Monitorday.com – Finlandia dikenal luas memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara Skandinavia ini membangun sistem sekolah berdasarkan prinsip egaliter, inklusif, dan berkualitas universal.

Hasilnya, kesenjangan pembelajaran antara siswa terpintar dan yang paling lemah menjadi salah satu yang tersempit di dunia.

Keberhasilan Finlandia dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan anak bukanlah kebetulan.

Berikut 10 alasan utama yang menjadikan sistem pendidikan Finlandia sebagai model global yang sering dipuji:

1. Guru Wajib Bergelar Master dan Dihormati

Menjadi guru di Finlandia bukan pekerjaan sembarangan. Semua guru diwajibkan memiliki gelar master, termasuk dalam ilmu pedagogis. Profesi ini juga digaji tinggi dan sangat dihormati, membuat jurusan pendidikan menjadi salah satu jurusan paling bergengsi.

Guru pun mengajar berdasarkan sistem kepercayaan, bukan kontrol—hal yang menciptakan hubungan yang sehat dan mendalam antara murid dan pengajar.

2. Kolaborasi, Bukan Kompetisi

Tidak ada peringkat siswa terbaik. Tidak ada tekanan untuk menjadi nomor satu. Pendidikan di Finlandia tidak mendorong persaingan akademik, melainkan menanamkan nilai kerja sama antar siswa.

3. Tanpa Ujian Nasional

Finlandia tidak memiliki Ujian Nasional atau tes standar yang berlaku untuk semua siswa. Satu-satunya ujian berskala nasional adalah Ujian Matrikulasi, yang bersifat sukarela bagi siswa akhir SMA.

Sebagai gantinya, siswa dinilai secara personal oleh gurunya masing-masing, dan evaluasi sistem pendidikan dilakukan dengan metode pengambilan sampel oleh Kementerian Pendidikan.

4. Tak Mengejar Nilai, Fokus ke Kesejahteraan Siswa

Sejak 1980-an, Finlandia meninggalkan obsesi terhadap nilai dan prestasi akademik. Sebaliknya, sistem pendidikan mereka menekankan pada keseimbangan sosial dan emosional siswa. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan antara lain:

• Makanan sekolah gratis untuk semua siswa
• Akses layanan kesehatan dan konseling
• Bimbingan belajar individual
• Lingkungan belajar yang menyenangkan

5. Sekolah Dimulai di Usia 7 Tahun

Finlandia tidak memaksakan anak-anak masuk sekolah sejak dini. Pendidikan wajib baru dimulai saat anak berusia 7 tahun, memberi mereka waktu lebih lama untuk bermain dan berkembang secara alami.

6. Opsi Lanjut: Akademik atau Kejuruan

Setelah pendidikan dasar, siswa bebas memilih melanjutkan ke SMA akademik atau pendidikan kejuruan. Keduanya berdurasi tiga tahun dan memiliki jalur ke universitas melalui Ujian Matrikulasi.

7. Sekolah Mulai Jam 09.00

Sekolah biasanya baru dimulai antara pukul 09.00–09.45 dan berakhir sekitar pukul 14.00. Penelitian menunjukkan bahwa jadwal ini lebih mendukung kesehatan mental, konsentrasi, dan kebahagiaan siswa.

8. Guru yang Sama Selama Bertahun-tahun

Siswa di Finlandia biasanya diajar oleh guru yang sama selama enam tahun pertama. Sistem ini menciptakan hubungan mendalam antara guru dan murid, sehingga guru lebih memahami kebutuhan belajar masing-masing siswa.

9. Suasana Belajar Santai dan Manusiawi

Kegiatan belajar disusun dengan ritme yang tidak padat. Setiap siswa diberi waktu istirahat 15–20 menit antar kelas untuk bermain, berjalan di luar kelas, atau sekadar relaksasi. Guru pun mendapat ruang khusus untuk beristirahat dan bersosialisasi.

10. Jarang Ada Pekerjaan Rumah

Menurut data OECD, siswa Finlandia memiliki waktu PR paling sedikit di dunia—rata-rata hanya 30 menit per hari. Fokus utama mereka adalah memahami pelajaran saat di sekolah, bukan menumpuk beban di rumah.

Sistem pendidikan Finlandia membuktikan bahwa prestasi tinggi bisa dicapai tanpa tekanan berlebihan, ujian nasional, atau kompetisi ketat. Justru dengan menempatkan kebahagiaan, keadilan, dan kepercayaan sebagai pondasi, mereka mencetak generasi yang cerdas dan utuh secara mental.

Monitorday.com – Arab Saudi meluncurkan layanan baru pengiriman obat menggunakan drone selama musim Haji 2025. Langkah ini disebut sebagai lompatan besar dalam transformasi layanan kesehatan Kerajaan, seiring penerapan teknologi modern untuk menjawab tantangan logistik di tengah jutaan jemaah.

Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahad AlJalajel, mengungkapkan bahwa layanan pengiriman obat dengan drone ini merupakan hasil riset dan pengujian selama dua tahun.

“Teknologi modern ini bertujuan untuk mengirimkan obat-obatan secara massal selama musim Haji, sekaligus memangkas waktu pengiriman menjadi hanya enam menit, dibandingkan 90 menit jika menggunakan transportasi darat,” ujar AlJalajel, dikutip dari Arab News, Rabu (4/6/2025).

Penggunaan drone ini diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi suci di Mekkah dan Madinah yang akan dipadati sekitar 1,25 juta jemaah pada 4–9 Juni mendatang. Layanan ini juga dirancang untuk menjaga mutu obat dengan dilengkapi sistem pendingin khusus.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah Saudi telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan keamanan lepas landas dan pendaratan drone, termasuk dalam kondisi cuaca ekstrem dan suhu tinggi.

Penggunaan drone ini menjadi bagian dari Saudi Vision 2030, sebuah program ambisius yang mendorong diversifikasi ekonomi dan modernisasi layanan publik. Transformasi sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda tersebut.

AlJalajel menyebutkan bahwa salah satu pencapaian besar dari transformasi ini adalah berdirinya Seha Virtual Hospital, rumah sakit virtual terbesar di dunia yang telah diakui oleh Guinness World Records.

“Rumah sakit ini terhubung dengan aplikasi kesehatan nasional Sehaty dan telah melayani lebih dari 200 rumah sakit di seluruh Arab Saudi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arab Saudi kini juga memanfaatkan teknologi mutakhir seperti bedah robotik, penanganan stroke berbasis AI, dan layanan kesehatan jarak jauh berbasis kecerdasan buatan.

“Inovasi-inovasi ini kini menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi banyak negara di dunia,” tambah AlJalajel.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyatakan akan terus mengembangkan solusi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global, terutama saat menghadapi perhelatan besar seperti musim Haji.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen.

Kebijakan ini mulai berlaku hari ini, Rabu (4/6/2025), pukul 00.01 waktu setempat, menurut pernyataan resmi Gedung Putih.

Trump menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi industri baja dan aluminium domestik dari praktik “dumping” oleh negara asing yang menjual produk logam murah ke pasar AS. Ia menegaskan bahwa kebijakan tarif sebelumnya yang sebesar 25 persen telah membantu, namun belum cukup untuk menopang industri yang masih kesulitan.

“Tarif ini penting untuk melindungi kapasitas produksi nasional, baik untuk alasan ekonomi maupun pertahanan,” tegas Trump, dikutip dari Newsweek.

Meskipun kebijakan ini berlaku luas, Inggris menjadi pengecualian sebagian. Berdasarkan kesepakatan perdagangan yang dicapai pada 8 Mei, Inggris hanya akan dikenakan tarif 25 persen—lebih rendah dari tarif 50 persen yang diberlakukan untuk negara lain. Meski demikian, ini tetap di bawah ekspektasi Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer yang menginginkan pembebasan penuh tarif.

Dalam pidatonya pekan lalu kepada pekerja baja di Pennsylvania, Trump juga menyoroti rencana akuisisi U.S. Steel oleh perusahaan Jepang, Nippon Steel, yang menurutnya akan membawa investasi senilai US$14 miliar. Ia berjanji bahwa perusahaan tersebut akan tetap beroperasi sebagai entitas Amerika, dengan rencana pembangunan pabrik baru di Indiana, Alabama, Arkansas, dan Minnesota.

Namun, kebijakan tarif tinggi ini memicu kekhawatiran dari kalangan bisnis dan ekonom. Mereka memperingatkan bahwa lonjakan tarif bisa berdampak negatif pada berbagai sektor industri, mulai dari otomotif hingga konstruksi, energi, dan manufaktur barang konsumsi.

“Dengan tarif 50 persen, baja Amerika akan menjadi kurang kompetitif secara global dan membebani konsumen lebih banyak, sambil memperkaya para baron baja,” kata Gary Clyde Hufbauer dari Peterson Institute for International Economics melalui platform X (dulu Twitter).

Pemberlakuan tarif ini didasarkan pada Bagian 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan (Trade Expansion Act), yang memungkinkan pemerintah AS menetapkan hambatan perdagangan demi alasan keamanan nasional.

Langkah Trump ini diperkirakan akan memperkeruh tensi perdagangan global, yang belakangan kembali memanas di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi di berbagai negara maju.

Monitorday.com – Pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, Lee Jae Myung, resmi ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Korea Selatan setelah berhasil mengalahkan pesaing kuat dari partai konservatif, Kim Moon Soo, dalam pemilihan presiden 2025.

Keputusan ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional pada Rabu (4/6) pagi waktu setempat, yang menandai awal transisi kekuasaan penting di tengah berbagai tantangan nasional dan global.

“Komisi Pemilihan Umum Nasional dengan ini menyatakan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai presiden terpilih,” ujar Ketua Komisi Roh Tae-ak.

Kim Moon Soo sebelumnya telah mengakui kekalahannya meskipun penghitungan suara masih berlangsung.

Dalam pidato kemenangannya di hadapan para pendukung, Lee menyerukan persatuan nasional dan awal yang baru.

“Meskipun kita mungkin telah berselisih untuk sementara waktu, bahkan mereka yang tidak mendukung kita tetaplah warga negara Republik Korea,” ucap Lee dengan penuh semangat. Ia mengajak seluruh rakyat Korea Selatan untuk “maju bersama dengan harapan.”

Salah satu poin penting dalam pidatonya adalah komitmen membuka kembali ruang dialog dengan Korea Utara, yang hingga kini secara teknis masih berperang dengan Korea Selatan sejak Perang Korea 1950–1953 berakhir tanpa perjanjian damai.

“Kami akan mencari jalan menuju hidup berdampingan secara damai dan kemakmuran bersama,” tegasnya.

Lee dijadwalkan memulai hari pertamanya sebagai presiden terpilih dengan menerima pengarahan telepon dari komandan tertinggi militer—tradisi simbolis yang menandai pengalihan kendali operasional negara. Ia juga diperkirakan akan mengunjungi Pemakaman Nasional, mengikuti jejak para pendahulunya, termasuk mantan Presiden Yoon.

Upacara pelantikan sederhana disebut-sebut akan digelar di Majelis Nasional dalam beberapa hari ke depan.

Kepemimpinan Lee datang di tengah tantangan besar, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, gejolak perdagangan global, hingga ketegangan militer yang meningkat antara Korea Utara dan Rusia.

Selain itu, ia mewarisi negara yang baru saja melewati periode instabilitas politik pasca deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon pada Desember lalu, yang memicu kebangkitan sayap kanan dan memicu kekhawatiran akan arah demokrasi Korea Selatan ke depan.

Pengamat menilai masa jabatan Lee akan menjadi ujian besar bagi stabilitas politik dan arah baru diplomasi Korea Selatan di kawasan.

Monitorday.com – Pemerintah resmi memberlakukan diskon besar-besaran untuk tiket kereta api, pesawat, transportasi laut, hingga tarif tol mulai hari ini, Rabu (4/6), sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi Presiden Prabowo Subianto di kuartal II 2025.

Kebijakan ini diluncurkan untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik sekaligus menyambut masa libur sekolah pertengahan tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diskon transportasi ini bersifat menyeluruh dan mencakup semua moda transportasi.

“Diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut rincian program diskon transportasi:

• Kereta Api: Diskon tiket hingga 30 persen, dengan alokasi anggaran Rp300 miliar. Program ini ditargetkan menjangkau 2,8 juta penumpang.
• Pesawat Terbang: Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen. Anggaran disiapkan sebesar Rp430 miliar, dengan target 6 juta penumpang.
• Transportasi Laut: Diskon tiket mencapai 50 persen, dengan anggaran Rp210 miliar dan sasaran 500 ribu penumpang.
• Tarif Tol: Pemerintah memberikan diskon sebesar 20 persen. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp650 miliar. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Kementerian PUPR, dengan proyeksi 110 juta kendaraan akan melintasi jalan tol selama Juni dan Juli.

“Untuk bulan Juni dan Juli, diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” tambah Sri Mulyani.

Langkah ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mendekati angka 5 persen.

Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga meningkatkan mobilitas, konsumsi, dan perputaran ekonomi nasional di tengah momentum libur panjang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan kementerian dalam menyusun kebijakan pendidikan, termasuk soal jam masuk sekolah.

Pernyataan itu disampaikan Mu’ti menanggapi instruksi baru dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengatur perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 pagi serta pemberlakuan jam malam bagi siswa.

“Ini kan ada ketentuan dari kementerian tentang berapa lama belajar di sekolah dan juga hari-hari sekolah. Semuanya sudah diatur,” ujar Abdul Mu’ti usai acara Penganugerahan Penghargaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Mu’ti berharap, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota dapat menyusun kebijakan yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional. “Sebaiknya semua pihak memahami, apapun kebijakannya, agar selalu mengacu pada kebijakan yang sudah ada di kementerian,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/PA.03/Disdik yang mengatur sejumlah kebijakan baru untuk siswa tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan itu meliputi:

• Jam belajar sekolah hanya Senin hingga Jumat,
• Jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.00 WIB,
• Pemberlakuan jam malam bagi pelajar dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB mulai Juni 2025.

Surat edaran tersebut juga mendorong bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan implementasi kebijakan ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, karena dinilai belum mengacu pada kerangka kebijakan nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi apakah kebijakan Gubernur Jawa Barat itu akan disesuaikan dengan arahan kementerian.

Monitorday.com – Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (3/6/2025) setelah gagal mendapatkan dukungan parlemen dalam mosi kepercayaan dan menghadapi tekanan publik atas kontroversi gaya hidup mewah anaknya.

Pengunduran diri Oyun-Erdene terjadi usai hanya meraih 44 suara dalam pemungutan mosi kepercayaan di parlemen. Jumlah itu jauh dari mayoritas 126 suara yang dibutuhkan untuk mempertahankan jabatannya.

Dalam pernyataannya di hadapan parlemen, Oyun-Erdene menyatakan menerima keputusan tersebut dan menyampaikan rasa bangga atas pengabdiannya kepada rakyat Mongolia.

“Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Saya bangga telah melayani rakyat Mongolia,” ujarnya.

Kepergiannya menandai runtuhnya koalisi pemerintahan tiga partai yang terbentuk pada Juli tahun lalu, menyusul pemilu di mana Partai Rakyat Mongolia — partai yang dipimpinnya — meraih kemenangan tipis. Koalisi tersebut dibentuk bersama dua partai oposisi guna memperkuat stabilitas politik.

Namun, stabilitas itu goyah setelah serangkaian laporan media lokal mengungkap gaya hidup mewah anak Oyun-Erdene, termasuk aksi melamar kekasihnya di hotel mewah. Aksi tersebut memicu kemarahan publik dan demonstrasi di berbagai kota selama beberapa pekan terakhir. Tekanan dari rakyat dan desakan legislator koalisi pun tak terbendung.

Oyun-Erdene (44) mulai menjabat sebagai perdana menteri pada 2021, menggantikan Ukhnaa Khurelsukh — yang kini menjabat sebagai Presiden Mongolia. Sebelumnya, Oyun-Erdene menjabat sebagai kepala sekretariat kabinet di bawah pemerintahan Khurelsukh.

Mundurnya Oyun-Erdene membuka babak baru ketidakpastian politik di Mongolia, dengan masa depan koalisi dan kepemimpinan pemerintahan yang kini menjadi sorotan.

Monitorday.com – Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan tegas bagi siapa pun yang mencoba melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi.

Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi berat, termasuk denda, deportasi, dan larangan masuk kembali ke Kerajaan.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa individu yang tertangkap berhaji tanpa izin akan dikenai denda hingga 20.000 riyal Saudi atau sekitar Rp86 juta.

Bagi penduduk non-warga negara Saudi yang melanggar, konsekuensinya lebih berat: deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun, seperti dikutip dari Saudi Press Agency (SPA) pada pertengahan Mei.

Pemerintah Saudi juga mengimbau seluruh warga dan penduduk untuk mematuhi peraturan haji secara ketat, demi menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah.

Tak hanya mengandalkan sanksi administratif, otoritas Saudi juga menggunakan teknologi canggih untuk menindak pelanggaran. Dalam kampanye bertajuk “No Hajj Without Permit”, pemerintah mengerahkan drone dan kecerdasan buatan (AI) guna mendeteksi pergerakan jemaah tanpa izin.

Teknologi ini berperan penting dalam mengendalikan kepadatan, mengurangi beban infrastruktur, serta menjaga keselamatan jutaan jemaah yang datang dari seluruh dunia.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan pelanggaran melalui nomor darurat 911 untuk wilayah Makkah, Madinah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 di wilayah lainnya di seluruh Kerajaan.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan.

Monitorday.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil karena keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6). “Kita rapat, dan diskon listrik penganggarannya lebih lambat. Kalau (dijalankan) Juni, Juli, tidak bisa dilakukan,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai gantinya, pemerintah menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan yang semula hanya Rp150 ribu per bulan untuk dua bulan, kini ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan. Artinya, total bantuan yang diterima pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta mencapai Rp600 ribu selama Juni dan Juli 2025.

Program BSU ini akan menyasar 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer. “Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut,” lanjut Sri Mulyani.

Peningkatan BSU ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintahan Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Total nilai paket stimulus mencapai Rp24,44 triliun, di mana Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain BSU, ada empat kebijakan lain dalam paket tersebut:

1. Diskon tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut senilai Rp940 miliar.
2. Diskon tarif tol selama Juni–Juli 2025 sebesar Rp650 miliar.
3. Penebalan bantuan sosial (bansos) senilai Rp11,93 triliun.
4. Perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sri Mulyani berharap, melalui berbagai stimulus ini, ekonomi Indonesia dapat tumbuh mendekati 5 persen pada kuartal II-2025. “Ini penting agar pertumbuhan tetap terjaga, meskipun kita menghadapi tantangan dari situasi global,” tutupnya.

Monitorday.com – Kemendikdasmen dan Kemenkeu masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa implementasi putusan tersebut menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan pelaksanaannya tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pihaknya sedang mempelajari dampak putusan MK terhadap kebijakan anggaran negara.

“Kami bersama Menteri Pendidikan Dasmen dan Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dan dampaknya terhadap anggaran negara,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025) .

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku untuk seluruh penyelenggara pendidikan dasar, baik pemerintah maupun swasta.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas kementerian dan persetujuan DPR, terutama terkait pembiayaan.

“Putusan MK itu final and binding, dan semua pihak tentu terikat. Tapi bagaimana teknis pelaksanaannya, itu harus dibicarakan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Presiden, serta nantinya juga dengan DPR karena menyangkut anggaran,” lanjutnya.

PutusanMK ArahanPresiden AnggaranPendidikan Kemendikdasmen SriMulyani AbdulMu’ti PrabowoSubianto SekolahSwastaGratis