Monitorday.com — Iran mengklaim telah menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menembak jatuh dua jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Israel.

Kejadian ini terjadi dalam serangan udara Israel pada Jumat pagi (13/6), yang disebut menewaskan sejumlah komandan militer senior, ilmuwan nuklir Iran, serta warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Presstv.ir, Sabtu (14/6), Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Darat Iran menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mendeteksi dan menghancurkan dua jet tempur siluman F-35 bersama sejumlah drone yang turut digunakan dalam serangan oleh militer Israel.

“Pasukan pertahanan udara kami telah menanggapi agresi ini dengan tegas dan berhasil menjatuhkan dua unit F-35, jet tempur tercanggih milik rezim Zionis,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Hingga kini, nasib kedua pilot jet tempur tersebut belum diketahui. Otoritas Iran menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung dan informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

Jet tempur F-35 Lightning II, diproduksi oleh perusahaan dirgantara Amerika Serikat Lockheed Martin, dikenal sebagai salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia, dengan teknologi siluman yang memungkinkan penghindaran dari sistem radar lawan.

Israel sendiri merupakan salah satu dari sedikit negara yang mendapat izin langsung dari Amerika Serikat untuk mengoperasikan varian F-35I Adir, yang telah dimodifikasi secara khusus sesuai kebutuhan militer Israel. Jet ini pertama kali dikirim ke Israel pada 2016 melalui program Foreign Military Sales (FMS) AS.

Keberhasilan Iran dalam menjatuhkan jet-jet ini disebut-sebut sebagai kemunduran signifikan bagi keunggulan udara militer Israel di kawasan, serta menjadi pukulan simbolik terhadap reputasi teknologi tempur Amerika Serikat.

Insiden ini berpotensi memicu eskalasi baru dalam ketegangan antara Iran dan Israel, yang dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi terbuka maupun serangan rahasia di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com — Antusiasme masyarakat pecinta teknologi dan pertahanan nasional memuncak pada pembukaan umum Pameran Indo Defence 2024 Expo & Forum yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/6).

Ribuan pengunjung dari berbagai kalangan memadati arena pameran sejak pagi hari, menunjukkan minat tinggi terhadap inovasi pertahanan nasional dan global.

Salah satu pengunjung, Elsa (35), datang bersama suami dan dua anaknya. Mereka tampak antusias menyusuri setiap stan yang menampilkan alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI maupun produk luar negeri.

“Setelah tahu dari media sosial, kami langsung putuskan datang. Anak-anak senang sekali bisa lihat tank dan drone secara langsung. Ternyata pameran seperti ini juga bisa jadi sarana edukasi keluarga,” ujarnya kepada InfoPublik.

Pameran Indo Defence 2024 menampilkan berbagai teknologi canggih, mulai dari sistem pertahanan siber, drone tempur, kendaraan lapis baja, hingga sistem persenjataan pintar. Pameran ini diikuti tidak hanya oleh pelaku industri pertahanan dalam negeri, tetapi juga perusahaan dari berbagai negara.

Raka (31), pengunjung asal Karawang, datang khusus untuk melihat perkembangan terbaru dalam teknologi militer.

“Saya tertarik dengan sistem pertahanan udara dan drone. Banyak teknologi baru yang selama ini jarang terekspos, tapi di sini bisa langsung dilihat,” katanya.

Selain sebagai ajang bisnis dan kerja sama antarnegara, pembukaan untuk publik ini juga menjadi upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor pertahanan. Sejumlah wahana interaktif seperti simulator pesawat tempur, kendaraan militer terbuka, dan demonstrasi peralatan tempur menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Panitia mencatat, pembukaan hari pertama untuk publik berlangsung tertib dan meriah. Indo Defence 2024 akan berlangsung hingga Sabtu, 14 Juni 2025, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pameran ini menjadi momentum langka untuk melihat dari dekat kemajuan pertahanan Indonesia dan dunia.

Monitorday.com – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan meraih pendapatan fantastis sebesar US$600 juta atau sekitar Rp9,78 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS) dari berbagai sumber bisnis, termasuk aset kripto, properti, hingga produk lisensi.

Laporan ini berdasarkan pengungkapan keuangan publik yang dirilis pada Jumat, 13 Juni 2025.

Meskipun laporan tersebut tidak mencantumkan periode pasti pendapatan, data yang dirilis mencakup rincian hingga akhir Desember 2024, termasuk keterlibatan Trump dalam aset digital dan perusahaan keuangan terdesentralisasi.

Salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari token kripto meme bernama $TRUMP yang diluncurkan awal tahun. Dari token ini, Trump berhasil mengantongi US$320 juta, meski belum jelas pembagian antara pihaknya dan mitra bisnisnya.

Selain itu, keluarga Trump juga memperoleh US$400 juta dari perusahaan World Liberty Financial, yang berfokus pada keuangan terdesentralisasi. Dari platform tersebut, Trump melaporkan meraih US$57,35 juta hanya dari penjualan token, serta kepemilikan 15,75 miliar token tata kelola.

Di luar sektor kripto, Trump masih mempertahankan pendapatan signifikan dari sektor real estat dan media. Kekayaan properti dan bisnis media Trump sebagian besar dimiliki oleh Trump Media & Technology Group, induk dari platform media sosial Truth Social.

Dari sektor lisensi dan investasi, Trump mencatat pemasukan sebagai berikut:

• US$12 juta dari bunga dan dividen investasi pasif dengan total nilai aset US$211 juta,
• US$217,7 juta dari tiga resor golf di Florida, termasuk klub elit Mar-a-Lago,
• US$110,4 juta dari Trump National Doral di Miami,
• US$10 juta dari proyek properti di India,
• US$5 juta dari proyek di Vietnam,
• US$16 juta dari lisensi proyek di Dubai.

Trump juga mendapat pendapatan dari produk bermerek seperti:

• US$2,8 juta dari Trump Watches,
• US$2,5 juta dari parfum dan sepatu Trump,
• US$1,3 juta dari lisensi laman Greenwood Bible.

Dari sektor digital, Trump meraih US$1,16 juta dari penjualan NFT miliknya, sementara istrinya, Melania Trump, mengantongi sekitar US$216.700 dari koleksi NFT pribadinya.

Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun tak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh Donald Trump di dunia bisnis—baik konvensional maupun digital—masih sangat besar dan menguntungkan.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia mulai mempersiapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan kecerdasan buatan (AI) di sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa kurikulum tersebut telah dirancang dan pelatihan untuk para guru pun sudah dimulai.

“Pelatihan gurunya sudah dimulai. Nanti akan kita upayakan agar ada keterkaitannya dengan sertifikasi guru,” kata Abdul Mu’ti pada awal Juni 2025.

Materi kecerdasan buatan dan coding akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan yang mulai diajarkan sejak kelas 5 SD, serta kelas 1 SMP dan SMA. Menurut Mu’ti, lebih dari 50.000 sekolah telah siap mengimplementasikan pembelajaran ini.

“Ini bukan kurikulum secara keseluruhan, melainkan mata pelajaran pilihan. Namun jam mengajar guru AI dan coding nantinya bisa dihitung sebagai bagian dari beban mengajar,” jelasnya.

Ia juga menekankan peran strategis para guru dalam mentransformasi pendidikan menghadapi era digital. Untuk itu, pelatihan guru menjadi langkah awal yang penting agar integrasi teknologi di dunia pendidikan berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengingatkan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam digitalisasi pendidikan. “Yang penting kita jangan salah langkah dalam hal AI. Karena akan berakibat fatal,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga tengah mengupayakan agar elemen pendidikan digital, termasuk AI dan coding, dapat dimasukkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi adalah bagian dari tantangan eksternal yang harus segera diakomodasi dalam kebijakan nasional.

“Bagaimana kita mengatur teknologi itu dalam Sisdiknas? Karena UU yang ada disusun berdasarkan kebutuhan masa lalu, sementara tantangan saat ini sudah jauh berbeda,” kata Atip dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Jakarta.

Revisi UU Sisdiknas 2003, menurut Atip, akan dilakukan melalui tiga pendekatan: penyesuaian pasal secara parsial, perubahan total terhadap pasal tertentu, dan penambahan aturan baru terkait aspek-aspek yang belum diatur, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap sistem pendidikan nasional dapat beradaptasi secara menyeluruh terhadap tantangan dan kebutuhan di era digital yang terus berkembang.

Monitorday.com – Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalihkan empat pulau dari Aceh Singkil ke Sumatera Utara dinilai tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga mencederai martabat dan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh.

Kebijakan sepihak ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof Ahmad Humam Hamid, menilai tindakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap martabat rakyat Aceh dan pelanggaran serius terhadap semangat damai pasca-MoU Helsinki.

“Ini bukan sekadar soal garis batas di peta. Ini menyangkut memori konflik, harga diri, dan identitas kolektif rakyat Aceh,” ujarnya lantang, Jumat (13/6/2025).

Bagi masyarakat Aceh, keputusan administratif semacam ini tidak pernah netral. Ia sarat makna dan simbol, apalagi bila dilakukan tanpa empati. Prof Humam menegaskan, tindakan legal-formal yang diambil secara kering, hanya akan memperdalam luka dan memunculkan kembali narasi resistensi yang sudah lama coba disembuhkan.

Prof Humam juga mengaitkan situasi ini dengan gejolak kultural yang terjadi di sejumlah wilayah dunia—dari Catalonia, Skotlandia, hingga Mindanao. Semua wilayah itu memiliki kesamaan: identitas yang kuat, sejarah marginalisasi, dan pusat kekuasaan yang tuli terhadap suara lokal.

“Kalau pemerintah pusat terus mengabaikan makna-makna simbolik ini, jangan heran bila resistensi lahir kembali dalam bentuk yang tak terduga,” tegasnya.

Sorotan tak berhenti di situ. Mantan tahanan politik Aceh, Nasaruddin alias Nyak Dhien Gajah, bahkan lebih keras dalam mengecam keputusan Tito. Menurutnya, tindakan ini bukan hanya bentuk pengabaian, melainkan penghianatan terang-terangan terhadap MoU Helsinki—perjanjian damai yang menjadi dasar integrasi Aceh ke dalam NKRI.

“Kemendagri telah menginjak-injak marwah orang Aceh. Ini bukan sekadar pengalihan wilayah, ini pelecehan terhadap perjanjian damai,” kata Nyak Dhien dengan penuh amarah.

Ia mengingatkan bahwa Aceh pernah melawan keras ketika pemerintah pusat memaksakan penyatuan wilayah ke Sumatera Utara pada masa Soekarno. Kini, sejarah kelam itu seperti diulang oleh Tito Karnavian dengan wajah yang lebih birokratis, tapi semangatnya tetap kolonial.

Menurutnya, tindakan ini memperpanjang daftar penghianatan terhadap Aceh dari masa ke masa—dari era Soekarno, Soeharto, Megawati, hingga Jokowi.

Nyak Dhien juga menanggapi pernyataan Tito yang menyarankan Aceh menggugat lewat TPUN sebagai sikap sinis yang disengaja. Meski begitu, ia masih menyimpan harapan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dianggap punya iktikad baik membangun ulang kepercayaan rakyat Aceh.

“Presiden Prabowo harus turun langsung. Jangan hanya batalkan keputusan ini, tapi juga copot Tito Karnavian dari kursi Mendagri,” tegasnya.

Pemerintah pusat diingatkan bahwa Aceh bukan sekadar wilayah administratif, tapi ruang hidup yang sarat luka sejarah, identitas, dan perjuangan. Keputusan yang menyangkut wilayah Aceh tak bisa disikapi hanya dengan dasar hukum. Ia menuntut empati, dialog, dan penghormatan pada memori kolektif masyarakat.

Apabila pemerintah kembali memilih jalan kekuasaan, maka resiko terulangnya siklus resistensi hanya soal waktu. Tito Karnavian, sebagai simbol dari kebijakan pusat, telah menyalakan api di tanah yang belum sepenuhnya padam. Dan jika negara memilih diam, maka sejarah hanya akan mengulang dirinya sendiri dengan harga yang jauh lebih mahal.

Monitorday.com – Kehadiran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025, Kamis (5/6), menjadi sorotan penting dalam upaya memerangi praktik perikanan ilegal di Indonesia.

Acara yang berlangsung dengan tajuk “Sinergi dan Kolaborasi Memerangi IUU Fishing untuk Mewujudkan Ekonomi Biru” ini mendapatkan apresiasi langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dari Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono melalui Direktur Pengendalian Operasi Armada, Saiful Umam.

Dalam momentum penting tersebut, Saiful Umam menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa IUU Fishing bukan hanya melukai sektor ekonomi negara, tetapi juga merusak kelestarian laut serta mengancam kesejahteraan nelayan lokal.

‘”keterlibatan kalangan akademik seperti UNJ sangat dibutuhkan untuk memberikan perspektif ilmiah, inovasi kebijakan, dan penguatan edukasi publik mengenai isu ini,” ujar Saiful, Sabtu 14 Juni 2025.

Saiful pun menyampaikan apresiasi khusus kepada Rektor UNJ, Prof. Komarudin, atas partisipasi aktif UNJ melalui pengiriman delegasi yang dipimpin oleh Dr. Yasep Setiakarnawijaya, M.Kes, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni UNJ.

Kehadiran UNJ dinilai sebagai wujud nyata keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam isu strategis nasional dan global. Ia berharap partisipasi ini tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan ilmiah, riset kolaboratif, dan forum akademik di lingkungan kampus.

“UNJ telah memberi contoh nyata bagaimana civitas akademika dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memerangi IUU Fishing. Saya berharap akan ada forum akademik lanjutan di UNJ untuk mendalami persoalan ini secara lebih intens,” ujar Saiful.

Langkah UNJ ini dinilai sangat strategis dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga laut sebagai masa depan bangsa.

Melalui kolaborasi yang kuat antara praktisi lapangan dan kalangan akademisi, upaya menciptakan tata kelola kelautan yang bersih, adil, dan berkelanjutan menjadi lebih memungkinkan.

Melibatkan kampus seperti UNJ menjadi bukti bahwa perang terhadap IUU Fishing tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan kekuatan bersama, dari pusat hingga daerah, dari kelas hingga lapangan, dari laboratorium hingga lautan.

Monitorday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah menaruh perhatian serius pada potensi praktik korupsi di sektor pertambangan Raja Ampat, Papua Barat Daya, jauh sebelum isu ini meledak di media sosial. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang mengungkap bahwa lembaganya melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi sudah melakukan kajian awal terhadap aktivitas tambang di wilayah yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia itu.

“Ya sebenarnya kami sudah melakukan kajian. Jadi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi,” ujar Setyo saat ditemui di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa KPK tidak tinggal diam terhadap geliat eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang sangat sensitif secara ekologis ini.

Namun, sayangnya, publik belum dapat berharap banyak dari hasil kajian tersebut untuk saat ini. Setyo mengakui bahwa temuan-temuan awal belum bisa disimpulkan apakah mengarah pada indikasi korupsi atau tidak. “Kajian itu ya memang dalam proses dan nanti akan diajukan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk bisa memitigasi,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap hati-hati KPK, namun juga menimbulkan pertanyaan tajam: mengapa upaya pencegahan dan mitigasi ini belum dilakukan secara terbuka atau transparan, padahal aktivitas pertambangan di Raja Ampat sudah lama memicu kekhawatiran publik?

Kejadian ini menjadi bukti lain bahwa birokrasi penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam masih lamban, dan terkadang baru bergerak setelah tekanan publik meningkat. Saat ini, polemik tambang di Raja Ampat sudah menjadi sorotan nasional, terutama di platform media sosial, di mana masyarakat mempertanyakan izin, pengawasan, serta keterlibatan aparat dalam eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

KPK menyatakan akan menyesuaikan kembali kajiannya dengan permasalahan-permasalahan terbaru yang mencuat. “Namun demikian nanti kami akan detailkan lagi dengan permasalahan yang sudah ada,” lanjut Setyo. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa lembaga antirasuah sedang dalam posisi menunggu, entah menunggu bukti yang lebih kuat, atau menunggu tekanan publik yang lebih besar.

Langkah KPK memang patut diapresiasi sebagai bentuk respons awal. Namun, langkah tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan tindakan konkret dan cepat. Kajian tak boleh hanya berhenti di meja koordinasi, apalagi jika tambang-tambang tersebut ternyata beroperasi tanpa prosedur hukum yang benar, atau melibatkan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik Indonesia dan bahkan dunia. Eksploitasi tambangnya harus diawasi ketat dan transparan. Jika tidak, maka bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK. Ketika suara masyarakat sudah lantang terdengar di media sosial, pemerintah dan aparat hukum tidak bisa lagi bersikap reaktif atau menunggu semuanya terlambat.

Publik menuntut kejelasan: siapa yang memberi izin tambang, apakah prosedurnya sah, dan apakah ada aliran dana gelap yang mengalir di baliknya? Jika KPK memang sudah mengendus potensi korupsi jauh-jauh hari, kini saatnya untuk bergerak lebih tegas dan terbuka. Kajian tanpa tindak lanjut hanya akan jadi dokumen usang yang dikalahkan oleh realitas lapangan yang makin merusak.

Rakyat Papua dan seluruh warga negara menunggu pembuktian bahwa KPK masih menjadi lembaga yang berdiri di garda depan pemberantasan korupsi, terutama di sektor-sektor rawan seperti pertambangan. Raja Ampat layak diselamatkan, bukan dijual murah kepada kepentingan tambang yang rakus dan tidak bertanggung jawab.

Monitorday.com – Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang bersikeras terhadap status empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut kembali menuai gelombang kritik. Tak hanya dianggap tidak memahami sejarah, Bobby juga dinilai bertindak arogan dan gagal membaca etika diplomatik antar wilayah. Sikapnya makin dipertanyakan saat membuat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menunggu berjam-jam sebelum akhirnya memilih meninggalkan lokasi pertemuan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa Mualem tidak tinggal untuk menyambut Bobby karena memiliki agenda penting bersama masyarakat Aceh Barat. Tapi publik tahu, ini bukan sekadar benturan jadwal. Ini soal harga diri. Seorang kepala daerah tak sepantasnya datang terlambat lalu mengharapkan sambutan hangat, terlebih saat lawan bicaranya adalah tokoh Aceh sekelas Mualem.

Kondisi ini diperkeruh oleh keputusan Kemendagri yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Keputusan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 ini menjadi sorotan tajam, karena secara historis keempat pulau itu sejak awal adalah bagian dari Aceh, tepatnya wilayah Aceh Singkil.

Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, berdalih keputusan itu berdasarkan survei gabungan antara Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemkab Aceh Singkil, dan Pemkab Tapanuli Tengah. Namun argumen ini goyah ketika Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, keempat pulau tersebut adalah milik Aceh.

JK menyitir isi perjanjian Helsinki, tepatnya poin 1.1.4, yang menyebut batas wilayah Aceh merujuk pada kondisi 1 Juli 1956. Inilah batas legal dan historis yang disepakati saat Aceh dan pemerintah Indonesia berdamai pada 2005. Menurut JK, jika perjanjian ini diabaikan, maka wibawa hukum dan rekonsiliasi nasional akan terganggu.

“Jadi secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” tegas JK dalam konferensi pers, Jumat (13/6).

Penegasan ini bukan sekadar retorika nostalgia. JK secara bijak mengingatkan bahwa penentuan batas wilayah tidak cukup hanya melihat peta topografi atau klaim geografis. Ada sejarah panjang, nilai-nilai sosial, dan identitas masyarakat yang hidup di pulau-pulau itu. Apalagi, jika keputusan administratif mengabaikan realitas sejarah, maka konflik horizontal bisa kembali meletup.

Sayangnya, alih-alih mengedepankan dialog dan menghormati sejarah, Bobby justru terkesan bermain kuasa. Ia seakan lupa bahwa jabatan tak bisa dijadikan kartu sakti untuk mengatur seenaknya. Bahkan, jika itu dilakukan demi ‘mengamankan’ empat pulau yang secara fakta lebih lekat dengan Aceh ketimbang Sumut.

Masyarakat Aceh pun kini mempertanyakan motif di balik manuver Bobby. Apakah ini sekadar pencitraan menjelang pemilu, atau justru ada agenda tersembunyi dalam penguasaan wilayah? Yang pasti, publik tidak buta. Era kekuasaan berbasis koneksi keluarga sudah lewat. Tak ada lagi ruang untuk kepala daerah yang merasa bisa melenggang dengan restu elite semata.

Bobby perlu sadar, sejarah bukan sesuatu yang bisa diubah semaunya. Jika ingin dihormati sebagai pemimpin, ia harus mulai dari menghormati orang lain, termasuk rekan sejawat dari provinsi tetangga. Bila datang terlambat saja tidak bisa meminta maaf, bagaimana bisa dipercaya menjaga kepentingan rakyat?

Langkah terbaik saat ini adalah menarik kembali keputusan yang merugikan Aceh. Kemendagri harus bersikap adil dan melihat ulang dasar hukumnya. Jangan sampai keputusan yang mengabaikan sejarah ini menjadi bara dalam sekam yang kelak membakar kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Monitorday.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara soal polemik status empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Seluruh pulau tersebut kini secara administratif jadi bagian Sumut.

JK menjelaskan, ketentuan perbatasan kedua wilayah itu telah diatur dalam poin nomor 1.1.4 yang tertuang dalam perjanjian Helsinki. Perjanjian itu, kata dia, telah disepakati Indonesia dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

“Mengenai perbatasan itu, ada di Pasal 1.1.4, mungkin bab 1, ayat 1, titik 4, yang berbunyi perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi, pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ,” ujarnya dalam konferensi pers di kediamannya, Jumat (13/6).

JK menyebut aturan perbatasan dalam perjanjian Helsinki itu merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara yang diteken Presiden RI saat itu, Sukarno.

“Jadi Aceh sebelumnya adalah daerah residen dari Sumatera Utara yang pisah pada tahun 1956,” ujarnya.

JK menegaskan jika merujuk hasil perundingan itu dan dokumen yang ada, maka keempat pulau yang saat ini menjadi polemik masuk dalam wilayah Aceh.

“Jadi secara formal dan historis empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” tegasnya.

Lebih lanjut, JK menilai penentuan wilayah terhadap suatu pulau tidak bisa dilakukan jika hanya melihat faktor geografis semata.

Ia mendorong agar pemerintah juga perlu melihat faktor historis yang selama ini sudah ada dan terbangun di wilayah itu.

“Empat pulau itu masuk Singkil, dekat dengan Sumatera Utara. Tapi itu biasa. Selama ini warga pulau bayar pajaknya ke Singkil,” ujarnya.

Karenanya, JK meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik sengketa empat pulau ini dengan sebaik-baiknya.

“Jadi, mudah-mudahan saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.

Belakangan empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang menuai polemik dan jadi rebutan antara Sumut dan Aceh.

Terakhir, Kemendagri menetapkan empat pulau di wilayah Provinsi Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini menuai polemik.

Keempat pulau ini sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Namun, saat ini resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Keputusan ini menimbulkan gejolak, terutama dari masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dan perwakilan RI lainnya di Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi pasca serangan militer Israel ke Iran pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 386 Warga Negara Indonesia (WNI) berada di Iran, dengan mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang tinggal di Kota Qom.

“Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam serangan tersebut,” ujar Judha dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/6).

KBRI Teheran telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga keselamatan diri, serta tetap menjaga komunikasi aktif dengan pihak KBRI. WNI juga diminta segera melaporkan kondisi dan lokasi keberadaan mereka secara berkala.

Dalam situasi darurat, WNI di Iran dapat menghubungi hotline KBRI Teheran di nomor +989024668889.

Kemlu RI juga mengimbau agar WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Iran maupun Israel menunda keberangkatan mereka. Bagi WNI yang memiliki rencana transit atau penerbangan melalui wilayah Timur Tengah, diharapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan jadwal penerbangan.

WNI juga diingatkan untuk menggunakan aplikasi Safe Travel Kemlu RI atau menghubungi perwakilan RI terdekat jika menghadapi keadaan darurat.

Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengecam keras serangan Israel terhadap Iran yang menurut Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah menewaskan sejumlah orang, termasuk warga sipil.

“Indonesia mengutuk aksi kekerasan ini dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas,” tegas Menlu Sugiono.

Kemlu RI menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan dan akan mengambil langkah perlindungan WNI sesuai kebutuhan.