Monitorday.com – Program Studi Doktor (S3) Linguistik Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) semakin menunjukkan komitmennya untuk mencetak lulusan unggul di bidang penelitian. Melalui berbagai program akademik yang mendalam dan forum diskusi yang produktif, Prodi S3 Linguistik Terapan berupaya tidak hanya melahirkan cendekiawan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Hal ini terwujud dalam workshop yang baru-baru ini diselenggarakan, dengan menghadirkan Dr. Imam Sentosa, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris ESA Unggul, sebagai narasumber utama dalam topik “Penggunaan Software Analisis Data Kualitatif.”

Ketua Program Studi S2 dan S3 Linguistik Terapan UNJ, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd, menegaskan bahwa meski Prodi S3 Linguistik Terapan telah mendapatkan predikat unggul dari LAMDIK, ia tidak ingin berpuas diri.

“Predikat ini justru menjadi pemicu bagi kami untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. Kami berkomitmen untuk menghasilkan penelitian yang memiliki dampak besar bagi kepentingan bangsa,” ungkap Prof. Endry.

Prof. Endry pun berharap dapat terus memberikan bimbingan terbaik agar mahasiswa tidak hanya cepat menyelesaikan studi, tetapi juga menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang linguistik.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 UNJ, Prof. Ifan Iskandar, menambahkan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh calon doktor dari Program S3 Linguistik Terapan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat.

“Kebermanfaatan penelitian itu bukan hanya untuk dunia akademik, tetapi juga untuk langsung diterapkan di lapangan, bagi kemajuan masyarakat,” ujar Prof. Ifan.

Prodi S3 Linguistik Terapan UNJ semakin memperlihatkan peran vitalnya dalam mencetak pemimpin masa depan yang berpengetahuan luas dan siap menghadapi tantangan global.

Prof. Ifan juga menekankan bahwa di Prodi S3 Linguistik Terapan inilah, para pemimpin masa depan akan dilahirkan. Mereka tidak hanya dilatih untuk menjadi akademisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang siap memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Sebagai bagian dari komitmen UNJ dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi emas 2045, Prodi S3 Linguistik Terapan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi pemimpin yang berkompeten.

Menurut Prof. Ifan, Prodi S3 Linguistik Terapan adalah ujung tombak dalam memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan besar di masa depan.

Workshop yang diselenggarakan oleh Prodi S3 Linguistik Terapan ini, menjadi salah satu upaya untuk mendalami penggunaan teknologi dalam penelitian.

Software analisis data kualitatif, yang menjadi tema utama workshop, merupakan alat yang sangat diperlukan oleh para peneliti dalam menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur.

Program S3 Linguistik Terapan UNJ tidak hanya menekankan pada kualitas penelitian, tetapi juga pada proses percepatan studi mahasiswa.

Melalui serangkaian program inovatif dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, Prodi S3 Linguistik Terapan UNJ siap untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi dunia pendidikan, penelitian, dan pembangunan Indonesia.

Monitorday.com – Kerja keras yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tak hanya memberikan dampak langsung terhadap pengurangan praktik ilegal fishing di dalam negeri, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari Australian Fisheries Management Authority (AFMA), serta Australian Border Force dan Maritime Border Command Australia.

Melalui Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF) yang ke-24 di Jakarta (7/05), Ditjen PSDKP melakukan langkah diplomasi pengawasan perikananan yang penuh makna, membawa harapan baru bagi masa depan kelautan yang lebih lestari.

Direktur Pengendalian Operasi Armada (POA) Ditjen PSDKP, Saiful Umam mengatakan, tujuan utama dari forum ini adalah untuk terus memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut dan merugikan ekonomi.

“Arahan Bapak Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono untuk membangun kolaborasi menjadi concern kami. Terlebih IUU fishing telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Asia Pasifik. Jenis penangkapan ikan ilegal lintas batas ini melibatkan nelayan asing yang secara ilegal menangkap ikan di perairan negara lain,” ujar Saiful.

Sementara itu, Wez Norris, CEO dari AFMA menuturkan,  dampak dari penangkapan ikan ilegal ini sangat besar. Selain merusak lingkungan laut, praktik ini mengancam kelangsungan hidup sumber daya ikan, yang pada gilirannya akan menyulitkan generasi nelayan mendatang yang berusaha menerapkan cara-cara penangkapan yang sah.

“Penangkapan ikan ilegal merusak lingkungan laut dan menguras persediaan ikan, sehingga menyulitkan generasi nelayan masa depan yang menerapkan hal yang benar,” ujar Norris dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa bahaya penangkapan ikan ilegal tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan para nelayan yang bekerja di kapal-kapal ilegal.

“Nakhoda kapal mempertaruhkan nyawa awak kapal mereka dengan menempuh perjalanan jauh di laut untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain,” lanjut Norris.

Dalam kesempatan yang sama, Commodore Troy Van Tienhoven, Chief of Operations pada Maritime Border Command, mengingatkan bahwa penanganan masalah IUU fishing bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan tantangan regional yang memerlukan kolaborasi antarnegara.

 “IAFSF menyediakan platform penting bagi Australia dan Indonesia untuk bermitra erat, berbagi informasi, dan terus memperkuat kerja sama dalam isu penting ini,” kata Van Tienhoven.

Menurutnya, forum semacam ini sangat penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kerja sama antara kedua negara dalam penegakan hukum di laut.

Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan Australia telah bekerja keras dalam menerapkan strategi komunikasi untuk melawan IUU fishing. Salah satu inisiatif penting yang telah dilaksanakan adalah kampanye informasi publik yang dipimpin bersama oleh PSDKP dan AFMA.

Kampanye ini telah berhasil mengedukasi masyarakat nelayan di sejumlah provinsi Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, mengenai bahaya dan dampak dari penangkapan ikan ilegal. Kampanye ini juga memberi kesempatan bagi komunitas nelayan untuk berdialog langsung dengan pejabat perikanan dari kedua negara.

Meskipun hasil yang dicapai sudah cukup menggembirakan, tantangan masih tetap ada. Para pejabat dari Indonesia dan Australia sepakat bahwa strategi komunikasi tersebut perlu diperluas dan ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satunya adalah untuk menciptakan strategi yang dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memperkuat pesan tentang bahaya penangkapan ikan ilegal lintas batas.

Kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah IUU fishing.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat nelayan, kedua negara yakin dapat bersama-sama melindungi sumber daya laut mereka, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi nelayan di masa depan.

Monitorday.com – Universitas UMMI Bogor menyalakan bara semangat baru dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Dalam seremoni khidmat yang berlangsung pada Selasa, 6 Mei 2025 atau bertepatan dengan 8 Dzulqo’dah 1446 H, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ciara Putri, Ir. Fahmi Abdul Kadir Askar, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada tokoh nasional Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS sebagai Rektor Universitas UMMI Bogor.

Momen ini menandai babak baru yang dinamis, ambisius, dan penuh terobosan dalam sejarah institusi pendidikan tersebut.

Bukan nama sembarangan, Prof. Rokhmin Dahuri adalah sosok yang telah malang melintang dalam dunia akademik, pemerintahan, dan parlemen. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001–2004 itu kini menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI periode 2025–2029. Dalam pidato pengangkatannya, ia menyampaikan visi besar: menjadikan Universitas UMMI Bogor sebagai kampus unggulan bertaraf internasional dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan berorientasi masa depan.

“Dengan pengalaman yang saya miliki, saya akan bersama civitas akademika membawa Universitas UMMI Bogor menjadi kampus Excellent—unggul secara lokal, regional, dan global. Kuncinya ada di kolaborasi global, riset berkualitas, serta kurikulum inovatif dan berjiwa kewirausahaan,” tegas Prof. Rokhmin, Rabu (6/5).

Langkah awal dari visi besar itu langsung ditunjukkan. Ia mengumumkan rencana kolaborasi pendidikan dengan institusi internasional di Australia, Shanghai (China), dan Filipina. Salah satu gebrakan nyata adalah hadirnya kantor perwakilan Australia Study di lingkungan Universitas UMMI Bogor—fasilitas strategis yang akan menjadi jembatan emas bagi para siswa/i SMA/SMK yang bercita-cita melanjutkan studi ke Negeri Kanguru. Tak hanya itu, mahasiswa D3 juga berpeluang meneruskan pendidikan ke jenjang S1 hingga S3 di Australia, lengkap dengan kesempatan belajar sambil bekerja. Sebuah angin segar untuk anak muda Indonesia yang haus akan pengalaman akademik global.

Universitas UMMI Bogor sendiri saat ini memiliki delapan program studi yang meliputi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Kewirausahaan, S1 Manajemen, S1 Nutrisi dan Teknologi Pakan, serta S1 Teknik Mesin. Kehadiran Prof. Rokhmin diharapkan mampu mengangkat kualitas dan daya saing program-program tersebut hingga sejajar dengan universitas top dunia.

Tak hanya sang rektor, pelantikan juga dilakukan terhadap jajaran pimpinan baru yang siap mendampingi langkah transformasi kampus. Mereka adalah Dr. Ir. Rahmat Mulyana, MM sebagai Wakil Rektor I; Dr. Dhina Yuliana, S.E., M.Si. sebagai Wakil Rektor II; Ir. Salim Al Bakry, MM, PhD sebagai Wakil Rektor III; dan Muhammad Rizki Aldila, S.H., M.K.N. sebagai Ketua Senat Universitas UMMI Bogor. Komposisi tim ini menjadi tulang punggung strategis bagi terwujudnya visi jangka panjang universitas.

Dengan tongkat estafet kepemimpinan kini berada di tangan Prof. Rokhmin Dahuri, harapan baru tumbuh dari Bogor untuk Indonesia dan dunia. Universitas UMMI Bogor bersiap tampil sebagai pusat pendidikan yang bukan hanya menghasilkan lulusan berilmu, tapi juga berdaya saing, beretika, dan berkontribusi aktif dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

Prof. Rokhmin bukan sekadar datang untuk memimpin, tetapi untuk menciptakan lompatan. Ia hadir membawa semangat kolaboratif, menggandeng dunia untuk bersama membesarkan nama Indonesia melalui pendidikan tinggi. Universitas UMMI Bogor kini berada di garis start perubahan besar. Dan seperti yang telah ia buktikan sebelumnya, Prof Rokhmin Dahuri tahu bagaimana membawa visi menjadi aksi.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan rencananya untuk menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Indonesia kepada tokoh teknologi dan filantropi dunia, Bill Gates, atas kontribusinya yang signifikan bagi rakyat Indonesia dan dunia melalui Bill & Melinda Gates Foundation.

“Saya akan menggelar Rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi kepada salah seorang warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia,” kata Presiden Prabowo kepada Bill Gates dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5).

Presiden menyampaikan bahwa penganugerahan ini direncanakan berlangsung pada September 2025 di New York, Amerika Serikat, sebagai bentuk penghormatan atas berbagai kontribusi kemanusiaan yang telah dilakukan Gates selama bertahun-tahun.

“Banyak dari kami telah menyetujui usulan ini karena Anda sangat layak mendapatkan tanda kehormatan ini mengingat jasa-jasa Anda terhadap kemanusiaan,” tambah Presiden Prabowo dalam bahasa Inggris.

Sejak tahun 2009, Bill & Melinda Gates Foundation telah menyalurkan lebih dari USD 159 juta (setara Rp1,3 triliun) ke Indonesia. Dana tersebut difokuskan pada sektor kesehatan (USD 119 juta), pertanian, teknologi, serta lintas sektor lainnya. Salah satu dampak nyata dari kerja sama ini adalah penguatan kapasitas produksi vaksin nasional.

“BioFarma sekarang menjadi salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin setiap tahun. Vaksin itu dimanfaatkan di 42 negara dan digunakan oleh 902 juta orang,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB tersebut, Presiden Prabowo juga mengajak Gates berdiskusi secara langsung di ruang kerjanya di Istana. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir mendampingi, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden juga menyinggung peran penting Gates dalam pengembangan teknologi vaksin, termasuk teknologi mRNA, yang kini menjadi salah satu penopang utama dalam sistem kesehatan global.

Monitorday.com – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif resmi memberikan wewenang kepada militer negaranya untuk merespons serangan udara yang dilancarkan India pada Rabu (7/5).

Serangan tersebut memicu eskalasi baru dalam ketegangan antara dua negara bertetangga bersenjata nuklir itu.

“Angkatan Bersenjata Pakistan telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang sesuai terkait ini,” ujar Sharif, seperti dikutip oleh Reuters.

Pernyataan ini muncul setelah India meluncurkan Operasi Sindoor, sebuah operasi militer yang melibatkan jet tempur dan drone yang diklaim menargetkan sembilan kamp teroris di wilayah Pakistan.

Menurut pernyataan personel Angkatan Udara India, Vyomika Singh, serangan itu mengakibatkan delapan korban jiwa, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 35 orang.

Merespons serangan tersebut, militer Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India, termasuk jenis Rafale dan Su-30. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak India mengenai klaim tersebut.

Sharif menegaskan bahwa langkah Pakistan sejalan dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberikan hak kepada negara untuk membela diri dalam menghadapi pelanggaran terhadap kedaulatan dan keselamatan warganya.

Ketegangan meningkat tajam sejak serangan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 22 April lalu. Serangan tersebut menewaskan 26 turis, mayoritas warga India. New Delhi menuduh Islamabad berada di balik insiden itu—klaim yang dibantah Pakistan. Sebagai tanggapan, Pakistan menyerukan penyelidikan terbuka dan menegaskan tidak terlibat.

Menindaklanjuti perkembangan terbaru, Kementerian Luar Negeri Pakistan memanggil perwakilan diplomatik India untuk melayangkan protes keras. Pakistan memperingatkan bahwa “tindakan gegabah semacam ini menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.”

Monitorday.com – Pembelajaran tak lagi terbatas di ruang kelas. Teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), kini menjadi pendorong utama terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua di Indonesia, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Google dan YouTube bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan dua inisiatif strategis pada Rabu (7/5). Inisiatif ini bertujuan memberdayakan guru, siswa, dan kreator konten untuk mengoptimalkan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar.

Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran Gemini Academy 2025, program pelatihan bagi pendidik dan siswa untuk mengintegrasikan teknologi AI, seperti Gemini, dalam proses pembelajaran.

Program ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya dengan Kemendikdasmen, yang sejak tahun lalu telah menjangkau lebih dari 200.000 guru di 34 provinsi. Sebanyak 98% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan AI untuk persiapan mengajar.

Selain itu, YouTube kembali menghadirkan Akademi Edukreator bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Kok Bisa, dan Senyawa+. Inisiatif ini menyasar guru, kreator, dan profesional untuk menciptakan konten edukatif berkualitas tinggi secara gratis di platform YouTube.

Sejak debutnya pada 2020, program ini telah melatih lebih dari 3.200 peserta dan melahirkan kreator ternama seperti Felicia Putri Tjiasaka, drumNDRUM, dan Zahid Ibrahim.

Tahun ini, Akademi Edukreator hadir dengan tiga modul pembelajaran baru:

• Advanced Masterclass: pelatihan lanjutan untuk mengasah kemampuan kreator;
• Digital Safety for Teens: membangun ruang digital yang aman untuk remaja;
• Explore Gemini: eksplorasi AI Gemini untuk meningkatkan kualitas konten edukasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya teknologi digital seperti YouTube sebagai sarana distribusi pembelajaran yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil. Ia menyatakan bahwa pendidikan harus hadir melalui berbagai platform digital dengan konten positif yang disertai tanggung jawab etis.

“Anak-anak kini bisa belajar kapan saja dan di mana saja, bahkan di tengah ladang sekalipun. Ini adalah langkah penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Menteri Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah YouTube Asia Tenggara dan Asia Frontier, Danny Ardianto, menambahkan bahwa YouTube berkomitmen menjadi ruang belajar global. Lewat berbagai inisiatif seperti YouTube Learning Hub dan Akademi Edukreator, perusahaan mendukung pembelajaran yang merata, personal, dan menyenangkan.

“Sejak 2020, kami telah memberdayakan lebih dari 3.200 guru, siswa, dan kreator untuk menjadi penggerak pendidikan digital di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kami perkuat bersama pemerintah dan komunitas,” tutur Danny.

Inisiatif ini juga sejalan dengan Program Digitalisasi Pembelajaran, yang membekali guru dengan perangkat ajar digital, platform Ruang Murid, serta memperkenalkan coding dan AI sejak dini. Tujuannya: membentuk generasi masa depan dengan literasi digital tinggi dan kemampuan berpikir kritis.

Pendaftaran Akademi Edukreator 2025 telah dibuka. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi Akademi Edukreator.

Monitorday.com – Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan kembali memuncak. Pada Rabu (7/5/2025), India mengklaim telah melancarkan serangan ke sembilan lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, sebagai balasan atas serangan teror berdarah di Pahalgam yang menewaskan puluhan warga sipil dua pekan lalu.

Militer India mengonfirmasi aksi tersebut dalam pernyataan publik pertamanya pada Rabu pagi. “Keadilan telah ditegakkan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan Pahalgam. Jai Hind!” tulis Angkatan Darat India melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter).

Menurut laporan dari sumber militer yang dikutip CNN, serangan India menghantam lima lokasi utama: Kotli, Ahmadpur Timur, Muzaffarabad, Bagh, dan Muridke. Dua di antaranya—Ahmadpur Timur dan Muridke—berada di provinsi Punjab Pakistan, yang merupakan wilayah tidak disengketakan dan ini memperbesar sensitivitas serangan tersebut.

Pemerintah Pakistan mengecam keras serangan tersebut dan membantah bahwa lokasi-lokasi yang diserang adalah kamp militan. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan kepada Geo News bahwa “warga sipil termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban.” Sedikitnya tiga orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden ini, menurut otoritas setempat.

“India mengklaim menyerang kamp-kamp teroris—itu tidak benar. Media internasional dipersilakan mengunjungi lokasi dan melihat bahwa warga sipil menjadi target,” tegas Asif.

Serangan ini dipicu oleh tragedi pada 22 April di daerah wisata Baisaran, Pahalgam, yang terletak di Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir (dikuasai India). Dalam serangan brutal itu, 26 warga sipil ditembak mati oleh kelompok bersenjata.

Front Perlawanan, kelompok yang diduga memiliki afiliasi dengan militan Pakistan Lashkar-e-Taiba, sempat mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun kemudian menarik pernyataan itu. Pemerintah India menetapkan tiga tersangka utama, dua di antaranya adalah warga negara Pakistan.

Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi minggu lalu memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada angkatan bersenjata India untuk bertindak tegas terhadap pelaku terorisme lintas batas.

PBB dan berbagai lembaga internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa ketegangan militer antara India dan Pakistan berpotensi membawa kawasan ke ambang konflik terbuka, bahkan risiko penggunaan senjata nuklir.

Meski kedua negara kerap terlibat dalam gesekan di wilayah perbatasan, skala dan lokasi serangan India kali ini—menjangkau wilayah Pakistan non-sengketa—menandai babak baru dalam konflik yang bisa memicu respons militer lebih luas dari Islamabad.

Monitorday.com – Sekitar 3.000 dari 45.000 bom yang dijatuhkan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dilaporkan gagal meledak dan kini tersebar di kawasan sipil, menurut Handicap International.
Bom-bom tersebut mencemari rumah, kamp pengungsi, dan sekolah, menjadi ancaman bagi warga yang kembali ke wilayah konflik.
PBB menyebut Gaza kini dipenuhi “senjata mematikan yang tidur”, mirip situasi kontaminasi ranjau pasca-Perang Dunia II.
Analis pertahanan memperingatkan bahwa Hamas dapat merekayasa ulang bom-bom tak meledak menjadi IED atau senjata baru.
Diperkirakan 5-10 persen dari lebih dari 40.000 serangan udara Israel sejak 2023 tidak meledak, menciptakan potensi risiko jangka panjang.
Foto-foto warga Palestina memindahkan bom dari sekolah PBB mencerminkan ancaman perang yang terus menghantui meski serangan telah berhenti.

Monitorday.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah langkah yang sangat progresif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Hibnu, dengan menggunakan pasal TPPU, Kejagung tidak hanya berusaha untuk mempidanakan Zarof, tetapi juga berpotensi untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya.

Langkah ini membuka peluang besar untuk menelusuri lebih dalam asal-usul uang yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi atau suap lainnya. Hibnu menjelaskan, TPPU memberikan kesempatan bagi terdakwa atau saksi untuk mengungkapkan sumber-sumber dana tersebut, yang dapat mengarah pada pengembalian kerugian negara yang lebih luas. Ia menambahkan, “Dengan TPPU, paling tidak saksi-saksi atau terdakwa bisa memberikan informasi dari mana uang tersebut berasal,” ujarnya.

Ada dua dimensi penting yang dianggap Hibnu dalam penetapan Zarof sebagai tersangka TPPU. Pertama, dimensi pengembalian uang negara. Dalam hal ini, Kejagung tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap Zarof, tetapi juga berupaya keras untuk mengembalikan uang yang telah merugikan negara. Kejagung dapat mengungkap dan mengembalikan uang yang seharusnya menjadi milik negara dan bukan digunakan untuk keuntungan pribadi.

Kedua, Hibnu menyoroti dimensi pembuktian dan pembongkaran lebih lanjut tentang kasus ini. Diharapkan Zarof akan memberikan keterangan yang jelas mengenai asal-usul uang senilai Rp 951 miliar dan emas yang ditemukan. Hibnu mengungkapkan, “Uang itu dari mana, siapa yang terlibat, perkara apa saja yang diatur?” Kejelasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dapat diungkapkan dan diberi sanksi yang sesuai.

Dalam proses peradilan, Hibnu berharap Zarof tidak menutup diri dalam memberikan keterangan. Jika ia menutup diri, hal ini dapat memperpanjang proses pengungkapan dan memperburuk kondisi hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, Hibnu melihat penggunaan pasal TPPU juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membongkar dugaan adanya mafia peradilan yang terlibat dalam kasus ini. Temuan uang dan emas yang mencapai hampir Rp 1 triliun bisa jadi merupakan hasil dari tindak pidana yang lebih besar, dan upaya untuk mengungkapnya harus dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur.

Menghadapi kenyataan bahwa belum ada Undang-Undang Perampasan Aset, Hibnu menyarankan agar Kejagung dapat terus mengandalkan pasal TPPU. Ini adalah pendekatan normatif yang bisa memberi efek jera bagi pelaku, sekaligus membuka jalan untuk mengetahui aliran dana yang lebih luas. “Ini bisa mengetahui ke mana saja aliran uang tersebut. Ini merupakan cara efektif untuk ‘memiskinkan’ pelaku tindak pidana,” kata Hibnu.

Hibnu juga menyarankan agar Kejagung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu melacak lebih lanjut aliran uang yang terlibat dalam kasus ini. Dengan bantuan PPATK, Kejagung bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul dana dan alirannya. Hal ini tentu akan sangat mendukung dalam proses pembongkaran kasus secara menyeluruh.

Langkah Kejagung dalam menangani kasus Zarof Ricar melalui penetapan TPPU ini memang membuka banyak peluang untuk pengungkapan lebih lanjut, baik dalam hal pembuktian kejahatan maupun pengembalian kerugian negara. Dengan kerja sama antara Kejagung dan PPATK, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan di Indonesia.