Monitorday.com – Kasus judi online di Indonesia akhir-akhir ini memang menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi dari pejabat negara.

Salah satu yang ikut berkomentar adalah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), yang menyarankan agar polisi tidak ragu untuk memeriksa Budi Arie, Menteri Koperasi dan UKM yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan ini menyiratkan adanya kekhawatiran terhadap peran sejumlah pejabat tinggi dalam praktik judi online, meskipun belum ada bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka secara langsung.

Pernyataan Mahfud MD tentang Budi Arie sebagai sosok yang “paling paham soal judi online” merujuk pada latar belakang Budi Arie yang pernah memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam posisi tersebut, Budi Arie bertanggung jawab atas kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, termasuk regulasi yang berkaitan dengan internet dan platform digital. Salah satu isu utama dalam pengawasan dunia maya adalah terkait dengan praktik perjudian online yang marak berkembang.

Sehingga, komentar Mahfud bisa dimaknai bahwa Budi Arie sebagai eks-Menkominfo seharusnya lebih memahami potensi dampak dan bahaya dari judi online, serta cara-cara yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Komentar Mahfud MD juga menggambarkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memberantas judi online yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Judi online bukan hanya soal moralitas, tetapi juga melibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi banyak pihak, terutama bagi mereka yang terjebak dalam kecanduan.

Praktik ini juga seringkali dihubungkan dengan kejahatan siber, penipuan, dan bahkan pendanaan untuk aktivitas ilegal lainnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas untuk menindaklanjuti setiap potensi keterlibatan pejabat atau individu yang memiliki pengaruh dalam dunia maya.

Budi Arie, sebagai Menteri Koperasi dan UKM, memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga dapat terpengaruh oleh berkembangnya judi online.

Jika terbukti ada keterlibatan atau kelalaian dalam upaya pengawasan terhadap judi online, itu tentu akan merusak citra pemerintah dan kredibilitas Budi Arie sebagai pejabat publik. Mengingat posisinya yang sangat strategis dalam pemerintahan, setiap tindakan atau komentar yang diberikan Budi Arie harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi publik.

Namun, dalam analisis lebih jauh, tuduhan yang menyebutkan bahwa Budi Arie “paling paham” soal judi online harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sebagai Menkominfo, Budi Arie memang memiliki tanggung jawab dalam hal kebijakan terkait internet dan teknologi informasi. Namun, masalah perjudian online tidak semata-mata menjadi tanggung jawab satu kementerian atau pejabat saja.

Ini adalah isu lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan tentu saja Kepolisian serta lembaga-lembaga hukum lainnya.

Tentu saja, tuduhan terhadap Budi Arie harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang jelas. Jika memang ada indikasi keterlibatan atau kelalaian yang dapat merugikan negara, maka proses hukum harus berjalan secara objektif tanpa pandang bulu.

Namun, komentar Mahfud MD ini membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap sektor perjudian online yang terus berkembang, terutama dengan pesatnya teknologi dan akses internet yang semakin luas di Indonesia. Ke depannya, upaya untuk menanggulangi masalah ini memerlukan koordinasi dan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait, tanpa terkecuali.

“Yang penting itu memeriksa Budi Arie, karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Arie, bukan semua-lah, saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budi Arie,” ucapnya dalam acara podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (12/11/2024).

“Dan konon tidak pernah ditanyakan ijazahnya apa, kompetensinya apa, cuma kan Budi Arie bilang itu, ngaku-ngaku bisa komputer, ahli, ya, saya angkat gitu,” imbuhnya.

“Tidak perlu tanya ijazahnya, karena keahlian tuh nggak perlu ijazah, kan dia bilang gitu si Budi Arie,” lanjutnya.

Mahfud menyebut, semestinya Ketua Umum Projo itu adalah orang pertama yang diperiksa polisi, setelah salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah pegawai Komdigi.

“Kan kuncinya di situ, kalau mau masuk ke jantung persoalannya kan Budi Arie,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, buka suara soal peluang anggotanya memeriksa Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Komdigi.

Menurutnya, jika dalam perjalanannya kasus ini mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin (11/11/2024).