Monitorday.com – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 28–29 April 2025. Ini akan menjadi keikutsertaan perdana Indonesia dalam forum FMM BRICS setelah resmi bergabung sebagai anggota penuh pada Januari 2025.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, pertemuan ini akan membahas berbagai isu global dan regional, termasuk politik dan keamanan, reformasi tata kelola global, serta peran negara-negara berkembang (Global South) dalam memperkuat multilateralisme.

Dalam forum ini, Menlu Sugiono akan mendorong BRICS untuk memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan norma-norma internasional yang disepakati bersama.

Ia juga akan menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga multilateral agar menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan global masa kini.

Sugiono juga dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara anggota dan mitra BRICS di sela-sela forum tersebut. Selain itu, agenda pertemuan mencakup persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6–7 Juli 2025 di kota yang sama.

Dokumen-dokumen penting yang akan menjadi keluaran KTT masih dalam tahap negosiasi antaranggota, dan FMM kali ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama terkait isu politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, serta reformasi tata kelola global.

Sebagai Ketua BRICS tahun ini, Brasil mengangkat tema: “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance.” Lebih dari 140 pertemuan dijadwalkan dalam rangkaian kepemimpinan Brasil, dengan lebih dari 70 pertemuan telah berlangsung hingga April ini. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum tersebut.

Selain 10 negara anggota tetap BRICS—Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi—Brasil juga mengundang sejumlah negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

BRICS merupakan organisasi yang awalnya dibentuk pada tahun 2006 oleh empat negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat: Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010, menjadikan nama BRICS resmi digunakan.

Pada KTT BRICS 2023, organisasi ini memutuskan untuk memperluas keanggotaan. Empat negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika kemudian resmi bergabung pada 2024, termasuk Indonesia yang masuk pada awal 2025, menjadikan BRICS sebagai kekuatan baru Global South dalam kancah geopolitik internasional.

Monitorday.com – Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustaz Adi Hidayat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ketahanan pangan adalah bagian penting dari stabilitas negara. Maka perlu ada kesadaran bersama, kebersamaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Ustaz Adi Hidayat, seperti dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, Jumat (25/4).

Menurutnya, ketika pemerintah telah memiliki program, rancang bangun, dan visi yang jelas, maka peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mempercepat realisasinya.

“Dengan kolaborasi ini, akan terjadi akselerasi dan lahir kesadaran kolektif akan pentingnya menanam,” tambahnya.

Dalam rangka mendukung Gerina, Ustaz Adi memperkenalkan dua program inovatif yang telah dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, terutama di lingkungan rumah tangga.

Program pertama adalah Si Opung (Solusi Olah Padi Terapung), yang memungkinkan masyarakat menanam padi di atas kolam atau lahan terbatas.

“Bagi yang tidak memiliki lahan darat, cukup punya kolam atau halaman samping rumah, mereka bisa menanam padi dengan biaya terjangkau,” jelasnya.

Program kedua, Si Cepot (Solusi Cepat Panen via Pot), adalah metode penanaman tanaman sawah dan pangan lainnya seperti cabai dan kentang menggunakan pot.

“Kami riset bentuk dan kapasitas pot hingga bisa mendukung kebutuhan pangan satu keluarga. Dalam tiga musim tanam, mereka bahkan bisa menabung Rp100 ribu hingga Rp300 ribu dibanding membeli,” kata Ustaz Adi.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam pada Rabu (23/4) di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Acara yang dihadiri oleh petani dan tokoh masyarakat ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Alquran.

Presiden juga menyaksikan penayangan video “Road Map to Gerina”, yang memaparkan visi besar Indonesia menuju swasembada pangan melalui partisipasi aktif rakyat dalam menanam dan mengolah tanaman pangan di lingkungan masing-masing.

Gerina diharapkan menjadi gerakan nasional yang mampu menghidupkan kembali semangat bertani rakyat, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan bangsa.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pendidikan nasional yang unggul dan beradab.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Silaturahmi Syawalan Muhammadiyah se-Surabaya yang digelar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

Dalam keterangannya, Mu’ti menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan tak cukup hanya diukur melalui angka dan data statistik, melainkan harus tercermin dalam perilaku dan karakter peserta didik.

“Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, dilakukan secara konsisten dan menyeluruh,” tegasnya.

Salah satu program konkret yang didorong oleh kementeriannya adalah “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang telah diterapkan di berbagai sekolah sebagai upaya membentuk budaya positif di lingkungan pendidikan.

Kunjungan Mu’ti ke SMAN 1 Lamongan menjadi momen penting untuk meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi implementasi program tersebut, yang dinilainya bukan hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga membentuk karakter.

“Melalui kegiatan makan bersama, siswa belajar disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bahkan anak-anak bisa lebih hemat karena makanan yang disediakan sehat dan teratur,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa keterlibatan siswa dalam seluruh proses, mulai dari pengambilan makanan, pengaturan jadwal, hingga memimpin doa, merupakan bagian dari pelatihan kepemimpinan dan pembentukan budaya tertib.

“Ini bukan hukuman. Ini adalah pendidikan karakter yang utuh, bahkan menyentuh aspek table manner,” jelasnya.

Kunjungan kerja Menteri Mu’ti kemudian dilanjutkan ke beberapa sekolah dasar di Lamongan, seperti SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, dan SDN Jetis 4. Di hadapan para siswa, ia menyampaikan pesan sederhana yang sarat makna.

“Bangun pagi, rajin belajar, makan bergizi, dan sayangi sesama. Itulah cara sederhana untuk menjadi pemimpin masa depan yang hebat,” ujar Mu’ti, disambut tepuk tangan meriah dari para siswa.

Melalui penanaman karakter dan pembiasaan positif sejak dini, Abdul Mu’ti berharap sistem pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi unggul—tak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara moral dan sosial—dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadaban.

Monitorday.com – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) resmi menggelar pemungutan suara untuk membentuk posisi wakil presiden pertama dalam sejarah organisasi tersebut pada Kamis (24/4) waktu setempat. Langkah ini dipandang sebagai sinyal awal menuju transisi kekuasaan dari Presiden Mahmoud Abbas yang kini berusia 89 tahun.

“Pemungutan suara diadakan untuk membentuk posisi wakil presiden,” ungkap anggota Dewan Pusat PLO, Rizq Namoura, kepada Palestine TV, Jumat (25/4). Ia menyebutkan bahwa mayoritas suara mendukung inisiatif tersebut.

Sebanyak 170 dari 188 anggota Dewan Pusat memberikan suara mendukung pembentukan posisi baru ini dalam konvensi politik yang digelar sejak Rabu di Ramallah. Wakil presiden nantinya akan bertugas sebagai penjabat kepala PLO dan Negara Palestina bila Abbas wafat atau mengundurkan diri.

Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, Aref Jaffal, menilai keputusan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan suksesi kepemimpinan yang lebih tertata. “Sistem politik Palestina sudah menyedihkan. Semua pengaturan ini adalah upaya awal membentuk penerus Abbas,” ujarnya kepada AFP.

Langkah PLO ini dinilai sebagai tanggapan terhadap desakan internasional selama bertahun-tahun untuk mereformasi struktur organisasi dan memperluas peran Otoritas Palestina (PA), terutama dalam konteks rekonstruksi Gaza pascaperang.

Namun, konvensi ini tak lepas dari kontroversi. Sejumlah faksi Palestina seperti Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), Inisiatif Nasional Palestina, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) memilih keluar dari forum. Mereka menilai inisiatif pembentukan wapres dilakukan tanpa konsultasi luas dan mencerminkan tekanan asing, terutama dari Amerika Serikat.

“Sidang ini berlangsung di bawah tekanan Barat, khususnya AS,” ujar Ramzi Rabah dari DFLP. Ia menuding proses reformasi ini sebagai bentuk intervensi untuk melemahkan perjuangan nasional Palestina.

Hamas, yang tidak tergabung dalam PLO, turut mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk unilateralisme yang memperdalam perpecahan internal. “Kami menolak tindakan sepihak ini dan menyerukan pembaruan PLO berdasarkan prinsip nasional dan demokratis,” bunyi pernyataan resmi Hamas.

Sementara itu, Presiden Abbas menyatakan bahwa pembentukan posisi wakil presiden bertujuan memperkuat lembaga-lembaga Palestina dan meningkatkan legitimasi internasional bagi negara Palestina.

Sebagai organisasi payung yang berdiri sejak 1964, PLO berwenang mewakili rakyat Palestina dalam perundingan dan perjanjian internasional. Di sisi lain, PA bertanggung jawab atas pemerintahan di sebagian wilayah Palestina, namun kini tengah berada di ujung tanduk akibat krisis keuangan pascaagresi Israel di Gaza.

Reformasi ini pun dipandang sebagai syarat penting dari komunitas internasional untuk melanjutkan bantuan keuangan kepada PA, yang semakin terancam kolaps sejak perang pecah pada 2023.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan lima langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna meredam dampak kebijakan dagang AS yang memberlakukan bea masuk hingga 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia.

“Pemerintah telah menjajaki proses komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah AS untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan kepada Indonesia dan sejumlah negara lainnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4).

Adapun lima kesepakatan utama yang tengah dijajaki antara Indonesia dan AS meliputi:

1. Penyesuaian Tarif Masuk Produk AS
   Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk secara selektif terhadap produk-produk tertentu asal Amerika Serikat.
2. Peningkatan Impor Komoditas Spesifik dari AS
   Pemerintah sepakat untuk meningkatkan impor dari AS, khususnya untuk komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti minyak dan gas bumi, mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian.
3. Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan
   Pemerintah akan memperkuat sektor fiskal dengan mereformasi sistem perpajakan dan kepabeanan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional.
4. Penyesuaian Kebijakan Non-Tarif
   Penyesuaian juga dilakukan pada berbagai kebijakan non-tarif, termasuk ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, dan pertimbangan teknis lintas kementerian/lembaga.
5. Penguatan Trade Remedies untuk Cegah Banjir Impor
   Pemerintah akan menerapkan mekanisme trade remedies secara responsif dan cepat sebagai langkah pencegahan terhadap lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri.

Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, serta keberlanjutan fiskal melalui APBN.

Selain menghadapi kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia juga memperluas jangkauan pasar ekspor. Kawasan ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan), negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), serta pasar Eropa menjadi target baru untuk produk unggulan nasional.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk tetap menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah dinamika perdagangan global,” pungkas Sri Mulyani.

Monitorday.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuai kritik tajam dari kelompok Hamas dan Mujahidin Palestina setelah melontarkan kecaman keras terhadap aksi penculikan yang dilakukan Hamas.

Dalam pidatonya pada Sidang ke-33 Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat, Abbas secara terbuka menyalahkan Hamas atas berlanjutnya agresi Israel terhadap warga Palestina.

Abbas menyebut bahwa tindakan Hamas, termasuk penahanan sandera warga Israel-Amerika Adi Alexander, menjadi dalih bagi Israel untuk melanjutkan operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.

“Setiap hari ratusan warga tewas. Kenapa? Karena mereka [Hamas] tidak mau membebaskan sandera warga Amerika,” ujar Abbas dalam pidatonya yang penuh emosi.

Lebih lanjut, Abbas mengecam Hamas dengan kata-kata keras, menyerukan agar mereka segera membebaskan para sandera dan menghentikan tindakan yang menurutnya memberi alasan bagi Israel untuk terus melancarkan serangan.

“Kalian sialan, bebaskan apa yang kalian tahan dan keluarkan kita dari situasi ini. Jangan berikan Israel alasan,” tegas Abbas.

Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari Hamas. Pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyebut ucapan Abbas sebagai “penghinaan” terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Abbas berulang kali dan secara mencurigakan menyalahkan rakyat kami atas kejahatan penjajahan dan agresi (Israel) yang terus berlanjut,” kata Naim kepada Al Jazeera.

Tak hanya Hamas, kelompok Mujahidin Palestina juga turut mengecam pidato Abbas. Mereka menilai ucapan Abbas telah “menghina pengorbanan para pejuang dan rakyat Palestina” serta mengabaikan penderitaan para tahanan yang masih berada di penjara Israel.

“Kami mengutuk keras pernyataan menghina oleh Presiden Abbas… yang mengkriminalisasi perjuangan dan meniadakan kejahatan pendudukan,” tulis kelompok itu dalam pernyataan resmi.

Ketegangan antara otoritas Palestina dan kelompok perlawanan seperti Hamas kembali memanas di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel.

Pernyataan terbuka Abbas ini menambah perpecahan di internal perjuangan Palestina yang saat ini tengah menghadapi serangan intensif dari militer Israel, terutama di Gaza.

Monitorday.com – PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), pemegang lisensi waralaba KFC di Indonesia, mencatat kerugian bersih sebesar Rp796,71 miliar sepanjang 2024. Kerugian ini melonjak 91,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp415,65 miliar.

Dalam laporan keuangan konsolidasian yang dirilis Selasa (22/4/2025), manajemen FAST menyebutkan bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama. Total pendapatan perusahaan anjlok 17,84 persen dari Rp5,93 triliun pada 2023 menjadi Rp4,87 triliun.

Penurunan tercatat di seluruh lini usaha. Pendapatan dari makanan dan minuman turun menjadi Rp4,85 triliun. Komisi penjualan konsinyasi menjadi Rp19,57 miliar dan layanan antar tercatat hanya Rp1,91 miliar.

Manajemen menyebut memburuknya kondisi pasar akibat krisis di Timur Tengah dan pelemahan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi. Selain itu, perusahaan juga menutup 47 gerai dan melakukan pemangkasan 2.883 karyawan selama 2024.

“Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024,” tulis manajemen dalam laporan tersebut.

Di sisi keuangan, total aset FAST turun dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,53 triliun. Ekuitas menyusut drastis dari Rp723,88 miliar menjadi Rp127,73 miliar, sementara posisi kas hanya tersisa Rp64,82 miliar dari sebelumnya Rp208,85 miliar.

Kondisi keuangan FAST turut dipengaruhi oleh gerakan boikot terhadap produk yang dikaitkan dengan Israel. South China Morning Post dalam laporannya menyebutkan bahwa KFC Indonesia mempercepat penutupan gerai sebagai respons atas memburuknya performa akibat kampanye boikot yang semakin meluas.

Efek boikot tersebut juga diakui oleh manajemen FAST dalam laporan akhir tahun 2023. “Efek boikot terhadap produk kami mencakup penurunan penjualan dan transaksi bisnis kami,” tulis manajemen.

Guru besar ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Tika Widiastuti, menilai gerakan boikot bisa berdampak luas terhadap kelangsungan bisnis, termasuk risiko penutupan perusahaan dan efek domino terhadap sektor pemasok.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyuarakan kecaman keras terhadap serangan besar-besaran yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Selasa (22/4) waktu setempat.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikan agresi militer tersebut.

“Saya tidak senang dengan serangan Rusia ke Kyiv. Tidak perlu dan di waktu yang sangat tidak tepat,” tulis Trump, Kamis (24/4).

Ia juga menekankan urgensi penghentian perang dengan menyebut tingginya korban jiwa yang jatuh dalam waktu singkat.

“Setop, Vladimir! Lima ribu tentara sekarat dalam sepekan. Mari capai Kesepakatan Damai segera!” lanjut Trump.

Serangan yang dimaksud melibatkan peluncuran sedikitnya 70 rudal dan 145 drone tempur oleh Rusia yang menargetkan Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa serangan ini adalah upaya Rusia untuk menekan Amerika Serikat agar mendorong Ukraina menyerah.

Menurut laporan otoritas setempat, delapan orang tewas, sementara sejumlah lainnya masih diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat gempuran tersebut. Serangan itu dilaporkan menyasar 13 wilayah di Kyiv, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil.

Serangan terbaru ini menambah eskalasi ketegangan di Eropa Timur, dan komentar Trump menandai keterlibatan retorisnya yang semakin kuat menjelang pemilihan presiden AS 2024.

Monitorday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian pada 25 November 2024.

“Kami akan memberikan penghargaan kepada pemda yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan menerapkan kebijakan ini secara efektif. Bentuknya bisa insentif fiskal, piagam, atau piala,” ujar Tito usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Sebaliknya, pemda yang belum melaksanakan kebijakan tersebut akan menerima sanksi berupa surat teguran. Informasi ini juga akan dipublikasikan secara luas sebagai bentuk transparansi publik dan upaya mendorong persaingan sehat antar daerah.

Mendagri menegaskan bahwa penghapusan retribusi bagi MBR adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, daerah yang serius melaksanakannya akan mendapat apresiasi, termasuk dari publik.

Ia juga mengungkap sejumlah alasan mengapa masih ada kepala daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan ini, mulai dari minimnya pemahaman hingga kekhawatiran akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bisa jadi karena political will yang belum ada, atau mungkin mereka belum paham manfaatnya. Tapi PAD masih bisa digali dari sumber lain tanpa membebani MBR,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Mendagri berencana menggelar pertemuan virtual dengan pemda yang belum menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional melalui visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (23/4).

Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti memaparkan sederet pencapaian dan langkah konkret Kemendikdasmen dalam mendukung arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan.

Salah satu kebijakan unggulan yang kini tengah digalakkan adalah program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup pendidikan taman kanak-kanak. Kebijakan ini diupayakan untuk membuka akses pendidikan sejak usia dini secara merata di seluruh Indonesia.

Untuk mendongkrak kualitas pendidikan, Kemendikdasmen menargetkan 806.000 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. Selain itu, tersedia bantuan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

Kemendikdasmen juga menaikkan tunjangan sertifikasi guru dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, yang langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari transformasi pembelajaran, Kemendikdasmen akan mulai mengimplementasikan model pembelajaran mendalam (deep learning), dengan pelatihan guru yang saat ini tengah dipersiapkan.

Menjawab tantangan zaman, kurikulum baru akan menyertakan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan buatan (AI) di sekolah-sekolah mulai tahun ajaran 2025. Kajian akademik telah rampung dan pelatihan guru pun telah dimulai.

Kemendikdasmen juga memperkenalkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria sebagai bagian dari upaya membentuk karakter siswa. Video senam anak dari program ini telah ditonton lebih dari 48 juta kali secara daring.

Untuk mendorong prestasi siswa di bidang non-akademik, berbagai lomba dan kompetisi diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI.

Perbaikan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus utama. Dalam hal ini, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 mengalihkan pengelolaan anggaran pembangunan sekolah dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen juga mengembangkan kebijakan baru penerimaan siswa melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari sistem PPDB, dengan dukungan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan baru memungkinkan guru tidak lagi diwajibkan mengajar 24 jam per minggu. Sebagai gantinya, cukup 16 jam mengajar, sementara 8 jam lainnya dapat digunakan untuk konseling, pelatihan, atau kegiatan sosial.

Untuk mendukung penguatan peran guru bimbingan konseling (BK), pelatihan-pelatihan baru telah diselenggarakan – langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Terakhir, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional sebagai pendamping dari Gerakan Literasi yang telah berjalan, guna memperkuat fondasi literasi, numerasi, dan sains teknologi di kalangan peserta didik.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan keseriusannya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada siswa serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.