Monitorday.com – Dalam agenda Pertemuan Menteri Pendidikan anggota APEC (AEMM) ke-7 yang berlangsung di Jeju, Korea Selatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan visi serta program prioritas Indonesia dalam sektor pendidikan.

Visi tersebut mengusung tema “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang diperkuat dengan program wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak serta upaya digitalisasi pendidikan sebagai langkah strategis.

Dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah Menteri Pendidikan dari negara anggota APEC, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan kesenjangan akses dan mutu pendidikan.

Ia menyebut digitalisasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pengajaran coding, dan pembelajaran mendalam, sebagai bagian dari solusi inovatif.

“Digitalisasi Pendidikan, yang di dalamnya ada kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), coding, dan pembelajaran mendalam, merupakan upaya kita untuk memenuhi layanan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujarnya pada Rabu (waktu setempat).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Korea Selatan, Oh Seok-Hwan, yang juga menjabat sementara sebagai Presiden dan Perdana Menteri Korea Selatan.

Ia menyambut baik pemaparan Abdul Mu’ti dan menyatakan ketertarikannya untuk mempererat kerja sama di bidang pembelajaran digital. Oh Seok-Hwan mengungkapkan bahwa Korea Selatan siap bermitra dengan Indonesia dalam mengembangkan pendidikan digital, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin, salah satunya melalui kolaborasi dengan Tim Enuma Korea Selatan yang menyediakan platform pembelajaran bagi anak usia dini. Hal ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan digital sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Oh Seok-Hwan membagikan pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi tantangan pemerataan pendidikan, termasuk di wilayah terpencil seperti Jeju.

Ia menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi internasional dalam mencari solusi, seraya menyatakan dukungan penuh terhadap visi Indonesia untuk pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Monitorday.com – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan untuk ikut mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski belum mengambil keputusan, Jokowi menyatakan peluang kemenangannya akan menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk maju dalam pemilihan tersebut.

“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujar Jokowi pada Rabu (14/5).

Hingga saat ini, Jokowi belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum partai yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Menurutnya, masih ada waktu cukup panjang sebelum masa pendaftaran ditutup. “Belum (mendaftar). Kan masih panjang, seingat saya masih Juni,” katanya.

Pemilihan Ketua Umum PSI direncanakan berlangsung menggunakan sistem e-voting dengan prinsip one man, one vote. Setiap anggota partai akan memiliki hak suara untuk memilih ketua umum baru. Jokowi menilai mekanisme ini sebagai tantangan tersendiri yang akan memengaruhi peluang setiap calon. “Yang saya tahu katanya mau pakai e-voting. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ,” tambahnya.

Sebelumnya, PSI telah secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum hingga 31 Mei mendatang. Proses pendaftaran dilakukan di Kantor Pusat PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum PSI sekaligus Ketua Steering Committee Pemilu Raya PSI, Andy Budiman, menyatakan harapan agar Jokowi ikut mendaftar dalam kontestasi tersebut. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ujar Andy pada Selasa (13/6).

Monitorday.com – Seluruh korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan perlindungan asuransi. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya melalui kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, termasuk Puskesmas.

Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam pernyataan resminya pada Senin (12/5).

Tigor menyebut pihaknya langsung mengambil tindakan begitu menerima laporan keracunan, termasuk dengan menanggung pembiayaan medis para korban. Ia menambahkan bahwa BGN telah memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Teguran itu, menurutnya, merupakan langkah cepat untuk memastikan keamanan makanan yang didistribusikan.

BGN juga memperketat pengawasan terhadap distribusi makanan MBG, dengan terus memeriksa sampel makanan yang disalurkan. Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, BGN akan segera menindak SPPG secara tegas. Selain itu, pelatihan tambahan akan diberikan kepada para penjamah makanan guna meningkatkan kehati-hatian dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Tigor juga mengungkapkan bahwa pemasok bahan makanan yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas akan dihentikan. Ia menekankan pentingnya mengecek asal-usul bahan makanan yang dibeli oleh penjamah makanan dari supplier, agar tidak terjadi kelalaian yang berujung pada keracunan.

Sementara itu, skema perlindungan asuransi ini pertama kali diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebutkan bahwa insiden keracunan akibat distribusi MBG tengah dikaji sebagai bagian dari cakupan pertanggungan asuransi. Risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja akan dimasukkan dalam skema asuransi untuk melindungi para penerima manfaat program MBG, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Skema ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi penerima program sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap risiko yang muncul dalam pelaksanaannya.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia resmi mencabut kewarganegaraan Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, setelah ia diketahui bergabung dengan militer Rusia dan ikut serta dalam operasi militer tanpa izin resmi dari Presiden RI.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Rabu (14/5). Ia menyatakan bahwa Satria telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 huruf d dan e, serta Pasal 31 ayat (1) huruf c dan d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

“Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewarganegaraan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti status hukum Satria Arta Kumbara,” ujar Supratman melalui pesan tertulis.

Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Moskow untuk segera menyampaikan laporan resmi kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, termasuk Permenkumham No. 3 Tahun 2024.

TNI AL sebelumnya telah menanggapi viralnya video TikTok yang memperlihatkan seorang pria berseragam militer Rusia dan TNI AL, yang kemudian dikonfirmasi sebagai Satria Arta Kumbara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi, menjelaskan bahwa Satria telah diberhentikan dari dinas militer sejak 2023 setelah dinyatakan melakukan tindakan desersi, yakni meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

“Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan secara in absentia pada 6 April 2023, menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan pemecatan dari dinas militer,” ungkap Laksma Wira.

Sosok Satria kembali menjadi sorotan publik setelah akun TikTok @zstorm689 mengunggah sejumlah video yang menunjukkan dirinya berseragam militer Rusia, diduga tengah berada di wilayah konflik Ukraina.

Dalam unggahan tersebut, Satria tampak mengikuti aktivitas militer bersama tentara Rusia, lengkap dengan pesan-pesan pribadi yang menyoroti pilihannya.

Kasus ini memicu reaksi luas di tengah publik dan menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya terhadap citra institusi militer dan ketegasan negara dalam menjaga integritas kewarganegaraan.

Monitorday.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum baru, menggantikan posisi yang saat ini dipegang oleh Kaesang Pangarep.

Menariknya, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut disebut sebagai salah satu sosok yang diharapkan mendaftar dalam kontestasi tersebut.

Pendaftaran dibuka hingga 31 Mei 2025 dan berlangsung di Kantor Pusat PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ujar Wakil Ketua Umum PSI sekaligus Ketua Steering Committee Pemilu Raya PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers di DPP PSI, Selasa (13/5).

Andy menjelaskan, pemilihan ketua umum kali ini akan menggunakan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki hak satu suara atau one man one vote. Sistem ini, kata Andy, merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi internal yang terinspirasi langsung dari Jokowi.

“Ini memang terinspirasi dari Pak Jokowi. Tapi dari kajian internal kami, ini juga dianggap sebagai langkah yang baik untuk memperkuat partisipasi kader,” jelas Andy.

PSI sendiri menyebut Jokowi sebagai sosok mentor politik. Bahkan, sistem pemilihan terbuka ini dinilai sejalan dengan gagasan Jokowi tentang partai modern yang terbuka dan demokratis. Sebelumnya, Jokowi sempat melontarkan wacana soal partai ‘Super Tbk’ yang dinilai selaras dengan arah pembaruan politik PSI.

Meski nama Jokowi mencuat, Kaesang Pangarep masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum. Andy menegaskan, seluruh kader diberi ruang yang sama untuk maju, asalkan memenuhi persyaratan administratif.

“Termasuk juga Mas Kaesang, apakah akan mencalonkan diri kembali? Itu kami serahkan kepada beliau. Tapi makin banyak kandidat, makin ramai, makin bagus,” ujarnya.

Syarat utama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI adalah mendapatkan surat rekomendasi dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

Monitorday.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menorehkan prestasi melalui program unggulannya, Talenta Wirausaha BSI (TWB), yang meraih penghargaan Best Sustainability in Finance & Skills Recognition for MSMEs dalam ajang Mata Lokal Fest 2025.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Direktur Retail Banking BSI, Harry Gusti Utama, menjelaskan bahwa TWB merupakan program kompetisi, pelatihan, dan pembinaan bagi wirausaha muda yang bertujuan membangun dan mengembangkan ekosistem kewirausahaan nasional.

“TWB tidak hanya memberikan penghargaan dan bantuan modal usaha bagi pengusaha muda pemula (start-up), tetapi juga mendukung pengusaha yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya (scale-up), untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda,” ungkap Harry.

Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia dalam menjadikan UMKM sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui TWB, BSI optimistis pelaku UMKM tak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh secara berkelanjutan.

Kinerja BSI di sektor UMKM turut menunjukkan hasil yang positif, dengan total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp52,50 triliun. Selain itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BSI tercatat sebesar Rp98,15 triliun.

TWB 2024–2025 hadir dengan empat kategori peserta: Pemula, Rintisan, Berdaya, dan Santri. Tahun ini, kategori Rintisan mensyaratkan omzet tahunan hingga Rp500 juta, meningkat dari sebelumnya Rp200 juta. Sementara kategori Berdaya diperuntukkan bagi usaha dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun, menjadikannya lebih bankable untuk akses pembiayaan.

Sebagai bentuk dukungan lebih luas, total hadiah program tahun ini meningkat dari Rp550 juta menjadi Rp750 juta untuk 24 peserta terbaik.

TWB 2024–2025 juga menggelar roadshow di 8 kota besar, yakni Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, dan Makassar, guna menjaring lebih banyak talenta wirausaha muda di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memblokir bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi TF1 yang dikutip AFP, Selasa (13/5), Macron menyebut tindakan tersebut sebagai “memalukan” dan “tidak dapat diterima”.

“Apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu tidak bisa diterima. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, yang terluka tidak bisa keluar, dokter tidak bisa masuk. Apa yang dilakukannya sangat memalukan,” ujar Macron.

Macron juga mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya agar Israel menghentikan pemblokiran tersebut. Ia menyoroti bahwa AS selama ini menjadi pemasok utama persenjataan bagi Israel.

“Kita membutuhkan Amerika Serikat. Presiden [Donald] Trump memiliki pengaruh. Saya telah berbicara keras dengan Perdana Menteri Netanyahu. Saya marah, tetapi mereka [Israel] tidak bergantung pada kami, mereka bergantung pada senjata Amerika,” tambah Macron.

Presiden Prancis itu mengungkapkan, dirinya sempat mengunjungi perbatasan antara Mesir dan Gaza pada awal tahun ini. Saat itu, ia menyaksikan langsung bantuan dari Prancis dan negara-negara lain yang tidak dapat masuk karena diblokir oleh otoritas Israel.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diterima,” tegasnya.

Meskipun menyampaikan kritik keras, Macron menolak untuk menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Ia menyatakan bahwa penilaian semacam itu merupakan kewenangan para sejarawan, bukan kepala negara.

Israel diketahui melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, lebih dari 52.900 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

“Krisis kemanusiaan [di Gaza] adalah yang paling serius yang pernah kami ketahui sejak 7 Oktober 2023,” pungkas Macron.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) menghadirkan promo spesial berupa diskon 50 persen untuk layanan tambah daya listrik dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Program bertajuk Bangkit Lebih Terang ini berlangsung mulai 10 hingga 23 Mei 2025, dan ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif satu fasa.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Sri Mulyanti, menyampaikan bahwa promo ini merupakan wujud semangat kebangkitan nasional sekaligus bentuk apresiasi PLN kepada para pelanggan setia.

“Program promo tambah daya Bangkit Lebih Terang dihadirkan untuk memberikan pengalaman penggunaan listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya,” ujar Edi dalam keterangan resminya, Senin (12/5/2025).

Promo ini berlaku bagi pelanggan dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin meningkatkan kapasitas hingga 7.700 VA. Syarat utamanya, pelanggan harus sudah terdaftar di PLN sebelum 1 Mei 2024.

Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pengguna prabayar, transaksi bisa dilakukan dengan membeli token, sementara pengguna pascabayar cukup membayar tagihan listrik.

Setelah itu, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya yang bisa diakses melalui fitur “Reward” di aplikasi atau melalui email terdaftar.

Pengajuan tambah daya dilakukan langsung melalui aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan kode e-voucher. Setelah pembayaran dikonfirmasi, PLN akan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lewat program ini, pelanggan dapat menghemat biaya hingga lebih dari Rp3 juta. Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari sebelumnya yang mencapai Rp7.025.250.

Untuk menjaga pemerataan manfaat, satu akun PLN Mobile hanya dapat menerima maksimal empat e-voucher selama masa promo. Edi berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal.

“Prosesnya mudah dan cepat, semua bisa dilakukan melalui PLN Mobile. Manfaatkan promo ini sebelum berakhir pada 23 Mei 2025,” pungkasnya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, dalam rangkaian pertemuan ketujuh Menteri Pendidikan anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang berlangsung di Jeju, Selasa (13/5/2025).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Mu’ti menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengembangan sekolah ramah lingkungan, khususnya terkait pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Ia menyampaikan bahwa kerja sama semacam ini sangat relevan untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia yang hingga kini masih belum terjangkau jaringan listrik.

“Banyak daerah di Indonesia belum teraliri listrik. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, bisa sangat membantu satuan pendidikan di wilayah tersebut,” ujar Menteri Mu’ti.

Selain isu energi, Menteri Mu’ti juga mengangkat pentingnya pengelolaan limbah sebagai bagian dari edukasi lingkungan di sekolah. Ia menyebut bahwa model pengelolaan limbah yang telah diterapkan di Provinsi Jeju dapat direplikasi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu contoh konkret yang telah dilakukan adalah kerja sama pengelolaan limbah di sekolah di Bontang, Kalimantan Timur.

“Model pengelolaan limbah dari Jeju dapat menjadi percontohan di daerah-daerah terpilih di Indonesia,” tambahnya.

Gubernur Jeju, Oh Young-hun, menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan ketertarikannya untuk memperluas penerapan teknologi energi terbarukan Jeju di negara lain. Ia menyampaikan kesiapan untuk segera mewujudkan kerja sama tersebut.

“Kami sangat tertarik melihat model energi terbarukan kami bisa diterapkan di negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Gubernur Oh.

Menanggapi antusiasme itu, Menteri Mu’ti menyebut bahwa kerja sama ini berpotensi dimasukkan ke dalam program nasional sekolah ramah lingkungan yang tengah dikembangkan Kemendikdasmen.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, juga menambahkan bahwa selain sektor pendidikan dasar, peluang kolaborasi dapat diperluas ke pendidikan vokasi. Ia menilai teknologi dan praktik terbaik dari Jeju dalam pengelolaan energi dan lingkungan bisa dijadikan acuan dalam proyek percontohan pendidikan vokasi di Indonesia.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kemitraan konkret antara Indonesia dan Provinsi Jeju dalam bidang pendidikan dan lingkungan, serta memperkuat komitmen kedua pihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Monitorday.com – Hamas secara resmi mengumumkan pembebasan Idan Alexander, tentara IDF berkewarganegaraan ganda Amerika-Israel.

Pembebasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menuju gencatan senjata dan membuka jalur kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, Brigade Izzuddin al-Qassam menyebutkan bahwa Alexander dibebaskan secara sepihak.

Hamas juga menyatakan kesiapan untuk berunding demi mencapai gencatan senjata permanen dan pertukaran tahanan.

Kelompok itu berharap kerangka kerja ini bisa memberikan stabilitas dan mendukung rekonstruksi Gaza.

Langkah ini diambil usai kontak-kontak penting yang menunjukkan sikap positif dan fleksibel dari Hamas.

Hamas menegaskan bahwa negosiasi serius akan menghasilkan pembebasan tahanan lainnya.

Otoritas Penyiaran Israel mengonfirmasi Alexander telah diserahkan kepada Palang Merah di penyeberangan Kissufim.

Tentara IDF menyatakan bahwa Alexander dalam kondisi sehat dan kini berada dalam pengawalan militer.

Media Israel melaporkan bahwa Alexander akan bertemu Presiden AS dan Emir Qatar di Doha akhir Mei.

Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Qassam, mengumumkan pembebasan Alexander melalui kanal Telegram.

Alexander, warga New Jersey berusia 21 tahun, termasuk di antara 39 tawanan yang sempat ditahan Hamas.

Gencatan senjata yang disepakati sebelumnya dimulai Januari namun berakhir Maret akibat operasi militer Israel.

PM Israel Netanyahu menyatakan pembebasan ini tidak disertai konsesi dari pihaknya.

Netanyahu mengklaim pembebasan terjadi karena tekanan militer dan dukungan Amerika Serikat.

Hamas menerima jaminan bahwa pembebasan Alexander akan mendorong AS menekan Israel untuk menerima kesepakatan damai.