Monitorday.com — Program pemberian subsidi perumahan hingga 1.000 unit bagi wartawan yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, mendapat sambutan positif dari Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan dukungannya terhadap inisiatif tersebut, yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan wartawan.

Melalui Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatanganinya, Ninik menyatakan, “Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan,” dalam keterangan pers yang dirilis di Jakarta, Rabu (16/4).

Ninik juga menekankan pentingnya proses pengajuan yang transparan dan terstandarisasi. Ia meminta agar wartawan yang ingin mengajukan subsidi perumahan berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat mereka bekerja, serta memastikan semua proses mengikuti mekanisme yang berlaku untuk masyarakat umum yang membutuhkan perumahan.

“Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang membutuhkan perumahan pada umumnya,” tegas Ninik.

Ia juga menyarankan agar program ini dilaksanakan dengan memberikan diskon terbaik dan kredit terjangkau bagi warga, termasuk wartawan.

Namun, Ninik menegaskan bahwa Dewan Pers tidak akan terlibat dalam penyerahan data langsung para wartawan yang akan menerima subsidi perumahan. “Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan data setelah mendapat persetujuan dari organisasi wartawan atau organisasi media yang bersangkutan,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pers juga mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian PKP untuk mengakses data yang tersedia di laman resmi Dewan Pers, dengan catatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ninik juga memberikan saran agar Kementerian PKP dapat menjalin kerja sama langsung dengan media-media yang ada, untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Jika diperlukan, Dewan Pers hanya akan berperan untuk verifikasi akhir mengenai keabsahan perusahaan pers yang terlibat.

“Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut,” jelas Ninik.

Program subsidi perumahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan wartawan di Indonesia, yang selama ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam memiliki tempat tinggal yang layak.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan eSIM (embedded Subscriber Identity Module) sebagai alternatif yang lebih aman dan praktis dibandingkan kartu SIM fisik tradisional.

eSIM adalah versi digital dari kartu SIM yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan tanpa memerlukan kartu fisik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan teknologi eSIM di Indonesia.

Dalam acara sosialisasi di Jakarta pada Jumat (11/4), Meutya menyampaikan bahwa meskipun belum semua ponsel di Indonesia mendukung eSIM, pengguna yang sudah memiliki perangkat yang kompatibel diimbau untuk segera melakukan migrasi.

“Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 Tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM. Kita tahu bahwa belum semua ponsel di Indonesia bisa melakukan itu, tapi bagi yang sudah bisa HP-nya, kita dorong untuk melakukan migrasi ke eSIM,” kata Meutya dalam sambutannya.

Menurut Telkomsel, salah satu keuntungan utama menggunakan eSIM adalah kemudahan dan kepraktisannya. Pengguna dapat terhubung langsung ke jaringan tanpa memerlukan kartu SIM fisik, sekaligus mengoptimalkan fitur dual SIM di perangkat mereka.

Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan dua nomor dalam satu perangkat, yang akan sangat berguna, terutama bagi mereka yang membutuhkan nomor baru untuk berbagai keperluan, seperti nomor PraBayar.

XL Axiata, yang kini telah menjadi bagian dari XLSmart setelah merger dengan Smartfren, juga menyoroti kemudahan penggunaan eSIM.

“Dengan eSIM, Anda cukup memindahkan program eSIM ke ponsel baru. Secara otomatis, nomor kontak yang ada di cloud eSIM juga ikut berpindah. Ini lebih praktis dibandingkan SIM fisik yang harus dipindahkan satu per satu,” jelas XL Axiata di laman mereka. Selain itu, XL Axiata mengklaim bahwa harga eSIM lebih terjangkau, dengan paket data yang lebih ramah di kantong.

Selain kemudahan dan kepraktisan, eSIM juga memberikan keuntungan dari segi keamanan. Teknologi ini dilengkapi dengan sistem enkripsi dan data kredensial, yang membantu melindungi nomor pengguna dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, eSIM tidak dapat dengan mudah hilang seperti kartu SIM fisik, yang ukurannya sangat kecil dan rentan hilang ketika sering berganti nomor.

Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, eSIM juga tidak luput dari kekurangan. Salah satunya adalah kesulitan untuk memindahkan eSIM ke perangkat lain jika perangkat lama bermasalah. Berbeda dengan SIM fisik yang bisa dengan mudah dipindahkan antar perangkat, pengguna eSIM harus melakukan proses yang lebih kompleks saat mengganti perangkat.

Selain itu, meski eSIM memiliki keamanan yang lebih baik, beberapa pengguna mungkin merasa kurang nyaman karena eSIM tidak dapat dengan mudah dihapus dari perangkat.

Hal ini bisa menjadi kekhawatiran bagi mereka yang takut dilacak, meskipun di sisi lain, ini juga memberikan keuntungan karena pencuri tidak bisa sembunyi-sembunyi memindahkan lokasi perangkat yang dicuri.

Dengan berbagai keunggulannya, eSIM diharapkan menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam berkomunikasi, sambil turut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia.

Monitorday.com – Arab Saudi dikabarkan berencana melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia untuk memuluskan pemberian hibah rekonstruksi dan dukungan sektor publik.

Damaskus saat ini kekurangan cadangan mata uang asing dan upaya sebelumnya untuk membayar utang dengan aset luar negeri yang dibekukan gagal.

Bank Dunia telah berdiskusi soal pendanaan guna membangun kembali jaringan listrik Suriah yang rusak parah akibat konflik panjang.

Juga dipertimbangkan bantuan untuk pembayaran gaji sektor publik sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Suriah.

Pihak Kementerian Keuangan Arab Saudi menyatakan hanya akan memberikan pengumuman resmi jika keputusan sudah final.

Reuters melaporkan bahwa delegasi Suriah akan menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington pada akhir April.

Pemerintahan baru Suriah di bawah Ahmad al-Sharaa berharap memperoleh pelonggaran sanksi internasional yang telah berlangsung lama.

Beberapa negara Eropa dan Inggris telah mencabut sebagian sanksi, dan Amerika Serikat memberikan pengecualian terbatas pada Januari.

AS juga memberikan sejumlah tuntutan kepada Suriah sebagai syarat untuk keringanan sanksi lebih lanjut.

Tuntutan itu termasuk pemusnahan senjata kimia dan kerja sama dalam urusan kontra-terorisme.

AS juga meminta agar militan asing tidak diberikan jabatan penting di pemerintahan atau militer Suriah.

Beberapa mantan pejuang dari kelompok yang pernah terkait Al-Qaeda dan ISIS diketahui bergabung dengan angkatan bersenjata baru Suriah.

Utang Suriah ke Bank Dunia sekitar 15 juta dolar AS yang harus dilunasi sebelum bantuan tambahan bisa disalurkan.

Ekonomi Suriah porak poranda akibat perang berkepanjangan dan tekanan sanksi internasional.

PBB memperkirakan pemulihan penuh ekonomi Suriah baru bisa terjadi sekitar tahun 2080.

Qatar juga telah mengumumkan bantuan gas alam kepada Suriah guna membantu sektor energi pada pertengahan Maret.

Monitorday.com — Pemerintah China akhirnya angkat bicara setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari China hingga 245 persen. Dalam tanggapannya,

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China tidak menginginkan perang dagang dengan AS. Namun, ia juga menegaskan bahwa China tidak takut untuk berperang dalam hal ini.

“China tak mau perang, tapi kami juga tak takut berperang,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers yang dikutip oleh China Daily, Rabu (16/4/2025).

Lin menegaskan bahwa posisi China sudah jelas dan tidak ada pemenang dalam kekacauan yang dihasilkan oleh kebijakan tarif tersebut. Ia mengimbau agar AS menghentikan pendekatan yang memicu ketegangan dan memeras pihak lain, serta membuka jalur dialog dan negosiasi yang didasarkan pada kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.

“Jika AS ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi, maka Gedung Putih harus menghentikan pendekatan ekstrem yang memberi tekanan. Kami siap berdialog, tetapi bukan di bawah ancaman,” tegas Lin.

Komentar ini muncul setelah AS mengumumkan kenaikan tarif impor barang dari China sebesar 245 persen sebagai bentuk balasan atas kebijakan China yang terus membalas tarif yang diterapkan oleh Washington.

Sebelumnya, pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal bagi lebih dari 180 negara, termasuk China, dengan tarif sebesar 34 persen, belum termasuk tarif 10 persen yang diterapkan secara global.

Keesokan harinya, China membalas kebijakan tersebut dengan menerapkan tarif impor yang sama untuk barang-barang asal AS. Balasan tersebut kemudian memicu kemarahan dari pemerintahan Trump yang mengumumkan kenaikan tarif lebih lanjut.

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Trump mendesak China untuk segera menghubungi AS untuk memulai negosiasi guna mengatasi konfrontasi perdagangan yang semakin memanas.

Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa “bola ada di tangan China,” dan bahwa negara itu perlu mencapai kesepakatan dengan AS, bukan sebaliknya.

Ketegangan perdagangan antara kedua negara besar ini semakin meningkat, dengan masing-masing pihak saling memberi tekanan melalui kebijakan tarif yang mengancam stabilitas ekonomi global.

Sementara itu, China menegaskan komitmennya untuk melindungi hak dan kepentingan nasionalnya serta mencari penyelesaian melalui saluran diplomatik yang lebih konstruktif.

Monitorday.com — Pertemuan penting berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025), antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis V. Manturov.

Pertemuan ini menandai dimulainya kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dialog ini sangat penting bagi hubungan kedua negara.

“Baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister Manturov dari Rusia. DPM Manturov hadir untuk melanjutkan High Level Dialogue dengan Indonesia yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Dialog ini akan dimulai kembali, dan dalam rombongannya, DPM Manturov juga menggelar Malam Kebudayaan di Raffles Hotel,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting kepada Presiden Prabowo. Pertama, untuk hadir dalam parade nasional di Rusia, dan kedua, untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (St. Petersburg International Economic Forum/SPIEF). Forum ini, menurut Airlangga, menjadi platform strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara serta membuka peluang penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

“Dalam Forum Ekonomi St. Petersburg, diharapkan Bapak Presiden bisa hadir. Beberapa milestones kerja sama akan dibahas, termasuk nota kesepahaman tentang kerja sama ekonomi dan strategis,” ujar Airlangga.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas beberapa topik penting lainnya, termasuk potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Airlangga menambahkan, pemerintah Rusia juga menyarankan untuk memperkenalkan sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia saat berkunjung ke Indonesia.

“Rusia juga membahas bagaimana sistem keuangan dapat memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia dengan mekanisme yang disepakati kedua negara,” jelasnya.

Kerja sama investasi juga menjadi bagian utama dalam pertemuan ini, dengan pembahasan mengenai kemajuan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan negara-negara Eurasia yang diharapkan dapat mencapai kemajuan signifikan. Airlangga berharap, seluruh materi terkait FTA ini dapat diselesaikan sebelum Presiden Prabowo berkunjung ke St. Petersburg.

“Isu terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement juga dibahas, dan diharapkan pada saat Bapak Presiden hadir di St. Petersburg, seluruh materi dalam pembahasan ini dapat diselesaikan,” tutup Airlangga.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi, serta menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan.

Monitorday.com – Kabar gembira datang bagi seluruh pegawai dan dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya di kementerian tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Graha Kemdiktisaintek pada Selasa (15/4/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini.

Dalam keterangannya, Brian Yuliarto menyatakan, “Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi sektor pendidikan tinggi kita. Tunjangan kinerja ini merupakan bentuk nyata penghargaan negara terhadap peran strategis para dosen dan pegawai dalam memajukan ilmu pengetahuan serta pembangunan nasional.”

Perpres tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan akan diberikan setiap bulan kepada ASN dan pegawai lainnya di Kemdiktisaintek. Untuk dosen ASN, terdapat ketentuan khusus. Bagi dosen yang sudah menerima tunjangan profesi, hanya selisih antara Tukin dan tunjangan profesi yang akan dibayarkan. Namun, jika nilai tunjangan profesi lebih besar, dosen tetap menerima tunjangan profesi tersebut tanpa adanya pengurangan.

Karena perbedaan karakteristik pekerjaan antara dosen dan pegawai administratif, penilaian kinerja dosen akan dilakukan setiap semester. Kinerja untuk periode Januari–Juni 2025 akan dibayarkan pada bulan Juli 2025, sedangkan kinerja untuk periode Juli–Desember 2025 akan dicairkan pada pertengahan Desember 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa penilaian kinerja berjalan dengan adil dan akuntabel. Program ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia,” tambah Brian Yuliarto.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga pendidik dan pegawai di sektor pendidikan tinggi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.

Monitorday.com – Ratusan anggota pasukan intelijen elit Israel dan akademisi menyerukan diakhirinya perang Gaza melalui petisi terbuka.

Mereka menilai bahwa hanya kesepakatan politik, bukan kekuatan militer, yang dapat menjamin pembebasan tawanan Israel di Gaza.

Petisi itu juga menyoroti risiko kematian tawanan akibat operasi militer yang terus berlangsung.

Unit intelijen elit 8200 memperingatkan bahwa memperpanjang perang hanya akan menambah korban jiwa di pihak tentara dan tahanan.

Gelombang penolakan bertugas dari para prajurit cadangan mulai mencuat sebagai bentuk protes terhadap perang.

Sekitar 100 dokter militer cadangan turut menandatangani surat yang menuntut penghentian perang Gaza.

Kepala Staf Israel merespons dengan memecat perwira senior dan ribuan prajurit yang mendukung petisi.

Ia menyebut penolakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kedisiplinan militer.

Surat serupa juga dirilis oleh hampir 1.000 anggota cadangan dan purnawirawan Angkatan Udara Israel.

Surat itu menyerukan pemulangan semua tahanan Israel dari Gaza meskipun harus menghentikan kampanye militer.

Petisi ini memicu kontroversi besar di tubuh militer Israel dan menarik perhatian media nasional.

Penandatangan termasuk jenderal-jenderal senior dan mantan pejabat tinggi militer Israel.

Namun Menteri Pertahanan Israel mengecam petisi tersebut sebagai upaya merusak legitimasi perang.

Sementara perang Gaza terus berlangsung hingga bulan ke-18 dengan dukungan dari Amerika Serikat.

Serangan Israel sejak Maret kembali menghancurkan Gaza dan menewaskan ratusan warga sipil.

Israel kini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan terhadap pejabatnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap menghadapi siapa pun yang menghalangi perdamaian dan stabilitas di Suriah.

Pernyataan ini disampaikan Erdogan dalam konferensi pers seusai rapat kabinet di Ankara pada 15 April 2025.

Ia menegaskan bahwa Turki akan bersikap tegas terhadap segala upaya pemecahbelahan Suriah.

Menurut Erdogan, Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah baik melalui koridor teror maupun bentuk lain.

Ia menyebut tidak ada kemungkinan Suriah kembali ke kondisi sebelum tergulingnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember.

Erdogan menilai Suriah yang kuat dan stabil akan menguntungkan rakyatnya serta seluruh kawasan.

Ia menyebut bahwa pemulihan dan perdamaian di Suriah akan membawa manfaat bagi semua pihak di Timur Tengah.

Setiap perkembangan dan krisis di Timur Tengah, menurutnya, berdampak langsung pada masyarakat Turki.

Dampak tersebut juga menyentuh aspek ekonomi dan keamanan nasional Turki.

Erdogan menyerukan agar peristiwa di kawasan ditafsirkan dengan pendekatan yang proaktif dan berani.

Ia juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan sesuai dengan dinamika terbaru kawasan.

Presiden dari Partai AKP itu menyatakan Turki kini memainkan peran lebih aktif dalam kebijakan luar negeri.

Baik elemen kekuatan keras maupun lunak Turki digunakan secara strategis untuk kepentingan nasional.

Turki menolak segala bentuk campur tangan yang dapat menghambat stabilitas di Suriah.

Erdogan menunjukkan bahwa Turki akan terus berdiri bersama rakyat Suriah dalam membangun masa depan.

Pernyataan Erdogan memperkuat posisi Turki sebagai aktor utama dalam dinamika Timur Tengah.

Monitorday.com – Isu strategis yang sensitif mencuat ke permukaan pada Senin (14/4/2025) setelah Janes menerbitkan laporan berjudul “Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base.” Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menerima permintaan resmi dari Rusia untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua, sebagai lokasi penempatan pesawat jarak jauhnya.

Laporan tersebut menggambarkan dinamika yang jauh lebih kompleks dari sekadar permintaan izin militer. Rusia dikatakan ingin menempatkan beberapa pesawat strategis di pangkalan yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Manuver ini sontak memantik respons berantai dari kawasan, terutama Australia, yang menganggap kawasan Pasifik sebagai halaman belakang kepentingan geopolitiknya.

Dalam laporan Janes, permintaan Rusia disebut dikirim langsung ke kantor Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, usai pertemuannya dengan Menteri Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025. Informasi ini diperkuat oleh sumber internal yang diklaim Janes berasal dari lingkungan Pemerintah Indonesia.

Namun, pernyataan resmi Pemerintah Indonesia berusaha memadamkan api yang telanjur berkobar. Kementerian Luar Negeri RI, melalui Juru Bicaranya Roy Soemirat, membantah adanya permintaan seperti yang disebut dalam laporan tersebut. “Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” ujarnya pada Selasa (15/4/2025) malam.

Kendati begitu, Roy tidak merinci lebih jauh atau menyebutkan apakah koordinasi lintas instansi telah dilakukan. Komentar singkatnya, “Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait,” justru meninggalkan ruang spekulasi yang semakin melebar.

Dampak laporan tersebut melintasi batas diplomasi. Pemerintah Australia langsung bereaksi cepat. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam pernyataannya kepada media, Marles menyebut Sjafrie membantah dengan tegas laporan tersebut. “Dia mengatakan kepada saya dengan sejelas-jelasnya, laporan tentang prospek pesawat Rusia yang beroperasi dari Indonesia sama sekali tidak benar,” ujar Marles seperti dikutip The Guardian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga angkat suara. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya tengah melakukan klarifikasi secara diplomatik terkait kebenaran laporan Janes. “Kami telah menghubungi untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan apa status permintaan dari Rusia tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers terpisah.

Nada keras datang dari pucuk pimpinan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan kembali posisi negaranya yang mendukung Ukraina dan menolak segala bentuk pengaruh Rusia di kawasan. “Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami, sangat jelas,” ujarnya. Ia juga menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemimpin otoriter yang telah melanggar hukum internasional.

Manuver Moskow ini, meski masih simpang siur, telah menjadi bagian dari percaturan geopolitik yang semakin memanas di Indo-Pasifik. Papua, yang selama ini dikenal sebagai wilayah strategis dengan posisi menghadap Samudra Pasifik, tampaknya mulai masuk radar kekuatan global.

Indonesia kini berada di tengah pusaran kepentingan, antara menjaga kedaulatan dan menjalankan diplomasi bebas aktif, sembari menyikapi tekanan dari dua kekuatan besar: Rusia yang ekspansif dan Australia yang defensif.

Di tengah berbagai klarifikasi, satu hal menjadi jelas: informasi yang disampaikan Janes telah menggetarkan panggung diplomatik regional. Publik kini menanti bagaimana langkah selanjutnya Pemerintah Indonesia dalam mengelola tekanan, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap berada di atas segala pertimbangan strategis luar negeri.

Monitorday.com – Langkah cepat dan tepat kembali diperlihatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam merespons tantangan bangsa. Kali ini, Kadin tampil sebagai motor penggerak kolaborasi sektor swasta untuk mendukung agenda besar pemerintah: menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertempat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025), Kadin resmi meluncurkan program Gotong Royong Kadin Indonesia–Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang menjadi quick win konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N Bakrie, mengibarkan semangat gotong royong sebagai fondasi gerakan ini. Ia menyebut quick win ini bukan sekadar proyek sosial biasa, melainkan prototipe model kolaborasi strategis pemerintah dan swasta dalam mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan manusiawi bagi warga kurang mampu. “Program ini memang tidak membangun rumah baru, tetapi membantu masyarakat agar tempat tinggal mereka layak untuk ditinggali. Ini bentuk nyata kepedulian dunia usaha,” tegas Anindya.

Lokasi peresmian di Johar Baru bukan tanpa alasan. Wilayah padat penduduk itu dinilai masih jauh dari standar rumah layak huni. “Empat kriteria rumah layak harus dipenuhi: struktur bangunan kuat, luas lantai cukup, akses air minum layak, serta sanitasi yang baik,” papar Anindya. Ia pun menyentil fakta miris bahwa sebagian besar rumah di wilayah tersebut masih bermasalah dalam akses MCK. Karenanya, Kadin juga menggandeng pihak kelurahan dan kecamatan untuk menghadirkan solusi sanitasi komunal, termasuk pembangunan septic tank dan fasilitas MCK bersama.

Program ini menargetkan renovasi 500 rumah di lima provinsi: Jakarta (200 unit), Jawa Barat (100 unit), Banten (100 unit), Kepulauan Bangka Belitung (50 unit), dan Nusa Tenggara Timur (50 unit). Jakarta menjadi prioritas karena tingkat kepadatan dan kesenjangan hunian yang nyata di berbagai sudut ibu kota.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menambahkan bahwa meskipun dirinya membidangi wilayah rural, kondisi Jakarta tetap perlu perhatian. “Ini bukan hanya tentang desa atau kota, tapi tentang kemanusiaan. Kalau masih ada warga tinggal di rumah yang hampir roboh, berarti kita belum sepenuhnya merdeka,” ujarnya dengan semangat.

Thomas menegaskan, program ini tak bisa berjalan sendiri. Kadin menggandeng pengurus provinsi, pemda, hingga masyarakat lokal untuk bahu-membahu menyukseskan misi sosial ini. “Kami hanya bisa sampai sejauh ini jika seluruh pihak yang masih punya merah putih di dadanya ikut bergerak. Gotong royong adalah senjata kita,” serunya.

Peluncuran quick win Kadin ini menjadi napas segar dalam iklim pembangunan sosial di tengah tantangan ekonomi global. Di saat banyak pihak gamang, Kadin memilih bergerak cepat dan menginspirasi. Tak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak, program ini sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang menjadi warisan luhur bangsa.

Dengan mengusung semangat kolaborasi, Kadin Indonesia membuktikan bahwa sektor swasta tak sekadar penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam misi-misi sosial bangsa. Arah langkah Kadin kini makin jelas: bukan hanya mendampingi pemerintah, tetapi turut memelopori solusi. Inilah cara baru berkontribusi — bukan dengan banyak janji, tapi lewat aksi nyata.