Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa sektor pertanian kembali menjadi prioritas utama pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mencapainya swasembada pangan.

Sektor pertanian yang sempat terabaikan selama hampir tiga dekade kini kembali mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa setelah 29 tahun fokus pada reformasi, perhatian terhadap sektor pertanian kini dikembalikan sebagai prioritas utama pemerintah. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Jambore Pertanian Jawa Barat 2025 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

“Selama 29 tahun kita sibuk dengan reformasi dan lupa pada pertanian. Baru pada masa Presiden Prabowo, fokus itu dikembalikan,” ujar Zulhas dengan penuh semangat. Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memastikan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Zulhas menegaskan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendukung para petani di lapangan. “Penyuluh adalah pahlawan pertanian kita. Mereka mendampingi petani di lapangan, memastikan produksi berjalan baik, dan pangan tetap tersedia untuk rakyat,” katanya. Dengan adanya pendampingan yang intensif dari penyuluh, diharapkan produksi pertanian dapat meningkat, memperkuat ketahanan pangan yang sedang dibangun pemerintah.

Zulhas memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh, petani, kepala daerah, serta aparat TNI dan Polri yang turut bekerja keras dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini menjadi bukti kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, hingga akhir April 2025, produksi padi telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sebesar 10,4 juta ton. Dengan demikian, surplus beras lebih dari 3,5 juta ton tercatat hingga akhir bulan April. Zulhas pun mengucapkan terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, serta aparat TNI dan Polri atas kerja keras mereka yang telah mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo.

“Jadi sampai akhir April, kita sudah lebih 3,5 juta ton. Terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, TNI dan Polri yang sudah bekerja keras mewujudkan yang diminta oleh Presiden,” ujar Zulhas dengan bangga.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur pertanian menjadi agenda besar pemerintah tahun ini. Ia menegaskan bahwa seluruh jaringan irigasi akan diperbaiki, serta pembangunan 15.000 gudang sementara untuk menampung jagung sedang digesa agar hasil panen dapat disimpan dengan baik. “Kita sedang membangun ekonomi desa. Rakyat harus sehat dan sejahtera,” imbuhnya, menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pernyataan Zulhas ini semakin memperjelas komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah berfokus pada penguatan sektor ini untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pangan yang cukup dan berkualitas.

Monitorday.com – Hasil survei terbaru dari Rumah Politik Indonesia menunjukkan bahwa 79,8% responden merasa puas dengan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan pada 18 hingga 24 April 2025 ini mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat mengaku puas dengan kontribusi Gibran dalam pemerintahan, meskipun ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, 39,1% responden mengaku cukup puas, sementara 31,8% merasa puas, dan 8,9% sangat puas dengan kinerja Gibran. Namun, 16,5% responden menyatakan tidak puas, sementara 3,7% lainnya memilih untuk tidak memberikan jawaban atau tidak tahu. Fernando menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk Gibran yang dianggap berhasil membantu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi, dengan 15,2% responden menyebutkan hal tersebut sebagai alasan kepuasan mereka.

Selain itu, publik juga menilai Gibran telah berperan dalam merealisasikan beberapa program pemerintah secara bertahap, dengan 12,9% responden mengungkapkan pandangan ini. Beberapa di antaranya bahkan menyebutkan bahwa Gibran sering memberikan bantuan langsung kepada masyarakat akar rumput, dengan 9,8% responden mendukung pandangan ini. Gibran juga dianggap berperan penting dalam mengawal program makan bergizi gratis yang dinilai berhasil oleh 7,9% responden.

Namun, meski mayoritas puas, ada sekitar 16,5% masyarakat yang belum merasa puas dengan kinerjanya. Fernando mencatat bahwa dari mereka yang tidak puas, 30,7% merasa Gibran belum menunjukkan hasil kerja yang signifikan, 18,4% merasa program-programnya belum terealisasi dengan baik, dan 16,3% menilai Gibran masih terbilang baru menjabat. Menurut Fernando, ini adalah tantangan bagi Gibran untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan 1.310 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error 2,48% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terlibat adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih.

Mardiyanto, seorang analis ekonomi politik, menanggapi hasil survei tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun masih ada sebagian publik yang belum puas, Gibran dapat menanggapi hal ini dengan aksi nyata dan terus bekerja untuk memperbaiki kinerjanya. Menurutnya, pendekatan Gibran yang mirip dengan gaya Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wapres, seperti program “Lapor Mas Wapres”, dinilai sangat strategis. Mardiyanto juga menambahkan bahwa gaya blusukan Gibran yang menyerap aspirasi publik langsung dari masyarakat akar rumput akan memperkuat posisinya dalam memberikan dampak positif terhadap pemerintahan.

Survei ini menjadi sinyal penting bagi Gibran untuk terus beradaptasi dan bersinergi dengan ekspektasi masyarakat. Ke depan, publik berharap agar Gibran bisa memperlihatkan hasil kerja yang lebih nyata dan mendalam untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi negara.

Monitorday.com – Memilih jurusan kuliah menjadi keputusan penting yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari minat dan kompetensi pribadi hingga prospek karier di masa depan.

Salah satu faktor krusial adalah potensi untuk langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

Laporan terbaru dari Bankrate menyebutkan sejumlah jurusan yang memiliki tingkat pengangguran rendah serta rata-rata gaji tinggi, menjadikannya sebagai pilihan favorit bagi calon mahasiswa yang ingin menjamin masa depan karier mereka.

Berikut adalah daftar 10 jurusan kuliah yang lulusannya dikenal “anti nganggur”:

1. Teknik Elektro
   Rata-rata gaji: Rp1,78 miliar per tahun
   Tingkat pengangguran: 1,9%
2. Teknik Komputer
   Rata-rata gaji: Rp1,74 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,1%
3. Teknik Perminyakan
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 0,9%
4. Teknik Penerbangan
   Rata-rata gaji: Rp1,63 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,9%
5. Teknik Material
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,1%
6. Teknik Mesin
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,9%
7. Electrical Engineering Technology
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,3%
8. Teknik Fisika
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,5%
9. Teknik Kimia
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,1%
10. Ilmu Aktuaria
    Rata-rata gaji: Rp1,47 miliar
    Tingkat pengangguran: 1,9%

Daftar ini bisa menjadi referensi penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan tujuan karier jangka panjang.

Jurusan-jurusan berbasis teknik dan sains terbukti memiliki daya saing tinggi di dunia kerja global, serta menawarkan stabilitas ekonomi yang kuat bagi lulusannya.

Monitorday.com – Menjelang musim haji tahun 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran penerbangan jemaah haji Indonesia.

Melalui penyediaan bahan bakar avtur dan layanan operasional 24 jam, perusahaan siap melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah dari 13 bandara embarkasi di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur telah disiapkan untuk mendukung dua fase utama operasional haji: keberangkatan yang berlangsung pada 2 Mei hingga 1 Juni, serta kepulangan dari 10 Juni hingga 11 Juli 2025.

“Sebanyak 95.700 KL avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase tersebut,” ujar Heppy dalam keterangannya.

Tak hanya menjamin ketersediaan bahan bakar, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi untuk memastikan pengisian avtur berjalan lancar. Layanan after-sales 24 jam juga disiapkan di seluruh titik layanan untuk mendukung kelancaran operasional.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak mengalami kendala dalam proses keberangkatan dan kepulangan, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” tambah Heppy.

Senada dengan itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa pihaknya menjamin ketersediaan energi selama periode haji. “Seluruh stok avtur dan sarana fasilitas dalam kondisi aman,” jelasnya.

Sebagai informasi, penerbangan haji tahun ini akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, dengan keberangkatan dari 13 bandara embarkasi: Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, membahas potensi kerja sama dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Pertemuan bilateral ini berlangsung di sela-sela BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, menandakan komitmen kedua negara dalam memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, kedua menteri menekankan keselarasan prioritas nasional, terutama dalam peningkatan kualitas SDM melalui distribusi makanan bergizi di sekolah. Brasil, yang telah sukses menjalankan Program Makanan Sekolah Brasil dengan menjangkau 40 juta siswa setiap hari, menjadi mitra strategis bagi Indonesia untuk mengadaptasi model serupa.

“Kami melihat peluang besar untuk berkolaborasi dengan Brasil, tidak hanya dalam ketahanan pangan, tetapi juga dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi pangan berkelanjutan,” ujar Menlu Sugiono, dalam keterangan resminya Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Menlu Vieira menyambut positif kehadiran Indonesia di BRICS dan menyoroti peran aktif Jakarta dalam memperluas kerja sama selatan-selatan.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia diharapkan dapat memperdalam kolaborasi dengan negara-negara anggota, termasuk Brasil, dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan global. Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempelajari keberhasilan Brasil dalam mengintegrasikan program makanan sekolah dengan kebijakan pertanian lokal, sehingga menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan.

Presiden Brasil sebelumnya telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT BRICS pada Juli 2025 di Rio de Janeiro. Kunjungan Prabowo ke Brasil pada November 2024 juga menjadi dasar eksplorasi kerja sama ini, di mana ia menyatakan minatnya untuk mengadopsi praktik terbaik Brasil dalam penyediaan makanan sekolah.

Meski belum ada pengumuman resmi mengenai bentuk bantuan teknis atau pendanaan, kedua negara sepakat untuk membentuk tim kerja guna merancang skema implementasi yang saling menguntungkan. Program ini tidak hanya bertujuan memerangi malnutrisi, tetapi juga mendorong partisipasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani kecil.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia berharap dapat mempercepat pencapaian target ketahanan pangan dan peningkatan SDM, sekaligus memperkuat posisinya di BRICS sebagai aktor kunci dalam isu pembangunan berkelanjutan.

Monitorday.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan komitmennya untuk mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi institusi yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (29/4), yang turut dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick.

Menurut Erick, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya awal dalam membangun sistem tata kelola BPI Danantara yang kuat, seiring proses pengalihan kewenangan dalam pengelolaan dana investasi nasional.

“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti Menteri Keuangan dulu. Nah, ini mumpung kami baru, kami coba menjabarkan seluruhnya, termasuk bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi,” jelas Erick.

Ia menekankan bahwa selain sistem, kepemimpinan menjadi elemen penting dalam mencegah praktik korupsi di tubuh Danantara. Erick menyebut bahwa semangat bersih harus dimulai dari niat baik para pimpinan.

“Kalau niat baik itu datang dari diri kita sendiri, saya rasa itu yang paling mudah. Ini yang kami dorong—supaya terbentuk pola bukan hanya lewat sistem, tapi juga melalui kepemimpinan yang bersinergi dengan KPK,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan tata kelola Danantara demi memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan optimal.

“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara, agar keuangan negara benar-benar dikelola dengan baik dan memberi manfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat,” ujar Tanak.

Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa kolaborasi antarlembaga negara dapat menjadi fondasi dalam membangun institusi pengelola investasi yang transparan dan akuntabel di masa depan.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Buku Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, sebagai pedoman minimum bagi bank dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI) secara bertanggung jawab.

Peluncuran yang dilakukan secara daring pada Selasa ini menandai langkah penting dalam memperkuat transformasi digital sektor perbankan dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik dan mitigasi risiko.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat menghasilkan manfaat secara optimal, dengan tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang efektif dan terkendali,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dian menjelaskan, buku panduan tersebut menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan siklus hidup AI — mulai dari inisiasi, perancangan, pembangunan model, pengujian, implementasi, hingga evaluasi dan audit berkala.

Hal ini bertujuan agar penggunaan AI tetap transparan, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai tata kelola yang berlaku di Indonesia.

Tiga prinsip utama yang menjadi landasan panduan ini adalah:

Keandalan (reliability) – memastikan sistem AI sejalan dengan tujuan strategis bank,

Akuntabilitas (accountability) – menjamin bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan, dan

Pengawasan manusia (human oversight) – mengutamakan peran manusia dalam pengambilan keputusan berbasis AI.

“Implementasi AI yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif,” tegas Dian.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan perlunya integrasi sejumlah elemen dalam tata kelola AI, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyiapan proses kebijakan dan prosedur yang patuh terhadap regulasi, serta penerapan teknologi yang aman dan adaptif terhadap risiko.

Panduan ini disusun berdasarkan regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, juga mengacu pada standar internasional seperti regulasi dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Office of the Comptroller of the Currency (OCC) di AS, hingga Artificial Intelligence Act di Uni Eropa.

OJK berharap panduan ini dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan industri perbankan dalam menciptakan sistem AI yang inklusif, etis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Integrasi AI bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan transformasi budaya dan pola pikir organisasi. Maka dibutuhkan kerangka kerja strategis dan budaya inovatif,” pungkas Dian.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menanggapi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang penyelenggaraan wisuda perpisahan di sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat.

Mu’ti menilai wisuda tetap dapat dilaksanakan selama tidak memberatkan dan disepakati bersama oleh orangtua serta siswa.

“Menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Mu’ti di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Selasa (29/4).

Ia menekankan bahwa pelaksanaan wisuda tidak boleh dilakukan secara berlebihan maupun dipaksakan. Menurutnya, acara tersebut bisa menjadi bentuk rasa syukur atas kelulusan serta momen kebersamaan antara orangtua dan pihak sekolah.

“Karena bisa jadi orangtua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orangtua juga datang, dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa keputusan terkait pelaksanaan wisuda sebaiknya dikembalikan kepada sekolah dan orangtua, dengan prinsip tidak memaksakan, menghindari pemborosan, dan menjunjung kesederhanaan.

“Sekali lagi ya prinsipnya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan, dan semuanya harus dalam batas-batas yang wajar,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait pelarangan kegiatan wisuda sekolah yang menuai pro dan kontra, termasuk viralnya perdebatan antara Gubernur Jabar dan sejumlah siswa.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen Tahun 2025 dengan tujuan menyamakan persepsi, membangun kerangka kerja bersama, serta memperkuat komitmen kolektif dalam mengatasi tantangan pendidikan nasional.

Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan nasional membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk mendorong partisipasi, peran serta, dan dukungan dari seluruh pihak dalam menyukseskan program-program kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyampaikan dukungannya terhadap Konsolnas 2025. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan guna memperkuat pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata.

“Membangun sinergi antar-pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencapai target-target pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dasar menengah, sangatlah penting untuk menyatukan visi dan strategi,” jelas Hetifah.

Konsolnas 2025 akan membahas berbagai isu strategis, antara lain wajib belajar 13 tahun, pemerataan kesempatan pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, hingga sistem penerimaan murid baru (SPMB).

Topik lainnya termasuk Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), tata kelola dan status kepegawaian guru, layanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendidikan inklusif, pendidikan karakter, pelestarian bahasa daerah, serta penyusunan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029.

Dengan agenda yang komprehensif, Konsolnas 2025 diharapkan mampu memperkuat koordinasi nasional dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi di berbagai negara. Praktik ini tak hanya memperlemah institusi publik, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun di tengah tantangan global tersebut, sejumlah negara berhasil menegakkan integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahannya.

Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2024, yang mengukur tingkat korupsi sektor publik di 180 negara melalui skala 0 hingga 100, di mana skor lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Berikut 10 negara dengan skor CPI tertinggi tahun ini:

1. Denmark (Skor: 90)

Negara Skandinavia ini menempati posisi teratas sebagai negara paling bebas korupsi. Dengan sistem hukum yang kuat dan kebijakan antikorupsi tanpa toleransi, Denmark konsisten menindak segala bentuk praktik ilegal, termasuk di level tertinggi pemerintahan.

2. Finlandia (Skor: 88)

Finlandia mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara terbersih dari korupsi. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, sistem peradilan independen, dan budaya transparansi menjadi kunci keberhasilannya.

3. Singapura (Skor: 84)

Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam 10 besar, Singapura menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui sistem meritokrasi, akuntabilitas tinggi, serta lembaga hukum yang tegas dan efisien.

4. Selandia Baru (Skor: 83)

Negara ini dikenal dengan undang-undang antikorupsi yang ketat dan sistem hukum yang menjunjung tinggi integritas. Hukuman berat dan tekanan sosial menjadi penghalang kuat terhadap perilaku koruptif.

5. Luksemburg (Skor: 81)

Kerangka hukum yang efektif dan kebebasan pers menjadi kekuatan utama Luksemburg dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor publik.

6. Norwegia (Skor: 81)

Norwegia menunjukkan komitmen nyata terhadap pemerintahan bersih melalui keterbukaan informasi, integritas pejabat publik, dan pengawasan aktif dari media serta masyarakat.

7. Swiss (Skor: 81)

Selain terkenal sebagai pusat keuangan dunia, Swiss juga memiliki mekanisme antikorupsi yang ketat dan sistem transparansi keuangan yang kuat.

8. Swedia (Skor: 80)

Negara ini dikenal dengan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Pemerintah Swedia mengedepankan transparansi dan pengawasan internal sebagai pilar pemberantasan korupsi.

9. Belanda (Skor: 78)

Dengan sistem regulasi ketat dan badan antikorupsi yang efektif, Belanda berhasil mempertahankan reputasinya sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang bersih.

10. Australia (Skor: 77)

Australia melengkapi daftar 10 besar negara terbersih dari korupsi. Pemerintahannya dikenal dengan transparansi anggaran, pengawasan lembaga yang ketat, dan sistem hukum yang efektif.

CPI 2024 menunjukkan bahwa integritas pemerintahan bukan hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada budaya sosial, keterlibatan masyarakat, dan sistem peradilan yang independen.

Negara-negara yang berhasil menekan korupsi membuktikan bahwa komitmen kolektif terhadap transparansi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.