Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari Pemerintah Prancis, yakni Grand Cross of the Legion of Honour, dalam sebuah upacara resmi yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Kamis, 29 Mei 2025.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat. Seorang pejabat militer Prancis terlebih dahulu menyematkan pin kehormatan Legion of Honour ke jas Presiden Prabowo. Selanjutnya, Presiden Macron memasangkan selempang merah—simbol pangkat Grand Cross—ke tubuh Prabowo. Gestur hormat ditunjukkan oleh Prabowo kepada Macron sebelum keduanya berjabat tangan hangat.

“Penganugerahan tanda jasa dari Pemerintah Prancis ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada kepala negara atas kontribusi dan hubungan erat antara kedua negara,” ujar pembawa acara dalam seremoni tersebut.

Setelah upacara, Prabowo mengajak Macron berkeliling fasilitas Akademi Militer. Keduanya sempat meninjau kelas laboratorium bahasa Prancis, tempat para taruna TNI sedang belajar. Dalam kesempatan itu, seorang prajurit memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, yang disambut dengan tepuk tangan oleh Macron, Prabowo, dan seluruh peserta di kelas tersebut.

Kunjungan Macron ke Indonesia berlangsung selama tiga hari, mulai dari 27 hingga 29 Mei 2025. Ia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Selasa malam (27/5) dan disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Setelah pertemuan bilateral dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu (28/5), Macron melanjutkan kunjungannya ke Jawa Tengah. Dari Magelang, ia dijadwalkan mengunjungi Candi Borobudur dan sebelumnya sempat mengisyaratkan akan memberi “kejutan” dalam kunjungannya tersebut.

Kunjungan ini menjadi penanda eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam bidang pertahanan, pendidikan, dan kebudayaan.

Penganugerahan Grand Cross kepada Presiden Prabowo dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen kerja sama yang semakin erat antara kedua negara.

Monitorday.com – Elon Musk resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai penasihat senior Gedung Putih dan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE).

Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Gedung Putih dan mulai berlaku sejak Rabu malam, 28 Mei 2025, waktu setempat, seperti dilaporkan oleh Reuters.

Melalui unggahan di media sosial X, Musk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Trump atas kesempatan yang diberikan selama ia menjalankan tugas di pemerintahan.

“Karena masa tugas saya sebagai Pegawai Pemerintah Khusus akan segera berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pemborosan pengeluaran,” tulis Musk di akun @elonmusk.

“Misi @DOGE hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu karena menjadi bagian dari gaya hidup pemerintahan,” tambahnya.

Musk memimpin DOGE selama sekitar 130 hari dan akan secara resmi lengser pada 30 Mei. Selama kepemimpinannya, DOGE melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap birokrasi federal, dengan mengurangi sekitar 260 ribu pegawai sipil—sekitar 12 persen dari total 2,3 juta pegawai—melalui berbagai metode seperti ancaman pemutusan kerja, pembelian kembali kontrak, dan program pensiun dini.

Pengunduran diri ini telah direncanakan Musk dalam beberapa pekan terakhir, dengan alasan ingin lebih fokus pada perannya sebagai CEO Tesla. Ia menegaskan akan tetap memimpin Tesla setidaknya untuk lima tahun ke depan, meskipun kinerja perusahaan belakangan ini menuai kekhawatiran dari investor.

Penjualan mobil listrik Tesla dilaporkan anjlok 13 persen secara global selama kuartal pertama 2025. Di tengah tekanan tersebut, Musk memastikan komitmennya untuk tetap berada di pucuk pimpinan Tesla.

“Ya, kecuali saya meninggal,” ujarnya kepada CNN, menanggapi pertanyaan soal masa depannya di perusahaan tersebut.

Pemerintah AS menyatakan bahwa inisiatif efisiensi yang telah dimulai oleh DOGE akan terus dilanjutkan meski Musk telah meninggalkan posisinya.

Monitorday.com – Hari Arafah merupakan salah satu hari paling istimewa dalam kalender Islam. Ia jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, dan menjadi momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama bagi para jemaah haji yang sedang menunaikan rukun Islam kelima. Di hari inilah puncak ibadah haji terjadi, ketika para jemaah berdiri di Padang Arafah dalam keadaan ihram, menengadahkan tangan, berdoa, dan mencurahkan seluruh isi hati kepada Allah SWT.

Secara spiritual, Hari Arafah menjadi simbol dari kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Di tengah lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan latar belakang, seluruh jemaah berdiri sama, tanpa perbedaan. Pakaian ihram yang putih dan sederhana menjadi lambang kesetaraan dan kemurnian niat. Tidak ada status sosial, tidak ada jabatan, hanya ada hamba dan Tuhan.

Makna terdalam dari Hari Arafah adalah keikhlasan dalam bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada hari ini, Allah SWT membanggakan para hamba-Nya yang berdiri di Arafah kepada para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada satu hari pun yang Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah.” (HR. Muslim). Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat dan ampunan yang Allah limpahkan pada hari tersebut.

Bagi umat Islam yang tidak berhaji, Hari Arafah tetap memiliki makna yang agung. Ini adalah waktu terbaik untuk merenung, mengevaluasi diri, serta memperbanyak amal ibadah seperti berdoa, berdzikir, membaca Al-Qur’an, dan berpuasa. Hari Arafah mengajarkan kita bahwa perjalanan spiritual tidak hanya milik jemaah haji, tetapi juga terbuka bagi seluruh umat Islam yang rindu akan ampunan dan keberkahan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan dorongan kuat untuk memperkuat kerja sama pangan di aliansi Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam pidatonya di KTT ke-16 BIMP-EAGA yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (27/5/2025), Prabowo menegaskan pentingnya kawasan ini menjadi pusat produksi pangan regional yang berkelanjutan. Ia mengusulkan agar seluruh anggota aliansi memusatkan perhatian pada ketahanan pangan dan energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi subwilayah yang lebih solid.

Presiden menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya soal pangan, tetapi juga pemanfaatan sumber energi yang melimpah di kawasan BIMP-EAGA. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta serta percepatan proyek infrastruktur, Prabowo yakin kedaulatan energi dapat segera dicapai. “Saya ingin mengajak BIMP-EAGA untuk menjadikan subwilayah kita sebagai pusat produksi pangan regional yang kokoh dan mandiri,” ujarnya penuh semangat.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dampak positif kerja sama ini telah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga kaum muda di wilayah perbatasan. Meskipun kemajuan telah terlihat dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, ia mengakui bahwa potensi BIMP-EAGA belum sepenuhnya tergali sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi komunitas pedesaan dan daerah perbatasan.

Momen pertemuan KTT ini, menurut Prabowo, menjadi kesempatan berharga untuk mengevaluasi kekurangan yang ada dan menatap masa depan dengan strategi yang lebih matang. Indonesia berkomitmen penuh agar BIMP-EAGA tidak hanya menjadi simbol kerja sama, tetapi juga model ketahanan subregional yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan merata.

Selain aspek ekonomi dan pangan, Prabowo turut menyoroti isu keamanan maritim yang krusial bagi stabilitas kawasan. Ia memuji keberhasilan patroli bersama negara anggota yang efektif menurunkan angka pembajakan di perairan antara Sulawesi, Sabah, dan Filipina Selatan. Kerja sama intensif ini juga diapresiasi atas peran pemerintah Filipina dan Malaysia yang proaktif menjaga keamanan laut.

Keseriusan Prabowo dalam memajukan BIMP-EAGA tampak jelas dari komitmennya untuk menjadikan aliansi ini sebagai kekuatan baru dalam produksi pangan, energi, serta stabilitas keamanan. Jika rencana ini terealisasi, BIMP-EAGA berpotensi menjadi contoh bagi kerja sama regional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung kini memasuki babak baru pengamanan dengan menghadirkan prajurit TNI berjaga ketat di gedung-gedung Kejaksaan pusat dan daerah. Langkah ini adalah respons atas meningkatnya ancaman serius terhadap aparat Kejaksaan, seperti insiden penguntitan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, oleh anggota Densus 88 yang memicu keresahan di kalangan penegak hukum dan publik.

Sejak Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 diteken Presiden Prabowo Subianto, keamanan di institusi Kejaksaan menguat drastis. Tidak hanya di Kejaksaan Agung, pengamanan berlapis juga terlihat di Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah, dengan pemeriksaan ketat dan kehadiran petugas TNI bersenjata lengkap. Ini menandai transformasi signifikan dari sistem pengamanan yang sebelumnya hanya mengandalkan petugas internal Kejaksaan.

Pantauan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memperlihatkan tamu yang masuk harus melewati pemeriksaan identitas ketat dan alat pemindai, dengan penjagaan ketat gabungan antara petugas Pamdal dan TNI. Situasi serupa juga terjadi di Kejati DKI Jakarta, di mana personel TNI yang sudah siaga sejak lama kini bertambah intensitas pengawasannya.

Di kompleks Kejagung, puluhan prajurit TNI yang sebagian berasal dari Batalyon Infanteri 320/Badak Putih siaga dengan senjata laras panjang. Mereka tidak hanya mengatur lalu lintas orang dan kendaraan, tapi juga memantau aktivitas di area-area strategis, termasuk kantor Jaksa Agung Muda dan sejumlah direktorat penting.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyatakan kehadiran TNI ini bersifat perbantuan sesuai permintaan dan kebutuhan tiap daerah. Pengamanan ini bukan sekadar fisik, tapi juga berfungsi sebagai efek psikologis untuk mencegah intimidasi dan serangan terhadap jaksa, yang kian sering mendapat ancaman kekerasan.

Contoh paling nyata adalah insiden kekerasan di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menjadi peringatan keras bagi institusi Kejaksaan bahwa aparat dan keluarganya sangat rentan terhadap serangan brutal. Kejaksaan pun tengah mengkaji langkah pengamanan yang lebih terstruktur bersama TNI dan Polri demi memberi rasa aman dan kelancaran tugas jaksa, termasuk dalam operasi penangkapan dan penyitaan di luar jam kantor.

Harli menegaskan bahwa Perpres 66/2025 merupakan bukti nyata komitmen negara untuk melindungi Korps Adhyaksa dari tekanan dan perlawanan pihak-pihak yang ingin menggagalkan tugas penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa keamanan jaksa bukan hanya tanggung jawab internal Kejaksaan, tetapi juga melibatkan kekuatan negara yang lebih luas, termasuk TNI.

Dukungan TNI dalam pengamanan ini ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi, yang memastikan prajurit TNI akan menjalankan tugasnya sesuai hukum dan disiplin militer tanpa mengganggu tugas utama TNI di bidang pertahanan negara. Kerjasama antara Kejaksaan dan TNI ini dilakukan berdasar nota kesepahaman dan prinsip perbantuan, menjaga agar pengamanan aparat hukum tetap profesional dan berintegritas.

Pengamanan ekstra ketat ini merupakan jawaban terhadap meningkatnya ancaman kekerasan dan intimidasi yang selama ini sering dialami jaksa di lapangan. Kini, dengan kekuatan tambahan dari TNI, diharapkan tugas penegakan hukum bisa berjalan tanpa hambatan dan aparat bisa bekerja dengan rasa aman dan nyaman.

Monitorday.com – Kepala Program Pangan Dunia (WFP), Cindy McCain, membantah tuduhan bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan di Gaza.

Menurut McCain, serbuan terhadap truk bantuan tidak terkait dengan Hamas maupun kejahatan terorganisir.

Ia menegaskan WFP tetap berkomitmen menyalurkan makanan dan bahan pokok ke Gaza.

Tujuannya adalah untuk menjaga agar pabrik roti di Gaza dapat terus beroperasi.

McCain menyebut bahwa blokade total dari ‘Israel’ menjadi hambatan utama pengiriman bantuan.

Ia menyerukan tekanan dari komunitas internasional agar akses kemanusiaan segera dibuka.

Menurutnya, keterlambatan pembukaan akses akan memperparah krisis kemanusiaan di Gaza.

Blokade ‘Israel’ terhadap Gaza telah berlangsung sejak 2 Maret dan masih berlanjut.

Penutupan jalur ini menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan, medis, dan komersial.

Kondisi kehidupan di Gaza terus memburuk akibat terhambatnya pasokan penting.

Sejak Oktober 2023, tentara ‘Israel’ melancarkan kampanye militer yang didukung Amerika Serikat.

Kampanye itu menyebabkan lebih dari 173.000 warga Gaza tewas atau terluka.

Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang tak bersenjata.

Lebih dari 11.000 orang masih dinyatakan hilang akibat konflik tersebut.

McCain menekankan bahwa tindakan ‘Israel’ mempercepat bencana kemanusiaan di wilayah itu.

PBB tetap mendesak dibukanya jalur kemanusiaan agar bantuan bisa segera sampai ke warga Gaza.

Monitorday.com – Situs pencarian hotel asal Jerman, Trivago, melaporkan penurunan signifikan dalam minat wisatawan asing untuk berlibur ke Amerika Serikat (AS), terutama dari negara-negara yang terdampak langsung kebijakan tarif dagang Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Menurut CEO Trivago, Johannes Thomas, terjadi penurunan pemesanan perjalanan ke AS dari pelancong asal Kanada, Meksiko, dan Jepang hingga dua digit. Ketiga negara tersebut termasuk yang paling terkena dampak kebijakan perdagangan Trump, yang memicu ketegangan global dalam beberapa tahun terakhir.

“Jika Anda melihat pasar yang berbeda, AS cenderung menjadi yang paling sensitif terhadap ketidakpastian,” ujar Thomas kepada Independent. Ia menambahkan bahwa warga AS juga mulai mengurangi pengeluaran untuk liburan, dipicu oleh kekhawatiran ekonomi domestik dan pasar saham yang fluktuatif.

Tak hanya wisatawan internasional, pelancong dari Inggris dan AS sendiri juga semakin banyak memilih liburan domestik (staycation), sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tidak menentu. Trivago mencatat peningkatan 25 persen permintaan untuk perjalanan domestik di Inggris pada bulan-bulan musim panas seperti Juli hingga September.

Kota London dan Edinburgh menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik Inggris, dengan kenaikan permintaan hingga hampir 30 persen. Sementara itu, warga Amerika juga menunjukkan peningkatan minat terhadap hotel dengan kategori harga lebih rendah dan bintang yang lebih sedikit.

“Di masa ketidakpastian, orang-orang cenderung tinggal lebih dekat ke rumah,” jelas Thomas.

Ketegangan dagang semakin meningkat setelah Trump mengancam akan menaikkan tarif barang dari Uni Eropa, yang turut memicu penurunan permintaan perjalanan dari warga Jerman ke AS. Namun, belum terlihat penurunan signifikan dari wisatawan Inggris yang bepergian ke Negeri Paman Sam.

Trivago mencatat bahwa lebih dari 180 negara terdampak oleh kebijakan tarif Trump, dengan Kanada dan Meksiko menjadi yang pertama menerima imbasnya sebelum akhirnya penundaan diberlakukan selama 90 hari menyusul gejolak pasar keuangan.

Data dari Trivago menyoroti bagaimana ketegangan geopolitik dan kebijakan ekonomi global dapat berdampak langsung terhadap tren wisata internasional.

Di tengah ketidakpastian, wisatawan dari berbagai negara cenderung mengalihkan destinasi liburan mereka ke wilayah domestik atau negara yang dianggap lebih stabil.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui perwakilannya di Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan bantuan kekonsuleran bagi 87 mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan pelarangan mahasiswa asing di Universitas Harvard.

“Perwakilan RI di AS siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak,” ujar Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, dalam pesan singkat dari Jakarta, Selasa (27/5), dikutip dari Antara.

Rolliansyah, yang akrab disapa Roy, menjelaskan bahwa Kemenlu terus memantau secara intensif perkembangan kebijakan imigrasi AS, khususnya terkait pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) terhadap Universitas Harvard. Kebijakan ini melarang Harvard menerima mahasiswa asing baru dan memaksa mahasiswa asing yang sudah terdaftar untuk pindah institusi agar tidak kehilangan status visa mereka.

“Pelarangan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa internasional, termasuk 87 mahasiswa asal Indonesia. Kami telah menjalin komunikasi dengan mereka dan mengimbau agar tetap tenang sembari menunggu proses hukum yang tengah diajukan Harvard,” kata Roy.

Lebih lanjut, Roy menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya kepada Pemerintah AS. Ia berharap akan ada solusi yang tidak merugikan masa depan pendidikan mahasiswa Indonesia.

“Mahasiswa Indonesia selama ini berkontribusi besar dalam bidang pendidikan dan riset di AS. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan dalam mencari jalan keluar,” ujarnya.

Kebijakan kontroversial ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump, melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), pada Kamis (22/5), mencabut izin SEVP Harvard. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menegaskan bahwa langkah ini merupakan sanksi atas pelanggaran berulang Harvard terhadap hukum federal.

“Menerima mahasiswa asing adalah privilese, bukan hak. Harvard telah kehilangan privilese itu,” tegas Noem.

Langkah ini mendapat sorotan global dan memicu kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan internasional di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendampingi dan melindungi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan ini.

Monitorday.com – Kritik tajam terhadap uji klinis vaksin tuberkulosis (TBC) M72 yang menuding masyarakat Indonesia sebagai “kelinci percobaan” dalam penelitian ini memunculkan gelombang keresahan. Tuduhan itu dianggap serius oleh banyak pihak dan menimbulkan pertanyaan soal keselamatan dan etika penelitian. Namun, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K), peneliti utama nasional vaksin M72, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menyebut tudingan itu tidak berdasar dan bahkan berpotensi membahayakan.

Dalam video klarifikasinya yang diunggah di platform X pada Selasa, 13 Mei 2025, Prof. Erlina menegaskan bahwa uji klinis vaksin ini dilakukan secara ilmiah dengan prosedur ketat dan mengikuti tahapan yang berlaku. “Enggak betul itu, enggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu, karena uji klinis yang kita lakukan ini adalah riset yang sangat ilmiah dan ada tahapan-tahapannya,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus dokter spesialis paru di RS Persahabatan, Prof. Erlina menjelaskan bahwa proses penelitian ini dipantau ketat oleh berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, uji klinis vaksin M72 ini juga berlangsung secara global, melibatkan lima negara: Afrika Selatan, Kenya, Indonesia, Zambia, dan Malawi, dengan total 20.081 partisipan. Indonesia sendiri memberikan kontribusi signifikan dengan 2.095 peserta dari kelompok usia remaja dan dewasa, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah partisipan terbesar ketiga.

Lebih jauh, Prof. Erlina menyoroti keuntungan besar bagi Indonesia karena dilibatkan dalam riset vaksin TB berskala internasional tersebut. “Karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi, sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini,” katanya.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI per 8 Mei 2025 menunjukkan bahwa seluruh proses rekrutmen peserta di Indonesia telah selesai, dengan uji klinis berjalan di sejumlah institusi ternama seperti FKUI, RSUP Persahabatan, dan FK UNPAD.

Yang menarik, Prof. Erlina juga menegaskan bahwa vaksin M72 sudah melewati serangkaian uji awal sejak lebih dari sepuluh tahun lalu. Tahapan tersebut meliputi uji preklinik di laboratorium, uji pada hewan, sebelum akhirnya berlanjut ke uji klinis pada manusia. Justru istilah “kelinci percobaan” secara ilmiah memang hanya berlaku untuk uji pada hewan, bukan manusia. “Setelah lulus di percobaan hewan, maka kemudian harus beranjak ke uji klinis pada manusia,” ujarnya menepis keraguan yang berkembang.

Namun, satu pertanyaan penting yang masih menggelayuti benak banyak orang: pernahkah Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, sebagai peneliti utama vaksin ini, memvaksin dirinya sendiri dengan M72? Apakah bukti dari hasil vaksinasi dirinya akan menjadi jaminan keamanan dan keabsahan riset tersebut? Atau apakah keraguan ini tetap menyimpan risiko bahaya yang belum terungkap sepenuhnya?

Situasi ini membuka ruang diskusi kritis mengenai transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses uji klinis vaksin, di tengah pentingnya inovasi kesehatan untuk melawan penyakit tuberkulosis yang masih menjadi momok global.

Monitorday.com –  Jakarta memanas setelah pernyataan kontroversial Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlibat dalam pusaran peredaran judi online. Pernyataan tersebut langsung memantik respons tajam dari jajaran elite PDIP yang menilai tuduhan itu sebagai upaya pengalihan isu dan pencarian kambing hitam oleh sang menteri.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa Budi Arie seharusnya fokus menyelesaikan persoalan pribadinya yang sedang diproses secara resmi oleh Kejaksaan. “Ya, selesaikan urusan dia sendiri daripada tuduh-tuduh PDIP,” cetus Komarudin dengan nada tinggi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). Ia menyebut bahwa nama Budi Arie sendiri muncul dalam proses hukum yang tengah bergulir di lembaga penegak hukum tersebut.

Dengan lantang, Komarudin menyatakan bahwa Budi Arie tidak pantas melempar tuduhan tanpa bukti kepada partai sebesar PDIP. “Dia jantan, dia harus bertanggung jawab atas proses itu. Jadi jangan cari kambing hitam lagi,” tukasnya dengan nada penuh kritik. Bagi PDIP, menyasar tuduhan tanpa dasar hanya akan memperkeruh persoalan dan menyingkap adanya ketidaksiapan pejabat publik menghadapi sorotan publik.

Saat ditanya mengenai rencana pelaporan ke Bareskrim, Komarudin enggan menjabarkan lebih jauh. Ia menyebut PDIP tak mau terseret lebih dalam ke isu murahan semacam ini. “Kita urus hal yang lebih besar-besar lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu,” katanya, seolah menegaskan bahwa partai berlambang banteng tersebut enggan meladeni drama politik picisan.

Komarudin juga menyindir lambannya penanganan kasus judi online oleh pemerintah. “Ini kan masalah judol ini sudah dari dulu, kenapa kok nggak beres-beres,” kritiknya tajam. Menurutnya, justru publik harus bertanya kenapa Budi Arie memiliki kekayaan fantastis yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Justru Budi Arie harus orang pertanyakan, kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu. Itu yang harus diklarifikasi,” tegas Komarudin.

Sikap keras PDIP tak hanya datang dari DPP. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Sadarestuwati, juga mendesak permintaan maaf dari Budi Arie secara langsung. Dalam rapat dengan Menkop di DPR pada Senin (26/5), ia meminta pernyataan Budi Arie dicabut dan klarifikasi dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam. “Saya minta Pak Menteri menarik, mencabut pernyataan dan sekaligus membuat permohonan maaf,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tuduhan terhadap PDIP tidak memiliki dasar, apalagi jika hanya bermodalkan asumsi dan opini liar di media sosial.

Kisruh ini menjadi bukti bahwa pertarungan politik tidak hanya terjadi di arena pemilu, tetapi juga di ruang-ruang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketika tuduhan dilempar sembarangan, konsekuensinya bukan hanya reputasi pribadi yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas lembaga dan kredibilitas pemerintahan itu sendiri.