Monitorday.com – Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru saja disahkan pada Februari 2025 telah menciptakan kontroversi. Pasal 9G yang dengan tegas menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara, langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Di satu sisi, pasal tersebut dipandang memberikan fleksibilitas bagi pengurus BUMN dalam mengambil keputusan, tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa ketentuan ini bisa menciptakan celah bagi praktik korupsi yang tidak dapat disentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, berusaha menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa UU ini tidak membuat para direksi BUMN kebal hukum. Menurutnya, meski ada fleksibilitas yang diberikan kepada direksi untuk membuat keputusan, hal ini bukan berarti mereka bebas dari jeratan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk korupsi. “Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya. Namun, pernyataan tersebut tidak cukup untuk meredakan kecemasan banyak pihak.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai bahwa pasal tersebut justru memberikan ‘imunitas’ kepada direksi BUMN.

Zaenur Rohman, peneliti Pukat UGM, mengungkapkan bahwa dengan status direksi BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara, maka KPK tidak bisa lagi menangani kasus korupsi yang terjadi di dalam BUMN. “UU BUMN ini memberi imunitas kepada direksi,” katanya, sambil menambahkan bahwa ketentuan ini sangat berbahaya, karena jika terjadi kerugian di BUMN, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.

Lebih lanjut, Zaenur menyebutkan bahwa pembuat undang-undang tampaknya tidak menyadari potensi dampak negatif dari norma tersebut. Ketidakjelasan status hukum ini bisa menyebabkan BUMN, yang sejatinya didanai oleh uang negara, tidak lagi dapat dijerat dengan tuduhan korupsi meskipun mereka merugikan negara. Sungguh paradoks, mengingat BUMN adalah entitas yang dikelola dengan menggunakan dana dan aset negara.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) turut memberikan kritik tajam terhadap UU ini. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa BUMN seharusnya tetap di bawah pengawasan ketat karena menggunakan uang negara. Boyamin menyayangkan keputusan yang menganggap BUMN bukan sebagai penyelenggara negara, mengingat uang negara yang digunakan dalam operasionalnya. Dia membandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang justru mengizinkan KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta. “Di negara maju seperti Singapura dan Malaysia, KPK mereka bahkan menangani kasus korupsi di sektor swasta,” ujarnya.

Boyamin menyatakan kekecewaannya terhadap undang-undang ini dan meminta agar pasal yang memberikan ‘imunitas’ kepada direksi BUMN segera direvisi. Jika tidak, pihaknya akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Apapun yang melibatkan negara harus dianggap sebagai kerugian negara dan harus diproses hukum,” tegasnya.

Kontroversi ini membuka diskusi panjang tentang bagaimana BUMN seharusnya dikelola dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. UU BUMN yang baru bisa saja memberikan angin segar bagi direksi BUMN dalam menjalankan roda perusahaannya tanpa rasa takut akan tindakan pidana, namun juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara.

Dalam konteks ini, pertanyaan penting muncul: apakah dengan UU ini, Indonesia akan semakin dekat dengan sistem yang lebih efisien dan fleksibel dalam mengelola BUMN, atau justru membuka jalan bagi korupsi yang lebih sulit untuk dihentikan? Ke depan, tentu diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa aturan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo dalam bidang akademik dan non-akademik.

Hal ini disampaikan dalam acara Tasyakuran Kelulusan Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2024/2025 yang digelar pada Sabtu (10/5/2025) di Auditorium KH Fachrudin, Smamda.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti sekaligus meresmikan Smamda Dormitory, sebuah fasilitas asrama baru yang dibangun secara mandiri dengan anggaran sebesar Rp23 miliar. Asrama ini menjadi bagian dari upaya Smamda untuk mewujudkan lingkungan pendidikan berstandar internasional.

“Ini adalah bukti nyata komitmen Smamda dalam menciptakan lingkungan belajar yang modern dan berkelas dunia,” ujar Mu’ti dalam sambutannya.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh ribuan siswa, orang tua, guru, dan tokoh Muhammadiyah dari berbagai wilayah. Hadir pula Prof. Dr. Bianto, M.Ag., Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur; Dr. Eko Hardiansyah, M.Psi., Sekretaris Dikdasmen PWM Jatim; serta Muhammad Zainul Arifin, S.Kom., M.M., Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Mu’ti mengutip Surah Luqman ayat 12, mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam meraih kesuksesan. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Smamda Voice, grup paduan suara sekolah yang telah menorehkan prestasi di tingkat internasional.

“Prestasi ini menunjukkan kualitas luar biasa dari Smamda Sidoarjo sebagai salah satu sekolah Muhammadiyah terbaik,” tegasnya.

Mu’ti pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan staf Smamda atas dedikasi mereka dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inovatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah.

Menutup sambutannya, Mu’ti berpesan agar para siswa terus semangat belajar, berani berinovasi, dan yakin akan potensi diri mereka sebagai generasi penentu masa depan bangsa.

“Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lakukan yang terbaik dan yakini bahwa Anda bisa,” pungkasnya.

Monitorday.com – Satu tim pencari dari Qatar memulai misi untuk menemukan sisa jasad warga negara Amerika Serikat yang dibunuh oleh ISIS di Suriah.

ISIS, yang menguasai wilayah Suriah dan Iraq dari 2014 hingga 2017, memenggal kepala warga negara Barat dan merilis video pembunuhan tersebut.

Tim pencarian internasional asal Qatar, yang juga pernah dikerahkan ke zona gempa Maroko dan Turki, mulai bertugas pada 7 Mei 2025.

Tim tersebut telah menemukan tiga mayat sejauh ini, namun identitasnya belum dapat dipastikan.

Misi ini belum memiliki perkiraan berapa lama durasinya, menurut sumber dari Suriah.

Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar terkait misi pencarian tersebut.

Misi ini dimulai bersamaan dengan persiapan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Doha dan beberapa negara Timur Tengah.

Fokus awal misi pencarian adalah menemukan jasad pekerja kemanusiaan Peter Kassig, yang dipenggal oleh ISIS pada 2014.

Jurnalis AS James Foley dan Steven Sotloff, serta pekerja bantuan Kayla Mueller, juga termasuk korban ISIS yang dibunuh pada periode tersebut.

Mueller, yang diperkosa oleh pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, tewas setelah bertahan dalam tawanan pada 2015.

Rencana misi pencarian ini dibahas oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani di Washington pada bulan April.

Misi pencarian jasad warga AS adalah komitmen dari pemerintah AS yang terus dilakukan meskipun sudah ada beberapa upaya sebelumnya.

AS mengerahkan ratusan personel militer di bagian utara Suriah untuk terus memburu sisa-sisa kelompok ISIS.

Kassig, Sotloff, dan Foley diperkirakan berada di area yang sama, dan Dabiq di Suriah menjadi markas ISIS pada masa itu.

Kasus Mueller berbeda, karena ia ditawan langsung oleh al-Baghdadi, yang memegang kendali atas hidupnya.

Dua anggota ISIS asal Inggris yang terlibat dalam pemenggalan tawanan asal AS sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di AS.

Monitorday.com – Pendidikan, sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa, kini menghadapi ancaman serius dalam bentuk ide pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer. Usulan kontroversial ini, yang pertama kali digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari pengamat pendidikan. Sebuah gagasan yang seharusnya memupuk kepribadian anak bangsa, malah berisiko merusak esensi pendidikan itu sendiri.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa program tersebut adalah kesalahan besar. Menurutnya, ide mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer menunjukkan kegagalan sistem pendidikan nasional yang seharusnya mampu memberikan solusi tanpa harus mengalihkan tanggung jawab kepada institusi militer. “Ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Ubaid dengan nada kecewa.

Pernyataan Ubaid Matraji tidak hanya menyoroti kegagalan sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dan lembaga yang diusulkan. Militer, yang dirancang untuk menjaga keamanan negara, tidak seharusnya berperan dalam membentuk karakter anak-anak. Pendidikan karakter yang harusnya dilakukan di sekolah justru teralihkan, mengarah pada pendekatan yang lebih keras dan tidak sesuai dengan dunia anak-anak yang penuh dengan dinamika dan eksperimen.

Ubaid berpendapat bahwa anak-anak yang dikategorikan sebagai nakal sebenarnya hanya menunjukkan gejala khas usia mereka, yang membutuhkan pendampingan, bukan pemisahan atau pemaksaan dalam lingkungan yang keras. “Kalau tidak nakal itu bukan anak-anak namanya, itu orang dewasa,” ujarnya. Pendidikan karakter harusnya menekankan pada pembinaan nilai-nilai moral dan etika, bukan pada pengurusan masalah perilaku dengan cara-cara militeristik.

Lebih lanjut, Ubaid menyayangkan fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswa bermasalah. Ia mengkritik bahwa banyak guru dan institusi pendidikan yang tidak lagi memahami esensi pendidikan yang sesungguhnya. “Jika guru angkat tangan, ya resign saja jadi guru. Kalau sekolah angkat tangan, ya tutup saja sekolah itu, buat apa?” kata Ubaid dengan tegas. Pendidikan harus menjadi ruang di mana siswa yang berperilaku menyimpang bisa dibimbing untuk kembali ke jalur yang benar, bukan justru dipaksa untuk mengikuti aturan yang lebih keras dari yang seharusnya.

Meskipun ada argumen yang mengatakan bahwa barak yang dimaksud bukanlah barak militer murni, melainkan fasilitas yang dilengkapi tenaga ahli seperti guru, psikolog, dan dokter, Ubaid tetap bersikeras bahwa pendekatan semimiliter dalam pendidikan tetap bermasalah secara filosofis. Ia khawatir bahwa program ini akan membuka jalan untuk normalisasi militerisme dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya justru merugikan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya berkembang dalam sistem pendidikan sipil.

Ia menyoroti ketidaklogisan dari penggabungan fungsi militer dalam pendidikan. “Kenapa institusi militer? Kenapa urusan makan bergizi, tabung gas, dan pendidikan melibatkan militer? Ada apa dengan bau amis militerisasi?” tanyanya. Bagi Ubaid, ini adalah langkah mundur yang dapat merusak independensi sektor pendidikan.

Dalam menanggapi perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, Ubaid menegaskan bahwa konteks Indonesia sangat berbeda. Di negara-negara tersebut, militer memainkan peran besar karena ancaman dari negara lain, sementara Indonesia tidak sedang terlibat dalam konflik militer yang mengancam kedaulatan. Oleh karena itu, menurutnya, membawa militer ke dalam pendidikan Indonesia adalah langkah yang berlebihan dan tidak relevan.

Ubaid Matraji mengakhiri pembicaraan dengan menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih mendalam, bukan solusi instan seperti pengiriman siswa ke barak militer. Pendidikan harus tetap menjadi arena bagi pembentukan karakter, bukan tempat untuk penahanan atau pemaksaan.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran Nomor: A-079/DP-P XIVI2025 untuk seruan pembacaan “Qunut Nazilah untuk Palestina” di seluruh masjid, musholla, dan lembaga Islam.

Seruan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, Palestina, akibat serangan bertubi-tubi dari Israel.

Surat edaran yang ditandatangani oleh KH. Muhammad Faiz mengimbau seluruh ulama, khatib, imam masjid, serta jamaah shalat Jumat dan shalat berjamaah lainnya untuk rutin membaca Qunut Nazilah.

Doa ini diharapkan menjadi bentuk solidaritas dan dukungan moral bagi bangsa Palestina yang sedang menderita akibat serangan Israel.

MUI DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh MUI tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Kecamatan di DKI Jakarta untuk menggerakkan pembacaan Qunut Nazilah.

Dalam surat edaran tersebut, KH. Faiz berharap agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada Palestina dan membuka pintu rahmat serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Surat edaran ini juga ditembuskan kepada Ketua Umum MUI Pusat sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan terhadap gerakan solidaritas untuk Palestina.

MUI DKI Jakarta mengajak seluruh umat Islam di wilayah DKI untuk terus mendoakan keselamatan dan perdamaian bagi Palestina.

Seruan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan hingga kondisi di Palestina benar-benar pulih dan damai.

Situasi di Gaza terus menjadi perhatian dunia, dengan jumlah korban sipil yang terus bertambah setiap harinya.

Dukungan doa bersama menjadi salah satu cara umat Islam menunjukkan solidaritas kepada Palestina.

Ulama dan pengurus masjid di DKI Jakarta diharapkan bisa melaksanakan seruan ini dengan penuh komitmen.

MUI DKI Jakarta percaya bahwa pembacaan Qunut Nazilah dapat memberikan kekuatan spiritual untuk perjuangan Palestina.

Seruan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Doa bersama ini diharapkan dapat menjadi sinergi antara umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina secara damai.

MUI DKI Jakarta berharap bahwa doa-doa ini bisa membawa perubahan positif dan memberikan harapan baru bagi Palestina.

Monitorday.com – Hamas mengucapkan selamat kepada Kardinal Robert Prevost yang terpilih sebagai paus baru.

Hamas mendorong Paus Leo XIV untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus yang mendukung perjuangan Palestina.

Prevost, yang akan dikenal sebagai Paus Leo XIV, dipilih oleh para Kardinal sebagai paus Amerika pertama dalam sejarah.

Hamas menyampaikan ucapan selamat kepada Paus Leo XIV atas terpilihnya sebagai Kepala Gereja Katolik.

Hamas mendoakan Paus Leo XIV sukses dalam menjalankan misi spiritual dan kemanusiaannya, terutama terkait dengan agresi Israel.

Hamas menekankan pentingnya perhatian terhadap krisis yang dihadapi rakyat Palestina di Gaza akibat agresi Israel.

Hamas menghargai posisi kemanusiaan yang diambil oleh Paus Fransiskus, termasuk dukungannya untuk Palestina.

Paus Fransiskus dikenal dengan pernyataan solidaritas berulang kali terhadap Palestina dan pendirian terhadap pendudukan Israel.

Hamas berharap Paus Leo XIV melanjutkan jalan moral yang diambil Paus Fransiskus untuk berdiri bersama yang tertindas.

Paus Leo XIV diharapkan aktif dalam forum internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida dan pembersihan etnis oleh Israel.

Hamas juga menyerukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Palestina.

Hamas menegaskan pentingnya menegakkan martabat manusia dan kesucian agama di seluruh dunia.

Paus Fransiskus dikenal sebagai pendukung Palestina dan terus berkomunikasi dengan umat Katolik di Gaza.

Setelah kematiannya, Paus Fransiskus menyumbangkan mobil paus miliknya untuk dijadikan klinik keliling di Gaza.

Paus Leo XIV belum banyak berkomentar tentang situasi di Gaza, sehingga belum jelas apakah ia akan meniru Paus Fransiskus.

Pernyataan Hamas ini mencerminkan harapan mereka agar Paus Leo XIV memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Monitorday.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa partainya menginisiasi terbentuknya koalisi permanen yang solid untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan stabilitas negara dalam menghadapi dinamika geopolitik yang tidak menentu. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pidato pada Musda XI Golkar Jatim yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, pada Sabtu (10/5).

Bahlil menegaskan bahwa stabilitas negara sangat diperlukan untuk menjalankan pembangunan dengan baik.

“Tidak mungkin negara bisa berkembang tanpa adanya stabilitas,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Bahlil juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel, serta ketegangan antara India dan Pakistan. Ia juga menyoroti perang dagang yang berlangsung, yang semua ini menurutnya berpotensi mengganggu kestabilan internasional.

Oleh karena itu, Golkar berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam jangka panjang dan memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sukses. “Golkar akan selalu konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sampai kapan pun, dan memastikan semua program-program yang sudah direncanakan berjalan sukses,” lanjut Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa Golkar sedang menginisiasi perubahan konsep politik Indonesia, termasuk di dalamnya soal Pilkada dan Pilpres. Partai Golkar, kata Bahlil, ingin menciptakan sistem politik yang lebih adil dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. “Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa partai koalisi, terutama Gerindra,” tuturnya.

Menurut Bahlil, sistem politik yang ada saat ini di Indonesia perlu diubah karena dianggap menimbulkan banyak perpecahan di kalangan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sistem pemilu yang ada selama ini justru memicu persaingan yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. “Sistem pemilu kita yang sudah ada, saat ini, menyebabkan banyak perpecahan, bahkan antar kandidat dan pemilih. Pemilu jadi ajang lomba yang mengorbankan banyak hal, seperti persahabatan dan hubungan antarwarga,” ujarnya.

Bahlil menggambarkan situasi ini dengan menyebutkan bagaimana pemilihan kepala daerah sering kali menyebabkan perpecahan yang sangat tajam di tingkat masyarakat. “Setelah pilkada, banyak tetangga yang tadinya rukun jadi tidak berbicara lagi. Bahkan, ada yang bercerai gara-gara perbedaan pilihan politik,” tambahnya.

Meskipun belum menjelaskan secara rinci tentang konsep perubahan sistem politik yang ia usulkan, Bahlil menekankan bahwa sistem yang ada saat ini menimbulkan kecenderungan untuk menciptakan “politik penyu,” di mana masing-masing kandidat lebih memikirkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kerja sama yang sehat. Ia mengingatkan bahwa sistem seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Bahlil menegaskan bahwa melalui pembentukan koalisi permanen dan perubahan sistem politik yang lebih adil, Golkar berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan kondusif untuk pembangunan negara ke depan.

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak Indonesia, kini menjadi sorotan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengurangi berbagai masalah sosial, termasuk tawuran antar pelajar.

Hal itu disampaikan Tigor dalam diskusi yang digelar pada Sabtu, 10 Mei 2025, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, salah satu faktor pemicu tawuran di kalangan pelajar adalah kurangnya asupan gizi yang memadai.

“Dengan anak-anak diberikan makan cukup, gizi cukup, mudah-mudahan jumlah tawuran berkurang,” ujar Tigor dengan optimisme. Ia menjelaskan bahwa pemberian gizi yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat agresivitas di kalangan pelajar, yang selama ini kerap menjadi akar masalah terjadinya tawuran.

Lebih jauh, Tigor menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah sosial sesaat, tetapi juga untuk menciptakan perubahan jangka panjang. “Dalam 20 tahun ke depan, kemampuan intelektual para siswa di Indonesia akan semakin baik jika program ini berjalan dengan baik,” tuturnya. Program MBG ini diyakini mampu menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman.

Pentingnya ketahanan gizi bagi anak-anak Indonesia juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yang menyatakan bahwa bangsa yang kuat harus didukung oleh ketahanan di berbagai sektor, termasuk pangan dan gizi. “Jika kita laksanakan programnya sebaik mungkin, misi beliau akan terwujud,” ujar Tigor, mengutip pesan Presiden Prabowo tentang pentingnya memastikan kecukupan gizi untuk anak-anak demi masa depan yang lebih cerah.

Selain itu, Tigor juga menyoroti bagaimana ketahanan energi dan pangan menjadi kunci bagi ketahanan suatu negara. “Negara yang lapar akan lemah,” katanya, mengingatkan pentingnya menghindari ancaman kelaparan yang bisa menurunkan daya tahan bangsa. “Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan,” tambahnya, mengutip kata-kata Prabowo yang menekankan dampak negatif dari rasa lapar terhadap kestabilan sosial.

Program MBG ini, meski baru digulirkan, sudah menunjukkan dampaknya dalam menanggulangi beberapa masalah sosial. Dengan memberikan makan bergizi pada anak-anak, diharapkan mereka tidak hanya terhindar dari kelaparan, tetapi juga bisa tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif. Di sisi lain, program ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

Namun, tantangan besar tetap ada. Pengawasan yang ketat dan implementasi yang merata di seluruh daerah menjadi kunci kesuksesan dari program ini. Tigor mengimbau agar semua pihak dapat berperan aktif dalam memastikan program MBG terlaksana dengan baik, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak sekolah.

Dengan semangat yang terus menggelora, Tigor dan para pemangku kebijakan berharap bahwa generasi masa depan Indonesia akan lebih kuat, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi intelektual dan sosial. Program MBG pun diharapkan mampu menjawab kebutuhan besar akan gizi yang cukup dan merata, sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata penuh pada Sabtu (10/5), setelah hampir sepekan kedua negara bertetangga itu terlibat dalam eskalasi militer di wilayah perbatasan.

Pengumuman ini disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Ia menyebut kesepakatan tersebut dicapai usai rangkaian pembicaraan intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

“Setelah semalam penuh pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah sepakat untuk MELAKUKAN GENCATAN SENJATA PENUH DAN SEGERA,” tulis Trump.

Trump juga mengapresiasi kedua pihak karena dinilai telah menunjukkan “akal sehat dan kecerdasan hebat” dalam menangani konflik bersenjata yang sempat melibatkan jet tempur, rudal, hingga drone tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi intensif yang ia lakukan bersama Wakil Presiden J.D. Vance, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

“Saya dengan bangga mengumumkan bahwa Pemerintah India dan Pakistan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera dan memulai pembicaraan menyeluruh mengenai berbagai isu di lokasi netral,” ujar Rubio melalui akun X-nya.

Rubio juga memuji sikap kenegarawanan para pemimpin kedua negara. “Kami mengapresiasi kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kenegarawanan Perdana Menteri Modi dan Sharif dalam memilih jalan damai,” tambahnya, seperti dikutip AFP.

Kesepakatan ini diumumkan tidak lama setelah Pakistan melakukan serangan balasan terhadap sejumlah situs militer India, menyusul serangan terhadap tiga pangkalan udara Pakistan yang terjadi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, turut mengonfirmasi kabar gencatan senjata tersebut. “Pakistan dan India telah sepakat gencatan senjata yang berlaku secepatnya. Pakistan selalu menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan di kawasan tanpa menjadikan kedaulatan dan integritas teritorialnya sebagai nilai tawar,” ujarnya melalui platform X.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan di Rembang, Sabtu (10/5/2025).

Dalam sambutannya, Fajar mengapresiasi kehadiran Bupati Rembang, Ketua DPRD, serta jajaran Dinas Pendidikan yang menunjukkan komitmen daerah terhadap kemajuan pendidikan. Ia juga mendorong para kepala daerah untuk proaktif menyosialisasikan kebijakan prioritas Kemendikdasmen.

“Tanpa kolaborasi yang baik, visi besar pendidikan bermutu untuk semua akan sulit dicapai,” ujar Fajar, lulusan doktoral Universitas Gadjah Mada.

Fajar mencontohkan salah satu kebijakan yang perlu dukungan lintas sektor adalah peluncuran Senam Anak Indonesia Hebat, bagian dari program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran meningkatnya masalah kesehatan mental dan obesitas pada anak-anak.

Bupati Rembang, Harno, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wamendikdasmen dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Selain meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan dan meluncurkan senam anak bersama siswa, Fajar juga menyempatkan kunjungan ke SMK NU Lasem dan SMK Muhammadiyah Lasem untuk berdialog langsung dengan para kepala sekolah dan guru.