Monitorday.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjadi anggota baru OECD yang merupakan forum ekonomi lintasnegara. Keanggotaan Indonesia di OECD dinilai akan sangat strategis dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan strategis nasional. Sedangkan bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD), Mathias Cormann di Paris, mengatakan tindak lanjut bergabungnya Indonesia ke OECD terus berlangsung.

“Kami menyadari peran OECD sebagai organisasi internasional yang bertujuan menciptakan kebijakan dan mengembangkan standar internasional untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan dan kesejahteraan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup,” kata Menperin.

Ia memahami untuk bergabung dalam OECD terdapat proses aksesi yang harus dipenuhi oleh Indonesia, oleh karenanya Agus sangat mengapresiasi kunjungan Mathias Cormann ke Indonesia pada Bulan Agustus 2023 untuk bertemu Presiden Jokowi dan beberapa menteri dalam rangka mendiskusikan hal tersebut.

Pada tahun 2023, OECD memiliki anggota sebanyak 38 negara. Pemerintah Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota OECD dan Sekretaris Jenderal OECD untuk mendukung aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut. 

Keputusan untuk membuka atau tidaknya proses aksesi Indonesia menjadi anggota akan diputuskan melalui pertemuan OECD Council pada Desember 2023 atau Januari 2024.

“Kami memohon tanggapan dari pihak OECD terhadap posisi negara anggota OECD secara umum atas intensi Indonesia, serta perkembangan proses aksesi Indonesia,” imbuh Menperin.

Agus menuturkan, untuk menjadi anggota OECD tidak mudah, sebagaimana pengalaman Kosta Rika, Kolombia, dan lainnya yang membutuhkan sekitar tiga hingga tujuh tahun dalam proses aksesi. Indonesia menargetkan untuk dapat menyelesaikan proses aksesi tersebut dalam waktu kurang dari empat tahun.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional yang bertugas untuk mengidentifikasi policy gaps, sektor, dan isu yang mampu diselesaikan secara cepat (low-hanging fruits).

“Kami mencatat bahwa dalam implementasi proses aksesi, Indonesia harus memenuhi rekomendasi dan melakukan penyelarasan beberapa regulasi nasional agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia telah menyelaraskan 15 dari 200 standar OECD. Kami juga meminta masukan terkait upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia khususnya di sektor Industri dalam mempercepat proses penyelarasan dengan instrumen OECD,” sebut Menperin.

Agus menyebut, Indonesia memiliki kemajuan besar pada berbagai bidang, termasuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Jika OECD dan Indonesia berkolaborasi dalam memerangi perubahan iklim, kedua pihak akan dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan dan gagasan mengenai metode yang paling efektif untuk melakukan hal tersebut.

Pada segi geografis, Indonesia mempunyai peranan penting dalam sirkulasi perdagangan global karena menjadi jembatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini memungkinkan Indonesia memainkan peran penting dalam distribusi barang ke seluruh dunia. Dampak positif dari hal tersebut, Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai aktor penting dalam interkoneksi dan kerja sama perekonomian kawasan.

“Dengan meningkatnya hubungan perdagangan dan investasi yang terbentuk sebagai manfaat langsung dari kerja sama ini, para anggota OECD yang bekerja sama dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perluasan jangkauan global dan kemungkinan perdagangan sebagai akibat langsung dari penguatan hubungan perdagangan dan investasi yang terjalin,” pungkasnya.