Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik ke depan. Ia mengatakan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bikin kaget banyak orang.

“Kita bekerja terus untuk rakyat. Jadi saya melihat, saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang,” kata Prabowo di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo bicara hal tersebut setelah ditanya perihal kabar reshuffle kabinet. Prabowo mengungkap belum ada rencana reshuffle sejauh ini karena ia menilai kabinetnya bekerja dengan baik.

Ia ingin masyarakat melihat hasil kerja dari waktu ke waktu. “Dan kita buktikan minggu demi minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, setelah melakukan penghematan atau efisiensi, pihaknya bisa mengalokasikan dana ke hal lain, salah satunya menaikkan gaji hakim. Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

Kenaikan gaji tertinggi untuk golongan hakim paling junior. Prabowo menekankan semua gaji hakim akan naik secara signifikan. Prabowo akan mengawasi kenaikan gaji tersebut.

“Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus,” ujarnya.

Monitorday.com – Sebuah konvoi yang diikuti sedikitnya 1.000 relawan pendukung Palestina dari negara-negara Afrika Utara telah berangkat dari Tunisia menuju Gaza untuk mendobrak blokade dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina.

Konvoi ini diselenggarakan oleh Koordinasi Aksi Bersama untuk Palestina, dengan nama “Maghreb Resilience Convoy”, yang berangkat pada Senin dari Tunis setelah peserta dari Tunisia, Mauritania, Maroko, dan Aljazair menyelesaikan pendaftaran.

Puluhan warga melepas keberangkatan mereka sambil mengibarkan bendera Palestina dan Tunisia.

“Konvoi ini merupakan inisiatif global yang melibatkan lebih dari 30 negara dari Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara,” kata Mohamed Amine Bennour, koordinator medis konvoi kepada Anadolu pada Senin (09/06/2025).

“Kami bergerak dalam koordinasi dengan berbagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai Gaza melalui darat, laut, dan udara,” imbuh Bennour.

Tujuan konvoi tersebut adalah untuk mencapai Gaza melalui darat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang apa yang terjadi di sana melalui kegiatan yang mereka adakan di sepanjang perjalanan.

Bennour mengatakan kelompok tambahan dari kota Sousse, Sfax, dan Gabes akan bergabung dengan konvoi saat melakukan perjalanan melintasi Tunisia, sebelum melanjutkan perjalanan melalui Libya dan Mesir.

“Setelah melewati Tunisia, kami berencana untuk mencapai Gaza melalui Libya dan Mesir. Kami berkoordinasi dengan berbagai inisiatif seperti March on Gaza, Global March on Gaza, dan Freedom Flotilla, yang terdiri dari banyak kapal,” ujar Bennour.

Persiapan konvoi sudah selesai, dengan 12 bus dan 100 kendaraan yang membawa lebih dari 1.000 peserta, menurut panitia penyelenggara Jawaher Channa.

Lebih banyak relawan diperkirakan akan bergabung sepanjang jalan sebelum konvoi mencapai Gaza.

Aksi serupa juga akan digelar di Mesir, dengan ribuan aktivis dari 32 negara berencana melakukan demonstrasi di perbatasan Rafah pada tanggal 15 Juni.

Para aktivis akan berkumpul di Kairo, Mesir pada tanggal 12 Juni, lalu melakukan perjalanan ke kota perbatasan Arish keesokan harinya, dan berkonvoi sejauh 50 kilometer (31 mil) selama tiga hari untuk mencapai Rafah, Gaza paling selatan.

Sejak awal Maret, penjajah ‘Israel’ terus menutup perbatasan Gaza untuk bantuan kemanusiaan, yang memicu peringatan tentang risiko kelaparan di antara 2,4 juta penduduk Gaza.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Entitas zionis ‘Israel’ juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di Gaza.

Monitorday.com – Sebuah pesawat penumpang milik maskapai Air India jatuh dan meledak tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, Kamis (12/6) siang. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan tewas dalam insiden tragis tersebut.

Pesawat dengan nomor penerbangan AI171 itu tengah mengoperasikan rute Ahmedabad–London menggunakan Boeing 787-8 Dreamliner. Pesawat membawa 130 penumpang dan 12 awak, termasuk dua pilot.

Menurut laporan India Today, pesawat lepas landas sekitar pukul 13.39 waktu setempat. Beberapa detik setelah mengudara, pesawat sempat menanjak hingga ketinggian 190 meter sebelum tiba-tiba berbelok tajam, menukik, dan jatuh menghantam sebuah asrama mahasiswa di distrik Meghaninagar. Ledakan besar pun terjadi, memicu kebakaran hebat.

Air India mengonfirmasi bahwa tidak ada korban selamat dalam peristiwa tersebut. Para korban diketahui berasal dari berbagai kewarganegaraan, yakni 169 warga negara India, 53 warga Inggris, satu warga Kanada, dan tujuh warga Portugal.

Hingga berita ini diturunkan, tim penyelamat dan aparat berwenang masih melakukan evakuasi dan investigasi di lokasi kejadian. Otoritas penerbangan India telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini.

Monitorday.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan besar terkait kesejahteraan hakim di Indonesia dengan menaikkan gaji mereka secara signifikan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Kebijakan ini disampaikan saat menghadiri acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ujar Presiden di hadapan para hakim dan pejabat Mahkamah Agung.

Menurut Presiden, kenaikan tertinggi akan diberikan kepada golongan hakim junior, yakni mereka yang berada pada jenjang awal karier kehakiman. Namun demikian, seluruh hakim dari berbagai tingkatan akan mendapatkan kenaikan gaji secara signifikan.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan paling junior. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus,” tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para hakim, termasuk belum adanya kenaikan gaji selama hampir dua dekade. Ia juga menyoroti berbagai kendala kesejahteraan, seperti masih adanya hakim berstatus kontrak dan kurangnya fasilitas perumahan dinas.

“Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita akan lakukan pembangunan besar-besaran,” jelasnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi sektor peradilan. Presiden berharap peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak positif terhadap integritas, profesionalisme, dan kualitas lembaga peradilan Indonesia.

Monitorday.com – Iran mengeksekusi 9 anggota ISIS karena merencanakan serangan di wilayahnya pada tahun 2018, kata otoritas kehakiman pada hari Selasa (10/6/2025).

“Hukuman mati atas 9 anggota kelompok teroris Daesh dilaksanakan setelah mendapatkan penegasan dari Mahkamah Agung Iran,” lapor Mizan Online seperti dilansir AFP.

Mereka berencana melakukan serangan teroris atas warga sipil di Iran, menurut otoritas setempat.

Kesembilan orang itu ditangkap setelah bentrok dengan patroli Korps Garda Revolusi Iran di daerah perbatasan barat pada Januari 2018.

“Sel teroris ini bermaksud menyusup ke Iran dan melakukan serangan simultan di daerah perbatasan dan pusat-pusat kota,” kata Mizan mengutip komandan lapangan Garda Jenderal Mohammad Pakpour kala itu.

Unit-unit Garda didukung oleh aparat intelijen melacak para tersangka dan menangkap mereka setelah baku tembak maut yang menyebabkan tiga petugas tewas.

“Beberapa teroris meledakkan diri mereka sendiri dengan sabuk bunuh diri,” kata Pakpour.

Peralatan perang yang disita petugas kala itu antara lain senapan mesin, granat, kamera termal, serta amunisi dalam jumlah besar.

Aparat kehakiman mengatakan mereka didakwa dengan tuduhan mengobarkan perang melawan Allah – yang merupakan kejahatan tertinggi di Iran.

Tuduhan lainnya termasuk pemberontakan bersenjata, terorisme, dan kepemilikan senjata militer secara ilegal.

Hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan Revolusi Teheran, yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran.

Tindakan mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kestabilan negara.

Selama pertempuran, kelompok teroris tersebut berusaha melaksanakan serangan yang dapat menargetkan area padat penduduk.

Iran terus mengawasi dan menindak keras kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengancam keamanan domestik.

Serangan semacam ini menambah ketegangan yang telah lama ada di wilayah perbatasan Iran dengan negara-negara tetangga.

Monitorday.com – Persidangan 16 anggota kelompok ekstremis kanan-jauh yang dituduh berpartisipasi dalam konspirasi teror dimulai di Prancis pada hari Selasa (10/6/2025).

Para terdakwa, yang diduga berencana untuk melakukan serangan brutal terhadap Muslim, membantah adanya maksud teror.

Para terdakwa – 13 pria dan 3 wanita – dituduh mempersiapkan serangan terhadap Muslim di Prancis antara 2017 dan 2018.

Mereka merupakan anggota kelompok Action des Forces Operationnelles (AFO), yang sudah dibubarkan pemerintah pada 2018.

Menurut Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Nasional (Pnat), AFO merupakan organisasi yang memiliki struktur dan bertujuan melakukan kekerasan di tempat-tempat simbolis seperti masjid.

Para terdakwa memiliki latar belakang beragam, termasuk bekas anggota kepolisian, dealer barang antik, guru, perawat, dan bahkan diplomat.

Beberapa dari mereka juga memiliki latar belakang militer atau pernah mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi tentara.

Pihak kejaksaan mengatakan bahwa para terdakwa bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu memerangi pengaruh Muslim di Prancis.

Para terdakwa menyebut diri mereka sebagai patriot atau pejuang perlawanan, membantah memiliki niat pribadi untuk melakukan tindakan kekerasan.

Namun, pihak kejaksaan mengatakan bahwa hasil investigasi menunjukkan adanya rencana rahasia untuk menyerang anggota komunitas Muslim.

Rencana mereka dipengaruhi oleh ketakutan terhadap teori “Great Replacement”, yang menyatakan bahwa orang kulit putih Eropa digantikan oleh imigran non-kulit putih.

Salah satu rencana serangan yang mereka buat adalah “Operation Halal”, yang bermaksud meracuni produk halal yang dijual di supermarket dengan sianida atau racun tikus.

Para terdakwa juga merencanakan untuk melemparkan granat ke mobil-mobil orang Arab dan membunuh “200 imam radikal”.

Rencana lainnya termasuk menyerang penyanyi rap Medine atau tokoh Muslim Tariq Ramadan serta meledakkan tempat usaha pembuatan makanan kuskus.

Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan senjata api, ribuan butir amunisi, dan bahan untuk pembuatan bom.

Tindakan-tindakan yang awalnya dianggap kriminal atau pidana serius kemudian diubah dan dianggap pelanggaran ringan oleh Pnat.

Pnat beralasan bahwa meskipun mereka bermaksud melakukan kekerasan brutal, rencana-rencana tersebut belum terlaksana.

Semua 16 terdakwa hadir dalam persidangan di bawah pengawasan pengadilan dan tetap bebas selama proses persidangan yang dijadwalkan hingga 27 Juni.

Beberapa waktu belakangan, Prancis mengalami kenaikan insiden serangan anti-Muslim dan anti-Semit, terutama sejak serangan Israel terhadap Gaza.

Monitorday.com – Para staf non-esensial di Kedutaan Amerika Serikat beserta tanggungan mereka dievakuasi dari Baghdad, menyusul kabar rencana serangan Israel atas Iran.

Perintah evakuasi itu muncul di saat perundingan AS tentang program nuklir Iran menemui jalan buntu beberapa hari terakhir.

Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff masih direncanakan akan bertemu delegasi dengan Iran guna membahas program nuklir Teheran pada hari Ahad, kata sejumlah pejabat kepada stasiun televisi CBS.

Witkoff akan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Muscat, lapor Axios.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada BBC, “Kami terus menimbang postur personel yang tepat di semua kedutaan kami.”

Berdasarkan analisis terbaru, AS memutuskan untuk mengurangi jejak misi mereka di Iraq.

Berbicara di Kennedy Center, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para reporter bahwa warga Amerika diimbau untuk meninggalkan kawasan itu “karena tempat itu bisa jadi berbahaya, dan kita lihat apa yang akan terjadi.”

Trump juga menegaskan lagi bahwa AS tidak ingin Iran mengembangkan senjata nuklir dan tidak akan membiarkannya.

Trump pernah mengatakan bahwa apabila Iran bersikukuh untuk mengembangkan nuklir, maka AS akan mempersilahkan Israel untuk menggempur Iran.

Pada hari Senin, dewan gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memulai pertemuan di Wina, Austria, untuk membahas program nuklir Iran dan isu-isu lainnya.

Pertemuan digelar setelah IAEA merilis sebuah laporan yang mengkritik sikap kerja sama Iran yang “kurang dari memuaskan”, terutama dalam penjelasan soal kasus lama temuan bahan nuklir di lokasi yang tidak dilaporkan oleh Teheran.

Iran menyebut laporan IAEA tersebut tidak berimbang, mengatakan bahwa organisasi itu mengandalkan “dokumen palsu” yang disodorkan Israel.

Teheran selalu menegaskan bahwa pengayaan uranium yang dilakukannya adalah untuk kepentingan penyediaan energi bagi masyarakat, bukan untuk pembuatan senjata atom.

Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh mengatakan negaranya akan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah apabila perundingan nuklir itu gagal dan Trump memerintahkan serangan militer terhadap Iran.

Sekitar 2.500 tentara AS saat ini ditempatkan di Iraq, menurut Pentagon.

Monitorday.com – Sejumlah toko besar di Los Angeles, California, menjadi sasaran penjarahan dalam gelombang kerusuhan yang terjadi sejak pekan lalu.

Kepolisian Los Angeles (LAPD) mengungkapkan bahwa gerai-gerai seperti Adidas, Apple, Nike Air Jordan, Shoe Palace, CVS Pharmacy, T-Mobile, toko perhiasan, hingga apotek ganja mengalami kerusakan parah dan kehilangan barang dagangan.

Kerusuhan ini dipicu oleh demonstrasi menolak kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang berubah menjadi kekacauan setelah pemerintah federal mengerahkan Garda Nasional dan marinir untuk membubarkan massa.

Masih belum jelas apakah pelaku penjarahan merupakan bagian dari demonstran atau warga yang memanfaatkan situasi. Namun, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap para pelaku perusakan dan penjarahan.

“Siapapun yang menjarah atau merusak kota ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap komunitas imigran kami. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Bass melalui akun media sosial X.

Seorang saksi mata yang diwawancarai CBS News menyatakan bahwa para pelaku penjarahan datang dengan persiapan matang, membawa alat seperti gergaji untuk membongkar pintu toko.

LAPD melaporkan bahwa hingga Sabtu malam, mereka telah menangkap 14 orang terkait aksi penjarahan. Tiga di antaranya adalah seorang perempuan yang diduga terlibat dalam perampokan di Apple Store, serta dua orang lain yang tertangkap sedang melakukan penjarahan.

Pihak kepolisian juga meminta para pemilik toko untuk mendokumentasikan kerusakan properti mereka sebagai bagian dari proses investigasi. Beberapa video yang beredar memperlihatkan kondisi toko perhiasan yang porak-poranda dan barang-barang dagangan yang berserakan.

LAPD terus melakukan pengumpulan bukti dan berjanji akan menindaklanjuti laporan warga demi memulihkan keamanan kota.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan telah membebaskan bea masuk untuk 1.800 barang kiriman milik jamaah haji khusus Indonesia tahun ini. Nilai total barang yang dibebaskan dari pungutan tersebut mencapai USD 149.144 atau setara Rp2,42 miliar (kurs Jisdor: Rp16.265/USD).

“Ini untuk kiriman jamaah haji plus ya, karena yang reguler belum ada pengiriman. Jadi, untuk yang plus ini ada kurang lebih 1.800 barang. Nilainya sampai saat ini ada 149.144 dolar AS yang dibebaskan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, saat meninjau kesiapan pelayanan Bea Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (11/6).

Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tersebut diberikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada jamaah haji dalam membawa atau mengirim barang dari Arab Saudi ke Indonesia.

Ketentuannya antara lain:

Jamaah haji reguler mendapat pembebasan bea masuk dan PDRI tanpa batas nilai tertentu.

Jamaah haji khusus (plus) mendapat pembebasan untuk barang bawaan hingga maksimal USD 2.500.

Untuk barang kiriman, pembebasan diberikan dua kali per musim haji dengan nilai maksimal USD 1.500 per kiriman.

Untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah, DJBC membentuk satuan tugas di setiap titik debarkasi. Petugas Bea Cukai juga menyediakan desk pelayanan khusus bagi jamaah yang membawa barang yang memerlukan proses customs clearance, seperti handphone, komputer genggam (HKT), tablet, dan barang dagangan.

Seluruh pemeriksaan dilakukan secara selektif menggunakan X-ray scanner dan metode risk assessment, guna menjamin proses tetap aman namun efisien.

Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk menciptakan proses kepulangan jamaah haji yang aman, tertib, dan nyaman. Sosialisasi mengenai kebijakan fiskal juga telah digencarkan untuk meningkatkan pemahaman jamaah mengenai hak dan kewajiban mereka saat membawa barang dari luar negeri.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan kepabeanan, khususnya dalam momentum penting seperti musim haji.

Monitorday.com – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang adil, transparan, dan berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SPMB.

Forum ini digelar sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di lapangan—seperti kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Kemendikdasmen mendorong forum ini sebagai wadah pengawasan kolaboratif nasional, untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukanlah sekadar pergantian nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melainkan sebuah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.

“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Wamen Atip.

Lebih lanjut, Wamen Atip menyatakan bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar. Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya menyampaikan berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya yang menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.

Di antaranya adalah 1) indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi; 2) pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah; 3) kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan; serta 4) keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Faisal menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal bahwa Inspektorat Jenderal siap mendukung setiap langkah pencegahan dan penegakan disiplin di lapangan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.

“Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” kata Faisal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan bahwa forum bersama ini adalah sarana strategis untuk menjamin bahwa proses penerimaan murid baru akan berjalan efektif, adil, jujur, dan berkualitas. SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.

“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun langkah-langkah kolektif dan preventif terhadap potensi masalah yang mungkin muncul. Lebih dari itu, forum ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita kepada anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia,” ungkap Mahfudz.

Senada dengan itu, Kepala Deputi III, Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, juga menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan bersama ini. “Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.

Forum bersama ini dihadiri oleh 165 peserta yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen; inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dengan penyelenggaraan forum bersama ini, Kemendikdasmen berharap terbentuknya mekanisme pengawasan lintas sektoral yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.