dan lokasi dikuasai oleh pihak terlapor.

BMKG telah mengirim dua kali somasi, namun dinilai tidak ada itikad baik dari pihak GRIB Jaya. Oleh karena itu, langkah hukum pun diambil. Pada 26 Maret, penyidik melakukan pengecekan lokasi dan memasang plang bertuliskan “sedang dalam proses penyelidikan” untuk menetapkan status quo atas lahan tersebut.

“Awalnya, plang dari pihak terlapor bertuliskan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan tim advokasi GRIB Jaya. Namun karena sudah masuk tahap penyelidikan, kami ambil tindakan kepolisian agar lokasi tetap dalam status quo,” kata Ade Ary.

Sementara itu, dalam rangka Operasi Berantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya telah menangkap 2.406 orang sejak 9 hingga 20 Mei. Mereka terdiri dari individu, anggota ormas, debt collector ilegal, hingga anggota geng motor yang terlibat tawuran.

Hingga berita ini diturunkan, GRIB Jaya belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan BMKG tersebut.