Monitorday.com – Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang bersikeras terhadap status empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut kembali menuai gelombang kritik. Tak hanya dianggap tidak memahami sejarah, Bobby juga dinilai bertindak arogan dan gagal membaca etika diplomatik antar wilayah. Sikapnya makin dipertanyakan saat membuat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menunggu berjam-jam sebelum akhirnya memilih meninggalkan lokasi pertemuan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa Mualem tidak tinggal untuk menyambut Bobby karena memiliki agenda penting bersama masyarakat Aceh Barat. Tapi publik tahu, ini bukan sekadar benturan jadwal. Ini soal harga diri. Seorang kepala daerah tak sepantasnya datang terlambat lalu mengharapkan sambutan hangat, terlebih saat lawan bicaranya adalah tokoh Aceh sekelas Mualem.

Kondisi ini diperkeruh oleh keputusan Kemendagri yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Keputusan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 ini menjadi sorotan tajam, karena secara historis keempat pulau itu sejak awal adalah bagian dari Aceh, tepatnya wilayah Aceh Singkil.

Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, berdalih keputusan itu berdasarkan survei gabungan antara Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemkab Aceh Singkil, dan Pemkab Tapanuli Tengah. Namun argumen ini goyah ketika Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, keempat pulau tersebut adalah milik Aceh.

JK menyitir isi perjanjian Helsinki, tepatnya poin 1.1.4, yang menyebut batas wilayah Aceh merujuk pada kondisi 1 Juli 1956. Inilah batas legal dan historis yang disepakati saat Aceh dan pemerintah Indonesia berdamai pada 2005. Menurut JK, jika perjanjian ini diabaikan, maka wibawa hukum dan rekonsiliasi nasional akan terganggu.

“Jadi secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” tegas JK dalam konferensi pers, Jumat (13/6).

Penegasan ini bukan sekadar retorika nostalgia. JK secara bijak mengingatkan bahwa penentuan batas wilayah tidak cukup hanya melihat peta topografi atau klaim geografis. Ada sejarah panjang, nilai-nilai sosial, dan identitas masyarakat yang hidup di pulau-pulau itu. Apalagi, jika keputusan administratif mengabaikan realitas sejarah, maka konflik horizontal bisa kembali meletup.

Sayangnya, alih-alih mengedepankan dialog dan menghormati sejarah, Bobby justru terkesan bermain kuasa. Ia seakan lupa bahwa jabatan tak bisa dijadikan kartu sakti untuk mengatur seenaknya. Bahkan, jika itu dilakukan demi ‘mengamankan’ empat pulau yang secara fakta lebih lekat dengan Aceh ketimbang Sumut.

Masyarakat Aceh pun kini mempertanyakan motif di balik manuver Bobby. Apakah ini sekadar pencitraan menjelang pemilu, atau justru ada agenda tersembunyi dalam penguasaan wilayah? Yang pasti, publik tidak buta. Era kekuasaan berbasis koneksi keluarga sudah lewat. Tak ada lagi ruang untuk kepala daerah yang merasa bisa melenggang dengan restu elite semata.

Bobby perlu sadar, sejarah bukan sesuatu yang bisa diubah semaunya. Jika ingin dihormati sebagai pemimpin, ia harus mulai dari menghormati orang lain, termasuk rekan sejawat dari provinsi tetangga. Bila datang terlambat saja tidak bisa meminta maaf, bagaimana bisa dipercaya menjaga kepentingan rakyat?

Langkah terbaik saat ini adalah menarik kembali keputusan yang merugikan Aceh. Kemendagri harus bersikap adil dan melihat ulang dasar hukumnya. Jangan sampai keputusan yang mengabaikan sejarah ini menjadi bara dalam sekam yang kelak membakar kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Monitorday.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara soal polemik status empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Seluruh pulau tersebut kini secara administratif jadi bagian Sumut.

JK menjelaskan, ketentuan perbatasan kedua wilayah itu telah diatur dalam poin nomor 1.1.4 yang tertuang dalam perjanjian Helsinki. Perjanjian itu, kata dia, telah disepakati Indonesia dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

“Mengenai perbatasan itu, ada di Pasal 1.1.4, mungkin bab 1, ayat 1, titik 4, yang berbunyi perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi, pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ,” ujarnya dalam konferensi pers di kediamannya, Jumat (13/6).

JK menyebut aturan perbatasan dalam perjanjian Helsinki itu merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara yang diteken Presiden RI saat itu, Sukarno.

“Jadi Aceh sebelumnya adalah daerah residen dari Sumatera Utara yang pisah pada tahun 1956,” ujarnya.

JK menegaskan jika merujuk hasil perundingan itu dan dokumen yang ada, maka keempat pulau yang saat ini menjadi polemik masuk dalam wilayah Aceh.

“Jadi secara formal dan historis empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” tegasnya.

Lebih lanjut, JK menilai penentuan wilayah terhadap suatu pulau tidak bisa dilakukan jika hanya melihat faktor geografis semata.

Ia mendorong agar pemerintah juga perlu melihat faktor historis yang selama ini sudah ada dan terbangun di wilayah itu.

“Empat pulau itu masuk Singkil, dekat dengan Sumatera Utara. Tapi itu biasa. Selama ini warga pulau bayar pajaknya ke Singkil,” ujarnya.

Karenanya, JK meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik sengketa empat pulau ini dengan sebaik-baiknya.

“Jadi, mudah-mudahan saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.

Belakangan empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang menuai polemik dan jadi rebutan antara Sumut dan Aceh.

Terakhir, Kemendagri menetapkan empat pulau di wilayah Provinsi Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini menuai polemik.

Keempat pulau ini sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Namun, saat ini resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Keputusan ini menimbulkan gejolak, terutama dari masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dan perwakilan RI lainnya di Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi pasca serangan militer Israel ke Iran pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 386 Warga Negara Indonesia (WNI) berada di Iran, dengan mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang tinggal di Kota Qom.

“Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam serangan tersebut,” ujar Judha dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/6).

KBRI Teheran telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga keselamatan diri, serta tetap menjaga komunikasi aktif dengan pihak KBRI. WNI juga diminta segera melaporkan kondisi dan lokasi keberadaan mereka secara berkala.

Dalam situasi darurat, WNI di Iran dapat menghubungi hotline KBRI Teheran di nomor +989024668889.

Kemlu RI juga mengimbau agar WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Iran maupun Israel menunda keberangkatan mereka. Bagi WNI yang memiliki rencana transit atau penerbangan melalui wilayah Timur Tengah, diharapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan jadwal penerbangan.

WNI juga diingatkan untuk menggunakan aplikasi Safe Travel Kemlu RI atau menghubungi perwakilan RI terdekat jika menghadapi keadaan darurat.

Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengecam keras serangan Israel terhadap Iran yang menurut Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah menewaskan sejumlah orang, termasuk warga sipil.

“Indonesia mengutuk aksi kekerasan ini dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas,” tegas Menlu Sugiono.

Kemlu RI menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan dan akan mengambil langkah perlindungan WNI sesuai kebutuhan.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mendorong Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menjadi garda terdepan dalam mengarusutamakan Risalah Islam Berkemajuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya kampus-kampus Muhammadiyah.

Hal tersebut disampaikan Fajar saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Milad ke-22 UMMI yang digelar di Sukabumi, Jumat (13/6). Dalam orasinya, ia menekankan bahwa kampus harus menjadi pusat gerakan ihyaul tajdid wal ijtihad, yakni misi menghidupkan semangat pembaruan dan pemikiran kritis dalam Islam.

“Karakter pembaruan dan ijtihad ini harus menyala di kampus UMMI,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta.

Risalah Islam Berkemajuan merupakan gagasan khas Muhammadiyah yang menekankan pentingnya ketaatan beragama sekaligus keberpihakan pada pembangunan peradaban, keadilan sosial, serta pemikiran ilmiah dan kritis.

Fajar menyoroti pentingnya implementasi Islam Transformatif ala Moeslim Abdurrahman dan Islam Profetik sebagaimana digagas Kuntowijoyo. Kedua pendekatan ini menurutnya menjadi fondasi penting dalam membentuk institusi pendidikan Islam yang unggul dan berdaya guna dalam masyarakat.

“Kampus sejatinya menjadi tempat dan tradisi untuk terus-menerus mencari kebenaran,” ucap Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Muhammadiyah tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa keunggulan kampus tidak hanya diukur dari fisik atau fasilitas, melainkan dari peran aktif dalam pemikiran dan gerakan keumatan.

“Jangan sampai UMMI menjadi kampus yang dingin, yang hanya besar secara fisik namun beku dalam pemikiran,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Fajar turut mengajak seluruh sivitas akademika UMMI untuk menanamkan filosofi pendidikan Muhammadiyah yang berpijak pada filosofi matahari—memberi manfaat dan menyinari siapa pun tanpa diskriminasi, sebagaimana ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

Mengakhiri orasinya, Fajar menyampaikan apresiasi dan harapan atas peran UMMI di masa mendatang.

“Selamat Milad UMMI. Menuju institusi pendidikan unggul tidak bisa dicapai dari warisan, melainkan dari perjuangan bersama,” pungkasnya.

Monitorday.com – Artis Indonesia Zaskia Adya Mecca kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dengan bergabung dalam aksi Global March to Gaza, sebuah gerakan internasional yang menyerukan dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Zaskia terbang ke Mesir bersama sembilan warga negara Indonesia (WNI) lainnya untuk mengikuti aksi damai yang dipusatkan di Gerbang Rafah, pintu perbatasan utama antara Mesir dan Gaza.

Dalam unggahan yang dibagikan oleh platform penggalangan dana Kitabisa, disebutkan bahwa kesepuluh delegasi dari Indonesia hadir untuk menyuarakan solidaritas rakyat Indonesia terhadap penderitaan warga Palestina.

Berikut daftar lengkap 10 WNI yang tergabung dalam aksi ini:

1. Zaskia Adya Mecca
2. Hamidah Rachmayanti
3. Ratna Galih Indriani
4. Irfan Farhad
5. Indadari Mindrayanti
6. Wanda Hamidah
7. Hemy Sution
8. Nur Aminah
9. Tandya Rachmat Sampurna
10. Muhammad Hibatur Rahman

“Nama-nama ini hadir untuk mewakili suara warga Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia hadir dalam perjuangan global untuk membela Palestina,” tulis Kitabisa dalam pernyataan resminya, Jumat (13/6/2025).

Aksi Global March to Gaza tak hanya menuntut dibukanya akses bantuan kemanusiaan, tetapi juga menyerukan:

• Penghentian agresi militer Israel,
• Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza, dan
• Pengakhiran pendudukan atas Palestina.

Aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut dan semakin terbatasnya akses bantuan ke Gaza, yang hingga kini masih berada dalam blokade ketat.

Kehadiran figur publik seperti Zaskia diharapkan dapat memperluas perhatian internasional terhadap isu Palestina serta mendorong dukungan lebih besar dari masyarakat dunia untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang berlangsung.

Monitorday.com – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel yang terjadi pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat. Kabar ini disampaikan oleh televisi pemerintah Iran dan dikutip oleh kantor berita AFP.

“Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, meninggal,” demikian pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah Iran terkait kematian Bagheri. Namun, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah mengakui bahwa sejumlah komandan militer dan ilmuwan senior tewas dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan Israel.

Selain Bagheri, Komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Hossein Salami dan seorang ilmuwan nuklir senior juga dilaporkan menjadi korban dalam serangan tersebut.

Bagheri merupakan figur sentral dalam struktur militer Iran. Sejak menjabat sebagai Kepala Staf pada 2016, ia bertanggung jawab atas koordinasi tiga pilar kekuatan keamanan Iran: Angkatan Darat (Artesh), IRGC, dan Pasukan Penegak Hukum (Faraja). Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC).

Dikenal sebagai tokoh yang menentang kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), Bagheri menilai perjanjian tersebut tidak menguntungkan bagi kepentingan Iran.

Serangan Israel disebut menargetkan sejumlah fasilitas vital milik Iran, termasuk program senjata, rudal balistik, serta fasilitas nuklir utama di Natanz. Video yang beredar menunjukkan asap tebal mengepul dari kawasan sekitar situs tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan negaranya secara tegas menyerang instalasi strategis milik Iran, menyebutnya sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman yang terus berkembang.

Situasi ini memicu kemarahan pemimpin tertinggi Iran. Dalam pernyataannya, Khamenei bersumpah bahwa Israel akan menerima “hukuman berat” atas serangan yang telah menewaskan sejumlah tokoh penting negara itu.

Monitorday.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang untuk menjerat pelaku pelanggaran pemanfaatan hutan dalam kasus izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran pemanfaatan hutan selama operasional tambang.

Menurut dia, meski izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut, dia memastikan proses hukum bisa tetap dilanjutkan.

“Itu coba kami telisik ke sana. Dan tentu tidak menutup kemungkinan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, walaupun sudah dicabut, tidak menggugurkan konsekuensi hukum lainnya, dengan perdata atau gugatan lainnya, dan saat ini sedang berproses,” kata Januanto di diskusi Greenpeace Indonesia, Kamis (12/6).

Menurut Januanto, saat ini timnya masih berada di sekitar wilayah Raja Ampat menyusul pencabutan izin pertambangan di wilayah tersebut.

Dia menyatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan berdasarkan fakta di lapangan.

“Nanti akan kita tindak lanjuti terus. Sambil kita lihat bagaimana fakta-fakta di lapangan. Dan kami tentu akan laporkan ke Pak Menteri juga,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mencabut empat dari lima IUP perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Hal itu dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

Empat perusahaan yang telah dicabut IUP-nya itu yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Sementara untuk PT GAG Nikel di Pulau GAG tidak dicabut IUP-nya karena hasil peninjauan langsung di lapangan menunjukkan kegiatan tambang GN berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berarti.

Namun aktivitas tambang PT GAG dihentikan untuk sementara.

Monitorday.com – Sebuah konvoi yang diikuti sedikitnya 1.000 relawan pendukung Palestina dari negara-negara Afrika Utara telah berangkat dari Tunisia menuju Gaza untuk mendobrak blokade dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina.

Konvoi ini diselenggarakan oleh Koordinasi Aksi Bersama untuk Palestina, dengan nama “Maghreb Resilience Convoy”, yang berangkat pada Senin dari Tunis setelah peserta dari Tunisia, Mauritania, Maroko, dan Aljazair menyelesaikan pendaftaran.

Puluhan warga melepas keberangkatan mereka sambil mengibarkan bendera Palestina dan Tunisia.

“Konvoi ini merupakan inisiatif global yang melibatkan lebih dari 30 negara dari Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara,” kata Mohamed Amine Bennour, koordinator medis konvoi kepada Anadolu pada Senin (09/06/2025).

“Kami bergerak dalam koordinasi dengan berbagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai Gaza melalui darat, laut, dan udara,” imbuh Bennour.

Tujuan konvoi tersebut adalah untuk mencapai Gaza melalui darat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang apa yang terjadi di sana melalui kegiatan yang mereka adakan di sepanjang perjalanan.

Bennour mengatakan kelompok tambahan dari kota Sousse, Sfax, dan Gabes akan bergabung dengan konvoi saat melakukan perjalanan melintasi Tunisia, sebelum melanjutkan perjalanan melalui Libya dan Mesir.

“Setelah melewati Tunisia, kami berencana untuk mencapai Gaza melalui Libya dan Mesir. Kami berkoordinasi dengan berbagai inisiatif seperti March on Gaza, Global March on Gaza, dan Freedom Flotilla, yang terdiri dari banyak kapal,” ujar Bennour.

Persiapan konvoi sudah selesai, dengan 12 bus dan 100 kendaraan yang membawa lebih dari 1.000 peserta, menurut panitia penyelenggara Jawaher Channa.

Lebih banyak relawan diperkirakan akan bergabung sepanjang jalan sebelum konvoi mencapai Gaza.

Aksi serupa juga akan digelar di Mesir, dengan ribuan aktivis dari 32 negara berencana melakukan demonstrasi di perbatasan Rafah pada tanggal 15 Juni.

Para aktivis akan berkumpul di Kairo, Mesir pada tanggal 12 Juni, lalu melakukan perjalanan ke kota perbatasan Arish keesokan harinya, dan berkonvoi sejauh 50 kilometer (31 mil) selama tiga hari untuk mencapai Rafah, Gaza paling selatan.

Sejak awal Maret, penjajah ‘Israel’ terus menutup perbatasan Gaza untuk bantuan kemanusiaan, yang memicu peringatan tentang risiko kelaparan di antara 2,4 juta penduduk Gaza.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Entitas zionis ‘Israel’ juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di Gaza.

Monitorday.com – Sebuah pesawat penumpang milik maskapai Air India jatuh dan meledak tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, Kamis (12/6) siang. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan tewas dalam insiden tragis tersebut.

Pesawat dengan nomor penerbangan AI171 itu tengah mengoperasikan rute Ahmedabad–London menggunakan Boeing 787-8 Dreamliner. Pesawat membawa 130 penumpang dan 12 awak, termasuk dua pilot.

Menurut laporan India Today, pesawat lepas landas sekitar pukul 13.39 waktu setempat. Beberapa detik setelah mengudara, pesawat sempat menanjak hingga ketinggian 190 meter sebelum tiba-tiba berbelok tajam, menukik, dan jatuh menghantam sebuah asrama mahasiswa di distrik Meghaninagar. Ledakan besar pun terjadi, memicu kebakaran hebat.

Air India mengonfirmasi bahwa tidak ada korban selamat dalam peristiwa tersebut. Para korban diketahui berasal dari berbagai kewarganegaraan, yakni 169 warga negara India, 53 warga Inggris, satu warga Kanada, dan tujuh warga Portugal.

Hingga berita ini diturunkan, tim penyelamat dan aparat berwenang masih melakukan evakuasi dan investigasi di lokasi kejadian. Otoritas penerbangan India telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini.

Monitorday.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan besar terkait kesejahteraan hakim di Indonesia dengan menaikkan gaji mereka secara signifikan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Kebijakan ini disampaikan saat menghadiri acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ujar Presiden di hadapan para hakim dan pejabat Mahkamah Agung.

Menurut Presiden, kenaikan tertinggi akan diberikan kepada golongan hakim junior, yakni mereka yang berada pada jenjang awal karier kehakiman. Namun demikian, seluruh hakim dari berbagai tingkatan akan mendapatkan kenaikan gaji secara signifikan.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan paling junior. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus,” tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para hakim, termasuk belum adanya kenaikan gaji selama hampir dua dekade. Ia juga menyoroti berbagai kendala kesejahteraan, seperti masih adanya hakim berstatus kontrak dan kurangnya fasilitas perumahan dinas.

“Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita akan lakukan pembangunan besar-besaran,” jelasnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi sektor peradilan. Presiden berharap peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak positif terhadap integritas, profesionalisme, dan kualitas lembaga peradilan Indonesia.