Monitorday.com – Kerja keras yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tak hanya memberikan dampak langsung terhadap pengurangan praktik ilegal fishing di dalam negeri, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari Australian Fisheries Management Authority (AFMA), serta Australian Border Force dan Maritime Border Command Australia.

Melalui Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF) yang ke-24 di Jakarta (7/05), Ditjen PSDKP melakukan langkah diplomasi pengawasan perikananan yang penuh makna, membawa harapan baru bagi masa depan kelautan yang lebih lestari.

Direktur Pengendalian Operasi Armada (POA) Ditjen PSDKP, Saiful Umam mengatakan, tujuan utama dari forum ini adalah untuk terus memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut dan merugikan ekonomi.

“Arahan Bapak Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono untuk membangun kolaborasi menjadi concern kami. Terlebih IUU fishing telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Asia Pasifik. Jenis penangkapan ikan ilegal lintas batas ini melibatkan nelayan asing yang secara ilegal menangkap ikan di perairan negara lain,” ujar Saiful.

Sementara itu, Wez Norris, CEO dari AFMA menuturkan,  dampak dari penangkapan ikan ilegal ini sangat besar. Selain merusak lingkungan laut, praktik ini mengancam kelangsungan hidup sumber daya ikan, yang pada gilirannya akan menyulitkan generasi nelayan mendatang yang berusaha menerapkan cara-cara penangkapan yang sah.

“Penangkapan ikan ilegal merusak lingkungan laut dan menguras persediaan ikan, sehingga menyulitkan generasi nelayan masa depan yang menerapkan hal yang benar,” ujar Norris dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa bahaya penangkapan ikan ilegal tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan para nelayan yang bekerja di kapal-kapal ilegal.

“Nakhoda kapal mempertaruhkan nyawa awak kapal mereka dengan menempuh perjalanan jauh di laut untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain,” lanjut Norris.

Dalam kesempatan yang sama, Commodore Troy Van Tienhoven, Chief of Operations pada Maritime Border Command, mengingatkan bahwa penanganan masalah IUU fishing bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan tantangan regional yang memerlukan kolaborasi antarnegara.

 “IAFSF menyediakan platform penting bagi Australia dan Indonesia untuk bermitra erat, berbagi informasi, dan terus memperkuat kerja sama dalam isu penting ini,” kata Van Tienhoven.

Menurutnya, forum semacam ini sangat penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kerja sama antara kedua negara dalam penegakan hukum di laut.

Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan Australia telah bekerja keras dalam menerapkan strategi komunikasi untuk melawan IUU fishing. Salah satu inisiatif penting yang telah dilaksanakan adalah kampanye informasi publik yang dipimpin bersama oleh PSDKP dan AFMA.

Kampanye ini telah berhasil mengedukasi masyarakat nelayan di sejumlah provinsi Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, mengenai bahaya dan dampak dari penangkapan ikan ilegal. Kampanye ini juga memberi kesempatan bagi komunitas nelayan untuk berdialog langsung dengan pejabat perikanan dari kedua negara.

Meskipun hasil yang dicapai sudah cukup menggembirakan, tantangan masih tetap ada. Para pejabat dari Indonesia dan Australia sepakat bahwa strategi komunikasi tersebut perlu diperluas dan ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satunya adalah untuk menciptakan strategi yang dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memperkuat pesan tentang bahaya penangkapan ikan ilegal lintas batas.

Kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah IUU fishing.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat nelayan, kedua negara yakin dapat bersama-sama melindungi sumber daya laut mereka, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi nelayan di masa depan.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan rencananya untuk menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Indonesia kepada tokoh teknologi dan filantropi dunia, Bill Gates, atas kontribusinya yang signifikan bagi rakyat Indonesia dan dunia melalui Bill & Melinda Gates Foundation.

“Saya akan menggelar Rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi kepada salah seorang warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia,” kata Presiden Prabowo kepada Bill Gates dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5).

Presiden menyampaikan bahwa penganugerahan ini direncanakan berlangsung pada September 2025 di New York, Amerika Serikat, sebagai bentuk penghormatan atas berbagai kontribusi kemanusiaan yang telah dilakukan Gates selama bertahun-tahun.

“Banyak dari kami telah menyetujui usulan ini karena Anda sangat layak mendapatkan tanda kehormatan ini mengingat jasa-jasa Anda terhadap kemanusiaan,” tambah Presiden Prabowo dalam bahasa Inggris.

Sejak tahun 2009, Bill & Melinda Gates Foundation telah menyalurkan lebih dari USD 159 juta (setara Rp1,3 triliun) ke Indonesia. Dana tersebut difokuskan pada sektor kesehatan (USD 119 juta), pertanian, teknologi, serta lintas sektor lainnya. Salah satu dampak nyata dari kerja sama ini adalah penguatan kapasitas produksi vaksin nasional.

“BioFarma sekarang menjadi salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin setiap tahun. Vaksin itu dimanfaatkan di 42 negara dan digunakan oleh 902 juta orang,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB tersebut, Presiden Prabowo juga mengajak Gates berdiskusi secara langsung di ruang kerjanya di Istana. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir mendampingi, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden juga menyinggung peran penting Gates dalam pengembangan teknologi vaksin, termasuk teknologi mRNA, yang kini menjadi salah satu penopang utama dalam sistem kesehatan global.

Monitorday.com – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif resmi memberikan wewenang kepada militer negaranya untuk merespons serangan udara yang dilancarkan India pada Rabu (7/5).

Serangan tersebut memicu eskalasi baru dalam ketegangan antara dua negara bertetangga bersenjata nuklir itu.

“Angkatan Bersenjata Pakistan telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang sesuai terkait ini,” ujar Sharif, seperti dikutip oleh Reuters.

Pernyataan ini muncul setelah India meluncurkan Operasi Sindoor, sebuah operasi militer yang melibatkan jet tempur dan drone yang diklaim menargetkan sembilan kamp teroris di wilayah Pakistan.

Menurut pernyataan personel Angkatan Udara India, Vyomika Singh, serangan itu mengakibatkan delapan korban jiwa, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 35 orang.

Merespons serangan tersebut, militer Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India, termasuk jenis Rafale dan Su-30. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak India mengenai klaim tersebut.

Sharif menegaskan bahwa langkah Pakistan sejalan dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberikan hak kepada negara untuk membela diri dalam menghadapi pelanggaran terhadap kedaulatan dan keselamatan warganya.

Ketegangan meningkat tajam sejak serangan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 22 April lalu. Serangan tersebut menewaskan 26 turis, mayoritas warga India. New Delhi menuduh Islamabad berada di balik insiden itu—klaim yang dibantah Pakistan. Sebagai tanggapan, Pakistan menyerukan penyelidikan terbuka dan menegaskan tidak terlibat.

Menindaklanjuti perkembangan terbaru, Kementerian Luar Negeri Pakistan memanggil perwakilan diplomatik India untuk melayangkan protes keras. Pakistan memperingatkan bahwa “tindakan gegabah semacam ini menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.”

Monitorday.com – Pembelajaran tak lagi terbatas di ruang kelas. Teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), kini menjadi pendorong utama terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua di Indonesia, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Google dan YouTube bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan dua inisiatif strategis pada Rabu (7/5). Inisiatif ini bertujuan memberdayakan guru, siswa, dan kreator konten untuk mengoptimalkan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar.

Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran Gemini Academy 2025, program pelatihan bagi pendidik dan siswa untuk mengintegrasikan teknologi AI, seperti Gemini, dalam proses pembelajaran.

Program ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya dengan Kemendikdasmen, yang sejak tahun lalu telah menjangkau lebih dari 200.000 guru di 34 provinsi. Sebanyak 98% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan AI untuk persiapan mengajar.

Selain itu, YouTube kembali menghadirkan Akademi Edukreator bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Kok Bisa, dan Senyawa+. Inisiatif ini menyasar guru, kreator, dan profesional untuk menciptakan konten edukatif berkualitas tinggi secara gratis di platform YouTube.

Sejak debutnya pada 2020, program ini telah melatih lebih dari 3.200 peserta dan melahirkan kreator ternama seperti Felicia Putri Tjiasaka, drumNDRUM, dan Zahid Ibrahim.

Tahun ini, Akademi Edukreator hadir dengan tiga modul pembelajaran baru:

• Advanced Masterclass: pelatihan lanjutan untuk mengasah kemampuan kreator;
• Digital Safety for Teens: membangun ruang digital yang aman untuk remaja;
• Explore Gemini: eksplorasi AI Gemini untuk meningkatkan kualitas konten edukasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya teknologi digital seperti YouTube sebagai sarana distribusi pembelajaran yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil. Ia menyatakan bahwa pendidikan harus hadir melalui berbagai platform digital dengan konten positif yang disertai tanggung jawab etis.

“Anak-anak kini bisa belajar kapan saja dan di mana saja, bahkan di tengah ladang sekalipun. Ini adalah langkah penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Menteri Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah YouTube Asia Tenggara dan Asia Frontier, Danny Ardianto, menambahkan bahwa YouTube berkomitmen menjadi ruang belajar global. Lewat berbagai inisiatif seperti YouTube Learning Hub dan Akademi Edukreator, perusahaan mendukung pembelajaran yang merata, personal, dan menyenangkan.

“Sejak 2020, kami telah memberdayakan lebih dari 3.200 guru, siswa, dan kreator untuk menjadi penggerak pendidikan digital di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kami perkuat bersama pemerintah dan komunitas,” tutur Danny.

Inisiatif ini juga sejalan dengan Program Digitalisasi Pembelajaran, yang membekali guru dengan perangkat ajar digital, platform Ruang Murid, serta memperkenalkan coding dan AI sejak dini. Tujuannya: membentuk generasi masa depan dengan literasi digital tinggi dan kemampuan berpikir kritis.

Pendaftaran Akademi Edukreator 2025 telah dibuka. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi Akademi Edukreator.

Monitorday.com – Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan kembali memuncak. Pada Rabu (7/5/2025), India mengklaim telah melancarkan serangan ke sembilan lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, sebagai balasan atas serangan teror berdarah di Pahalgam yang menewaskan puluhan warga sipil dua pekan lalu.

Militer India mengonfirmasi aksi tersebut dalam pernyataan publik pertamanya pada Rabu pagi. “Keadilan telah ditegakkan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan Pahalgam. Jai Hind!” tulis Angkatan Darat India melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter).

Menurut laporan dari sumber militer yang dikutip CNN, serangan India menghantam lima lokasi utama: Kotli, Ahmadpur Timur, Muzaffarabad, Bagh, dan Muridke. Dua di antaranya—Ahmadpur Timur dan Muridke—berada di provinsi Punjab Pakistan, yang merupakan wilayah tidak disengketakan dan ini memperbesar sensitivitas serangan tersebut.

Pemerintah Pakistan mengecam keras serangan tersebut dan membantah bahwa lokasi-lokasi yang diserang adalah kamp militan. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan kepada Geo News bahwa “warga sipil termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban.” Sedikitnya tiga orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden ini, menurut otoritas setempat.

“India mengklaim menyerang kamp-kamp teroris—itu tidak benar. Media internasional dipersilakan mengunjungi lokasi dan melihat bahwa warga sipil menjadi target,” tegas Asif.

Serangan ini dipicu oleh tragedi pada 22 April di daerah wisata Baisaran, Pahalgam, yang terletak di Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir (dikuasai India). Dalam serangan brutal itu, 26 warga sipil ditembak mati oleh kelompok bersenjata.

Front Perlawanan, kelompok yang diduga memiliki afiliasi dengan militan Pakistan Lashkar-e-Taiba, sempat mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun kemudian menarik pernyataan itu. Pemerintah India menetapkan tiga tersangka utama, dua di antaranya adalah warga negara Pakistan.

Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi minggu lalu memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada angkatan bersenjata India untuk bertindak tegas terhadap pelaku terorisme lintas batas.

PBB dan berbagai lembaga internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa ketegangan militer antara India dan Pakistan berpotensi membawa kawasan ke ambang konflik terbuka, bahkan risiko penggunaan senjata nuklir.

Meski kedua negara kerap terlibat dalam gesekan di wilayah perbatasan, skala dan lokasi serangan India kali ini—menjangkau wilayah Pakistan non-sengketa—menandai babak baru dalam konflik yang bisa memicu respons militer lebih luas dari Islamabad.

Monitorday.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah langkah yang sangat progresif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Hibnu, dengan menggunakan pasal TPPU, Kejagung tidak hanya berusaha untuk mempidanakan Zarof, tetapi juga berpotensi untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya.

Langkah ini membuka peluang besar untuk menelusuri lebih dalam asal-usul uang yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi atau suap lainnya. Hibnu menjelaskan, TPPU memberikan kesempatan bagi terdakwa atau saksi untuk mengungkapkan sumber-sumber dana tersebut, yang dapat mengarah pada pengembalian kerugian negara yang lebih luas. Ia menambahkan, “Dengan TPPU, paling tidak saksi-saksi atau terdakwa bisa memberikan informasi dari mana uang tersebut berasal,” ujarnya.

Ada dua dimensi penting yang dianggap Hibnu dalam penetapan Zarof sebagai tersangka TPPU. Pertama, dimensi pengembalian uang negara. Dalam hal ini, Kejagung tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap Zarof, tetapi juga berupaya keras untuk mengembalikan uang yang telah merugikan negara. Kejagung dapat mengungkap dan mengembalikan uang yang seharusnya menjadi milik negara dan bukan digunakan untuk keuntungan pribadi.

Kedua, Hibnu menyoroti dimensi pembuktian dan pembongkaran lebih lanjut tentang kasus ini. Diharapkan Zarof akan memberikan keterangan yang jelas mengenai asal-usul uang senilai Rp 951 miliar dan emas yang ditemukan. Hibnu mengungkapkan, “Uang itu dari mana, siapa yang terlibat, perkara apa saja yang diatur?” Kejelasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dapat diungkapkan dan diberi sanksi yang sesuai.

Dalam proses peradilan, Hibnu berharap Zarof tidak menutup diri dalam memberikan keterangan. Jika ia menutup diri, hal ini dapat memperpanjang proses pengungkapan dan memperburuk kondisi hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, Hibnu melihat penggunaan pasal TPPU juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membongkar dugaan adanya mafia peradilan yang terlibat dalam kasus ini. Temuan uang dan emas yang mencapai hampir Rp 1 triliun bisa jadi merupakan hasil dari tindak pidana yang lebih besar, dan upaya untuk mengungkapnya harus dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur.

Menghadapi kenyataan bahwa belum ada Undang-Undang Perampasan Aset, Hibnu menyarankan agar Kejagung dapat terus mengandalkan pasal TPPU. Ini adalah pendekatan normatif yang bisa memberi efek jera bagi pelaku, sekaligus membuka jalan untuk mengetahui aliran dana yang lebih luas. “Ini bisa mengetahui ke mana saja aliran uang tersebut. Ini merupakan cara efektif untuk ‘memiskinkan’ pelaku tindak pidana,” kata Hibnu.

Hibnu juga menyarankan agar Kejagung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu melacak lebih lanjut aliran uang yang terlibat dalam kasus ini. Dengan bantuan PPATK, Kejagung bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul dana dan alirannya. Hal ini tentu akan sangat mendukung dalam proses pembongkaran kasus secara menyeluruh.

Langkah Kejagung dalam menangani kasus Zarof Ricar melalui penetapan TPPU ini memang membuka banyak peluang untuk pengungkapan lebih lanjut, baik dalam hal pembuktian kejahatan maupun pengembalian kerugian negara. Dengan kerja sama antara Kejagung dan PPATK, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan di Indonesia.

Monitorday.com – Founder Ustadzku, Arif Fahrudin, mengatakan aplikasi ini lahir dari dorongan kuat untuk memperbarui metode dakwah Islam.

Dengan tagline “Cara Cerdas Cari Ustadz”, aplikasi ini bertujuan memperluas akses layanan keislaman berbasis digital.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Arif menyampaikan lima motivasi pengembangan aplikasi ini.

Motivasi pertama adalah modernisasi pelayanan penyiaran keagamaan agar sesuai kebutuhan zaman.

Motivasi kedua adalah penguatan dakwah dan ibadah dengan mempermudah umat mencari dai kompeten.

Motivasi ketiga adalah melayani kebutuhan umat lewat platform digital yang memfasilitasi pemilihan ustadz untuk berbagai kegiatan keagamaan.

Motivasi keempat adalah menjadikan aplikasi ini sebagai mitra strategis para dai dan akademisi Muslim.

Motivasi kelima adalah penguatan kualitas dai yang otoritatif, berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan memahami Pancasila serta UUD 1945.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, mengapresiasi aplikasi ini karena membuka ruang publik bagi para ustadz.

Ia menilai Ustadzku bisa menjadi media promosi dan transformasi bagi dai yang belum populer di media sosial.

Cholil mendorong agar para ustadz mengikuti Standarisasi Dai MUI agar memiliki persepsi keagamaan dan kebangsaan yang sama.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, juga menyambut baik aplikasi ini dan menyebutnya sebagai ide luar biasa.

Ia berharap para ustadz di aplikasi ini bisa berkiprah secara internasional membawa semangat Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

Noor bahkan menyarankan para dai menjadi duta BAZNAS karena ustadz Indonesia dinilai berkualitas dan disukai di luar negeri.

Menurutnya, banyak proposal permintaan dai ke wilayah 3T dan luar negeri yang bisa difasilitasi lewat aplikasi ini.

Deputi BRIN, Hendrian, menyatakan dukungannya dan berharap BRIN bisa berkolaborasi dalam pengembangan Ustadzku versi 2.0.

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan perubahan besar dalam mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah utamanya adalah penghapusan sistem reimburse, yang kini digantikan dengan skema uang muka melalui virtual account.

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Menurut Dadan, skema baru ini mengharuskan semua kegiatan MBG didanai lebih dulu dengan dana operasional yang disalurkan ke rekening virtual account milik mitra yang telah terverifikasi.

“Virtual account adalah rekening bersama yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak: perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5).

Dana bantuan kini tidak langsung masuk ke rekening yayasan seperti sebelumnya, tetapi melalui sistem yang diawasi lebih ketat, termasuk keterlibatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Setiap transaksi tercatat secara digital dan wajib dilaporkan setiap 10 hari. Seluruh kegiatan MBG pun tidak diperbolehkan berjalan jika virtual account belum terbentuk dan belum menerima dana untuk minimal 10 hari operasional ke depan.

Dalam skema terbaru ini, pengajuan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan minimal 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Dana operasional dan bahan baku diberikan berdasarkan prinsip at cost, dan jika ada sisa dari efisiensi harga, dana tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan akan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Langkah ini turut diambil sebagai respons terhadap permasalahan di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas dapur, sehingga dana yang dikirim tidak tersalurkan kepada pihak yang seharusnya menerima.

Dadan menegaskan bahwa kini BGN hanya akan bermitra dengan pemilik fasilitas langsung, dan bila belum memiliki yayasan sendiri, BGN akan merekomendasikan yayasan pendamping sementara.

BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 SPPG, sementara untuk yayasan lintas provinsi dibatasi lima SPPG—kecuali untuk organisasi nasional seperti Kartika Eka Paksi dan Muhammadiyah yang memiliki struktur pembinaan pusat.

Proses verifikasi mitra kini dilakukan secara berlapis, dimulai dari pendaftaran di situs resmi mitra.dgn.go.id, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penunjukan kepala SPPG.

Setelah mitra dinyatakan layak, BGN akan membuatkan virtual account dan mitra bersama kepala satuan dapat mulai mengajukan proposal pencairan dana melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dadan menyatakan bahwa seluruh sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan dana bantuan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam acara halalbihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5), dan duduk semeja dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Pertemuan ini menjadi sorotan publik mengingat Try Sutrisno belakangan aktif dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyerukan sejumlah tuntutan politik, termasuk pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh besar militer dan pemerintahan, antara lain Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrachman, dan A.M. Hendropriyono. Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, dan KSAL Muhammad Ali.

Pejabat sipil lainnya yang ikut dalam acara termasuk Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Acara dibuka dengan ceramah agama oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar.

Kehadiran Try Sutrisno menjadi perhatian mengingat keterlibatannya dalam forum purnawirawan yang mengeluarkan delapan poin tuntutan, termasuk desakan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden karena dianggap terpilih melalui proses yang melanggar hukum.

Forum tersebut juga menyerukan agar pemerintah kembali ke naskah asli UUD 1945 serta melakukan perombakan kabinet, khususnya terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi.

Selain Try, forum ini beranggotakan ratusan purnawirawan dari berbagai matra dan pangkat, termasuk Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Momen pertemuan Prabowo dan para purnawirawan di tengah tensi politik ini pun memunculkan berbagai spekulasi arah komunikasi dan rekonsiliasi di tubuh elite militer dan sipil Indonesia.