Monitorday.com – Entitas zionis ‘Israel’ menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan menutup satu-satunya pintu masuk ke wilayah yang hancur akibat perang.

Langkah ini, yang merupakan kejahatan perang, dilakukan beberapa jam setelah berakhirnya tahap pertama kesepakatan pertukaran tawanan dan gencatan senjata.

Gembong zionis, Benjamin Netanyahu, berdalih bahwa penghentian bantuan tersebut disebabkan oleh penolakan kelompok perlawanan Palestina untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata.

“Mulai pagi ini, semua barang dan suplai ke Jalur Gaza dihentikan,” kata Kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan yang dikutip Al Jazeera.

Keputusan untuk menghentikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Palestina itu, menurut media ‘Israel’, telah mendapat restu dari Amerika Serikat.

Salah satu menteri zionis bahkan menyambut gembira penghentian bantuan kemanusiaan tersebut dan meminta perang dilanjutkan.

“Kebijakan ini harus tetap berlaku sampai sandera terakhir kembali,” kata Itamar Ben-Gvir.

Dia menambahkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk membuka gerbang neraka dan melanjutkan perang.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu berakhir pada tengah malam hari Sabtu kemarin.

Namun, ‘Israel’ belum setuju untuk melanjutkan ke tahap kedua dari kesepakatan tersebut untuk mengakhiri perang di Gaza.

Netanyahu berusaha memperpanjang tahap pertukaran awal untuk membebaskan sebanyak mungkin tawanan ‘Israel’ tanpa menawarkan imbalan.

Hamas menolak untuk melanjutkan dengan kondisi ini, bersikeras bahwa ‘Israel’ harus mematuhi persyaratan gencatan senjata.

Hamas juga meminta agar negosiasi untuk tahap kedua segera dimulai, yang mencakup penarikan penuh pasukan ‘Israel’ dari Gaza.

Sebelumnya, ‘Israel’ mengatakan bahwa mereka menyetujui gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadhan.

Perjanjian tersebut menghentikan perang genosida ‘Israel’ di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.380 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Kondisi di daerah kantong tersebut kini berada dalam kehancuran.

Monitorday.com – Pihak berwenang Arab Saudi membuka lowongan bagi mereka yang ingin melayani para jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Program relawan Otoritas Umum untuk Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bertujuan untuk menarik para sukarelawan terampil.

Para sukarelawan dapat memilih berbagai bidang yang mereka inginkan, termasuk layanan sosial dan perawatan kesehatan.

Program ini juga mencakup kampanye kesadaran dan manajemen massa.

Diharapkan program ini dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dua masjid suci.

Untuk mengatur dan mengelola proses kerelawanan, otoritas telah menetapkan beberapa tahapan dan mekanisme.

Tahapan tersebut termasuk mengidentifikasi peluang kerelawanan dan menentukan persyaratan kerja.

Otoritas juga akan menerima aplikasi dari organisasi sukarelawan yang berminat.

Setelah itu, mereka akan mendapatkan persetujuan dari entitas pengawas.

Otoritas memastikan validitas lisensi asosiasi yang terlibat dalam program ini.

Peserta yang memenuhi syarat termasuk entitas pemerintah dan lembaga dana abadi swasta.

Organisasi amal juga dapat berpartisipasi dalam program ini.

Tim sukarelawan berlisensi yang terdaftar di Platform Relawan Nasional juga diperbolehkan untuk ikut.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi jamaah.

Keterlibatan sukarelawan sangat penting untuk kelancaran ibadah di dua masjid suci.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen Arab Saudi dalam melayani umat Islam.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar siaran Ramadhan 2025 dari lembaga penyiaran dan konten kreator harus edukatif dan ramah anak.

Permintaan ini muncul di tengah desakan pembatasan akses anak pada media sosial.

MUI menekankan pentingnya regulasi pengaturan usia anak dalam mengakses media digital.

“Maka lembaga penyiaran dan para konten kreator media sosial penting memperkuat spiritnya dengan menyajikan konten edukatif,” kata MUI.

Tausiyah Ramadhan tentang Program Penyiaran Ramadhan 2025 dikeluarkan melalui surat Nomor: Kep-18/DP-MUI/II/2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI menekankan bahwa konten tidak boleh merusak mental dan karakter anak-anak.

Siaran Ramadhan juga diingatkan agar tidak menyimpang dari ajaran agama dan hukum negara.

MUI meminta tayangan Ramadhan mengandung muatan pendidikan dan dakwah.

“Lembaga penyiaran harus memiliki dedikasi tinggi untuk memproduksi dan menayangkan isi siaran yang berkualitas,” tulis MUI.

Selama bulan Ramadhan, lembaga penyiaran wajib menghormati ibadah puasa dan amalan peribadatan umat Islam.

MUI juga menekankan pentingnya patuh pada ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran.

“Lembaga penyiaran harus memiliki tanggung jawab dalam menyaring isi siaran Ramadhan yang berkualitas,” kata MUI.

MUI meminta lembaga penyiaran untuk menumbuhkembangkan nilai penting dan daya tahan keluarga.

MUI juga meminta konten kreator untuk memperkuat literasi dan edukasi bahaya judi online.

Tayangan Ramadhan harus menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial.

MUI mengingatkan untuk membantu mereka yang terpuruk ekonominya akibat jeratan pinjaman online.

Monitorday.com – Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan diwakili oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Bosnia Herzegovina menggelar dua program untuk bulan Ramadhan 1664 H.

Program tersebut meliputi pembagian hadiah kurma dari Raja Salman dan program iftar untuk mereka yang berpuasa.

Acara diluncurkan di King Fahd Cultural Center di ibu kota Sarajevo.

Wakil Dubes Saudi untuk Bosnia Herzegovina, Ali bin Hamad Al-Dossary, hadir dalam acara tersebut.

Pada acara itu, diumumkan pendistribusian 20.000 ton buah kurma.

Kurma tersebut dapat dibagikan kepada lebih dari 40.000 orang.

Laporan ini disampaikan oleh kantor berita Saudi Press Agency pada hari Sabtu (1/3/2025).

Wakil Dubes Arab Saudi menegaskan bahwa hadiah dari Raja Salman mencerminkan tekad Kerajaan Arab Saudi.

Kerajaan Arab Saudi berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan kemanusiaan dan keislaman.

Inisiatif ini ditujukan untuk rakyat Bosnia Herzegovina.

Program ini menunjukkan perhatian Saudi terhadap negara pecahan Yugoslavia tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Arab Saudi dan Bosnia.

Pembagian kurma merupakan tradisi yang penting selama bulan Ramadhan.

Iftar adalah momen penting bagi umat Islam untuk berbagi dan bersyukur.

Kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas dalam Islam.

Melalui program ini, Arab Saudi berusaha mendukung komunitas Muslim di Bosnia.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Monitorday.com – Abdullah Ocalan, pendiri Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang saat ini dipenjara, membuat sebuah pernyataan bersejarah yang menyerukan kelompok pemberontakannya untuk meletakkan senjata dan membubarkan diri.

Seruan tersebut disampaikan dalam sebuah deklarasi yang dibacakan di Istanbul pada Kamis pekan lalu.

Ocalan, yang telah dipenjara di Pulau Imrali sejak 1999, merupakan pemimpin PKK, kelompok yang telah berperang melawan pemerintah Turki selama lebih dari empat dekade.

Dalam pernyataannya yang dibacakan oleh delegasi anggota parlemen dari partai pro-Kurdi DEM, Ocalan menegaskan, “Semua kelompok harus meletakkan senjata, dan PKK harus membubarkan diri.” Ia juga mengungkapkan, “Saya mengambil tanggung jawab sejarah atas seruan ini.”

Pernyataan ini muncul beberapa hari menjelang pengumuman gencatan senjata resmi antara PKK dan pemerintah Turki pada Sabtu (1/3), yang disepakati empat bulan setelah pemerintah Ankara memberikan sinyal rekonsiliasi kepada PKK.

Gencatan senjata ini merupakan langkah penting setelah berbagai upaya perdamaian sebelumnya gagal, terutama pasca kegagalan perundingan pada 2015 yang diwarnai dengan kekerasan.

Sejak saat itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai kesepakatan damai antara PKK dan pemerintah Turki.

Pada Oktober lalu, kejutan datang dari pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP), Devlet Bahceli, yang menawarkan isyarat perdamaian kepada Ocalan jika ia bersedia mengutuk kekerasan.

Tawaran ini disambut oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, membuka jalan bagi potensi rekonsiliasi.

Dalam pernyataan gencatan senjata yang dikeluarkan PKK pada Sabtu lalu, mereka mengonfirmasi bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap seruan perdamaian Ocalan.

“Untuk membuka jalan bagi pelaksanaan seruan pemimpin Apo demi perdamaian dan masyarakat demokratis, kami mendeklarasikan gencatan senjata yang berlaku mulai hari ini,” demikian rilis resmi dari PKK.

PKK juga menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan bersenjata kecuali diserang. Selain itu, mereka meminta pemerintah Turki untuk membebaskan Ocalan sebagai bagian dari upaya perdamaian lebih lanjut.

Perang antara PKK dan Turki telah berlangsung sejak 1984 dan menelan lebih dari 40.000 nyawa, menjadikannya salah satu konflik yang paling lama berlangsung di kawasan tersebut.

Monitorday.com – Hamas menyerukan warga Palestina untuk datang ke Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis yang diduduki.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (01/03/2025), gerakan perlawanan tersebut mengajak warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem, dan di dalam ‘Israel’ untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Hamas mengajak warga untuk mengerahkan semua upaya bulan ini dengan melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa dan tetap tabah.

“Hendaklah hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk beribadah dan perlawanan,” kata Hamas.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya mempertahankan Yerusalem dan Al-Aqsa sampai mereka dibebaskan dari pendudukan.

Hamas menyerukan kepada warga Palestina di seluruh dunia untuk meluncurkan inisiatif solidaritas untuk mendukung saudara-saudara mereka.

Pada Jumat malam, Syekh Ikrima Sabri, imam Masjid Al-Aqsa, menyatakan bahwa pihak berwenang ‘Israel’ memberlakukan pembatasan ketat di Yerusalem.

Pembatasan tersebut diklaim sebagai langkah keamanan, meskipun tujuannya adalah untuk membatasi akses warga Palestina ke masjid.

Setiap tahun selama bulan Ramadan, ‘Israel’ menerapkan berbagai tindakan yang membatasi warga Palestina untuk datang ke Masjid Al-Aqsa.

Pembatasan ini mencerminkan kebijakan ‘Israel’ yang lebih luas untuk meng-Yahudi-kan Yerusalem Timur.

Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

Orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai Temple Mount, mengklaim bahwa itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno.

‘Israel’ menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967.

Negara ini mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama atas wilayah Palestina adalah ilegal.

Mahkamah tersebut menuntut pengosongan semua pemukiman di Tepi Barat dan Timur.

Monitorday.com – Umat Muslim di Gaza, Palestina, memulai hari pertama Ramadan 1446 H dengan suasana berbeda. Mereka harus berbuka puasa di tengah reruntuhan akibat perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.

Dilansir dari Al Jazeera dan AFP, Minggu (2/3/2025), Ramadan tahun ini datang di tengah gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Januari lalu. Warga Gaza bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa tanpa dihantui serangan udara dan ledakan saat sahur maupun berbuka.

Meskipun sebagian besar kota hancur, suasana Ramadan tetap terasa. Lampu gantung warna-warni menghiasi beberapa sudut Gaza, dan aktivitas kembali terlihat di pasar-pasar yang masih bertahan. Sejumlah toko dan pedagang kaki lima mulai beroperasi, sementara supermarket di Nuseirat juga telah kembali dibuka.

Rak-rak toko yang sebelumnya kosong kini terisi kembali dengan berbagai kebutuhan Ramadan, seperti cokelat, biskuit, keripik, hiasan khas Ramadan, serta kurma. Namun, banyak warga yang masih kesulitan berbelanja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat perang.

Di tengah keterbatasan, warga Gaza tetap menjalankan ibadah dengan penuh ketabahan. Banyak keluarga yang hanya mampu menyiapkan makanan seadanya untuk berbuka puasa. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa berbuka di tengah reruntuhan, seperti yang terjadi di Rafah, Gaza selatan.

Mereka berkumpul di antara bangunan yang hancur, berbagi makanan dan minuman seadanya sebagai bentuk solidaritas di bulan suci ini.

Perang di Gaza pecah sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran dengan dalih menghancurkan Hamas setelah kelompok tersebut menyerang wilayah Israel. Serangan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan lainnya disandera.

Sebagai balasan, serangan Israel menewaskan lebih dari 48 ribu warga Palestina di Gaza, melukai ratusan ribu orang, dan membuat jutaan lainnya mengungsi. Kini, setelah gencatan senjata yang dimulai Januari lalu, situasi di Gaza lebih tenang meski masih jauh dari pemulihan.

Ramadan di Gaza tahun ini menjadi momen penuh haru. Di tengah kehancuran, warga Palestina tetap berusaha menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan harapan untuk masa depan yang lebih damai.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi PT Pertamina (Persero), meskipun saat ini tengah diusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa dugaan korupsi yang tengah diusut terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Oleh karena itu, BBM yang diduga terlibat dalam kasus ini sudah tidak lagi beredar di pasaran.

Harli juga menambahkan bahwa Pertamina telah memastikan kualitas BBM yang beredar saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

“Masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu cemas. Karena yang beredar sekarang sudah sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” ujar Harli, Sabtu (1/3).

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa BBM merupakan barang yang habis pakai, sehingga minyak yang diproduksi pada periode dugaan korupsi sudah tidak ada lagi di pasaran.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Selain itu, ada juga beberapa pejabat tinggi lainnya di lingkungan Pertamina yang turut menjadi tersangka dalam kasus ini.

Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Kerugian tersebut meliputi ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar Rp35 triliun, impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, serta impor BBM melalui broker senilai Rp9 triliun.

Selain itu, pemberian kompensasi pada 2023 menyebabkan kerugian sebesar Rp126 triliun, sedangkan pemberian subsidi mencapai Rp21 triliun.

Pertamina Tegaskan Pertamax Bukan BBM Oplosan

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa isu mengenai Pertamax sebagai BBM oplosan tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa Pertamax tetap sesuai standar RON 92 dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fadjar juga menjelaskan bahwa Kementerian ESDM secara rutin melakukan pengawasan terhadap mutu BBM dengan menguji sampel dari berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara berkala.

“Terkait isu yang beredar bahwa BBM Pertamax merupakan oplosan, itu tidak benar,” tegas Fadjar dalam keterangan resmi, Rabu (26/2).

Ia menambahkan bahwa ada perbedaan signifikan antara oplosan dan blending BBM. Oplosan merupakan pencampuran bahan yang tidak sesuai aturan, sementara blending adalah praktik umum dalam industri minyak untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu.

Contohnya, Pertalite merupakan campuran bahan bakar RON 92 dengan bahan bakar RON yang lebih rendah sehingga menghasilkan RON 90.

Dengan demikian, Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap mutu BBM yang mereka produksi. “Kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu dengan standar oktan 92,” ujar Fadjar.

Monitorday.com – Rumah Zakat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir, M.Si, di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penghargaan Lifetime Achievement yang diberikan kepada beliau.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Prof Haedar Nashir dalam dunia keislaman, kemanusiaan, dan pemberdayaan umat.

Rombongan Rumah Zakat yang hadir dalam kunjungan ini terdiri dari beberapa tokoh penting.

Di antara mereka adalah Irvan Nugraha, yang menjabat sebagai Chief Executive Officer Rumah Zakat.

Didi Sabir, Chief Marketing Officer, juga turut serta dalam rombongan tersebut.

Ustadz Yayan Somantri, yang merupakan anggota Dewan Pembina Rumah Zakat, juga hadir dalam pertemuan ini.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Rumah Zakat dan Muhammadiyah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai program dan inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk pemberdayaan umat.

Prof Haedar Nashir menyambut baik kunjungan ini dan mengapresiasi upaya Rumah Zakat dalam membantu masyarakat.

Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi sosial dan keagamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana akrab ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas.

Rumah Zakat dan Muhammadiyah memiliki visi yang sejalan dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menjalankan program-program sosial.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Kegiatan silaturahmi ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk terus berkontribusi dalam pembangunan umat.

Melalui kolaborasi ini, Rumah Zakat dan Muhammadiyah berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial.

Kedepannya, diharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Monitorday.com – Pada 24 Februari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan penghapusan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Penggantian program tersebut dilakukan dengan meluncurkan Proyek P7.

Kebijakan baru ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Tujuan utama dari Proyek P7 adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Program ini juga bertujuan untuk memberikan keterampilan yang lebih relevan dengan tantangan zaman.

Proyek P7 dirancang untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan nasional.

Mendikdasmen berharap bahwa perubahan ini akan membawa inovasi dalam metode pengajaran.

Program P7 akan melibatkan berbagai pihak dalam implementasinya.

Diharapkan, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar.

Mendikdasmen menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Proyek P7 akan fokus pada pengembangan soft skills dan hard skills siswa.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang kompetitif.

Mendikdasmen mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi program ini.

Dengan adanya Proyek P7, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan relevan.