Monitorday.com – Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jamaah calon haji Indonesia diimbau untuk menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan perlengkapan sejak malam sebelumnya.

Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Arfi Hatim, di Makkah, Sabtu (31/5/2025).

“Jaga stamina, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan sehat yang telah disediakan,” ujar Arfi.

Jamaah mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah sejak 8 Zulhijah atau Rabu (4/6). Dalam menyambut puncak ibadah ini, jamaah diimbau menyiapkan perlengkapan pribadi seperti:

Pakaian ihram

Kartu identitas (kartu nusuk)

Obat-obatan pribadi

Masker dan pelindung panas

Al-Qur’an dan buku doa

Peralatan komunikasi (ponsel dan power bank)

Bekal air minum serta makanan ringan

Arfi juga meminta jamaah untuk mematuhi arahan petugas kloter dan sektor serta tidak panik, mengingat seluruh proses pemberangkatan ke Armuzna dilakukan secara bergelombang.

“Petugas haji akan terus mendampingi jamaah agar ibadah dapat dijalankan dengan tenang dan khusyuk,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kesiapan spiritual dan fisik jamaah, khususnya dalam menghadapi wukuf di Arafah, yang menjadi rukun utama dalam ibadah haji.

“Fokuskan diri pada yang wajib. Jangan sampai mengejar yang sunah, tapi gagal menjalankan yang rukun,” ujar Menag.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan haji bukan hanya soal logistik seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi, tetapi terutama menyangkut pemahaman ibadah yang benar.

“Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik, tapi kalau rukun dan syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah,” tegas Nasaruddin.

Kementerian Agama berharap seluruh jamaah menyambut puncak haji dengan tenang, ikhlas, dan penuh persiapan, demi meraih haji yang mabrur.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat memperketat proses pengajuan visa bagi siapa pun yang berencana mengunjungi Universitas Harvard, termasuk mahasiswa, dosen, pembicara tamu, hingga wisatawan.

Langkah ini diumumkan melalui arahan internal Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh CBS News, dan merupakan bagian dari kebijakan pemeriksaan keamanan yang diperluas terhadap institusi pendidikan tinggi.

Arahan tersebut dikeluarkan pada 29 Mei 2025 oleh kantor Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dalam dokumen tersebut, seluruh kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia diinstruksikan untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas media sosial setiap pemohon visa non-imigran yang akan bepergian ke Harvard “untuk tujuan apa pun.”

Kebijakan baru ini mewajibkan pelamar visa untuk membuka akses terhadap akun media sosial mereka. Pemohon yang tidak memiliki kehadiran daring atau menggunakan akun pribadi bisa ditandai sebagai pihak yang “menghindar,” menurut isi email yang beredar.

Langkah ini merupakan bagian dari program percontohan nasional yang bertujuan memperluas pengawasan digital terhadap pemohon visa AS secara umum. Selain itu, Departemen Luar Negeri juga sempat menangguhkan sementara penerbitan visa pelajar baru untuk mempersiapkan penerapan kebijakan ini.

Langkah tegas ini muncul di tengah ketegangan antara pemerintahan Trump dan universitas-universitas elit AS, termasuk Harvard, yang beberapa bulan terakhir mendapat sorotan tajam dari Gedung Putih.

Pemerintah AS menuding Harvard gagal menangani insiden antisemitisme di kampus, dan kekhawatiran itu digunakan sebagai dasar dalam perubahan kebijakan visa. Arahan visa ini juga dikaitkan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyerukan peningkatan pengawasan visa serta upaya memerangi antisemitisme.

Tidak hanya itu, dana federal untuk Harvard telah dibekukan, dan ada ancaman pencabutan visa pelajar internasional atas pelanggaran administratif kecil. Meskipun pengadilan federal sempat menghentikan upaya untuk memblokir penerimaan mahasiswa internasional di Harvard, tekanan terhadap institusi ini terus berlanjut.

Instruksi visa terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang menargetkan institusi pendidikan tinggi AS, terutama yang dianggap memfasilitasi protes pro-Palestina atau program diversitas, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan akademisi internasional, yang khawatir akan menurunnya minat dan akses pelajar serta kolaborator asing untuk datang ke kampus-kampus top di AS.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Universitas Harvard terkait kebijakan baru ini.

Monitorday.com – Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menyatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina mendesak Amerika Serikat untuk memberikan jaminan tertulis yang serius terkait penghentian agresi militer Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan ini disampaikan menyusul evaluasi Hamas terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Menurut laporan dari Pusat Informasi Palestina yang dikutip oleh kantor berita IRNA, Sabtu (31/5/2025), Taha mengungkapkan bahwa Hamas dan faksi perlawanan lainnya saat ini sedang mengkaji secara cermat usulan yang dibawa Witkoff.

Namun, Taha menegaskan bahwa rancangan tersebut belum memenuhi syarat minimal, karena tidak mencantumkan jaminan langsung maupun bertahap untuk penghentian perang, serta gagal mengakomodasi sejumlah tuntutan utama Hamas, termasuk penarikan total pasukan Israel dari wilayah Gaza.

“Setiap kesepakatan harus mencakup gencatan senjata penuh serta penarikan total militer Israel dari Jalur Gaza,” ujar Taha.

Meski menyayangkan kelemahan dalam proposal tersebut, Hamas tetap menunjukkan sikap terbuka terhadap setiap inisiatif perdamaian yang dapat mengarah pada penghentian kekerasan di Gaza. Taha menyebut bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada solusi yang menjamin hak-hak warga Palestina dan mengakhiri penderitaan mereka.

Lebih lanjut, Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk menyatakan status darurat di Gaza, guna mencegah semakin parahnya krisis kemanusiaan.

Data terbaru dari kantor berita Palestina Wafa mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 54.321 orang dan melukai 123.770 lainnya. Kondisi di wilayah tersebut kini memasuki tahap kritis, dengan infrastruktur hancur, rumah sakit lumpuh, dan akses bantuan kemanusiaan yang terbatas.

Sementara negosiasi internasional terus berlangsung, nasib jutaan warga sipil di Gaza masih bergantung pada keputusan politik dan komitmen nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, termasuk rincian biaya perjalanan dinas bagi menteri, aparatur sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengelompokan dan pembatasan uang perjalanan dinas, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam beleid tersebut, uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan berkisar antara Rp360 ribu hingga Rp580 ribu per orang per hari. Sementara itu, untuk uang representasi pejabat negara dan wakil menteri, ditetapkan sebesar Rp250 ribu per hari.

Adapun untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian yang diterima berkisar antara US$347 hingga US$792 per orang per hari, tergantung negara tujuan dan jabatan pelaksana dinas.

Untuk biaya penginapan dalam negeri, pejabat eselon I hingga menteri dan wakil menteri mendapat alokasi Rp2,1 juta hingga Rp9,3 juta per malam.

Dalam aturan tersebut juga diatur alokasi anggaran untuk tiket pesawat perjalanan dinas:

Dalam negeri (PP): hingga Rp18,6 juta untuk kelas bisnis, dan Rp9,8 juta untuk kelas ekonomi.

Luar negeri (PP):

Ekonomi: US$12.127

Bisnis: US$16.269

Eksekutif: US$23.128

Selain itu, biaya transportasi lokal dari/ke terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan juga disesuaikan, yaitu antara Rp94 ribu hingga Rp462 ribu per orang per sekali jalan.

Sri Mulyani menekankan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus selektif, hanya untuk kegiatan yang benar-benar prioritas dan/atau mendesak. Ia juga mendorong agar aktivitas yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring (online) diutamakan demi efisiensi anggaran negara.

“Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring,” tulis Sri Mulyani dalam beleid tersebut.

Aturan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengatur ulang efisiensi belanja negara, sembari memastikan kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi secara proporsional.

Monitorday.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian target penyerapan 3 juta ton beras oleh Perum Bulog seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, penyerapan beras telah mencapai 2,4 juta ton atau sekitar 80 persen dari target nasional.

“Alhamdulillah, sekarang sudah 80 persen. Masih ada waktu tujuh bulan ke depan, dari Juni hingga Desember,” ujar Amran di kediamannya di Kalibata, Jakarta, Jumat (30/5).

Amran menjelaskan bahwa total cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog per Mei 2025 telah mencapai 4 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 2,4 juta ton hasil serapan dalam negeri, dan sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton merupakan carry over dari stok impor tahun sebelumnya.

Menurut Amran, capaian CBP ini merupakan yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ia menekankan bahwa pencapaian serapan dalam negeri sebesar 2,4 juta ton tanpa tambahan impor merupakan sebuah rekor baru.

“Tanpa impor, 2,4 juta ton itu belum pernah tercapai dalam 57 tahun terakhir. Target 3 juta ton itu dulunya bahkan separuhnya pun tidak sampai,” tegasnya.

Amran menilai capaian ini tak lepas dari perubahan kebijakan signifikan di era pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya terkait penyaluran pupuk subsidi. Ia menyebut bahwa sebelumnya, proses distribusi pupuk subsidi sangat lambat karena harus melalui persetujuan 12 kementerian atau lembaga.

“Selama ini lambat karena regulasinya rumit. Sekarang, Presiden keluarkan Instruksi Presiden: dari Menteri Pertanian, lalu ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani. Selesai. Ini mempercepat produksi,” kata Amran.

Pemerintah menilai perbaikan distribusi pupuk menjadi salah satu kunci peningkatan produksi padi nasional dan mendongkrak serapan Bulog dalam negeri.

Monitorday.com — Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini menimbulkan dampak besar bagi calon jemaah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat pembatalan mendadak tersebut.

Naufal (31), salah satu calon jemaah haji furoda asal Kebumen, Jawa Tengah, mengaku telah mendaftar dan membayar ratusan juta rupiah kepada biro travel sejak Ramadan lalu. Ia dan istrinya telah mengikuti seluruh rangkaian persiapan haji, termasuk manasik. Namun hingga akhir Mei, visa mereka belum juga terbit.

“Travel belum memberikan kepastian. Mereka masih berharap sampai tanggal 31 Mei. Kami pun hanya bisa pasrah,” kata Naufal, dikutip dari detikHikmah, Kamis (29/5).

Jika visa tak juga keluar, Naufal menyatakan akan mendaftar ulang tahun depan. Namun ia berharap pihak travel dapat mengembalikan seluruh dana, meski memahami jika ada potongan untuk biaya manasik dan persiapan yang sudah dilakukan.

Travel Alami Kerugian Besar

Kerugian tak hanya dirasakan calon jemaah, tapi juga pihak penyelenggara. Ketua Bidang Humas dan Media DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Abdullah Mufid Mubarok, mengatakan banyak travel yang telah membayar layanan akomodasi seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—berdasarkan asumsi bahwa visa furoda akan tetap dikeluarkan.

“Banyak yang sudah input data dan membayar layanan Masa’ir, tapi visanya tidak keluar. Ini tentu sangat merugikan,” kata Mufid.

Beberapa travel bahkan sudah memesan tiket pesawat dan hotel, sebagian di-upgrade ke kelas bintang lima. Beberapa jemaah bahkan sudah berada di Jakarta dengan harapan visa terbit di saat-saat terakhir.

“Kerugian bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah jika jumlah jemaahnya lebih dari 50 orang,” ujar Mufid, yang juga merupakan pemilik biro travel haji dan umrah.

Pemerintah Masih Upayakan Komunikasi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya masih berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar visa furoda dapat diterbitkan.

“Kami masih menunggu dan terus bantu komunikasikan, meski ini di luar kewenangan kami,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Menurutnya, sebagian kecil visa furoda telah keluar, namun masih banyak calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Kementerian Agama memastikan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi, meskipun prosesnya diakui tidak mudah.

Kepastian bahwa visa furoda tidak akan diterbitkan tahun ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, hingga sistem elektronik Masar Nusuk.

“Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini,” tegas Firman, Rabu (28/5).

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memblokir sementara akses ke platform Internet Archive (archive.org) di Indonesia setelah ditemukan sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konten bermuatan perjudian online dan pornografi menjadi alasan utama pemblokiran ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa langkah ini bukan tindakan gegabah, melainkan hasil dari proses panjang yang telah melalui komunikasi resmi dengan pihak Internet Archive.

“Kami telah mengirimkan surat resmi beberapa kali, namun tidak mendapat respons memadai. Maka langkah cepat harus diambil demi menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, pemblokiran dilakukan setelah komunikasi tidak berjalan dan pelanggaran serius ditemukan. Kemkomdigi memastikan proses dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberitahuan, analisis konten, hingga koordinasi internal.

“Kami tidak pernah asal tekan tombol blokir. Setiap tindakan didasarkan pada prosedur dan waktu yang diberikan kepada platform untuk menindaklanjuti,” tambah Alexander.

Selain konten bermuatan negatif, Kemkomdigi juga menemukan materi lain di Internet Archive yang diduga melanggar hak cipta, seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak yang belum jelas status lisensinya.

“Sebagai platform global, Internet Archive harus tunduk pada hukum yang berlaku di setiap negara, termasuk Indonesia. Nilai sejarah dan edukatif platform ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan konten ilegal tersebar,” jelasnya.

Alexander menegaskan bahwa pemblokiran bersifat sementara, dan akan dicabut jika pihak Internet Archive membersihkan konten bermasalah serta memperkuat sistem moderasi.

“Langkah ini juga menjadi bentuk eskalasi untuk membangun komunikasi yang sebelumnya tidak berjalan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa platform baru merespons setelah pemerintah mengambil tindakan tegas,” tutup Alexander.

Sebelumnya, langkah serupa juga pernah dilakukan Kemkomdigi terhadap sejumlah platform besar seperti YouTube, Google, dan TikTok dalam konteks penegakan regulasi digital nasional.

Monitorday.com – Lebih dari 300 artis, seniman, dokter, dan akademisi di Inggris menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri Keir Starmer.

Mereka mendesak pemerintah Inggris menghentikan penjualan senjata ke ‘Israel’ dan keterlibatan dalam genosida di Gaza.

Surat tersebut juga menuntut akses kemanusiaan penuh ke Gaza tanpa campur tangan militer.

Selain itu, mereka menyerukan mediasi gencatan senjata dan penghentian kelaparan yang disebabkan oleh zionis.

Para tokoh menyebut keterlibatan Inggris melalui pengiriman suku cadang senjata ikut menyebabkan kematian warga Gaza.

Surat itu menyatakan setiap pengiriman senjata membuat Inggris terlibat langsung dalam kehancuran keluarga di Gaza.

Beberapa nama besar seperti Benedict Cumberbatch, Dua Lipa, dan Danny Boyle ikut menandatangani surat tersebut.

Mereka menyoroti kehancuran tempat tinggal, dapur, dan sekolah anak-anak akibat serangan ‘Israel’.

Surat itu mencatat bahwa lebih dari 15.000 anak telah terbunuh, termasuk sedikitnya 4.000 balita.

Para tokoh mengingatkan bahwa dunia sedang menyaksikan dan sejarah akan mencatat sikap Inggris.

Surat tersebut menuntut keputusan moral dari Perdana Menteri: menghentikan kejahatan perang atau tetap diam.

Sejak dimulainya serangan ‘Israel’, lebih dari 54.000 orang tewas dan lebih dari 123.000 orang terluka.

Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan yang menjadi sasaran utama dalam konflik ini.

Pemerintah Gaza melaporkan bahwa 18.000 anak diperkirakan telah syahid selama 19 bulan serangan.

Dari jumlah itu, 916 anak yang terbunuh masih berusia di bawah satu tahun.

Ribuan anak lainnya berusia antara satu hingga tujuh belas tahun, menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang mengerikan.

Monitorday.com – Pemerintah Prancis akan memberlakukan larangan merokok di berbagai ruang terbuka publik yang berpotensi dikunjungi anak-anak, seperti pantai, taman, halte bus, dan area sekitar sekolah.

Kebijakan ini akan mulai efektif pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya nasional mengurangi paparan asap rokok bagi anak-anak.

Menteri Kesehatan dan Keluarga Prancis, Catherine Vautrin, menegaskan bahwa kebebasan merokok memiliki batas ketika menyangkut hak anak-anak untuk menghirup udara bersih.

“Tembakau harus lenyap dari tempat-tempat di mana ada anak-anak,” kata Vautrin dalam wawancara dengan harian regional Ouest-France, Kamis (29/5).
“Kebebasan untuk merokok berakhir ketika hak anak untuk menghirup udara bersih dimulai.”

Monitorday.com — Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada Rabu (28/5), menghancurkan satu-satunya pesawat penumpang Yemenia Airways yang hendak mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Serangan tersebut terjadi sehari setelah kelompok pemberontak Houthi menembakkan dua proyektil balistik ke arah wilayah Israel. Kedua proyektil itu berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel.

Media yang berafiliasi dengan Houthi, Al Masirah TV, melaporkan bahwa empat serangan udara menghantam landasan pacu bandara. Direktur Jenderal Bandara Sanaa, Khaled al-Shaief, mengonfirmasi bahwa pesawat Yemenia yang hancur adalah satu-satunya pesawat sipil yang masih beroperasi dari bandara tersebut.

Menurut data penerbangan yang diperoleh Al Jazeera, pesawat tersebut dijadwalkan mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan ini. Bandara Internasional Sanaa sendiri baru kembali beroperasi pekan lalu setelah menjalani perbaikan sementara pasca serangan sebelumnya.

Israel: Serangan untuk Balas Serangan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan udara tersebut ditujukan ke “target teroris” Houthi di bandara dan merupakan bagian dari kebijakan pertahanan Israel.

“Ini adalah pesan yang jelas. Siapa pun yang menyerang Israel akan membayar mahal,” ujar Katz.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Israel akan dibalas dengan kekuatan lebih besar. Ia kembali menuding Iran sebagai aktor utama di balik agresi Houthi.

“Houthi hanyalah gejala. Iran adalah dalang di balik semua agresi yang berasal dari Yaman,” kata Netanyahu.

Respons Houthi: Dukung Palestina, Kecam Agresi Israel

Pemimpin kelompok Houthi, Abdul-Malik Al Houthi, menyebut serangan Israel sebagai bentuk tekanan atas dukungan kelompoknya terhadap rakyat Palestina yang menghadapi agresi di Gaza.

“Sebesar apa pun agresi Israel, itu tidak akan menggoyahkan dukungan rakyat kami terhadap Palestina,” tegasnya. Ia menilai serangan tersebut sebagai upaya Israel untuk memulihkan efek gentar setelah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel mulai melemah.

Konteks Lebih Luas

Bandara Internasional Sanaa merupakan bandara terbesar di Yaman dan selama konflik sipil lebih sering digunakan untuk penerbangan bantuan kemanusiaan PBB. Yemenia Airways adalah satu-satunya maskapai sipil yang masih mengoperasikan penerbangan dari bandara tersebut.

Serangan terbaru ini semakin mempertegang eskalasi antara Israel dan kelompok Houthi yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di tengah konflik yang terus berkecamuk di Gaza.