Monitorday.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun peta jalan (road map) dan beberapa skenario untuk merealisasikan target ambisius Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat, di tengah keterbatasan alokasi anggaran.

Rencana ini akan dipaparkan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk mematangkan target dan rencana kerja Kementerian PKP.

Hal ini diungkapkan dalam keterangannya terkait rapat penyusunan road map Program Tiga Juta Rumah di Jakarta, pada Sabtu (18/1/2025).

Untuk memastikan kolaborasi yang solid, Kementerian PKP juga telah mengundang perwakilan dari berbagai asosiasi pengembang yang merupakan bagian penting dari ekosistem perumahan.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat dan meratakan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

Berikut beberapa skenario yang disiapkan oleh Kementerian PKP:

• Pemanfaatan APBN 2025 dan Dorongan Ekosistem Perumahan: Skenario ini akan mengoptimalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang telah ditetapkan, sambil mendorong partisipasi aktif dari ekosistem perumahan dalam pembangunan.
• Realokasi APBN dan Dukungan Ekosistem Perumahan: Skenario ini mempertimbangkan kemungkinan realokasi anggaran APBN untuk mendukung program ini dengan lebih optimal, serta tetap mengandalkan dukungan penuh dari ekosistem perumahan.
• Penggunaan APBN-Perubahan (APBN-P) dan Dukungan Lanjutan Ekosistem: Skenario ini merupakan opsi tambahan yang akan dipertimbangkan jika diperlukan penyesuaian anggaran melalui APBN-P, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan didukung oleh kontribusi lebih lanjut dari sektor ekosistem perumahan.

Dengan penyusunan road map dan berbagai skenario ini, Kementerian PKP optimis Program Tiga Juta Rumah dapat tetap berjalan efektif dan memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

Koordinasi dengan Bappenas dan pelibatan asosiasi pengembang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid