Monitorday.com – Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono menyampaikan apresiasi atas kehadiran Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Mego Pinandito, M.Eng.

Menurut Ipunk (sapaan akrab Dirjen PSDKP), kolaborasi ini adalah langkah penting untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi strategis antara BRIN dan Ditjen PSDKP,” ujar Ipunk kepada rombongan BRIN di LT 11, Gedung Mina Bahari IV KKP Jakarta, Jum’at (10/01).

Lebih lanjut, Ipunk menyampaikan, sesuai arahan pimpinan, agar sinergi lintas sektoral menjadi semangat bersama dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal kebijakan ekonomi biru menuju Indonesia emas 2045.

” Arahan Bapak Presiden dan Menteri KKP, Bapak Sakti Wahyu Trenggono agar kolaborasi lintas sektoral menjadi semangat bersama dalam menyukseskan kebijakan pemerintah,” tegas Ipunk.

Hal ini terlihat dengan hadirnya enam naskah kebijakan yang dihasilkan oleh para pakar BRIN. Naskah-naskah ini mengupas isu-isu strategis yang relevan untuk mendukung program ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.

Beberapa di antaranya mencakup valuasi sumber daya kelautan dari pengelolaan sedimentasi laut, valuasi kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak, hingga pengawasan sumber daya berbasis komunitas partisipatif.

Salah satu kontribusi besar BRIN adalah pengembangan teknologi satelit untuk pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Teknologi ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi alat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data yang akurat.

“Naskah-naskah ini memberikan panduan yang berlandaskan akademik dan sangat penting untuk tugas kami ke depan,” tambah Ipunk.

Tak hanya itu, model penguatan ekonomi masyarakat melalui pendekatan Silvofishery berbasis komunitas juga menjadi salah satu poin utama yang didorong. Pendekatan ini mengintegrasikan konservasi mangrove dengan aktivitas perikanan berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi sekaligus menjaga ekosistem.

Valuasi kerugian negara akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing menjadi fokus lain yang penting. Dengan data yang dihasilkan, pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk meminimalkan kerugian negara sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Ipunk berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan. Langkah berikutnya adalah pengembangan program berbasis teknologi dan pendekatan ilmu pengetahuan. Dengan itu, kebijakan ekonomi biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lebih efektif.

Sebelum menutup pertemuan, Ipunk kembali mengucapkan terima kasih kepada BRIN atas kontribusinya.

“Semoga kolaborasi ini membawa manfaat besar bagi kita semua,” pungkasnya.