Monitorday.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar yang gratis. Menurutnya, reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan realokasi dana proyek non-urgent.

“Dengan demikian, skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” kata Hetifah.

Berikutnya, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta. Penyaluran dana itu, menurut dia, harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

“Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor.l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” kata dia.

Hetifah lalu menegaskan kunci keberhasilan pelaksanaan putusan MK itu adalah koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Lalu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengawasi implementasi putusan itu untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

“Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” kata dia.

Langkah-langkah itu, menurut Hetifah, bernilai penting untuk dilakukan, menyusul adanya tiga tantangan implementasi putusan itu, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian sekaligus kualitas sekolah swasta.

Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, Hetifah memandang, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya, alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini.

Selanjutnya, ia menyampaikan dengan berjalannya revisi UU Sisdiknas di Komisi X saat ini, putusan MK itu akan menjadi masukan utama dalam merancang skema pembiayaan pendidikan ke depan.

“Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis memperkuat SDM bangsa, karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” kata Hetifah.

Sebelumnya pada Selasa (27/5/2025), MK memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur sejumlah pengeluaran pemerintah, termasuk biaya makan menteri saat rapat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Anggaran makan menteri saat rapat dibagi dua, yaitu makan dan kudapan/snack. Makanan itu diberikan ke setiap peserta rapat sebanyak satu kali.

“Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam,” dikutip dari bagian penjelasan peraturan itu.

Dalam tabel dijelaskan biaya makan untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ wakil menteri/ eselon I/ setara Rp118 ribu per orang. Selain itu, ada anggaran kudapan Rp53 ribu per orang. Sehingga ditotal mencapai Rp171 ribu.

Bagian penjelasan juga mencantumkan sejumlah ketentuan. Misalnya, konsumsi rapat, berupa makanan dan kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/ kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.

Sementara itu, konsumsi rapat berupa kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.

“Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi,” bunyi aturan tersebut.

Aturan tersebut juga mencantumkan biaya konsumsi rapat untuk berbagai instansi pemerintah. Biaya dibedakan per provinsi.

Biaya terendah ada di Kalimantan Tengah, yaitu Rp42 ribu untuk makan dan Rp16 ribu untuk kudapan per orang. Biaya tertinggi ada di Papua Pegunungan, yaitu Rp93 ribu untuk makan dan Rp42 ribu untuk kudapan per orang.

Monitorday.com – Hari raya Idul Adha identik dengan berbagai santapan enak olahan daging kurban. Mumpung masih ada waktu, sebaiknya nyicil bugar biar bisa ikut menikmati santapan lezat.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi mengingatkan, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Mengingat saat Idul Adha akan banyak makanan bersantan dan berlemak, maka imbangi dengan pembakaran kalori yang cukup.

“Misalnya pas lebaran (Idul Adha) kita makannya bersantan, berlemak, jangan lupa besoknya olahraga. Jangan malah mager, harus diimbangi. Jadi kita balance kan,” kata dr Nadia di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Menurut dr Nadia, kebiasaan sehat ini berawal dari rumah. Misalnya saat memasak, penggunaan gula, garam, dan juga lemak perlu dikontrol.

Setelah itu, seseorang juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan rutin berolahraga.

“Penyakit tidak menular itu, bukan artinya hari ini kita makan garam begitu banyak besok kita sakit, nggak kan. Tapi butuh proses 5-10 tahun sampai sebelum dia pada akhirnya mengidap jantung, stroke, kemudian masalah ginjal. Itu kan yang paling sering,” jelas dr Nadia.

“Karena masalah kesehatan nggak datang dalam beberapa minggu, tapi bertahun-tahun setelah kita hipertensi. Jadi kalau punya hipertensi, ya harus dijaga supaya terkontrol,” pungkasnya.

Monitorday.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten terhadap Palestina dan Israel. Sikap Prabowo tersebut sesuai dengan solusi dua negara yang digaungkan Indonesia sejak awal.

“Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan negara Israel dengan syarat diakui dan ditetapkannya keberadaan negara Palestina, itu konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhkan Indonesia sejak semula,” kata Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Gus Yahya memandang penting konsolidasi yang kokoh dari kalangan internasional agar ketegasan sikap ini dapat terwujud dalam langkah dan agenda yang nyata. “Yang perlu ditempuh selanjutnya adalah melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang decisive menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut,” ujarnya.

Ketum PBNU ini menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak serta kalangan perempuan dan rakyat yang berusia renta dari ancaman kekerasan akibat perang. Tujuan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan cara menggugah dan menuntut internasional agar patuh melaksanakan kesepakatan yang ada.

“Masyarakat internasional harus berkonsolidasi untuk menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada terkait dengan masalah Israel-Palestina dengan penerapan yang tegas atas semua pihak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo melanjutkan, “Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar.” Selain itu, Kepala Negara juga menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

“Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina,” kata Presiden RI.

Dalam hal ini, Lanjut Prabowo, Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.

Monitorday.com – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbarunya terkait kinerja pemerintah, Sabtu (31/5/2025). Dalam paparannya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut mayoritas responden masih mendukung dan puas atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tiga nama menteri yang mencuat di benak responden adalah Menkeu Sri Mulyani, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebanyak 1.200 responden mengikuti survey IPO ni. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan responden tersebar proporsional. Pengukuran kesalahan sebesar 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen.

Terhadap pertanyaan ‘Apakah penilaian responden terkait kondisi politik nasional secara umum saat ini?’ mayoritas responden, yakni 40 persen merasa cukup, sementara 31 persen merasa baik, dan ada 18 persen yang berpendapat buruk.

Salah satu pertanyaan kunci survei IPO adalah ‘Secara umum, apakah responden sangat puas, puas, cukup, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo?’ Menariknya, yang merasa sangat puas (13 persen) berdekatan dengan yang merasa tidak puas (15 persen). Sementara ada 22 persen yang menilai kinerja Presiden cukup. Mayoritas responden (46 persen) menilai Prabowo sejauh ini memuaskan.

Menariknya adalah pertanyaan apa alasan responden merasa puas atas kinerja Presiden. Tiga jawaban teratas adalah: tegas berwibawa (19,5 persen), mendukung pemberantasan korupsi (16,7 persen), dan berpengalaman di pemerintahan (11,5 persen). Di sisi seberangnya, ada tiga alasan puas yang mendapat nilai paling keci yakni: tokoh paling ikhlas (0,5 persen), stabilitas harga sembako (0,7 persen) dan membela Palestina (0,9 persen).

Ada dua program utama yang dijadikan contoh kebijakan pemerintahan dalam survei ini, yakni makan gratis dan efisiensi. Keduanya, menurut pengukuran IPO mendapat dukungan mutlak dari publik. Sebanyak 57 persen responden menilai program MBG baik, kemudian 51 persen menilai puas. Namun tetap ada 21 persen responden yang merasa tidak puas atas program ini.

Sedangkan kebijakan efisiensi juga mendapat dukungan mayoritas responden. Sebesar 71 persen menilai efisiensi itu baik serta 62 persen responden menilai puas.

Terhadap pertanyaan terkait para pembantu Presiden, pejabat mana yang bekerja paling balik, responden menunjuk tiga tokoh yakni Erick Thohir (menteri BUMN), Sri Mulyani (menkeu) dan Zulkifli Hasan (menko pangan). Masing-masing menteri mendapat skor 12,5 persen, 11,2 persen, dan 8,1 persen. Sebaliknya tiga menteri di posisi terbawah adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer Gerungan.

Secara spesifik, IPO menanyakan kinerja menteri koordinator kepada responden. Ada tujuh menko di dalam pemerintahan Prabowo yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyrakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Dari ketujuh menteri ini Menko Pangan Zulhas dinilai responden paling moncer kinerjanya. Disusul oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono. Tiga menko terbawah adalah Menko Polkam, Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Menko PMK.

Menariknya, ada data yang agak bertentangan di survei ini. Di bagian pertanyaan ini, Zulhas memang bisa jadi dianggap sebagai menko paling OK kinerjanya. Namun terhadap pertanyaan kinerja riil Zulhas, yakni menjaga stabilitas harga sembako (yang diambil dari bagian pertanyaan kinerja presiden), pubik justru menilainya nomor dua paling bawah, alias tingkat kepuasan kedua terendah. 

Monitorday.com – Ibu kota Indonesia, Jakarta, masuk dalam daftar 15 kota terpopuler di dunia untuk wisatawan tahun 2025, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Time Out.

Peringkat ini disusun berdasarkan analisis tahunan dari data pencarian Google terkait penerbangan, hotel, dan rencana perjalanan, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi perjalanan asal Inggris, InsureandGo.

Jakarta menjadi satu dari tiga kota di Asia Tenggara yang berhasil menembus daftar prestisius tersebut, bersama dengan Hanoi (Vietnam) dan Chiang Mai (Thailand).

Disebut sebagai pusat ekonomi dan bisnis terbesar di Asia Tenggara, Jakarta menarik banyak wisatawan internasional, terutama pelancong bisnis. Namun, kota ini juga menawarkan beragam destinasi budaya, kuliner, dan hiburan yang membuat para turis memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi ibu kota.

Sementara itu, Hanoi menonjol karena kekayaan warisan budaya, landmark bersejarah, serta kuliner khas yang telah diakui dunia. Beberapa tempat favorit wisatawan di ibu kota Vietnam itu antara lain Benteng Kekaisaran Thang Long, Kuil Literatur, dan Kota Tua Hanoi.

Daftar Lengkap 15 Kota Terpopuler 2025
Berikut adalah 15 kota di dunia yang paling banyak dicari wisatawan pada tahun 2025:

Tokyo (Jepang)

Rio de Janeiro (Brasil)

Beijing (China)

Lucerne (Swiss)

Kota Kuwait (Kuwait)

Seville (Spanyol)

Chicago (Amerika Serikat)

Kota Belize (Belize)

Chiang Mai (Thailand)

Tbilisi (Georgia)

Hanoi (Vietnam)

Nassau (Bahama)

Jakarta (Indonesia)

Santiago (Chili)

Buenos Aires (Argentina)

Studi ini juga mencatat adanya penurunan minat wisata ke beberapa kota besar yang sebelumnya populer. Misalnya, Havana (Kuba) mengalami penurunan minat pencarian hingga 28%, menjadikannya yang paling drastis. Kota-kota lain yang mengalami penurunan termasuk Miami, Las Vegas, Berlin, hingga Singapura.

Menurut laporan, tren ini mencerminkan meningkatnya minat wisatawan untuk menjelajahi destinasi yang menawarkan pengalaman budaya otentik dan lebih sedikit terdampak oleh overtourism.

Monitorday.com – China mengkritik pernyataan Emmanuel Macron setelah Presiden Prancis itu mengaitkan konflik Ukraina dengan Taiwan. Beijing dengan tegas menyatakan kedua masalah tersebut berbeda dan sama sekali tidak dapat dibandingkan.

“Membandingkan masalah Taiwan dengan masalah Ukraina tidak dapat diterima,” kata Kedutaan Besar China di Singapura melalui media sosial seperti diberitakan AFP pada Sabtu (31/5).

“Jika seseorang mencoba mengecam ‘standar ganda’ dengan standar ganda mereka sendiri, satu-satunya hasil yang didapat adalah tetap standar ganda.”

Posting kedutaan tersebut tidak menyebutkan Macron secara langsung tetapi unggahannya disertai foto Presiden Prancis itu berbicara di acara tersebut.

Hal tersebut disampaikan sehari setelah Macron memperingatkan pejabat pertahanan Asia di Singapura agar tidak memandang invasi Rusia ke Ukraina sebagai masalah yang jauh.

“Jika kita menganggap bahwa Rusia dapat diizinkan mengambil sebagian wilayah Ukraina tanpa batasan apa pun, tanpa kendala apa pun, tanpa reaksi apa pun dari tatanan global, bagaimana Anda akan mengungkapkan apa yang mungkin terjadi di Taiwan?” kata Macron dalam forum keamanan tahunan utama Asia.

“Apa yang akan Anda lakukan jika sesuatu terjadi di Filipina?”

Kedutaan besar China di Singapura kemudian menegaskan, “masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan internal China. Hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China.”

Monitorday.com – Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jamaah calon haji Indonesia diimbau untuk menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan perlengkapan sejak malam sebelumnya.

Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Arfi Hatim, di Makkah, Sabtu (31/5/2025).

“Jaga stamina, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan sehat yang telah disediakan,” ujar Arfi.

Jamaah mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah sejak 8 Zulhijah atau Rabu (4/6). Dalam menyambut puncak ibadah ini, jamaah diimbau menyiapkan perlengkapan pribadi seperti:

Pakaian ihram

Kartu identitas (kartu nusuk)

Obat-obatan pribadi

Masker dan pelindung panas

Al-Qur’an dan buku doa

Peralatan komunikasi (ponsel dan power bank)

Bekal air minum serta makanan ringan

Arfi juga meminta jamaah untuk mematuhi arahan petugas kloter dan sektor serta tidak panik, mengingat seluruh proses pemberangkatan ke Armuzna dilakukan secara bergelombang.

“Petugas haji akan terus mendampingi jamaah agar ibadah dapat dijalankan dengan tenang dan khusyuk,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kesiapan spiritual dan fisik jamaah, khususnya dalam menghadapi wukuf di Arafah, yang menjadi rukun utama dalam ibadah haji.

“Fokuskan diri pada yang wajib. Jangan sampai mengejar yang sunah, tapi gagal menjalankan yang rukun,” ujar Menag.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan haji bukan hanya soal logistik seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi, tetapi terutama menyangkut pemahaman ibadah yang benar.

“Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik, tapi kalau rukun dan syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah,” tegas Nasaruddin.

Kementerian Agama berharap seluruh jamaah menyambut puncak haji dengan tenang, ikhlas, dan penuh persiapan, demi meraih haji yang mabrur.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat memperketat proses pengajuan visa bagi siapa pun yang berencana mengunjungi Universitas Harvard, termasuk mahasiswa, dosen, pembicara tamu, hingga wisatawan.

Langkah ini diumumkan melalui arahan internal Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh CBS News, dan merupakan bagian dari kebijakan pemeriksaan keamanan yang diperluas terhadap institusi pendidikan tinggi.

Arahan tersebut dikeluarkan pada 29 Mei 2025 oleh kantor Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dalam dokumen tersebut, seluruh kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia diinstruksikan untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas media sosial setiap pemohon visa non-imigran yang akan bepergian ke Harvard “untuk tujuan apa pun.”

Kebijakan baru ini mewajibkan pelamar visa untuk membuka akses terhadap akun media sosial mereka. Pemohon yang tidak memiliki kehadiran daring atau menggunakan akun pribadi bisa ditandai sebagai pihak yang “menghindar,” menurut isi email yang beredar.

Langkah ini merupakan bagian dari program percontohan nasional yang bertujuan memperluas pengawasan digital terhadap pemohon visa AS secara umum. Selain itu, Departemen Luar Negeri juga sempat menangguhkan sementara penerbitan visa pelajar baru untuk mempersiapkan penerapan kebijakan ini.

Langkah tegas ini muncul di tengah ketegangan antara pemerintahan Trump dan universitas-universitas elit AS, termasuk Harvard, yang beberapa bulan terakhir mendapat sorotan tajam dari Gedung Putih.

Pemerintah AS menuding Harvard gagal menangani insiden antisemitisme di kampus, dan kekhawatiran itu digunakan sebagai dasar dalam perubahan kebijakan visa. Arahan visa ini juga dikaitkan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyerukan peningkatan pengawasan visa serta upaya memerangi antisemitisme.

Tidak hanya itu, dana federal untuk Harvard telah dibekukan, dan ada ancaman pencabutan visa pelajar internasional atas pelanggaran administratif kecil. Meskipun pengadilan federal sempat menghentikan upaya untuk memblokir penerimaan mahasiswa internasional di Harvard, tekanan terhadap institusi ini terus berlanjut.

Instruksi visa terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang menargetkan institusi pendidikan tinggi AS, terutama yang dianggap memfasilitasi protes pro-Palestina atau program diversitas, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan akademisi internasional, yang khawatir akan menurunnya minat dan akses pelajar serta kolaborator asing untuk datang ke kampus-kampus top di AS.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Universitas Harvard terkait kebijakan baru ini.

Monitorday.com – Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menyatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina mendesak Amerika Serikat untuk memberikan jaminan tertulis yang serius terkait penghentian agresi militer Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan ini disampaikan menyusul evaluasi Hamas terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Menurut laporan dari Pusat Informasi Palestina yang dikutip oleh kantor berita IRNA, Sabtu (31/5/2025), Taha mengungkapkan bahwa Hamas dan faksi perlawanan lainnya saat ini sedang mengkaji secara cermat usulan yang dibawa Witkoff.

Namun, Taha menegaskan bahwa rancangan tersebut belum memenuhi syarat minimal, karena tidak mencantumkan jaminan langsung maupun bertahap untuk penghentian perang, serta gagal mengakomodasi sejumlah tuntutan utama Hamas, termasuk penarikan total pasukan Israel dari wilayah Gaza.

“Setiap kesepakatan harus mencakup gencatan senjata penuh serta penarikan total militer Israel dari Jalur Gaza,” ujar Taha.

Meski menyayangkan kelemahan dalam proposal tersebut, Hamas tetap menunjukkan sikap terbuka terhadap setiap inisiatif perdamaian yang dapat mengarah pada penghentian kekerasan di Gaza. Taha menyebut bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada solusi yang menjamin hak-hak warga Palestina dan mengakhiri penderitaan mereka.

Lebih lanjut, Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk menyatakan status darurat di Gaza, guna mencegah semakin parahnya krisis kemanusiaan.

Data terbaru dari kantor berita Palestina Wafa mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 54.321 orang dan melukai 123.770 lainnya. Kondisi di wilayah tersebut kini memasuki tahap kritis, dengan infrastruktur hancur, rumah sakit lumpuh, dan akses bantuan kemanusiaan yang terbatas.

Sementara negosiasi internasional terus berlangsung, nasib jutaan warga sipil di Gaza masih bergantung pada keputusan politik dan komitmen nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.