Monitorday.com – Pemerintah Palestina menyatakan kesiapan untuk mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dan Israel. Kesepakatan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025).

“Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan untuk bertanggung jawab secara penuh atas pemerintahan di Jalur Gaza,” demikian pernyataan resmi Kepresidenan Palestina yang diunggah melalui platform media sosial X pada Sabtu (18/1/2025).

Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 15 Januari 2025 ini disebut sebagai peluang untuk memperkuat pengelolaan Jalur Gaza sebagai bagian integral dari wilayah Palestina.

“Pemerintah Palestina memiliki yurisdiksi legal dan politis terhadap Jalur Gaza sebagaimana kawasan Tepi Barat dan Yerusalem yang masih dijajah Israel,” tegas pernyataan tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan personel keamanan dan administrasi untuk menjalankan tugasnya, termasuk memulihkan layanan publik yang rusak, memastikan keamanan perbatasan, dan memulai rekonstruksi kawasan yang terdampak agresi Israel.

Palestina juga mengimbau komunitas internasional dan negara-negara dermawan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina yang terdampak konflik, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat dan Yerusalem.

Dalam pernyataannya, Palestina kembali menekankan pentingnya solusi politik berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Inisiatif Perdamaian Arab.

Pemerintah Palestina juga mendorong pelaksanaan konferensi perdamaian global untuk memperjuangkan pengakuan dunia atas kedaulatan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

“Tujuan ini adalah demi terciptanya keamanan dan stabilitas regional, mengakhiri penjajahan, dan mewujudkan berdirinya Negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur berdasarkan perbatasan tahun 1967 sesuai hukum internasional,” demikian pernyataan Kepresidenan Palestina.

Gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meredakan konflik yang telah menyebabkan kerusakan besar di Gaza sekaligus mendorong tercapainya perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.