Monitorday.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, kembali tampil di publik dengan pernyataan segar—tentang gadget. Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, ia mengumumkan bahwa Kementerian PPPA bersama lima kementerian lainnya tengah menyusun regulasi penggunaan gawai bagi anak usia pendidikan. Persoalannya, kementerian mana saja yang terlibat masih menjadi rahasia negara, atau mungkin hanya belum sempat disebut karena terlalu fokus pada urusan digital ketimbang realitas sosial.

Arifah mengklaim bahwa regulasi ini penting sebagai respons terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, salah satu biang keroknya adalah pola asuh yang “bergeser” dan penggunaan gawai yang “sembrono”. Sayangnya, ia lupa menyebut satu faktor penting: ketidakberdayaan sistemik yang tak kunjung dibereskan, bahkan oleh kementerian yang digaji rakyat untuk itu.

Ironisnya, lembaga ini seolah lebih semangat mengutak-atik regulasi ketimbang benar-benar membina perempuan. Apakah program pemberdayaan mereka hanya sebatas meng-update data statistik tanpa pembinaan konkret? Atau hanya demi menghias laporan tahunan dan menciptakan ilusi kerja? Padahal, lembaga ini dipenuhi oleh orang-orang bergelar doktor, master, bahkan mungkin ulama. Tapi kontribusi mereka? Nyaris tak terdengar, nyaris tak terasa.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Isinya, anak di bawah 18 tahun tidak boleh membuat akun media sosial secara mandiri, kecuali sudah diawasi orang tua. Sebuah langkah yang disebut oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai bentuk “pendekatan bertahap”, ibarat anak belajar naik sepeda pakai roda bantu.

Lebih lanjut, Meutya menyatakan bahwa regulasi ini bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk membimbing mereka agar lebih bertanggung jawab. Bahkan, katanya, proses pembuatan aturan ini melibatkan 350 anak sebagai bentuk partisipasi publik. Apresiasi pantas diberikan, tentu saja—setidaknya mereka mengajak anak bicara. Tapi bagaimana dengan perempuan? Di mana suara mereka? Di mana forum konsultasi yang melibatkan mereka dalam kebijakan?

Sementara kementerian sibuk dengan gadget anak, di banyak daerah, perempuan masih berkutat dengan ketidakadilan struktural, kekerasan domestik, hingga diskriminasi di tempat kerja. Tapi sayangnya, yang disebut “Pemberdayaan” seolah hanya nama di papan kantor dan slogan di spanduk seminar. Di lapangan, perempuan masih harus memberdayakan diri sendiri—tanpa sokongan nyata dari lembaga yang seharusnya jadi pelindungnya.

Jadi, untuk Kementerian PPPA dan Dinas di bawahnya: apakah kalian benar-benar membina perempuan, atau sekadar mencatat mereka dalam spreadsheet? Negeri ini tak butuh birokrat bergelar panjang jika nyatanya kontribusinya pendek.

Monitorday.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap sikap konsisten Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Sabtu (24/5), dalam rangka kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang.

“Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan hormat kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok, terima kasih!” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai bahwa sikap China dalam membela negara-negara berkembang telah ditunjukkan sejak masa pembangunan mereka, bukan hanya setelah menjadi negara kuat. Ia menyebut RRT selalu tampil konsisten dalam melawan segala bentuk penindasan, termasuk imperialisme, kolonialisme, hingga apartheid.

“Sampai hari ini, kita lihat kepemimpinan Tiongkok, khususnya dalam membela rakyat Palestina. Sungguh membanggakan bagi kita semua,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan harapannya bahwa kerja sama antara Indonesia dan China dapat menjadi contoh bagi dunia bahwa kekuatan dapat digunakan untuk kebaikan bersama.

“Saya percaya dan yakin Tiongkok-Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama, win-win. Bukan satu yang selalu di atas dan yang lain selalu di bawah,” tegasnya.

Kunjungan PM Li Qiang ke Indonesia menjadi salah satu rangkaian penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan politik global.

Monitorday.com – PT Sarinah resmi mengumumkan restrukturisasi jajaran manajemen perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Selasa (14/5).

Perubahan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-126/MBU/05/2025 dan SK-127/MBU/05/2025, sejalan dengan strategi penguatan posisi Sarinah dalam ekosistem InJourney, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata.

Perombakan struktur ini bertujuan memperkuat peran Sarinah sebagai operator ritel nasional dan Panggung Karya Indonesia yang mempromosikan produk lokal dan UMKM di kancah global.

Dalam jajaran Dewan Komisaris, Dyah Roro Esti Widya Putri ditunjuk sebagai Komisaris Utama, menggantikan Trisni Puspitaningtyas. Bergabung pula nama-nama baru seperti Annette Liana Dewi (Komisaris), Nila Safitri (Komisaris Independen), dan Barry Tamin (Komisaris Independen), menggantikan Diana Irina Jusuf, Leonard Theosabrata, dan Riyanto Prabowo.

Di jajaran Direksi, posisi Direktur Utama kini dijabat oleh Raisha Syarfuan, menggantikan Fetty Kwartati. Sementara posisi Direktur Operasi dipegang oleh Citra Pandansari, menggantikan Hedy Djajaria. Keduanya bergabung dengan jajaran direksi sebelumnya, yaitu Guntar P. M. Siahaan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dan Selfie Dewiyanti sebagai Direktur Komersial.

Raisha Syarfuan adalah profesional muda dengan pengalaman luas di bidang manajemen bisnis, pemasaran, dan luxury retail. Lulusan Parsons School of Design ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur & Senior Consultant di PT Indo Siber Telematika (2021–2025), serta pernah berkarier di Bank Mandiri dan Swisstime Perkasa International.

Sementara itu, Citra Pandansari memiliki rekam jejak kuat di bidang operasional dan ritel, termasuk pengalaman di ERHA Medicals dan Sentralwatch Perkasa International. Ia merupakan lulusan Universitas Trisakti.

Formasi manajemen baru ini memperlihatkan komitmen Sarinah terhadap prinsip inklusi dan kesetaraan gender, dengan dominasi perempuan di posisi strategis. Sarinah menargetkan bisa menghadirkan semangat baru yang lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar ritel.

Sebagai bagian dari InJourney Group, Sarinah juga terus memperluas kehadirannya di lokasi strategis seperti bandara, hotel, dan destinasi pariwisata nasional. Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, memperkuat identitas budaya lokal, dan membawa produk unggulan Indonesia ke panggung global.

Dengan kepemimpinan baru ini, Sarinah bertekad menjadi destinasi ritel unggulan yang modern, inspiratif, dan mencerminkan kekayaan budaya Nusantara di setiap pengalaman belanja.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap rombongan diplomat asing yang tengah meninjau Kota Jenin, Tepi Barat, Palestina, pada Rabu (21/5).

Kecaman ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menilai insiden tersebut sebagai bukti nyata pengabaian hukum internasional oleh Israel.

“Insiden ini sekali lagi menunjukkan sikap Israel yang sama sekali mengabaikan hukum internasional – sebuah ketidakadilan yang setiap hari dialami rakyat Palestina di tanah air mereka,” tegas Kemlu RI melalui pernyataan tertulis yang diunggah di media sosial X, Jumat (23/5).

Kemlu menilai penembakan terhadap delegasi diplomatik, yang terdiri dari sekitar 35 duta besar, konsul, dan diplomat dari berbagai negara, merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip diplomatik internasional.

Indonesia mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah tegas guna menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan Israel dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran yang terus berulang.

“Sudah saatnya dunia bersatu menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina,” tambah pernyataan Kemlu RI.

Menurut keterangan Ahmed al-Deek, asisten Menteri Luar Negeri Palestina, penembakan terjadi ketika rombongan diplomat mendekati kamp pengungsi Jenin yang telah dikepung militer Israel sejak Januari lalu. Pasukan Israel disebut melepaskan tembakan ke arah rombongan untuk mengintimidasi dan memaksa mereka mundur.

Pihak militer Israel mengakui telah melakukan tembakan peringatan dan mengklaim bahwa rombongan diplomat menyimpang dari jalur yang telah disepakati, serta memasuki zona yang dinyatakan terlarang. Militer Israel juga menyampaikan “penyesalan” atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjanjikan komunikasi langsung dengan para diplomat terkait insiden tersebut.

Sebagai respons, pemerintah sejumlah negara seperti Prancis, Portugal, Spanyol, dan Uruguay telah memanggil perwakilan Israel untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Monitorday.com – Istana Kepresidenan menanggapi laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai dugaan pendudukan lahan negara oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa kepolisian saat ini tengah gencar menindak segala bentuk premanisme, termasuk yang dibalut dalam bentuk ormas.

“Saya belum dengar soal itu, nanti saya cek. Tapi yang pasti, dalam satu hingga dua minggu terakhir, Kapolri dan jajaran sangat masif melakukan penegakan hukum terhadap aksi premanisme,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

Ia menambahkan, aksi premanisme yang melibatkan kelompok atau individu—baik dari ormas maupun kalangan profesional—harus ditindak tegas. “Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sebelumnya, BMKG melaporkan ormas GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pendudukan secara sepihak terhadap aset negara berupa tanah dan bangunan seluas 127.780 meter persegi (sekitar 12 hektare) di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan. Laporan itu disampaikan melalui surat resmi bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Januari 2024, penjaga lahan BMKG melaporkan adanya plang yang dipasang oleh pihak GRIB Jaya yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik ahli waris dari “R bin S”. Selain itu, pagar lahan dilaporkan dirusak dan lokasi dikuasai oleh pihak terlapor.

BMKG telah mengirim dua kali somasi, namun dinilai tidak ada itikad baik dari pihak GRIB Jaya. Oleh karena itu, langkah hukum pun diambil. Pada 26 Maret, penyidik melakukan pengecekan lokasi dan memasang plang bertuliskan “sedang dalam proses penyelidikan” untuk menetapkan status quo atas lahan tersebut.

“Awalnya, plang dari pihak terlapor bertuliskan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan tim advokasi GRIB Jaya. Namun karena sudah masuk tahap penyelidikan, kami ambil tindakan kepolisian agar lokasi tetap dalam status quo,” kata Ade Ary.

Sementara itu, dalam rangka Operasi Berantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya telah menangkap 2.406 orang sejak 9 hingga 20 Mei. Mereka terdiri dari individu, anggota ormas, debt collector ilegal, hingga anggota geng motor yang terlibat tawuran.

Hingga berita ini diturunkan, GRIB Jaya belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan BMKG tersebut.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara soal temuan ladang gas raksasa yang digali oleh perusahaan energi asal Abu Dhabi, Mubadala Energy, di wilayah laut Andaman, Aceh. Dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, Prabowo menegaskan bahwa ladang gas tersebut adalah yang terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir dengan perkiraan cadangan mencapai 10 TCF (triliun kaki kubik). Temuan ini bukan hanya fenomena lokal, tapi diprediksi dapat menjadi titik balik strategis untuk Indonesia meraih swasembada energi pada 2028-2029.

Mubadala Energy sebelumnya mengumumkan penemuan besar dari sumur eksplorasi laut dalam bernama Tangkulo-1 di Blok South Andaman, yang terletak sekitar 65 kilometer dari pantai utara Pulau Sumatera. Sumur ini merupakan sumur laut dalam kedua yang mereka operasikan, dengan kedalaman pengeboran mencapai 3.400 meter dan berada di kedalaman laut 1.200 meter. Temuan ini mengikuti kesuksesan sebelumnya di sumur Layaran-1, yang juga berada di blok yang sama.

Hasil uji aliran gas dari sumur Tangkulo-1 menunjukkan kemampuan produksi yang luar biasa, yaitu 47 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 1.300 barel kondensat per hari, dengan potensi kapasitas maksimal mencapai 80-100 MMSCFD gas dan lebih dari 2.000 barel kondensat per hari. Meskipun pengujian masih terbatas oleh fasilitas yang ada, angka-angka ini menegaskan bahwa sumber daya tersebut sangat signifikan.

CEO Mubadala Energy, Mansoor Mohammed Al Hamed, menyatakan bahwa penemuan ini adalah terobosan besar yang dapat mengubah lanskap energi Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Blok South Andaman kini menjadi salah satu kawasan eksplorasi energi paling menjanjikan di dunia. Mansoor menekankan bahwa dengan kemitraan kuat dan teknologi kelas dunia, mereka optimistis dapat mengembangkan potensi ladang ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi transisi energi berbasis gas.

Mubadala Energy memegang 80% working interest di Blok South Andaman, menjadikannya pemilik area terbesar di wilayah tersebut. Strategi perusahaan yang berbasis gas menempatkan sumur Tangkulo-1 sebagai pilar utama dalam pengembangan masa depan, membuka peluang eksplorasi lebih luas di bagian selatan blok dan potensi tambahan sumber daya gas multi-TCF di sekitar struktur ladang tersebut.

Penemuan ini, bersama dengan sumur Layaran-1, menambah volume cadangan contingent yang signifikan, sekaligus memperkuat posisi Mubadala Energy untuk melakukan pertumbuhan organik melalui eksplorasi dan appraisal lanjutan. Temuan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama energi gas di kawasan, mendukung kemandirian energi dan pengembangan ekonomi nasional.

Monitorday.com – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan Komitmen Gerakan Anak Indonesia Hebat dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Deklarasi ini berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY pada Jumat (23/5/2025), dipimpin oleh Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan pendidikan se-DIY.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan tonggak penting dalam transformasi pendidikan nasional.

“Saya ingin menegaskan bahwa deklarasi pada pagi hari ini merupakan yang pertama di Indonesia,” ujarnya.

Gerakan Anak Indonesia Hebat menekankan pada pembentukan karakter anak melalui tujuh kebiasaan positif, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Mu’ti menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah, dalam membiasakan kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Selain itu, deklarasi ini juga menandai kesiapan DIY dalam menyukseskan pelaksanaan SPMB 2025 yang transparan, objektif, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Mu’ti berharap sistem SPMB baru ini dapat menghilangkan praktik jual beli kursi dan jalur titip masuk ke sekolah negeri.

Mu’ti mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah DIY atas komitmen kuat dalam reformasi pendidikan. Ia mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk mengikuti langkah DIY demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkarakter.

“Mari kita gelorakan semangat membiasakan anak-anak kita dengan tujuh kebiasaan Indonesia Hebat sehingga anak-anak kita sekali lagi dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat dan menjadi penerus perjuangan bangsa,” tuturnya.

Monitorday.com – Jemaah haji 2025 kini bisa menikmati kemudahan aktivasi eSIM langsung saat tiba di Arab Saudi.
Layanan ini menghilangkan keharusan mencari konter kartu SIM lokal di bandara.
Kebijakan ini diumumkan oleh Saudi Gazette pada Kamis, 22 Mei 2025.
Program ini merupakan hasil kerja sama Komisi Komunikasi Saudi (CST) dengan Kementerian Dalam Negeri dan operator telekomunikasi.
Layanan eSIM menjadi bagian dari inovasi digital pemerintah Saudi untuk mempermudah urusan jemaah.
Cara mengaktifkan eSIM sangat mudah dan praktis.
Jemaah hanya perlu mengunduh aplikasi penyedia layanan lokal di ponsel masing-masing.
Setelah itu, verifikasi biometrik dilakukan melalui platform resmi pemerintah bernama Absher.
Begitu verifikasi selesai, eSIM langsung aktif tanpa perlu keluar dari bandara.
Langkah ini diambil untuk mempercepat akses komunikasi bagi para tamu Allah.
Pemerintah Arab Saudi ingin memastikan kenyamanan jemaah sejak momen pertama kedatangan.
Digitalisasi layanan haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Saudi tahun ini.
Penggunaan eSIM memungkinkan jemaah langsung terhubung ke internet dan menelepon keluarga.
Akses ke layanan digital penting seperti navigasi, info haji, dan komunikasi dapat dilakukan lebih mudah.
Semua proses aktivasi berlangsung online tanpa perlu interaksi fisik di konter.
Pemerintah Saudi juga mendorong sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pelaksanaan haji.
Dengan eSIM, jemaah dapat menikmati pengalaman haji yang lebih modern dan efisien.
Inisiatif ini sekaligus mendukung upaya Saudi dalam transformasi digital nasional.
Kehadiran teknologi ini dinilai sangat membantu, terutama bagi jemaah lansia atau pemula.
Kini, kemudahan komunikasi selama haji semakin bisa dirasakan sejak hari pertama kedatangan.

Monitorday.com – Pemerintah Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat terkait rencana Israel yang diduga akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran akan menganggap Washington ikut bertanggung jawab jika serangan tersebut benar terjadi.

“Kami percaya bahwa jika terjadi serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir Iran oleh rezim Zionis, pemerintah AS juga akan terlibat dan memikul tanggung jawab hukum,” ujar Araghchi seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan CNN pada Selasa (20/5) yang menyebut bahwa Israel tengah mempersiapkan rencana serangan ke situs nuklir Iran. Informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat AS, komunikasi Israel yang disadap oleh Washington, serta pengamatan terhadap pergerakan militer Israel.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa persiapan serangan Israel “meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.” Rencana tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap kesepakatan nuklir antara AS dan Iran yang dianggap tidak menghapus semua cadangan uranium Teheran.

Araghchi menambahkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi kemungkinan serangan tersebut.

“Iran memperingatkan dengan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan rezim Zionis dan akan menanggapi dengan tegas setiap ancaman atau tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, para pejabat AS disebut tidak menyetujui rencana serangan Israel. Mereka menilai tindakan itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dan memperburuk ketegangan di Timur Tengah.

Rencana serangan ini muncul di tengah upaya diplomatik antara Iran dan AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang sempat ditinggalkan Washington pada 2018. Negosiasi antara kedua negara telah dimulai kembali sejak 12 April lalu.

Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran internasional terhadap potensi eskalasi konflik dan risiko terhadap stabilitas kawasan.

Monitorday.com – Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan mantan Presiden Donald Trump melalui pengadilan federal terkait kebijakan yang dinilai ekstrem dan diskriminatif terhadap mahasiswa asing.

Langkah hukum ini diambil setelah Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, di bawah Menteri Kristi Noem, mencabut sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Harvard untuk tahun ajaran 2025–2026. Kebijakan ini memungkinkan pengusiran ribuan mahasiswa asing dari kampus dan pelarangan mereka untuk mengikuti perkuliahan di AS.

Dalam dokumen gugatan yang dilansir CNN, Harvard menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk balasan politik terhadap kampus yang menggunakan hak-haknya di bawah Amendemen Pertama Konstitusi AS. Gugatan itu menyoroti upaya pemerintah untuk mengintervensi tata kelola kampus, kurikulum, dan kebebasan akademik yang dijamin secara hukum.

Menteri Noem sebelumnya menuduh Harvard “mempromosikan kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis China.” Ia menyatakan bahwa “menerima mahasiswa asing adalah sebuah privilese, bukan hak,” serta menuding universitas mengambil keuntungan besar dari biaya kuliah yang dibayarkan oleh pelajar internasional.

Mengutip Reuters, Noem juga menekankan bahwa keputusan ini sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk “membersihkan institusi pendidikan tinggi dari pengaruh ideologi berbahaya.”

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Harvard menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sertifikasi ini ilegal dan dapat berdampak besar terhadap ribuan mahasiswa internasional. Mereka juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu reaksi internasional dan pembalasan diplomatik.

“Langkah ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melemahkan posisi Amerika Serikat sebagai pusat pendidikan global,” kata perwakilan Harvard dalam pernyataan resminya.

Kasus ini memperlihatkan memanasnya hubungan antara pemerintahan Trump dan kampus-kampus elite Ivy League, termasuk Harvard. Beberapa kampus ternama lainnya disebut juga tengah berada dalam sorotan pemerintahan Trump, yang menuduh institusi-institusi tersebut mengajarkan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam gugatannya, Harvard meminta pengadilan federal untuk segera memblokir pelaksanaan kebijakan tersebut dan memulihkan program pertukaran pelajar yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Perkara ini menjadi ujian besar terhadap prinsip kebebasan akademik, otonomi institusi pendidikan, dan posisi Amerika Serikat di panggung pendidikan internasional.