Monitorday.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai Meta perlu memberikan klarifikasi terkait keluhan masyarakat Indonesia.

Keluhan ini muncul karena sulitnya mengunggah ulang konten terkait Palestina di platform Meta seperti Facebook dan Instagram.

Banyak konten Palestina di-takedown oleh Meta, yang menimbulkan perhatian serius bagi DPR RI periode 2024-2029.

Sebagai contoh, konten tentang Palestina yang berhasil tayang di Instagram Story sering dihapus dalam waktu singkat.

Menurut Kang Aher, Meta melakukan pengetatan dan memantau konten terkait Palestina sejak perang Palestina-’Israel’ meletus pada Oktober 2023.

Meta menghapus lebih dari 700 ribu postingan sejak 13 Oktober 2023 dengan alasan pelanggaran aturan.

Konten yang dihapus oleh Meta termasuk yang bernuansa kekerasan, ujaran kebencian, terorisme, dan tindakan kekerasan terorganisir.

Kang Aher mengatakan Meta perlu diberi peringatan atau bahkan dicabut izinnya di Indonesia.

Tindakan Meta dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Gubernur Jawa Barat dua periode ini menambahkan bahwa tindakan Meta dikritik oleh organisasi HAM dunia.

Beberapa organisasi seperti Human Rights Watch dan The Jerusalem Legal Aid menuding Meta membantu penindasan ‘Israel’.

Aher mengungkapkan negara lain, termasuk Malaysia, juga mengalami penghapusan konten pro-Palestina oleh Meta.

Komisi I DPR RI merasa perlu memanggil Meta untuk meminta alasan penghapusan konten pro-Palestina.

Aher menegaskan jika Meta terus memojokkan Palestina, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas.

Muhammad Fuady, pakar komunikasi politik, juga mendukung keluhan masyarakat terkait pembatasan konten Palestina.

Fuady menyebut tudingan warganet Indonesia didukung oleh Human Rights Watch yang mengangkat isu serupa.

Meta membatasi konten pro-Palestina di Facebook dan Instagram meski tidak melanggar kebijakan.

Meta memiliki beberapa platform seperti Facebook, Messenger, WhatsApp, dan Instagram.

Selain media sosial, Meta juga menyediakan produk seperti Meta View, Shops, dan Spark AR.

DPR RI dan organisasi HAM menganggap Meta perlu bertanggung jawab atas tindakan penghapusan konten Palestina.