Monitorday.com– Pelaksanaan uji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tingkat SD dan SMP masih menghadapi sejumlah kendala teknis di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa gangguan seperti pemadaman listrik dan lambatnya akses sistem menjadi hambatan utama, terutama di wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur.

Menurut Mu’ti, kendala tersebut terjadi karena pelaksanaan TKA saat ini masih dalam tahap uji coba atau try-out. Ia menjelaskan bahwa fase ini bertujuan untuk mengukur kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Selasa, 17 Maret 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah sistem yang melambat saat diakses secara bersamaan oleh banyak peserta. Hal ini menjadi evaluasi penting untuk menentukan skema pelaksanaan ke depan, termasuk kemungkinan pembagian sesi atau shift ujian guna menghindari overload sistem.

Selain masalah jaringan, gangguan listrik juga sempat terjadi saat gladi bersih di NTT. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan mekanisme ujian susulan bagi siswa yang terdampak. Menurut Mu’ti, kebijakan ini juga berlaku bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lainnya, sehingga tidak perlu mengulang ujian dari awal.

Dalam upaya memperkuat infrastruktur, Kementerian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti PLN dan Telkom untuk memastikan kestabilan listrik dan jaringan internet. Bahkan, untuk sekolah yang belum memiliki akses internet memadai, pemerintah menyediakan dukungan teknologi seperti Starlink.

Mu’ti menegaskan bahwa seluruh kendala yang muncul selama masa uji coba telah didata secara sistematis. Menurut Kementerian Pendidikan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan TKA secara penuh nantinya dapat berjalan lancar dan merata di seluruh Indonesia.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengembangkan industri otomotif dalam negeri dengan rencana pendirian pabrik mobil dan motor listrik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk otomotif asing.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan para pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rencana ini didasari pada visi untuk menjadikan Indonesia lebih dari sekadar konsumen, melainkan produsen utama dalam sektor kendaraan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan, “Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita harus menjadi pasar mobil orang lain?”

Selama ini, Indonesia dinilai lebih banyak berperan sebagai basis produksi merek-merek asing dari negara seperti Korea Selatan dan Jepang. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, seperti timah, bauksit, dan alumina yang merupakan bahan dasar aluminium, yang esensial untuk mendukung industri otomotif. Namun, fasilitas pengolahan yang terbatas menyebabkan bahan mentah tersebut justru banyak diekspor.

Ia menambahkan, “Kita punya sumber alam untuk bikin mobil tapi dia (Korea Selatan) sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil.”

Inisiatif ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri dan memanfaatkan potensi sumber daya alam domestik secara optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia di kancah industri otomotif global.

Monitorday.Com – Perusahaan teknologi asal AS, Nvidia, akhirnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah China untuk menjual chip kecerdasan artifisial (AI) andalannya. Selain itu, Nvidia juga tengah menyiapkan versi chip AI Groq yang bisa dipasarkan khusus untuk pasar China.

Dilansir dari Cyprus Mail, persetujuan ini menjadi terobosan penting setelah sebelumnya pengiriman chip H200 sempat terhambat oleh ketegangan regulasi antara Amerika Serikat dan China. Chip H200 sendiri merupakan salah satu produk AI paling kuat milik Nvidia dan sebelumnya menyumbang sekitar 13 persen pendapatan perusahaan dari pasar China. 

Meski permintaan dari perusahaan China sangat tinggi dan izin ekspor dari AS sudah diberikan, hambatan utama justru datang dari kehati-hatian Beijing dalam membuka impor chip tersebut. 

CEO Nvidia, Jensen Huang, menyebut perusahaan kini sudah mendapatkan izin untuk banyak pelanggan di China dan mulai menerima pesanan.

“Our supply ⁠chain is getting fired up,” ujar Huang dalam konferensi pers.

Sebelumnya, Nvidia sempat menghentikan produksi chip ini akibat tekanan regulasi dari kedua negara. Namun kini, dengan izin yang mulai terbuka, rantai pasok kembali diaktifkan dan produksi dilanjutkan. 

Meski demikian, belum semua pihak memastikan apakah persetujuan penuh dari pemerintah China telah final. Sumber dari perusahaan China menyebut Nvidia telah memberi sinyal bahwa pemesanan sudah bisa dilakukan.

Dalam dokumen resmi ke US Securities and Exchange Commission, Nvidia juga mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah memberikan lisensi sejak Februari untuk pengiriman terbatas chip H200 ke pelanggan tertentu di China. 

Sebelumnya, sejumlah raksasa teknologi China seperti ByteDance, Tencent, dan Alibaba disebut telah mendapat persetujuan awal untuk mengimpor chip tersebut. 

Komentar optimistis Huang tentang perkembangan AI di China juga berdampak pada pasar. Ia bahkan menyebut teknologi OpenClaw sebagai “definitely ⁠the next ChatGPT.”

Siapkan Chip Baru untuk China

Tak hanya H200, Nvidia juga tengah menyiapkan versi chip AI Groq untuk pasar China. Chip ini akan digunakan untuk kebutuhan inference, yaitu saat AI menjawab pertanyaan, menulis kode, atau menjalankan tugas pengguna.

Dalam pengembangan terbaru, Nvidia berencana mengombinasikan chip Groq dengan chip generasi berikutnya, Vera Rubin—yang tidak dapat dijual di China.

Meski Nvidia masih mendominasi pasar pelatihan AI, persaingan di sektor inference semakin ketat. Perusahaan China seperti Baidu bahkan telah mengembangkan chip mereka sendiri.

Menariknya, chip Groq yang disiapkan untuk China bukan versi “turunan” atau downgrade, melainkan varian yang bisa disesuaikan dengan berbagai sistem. Produk ini diperkirakan mulai tersedia pada Mei mendatang. 

Hingga saat ini, Nvidia belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan tersebut.

Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji, apalagi berkomitmen, untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Penegasan ini disampaikan Prabowo untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Prabowo, sejak awal Indonesia memang tidak pernah menyampaikan komitmen finansial apa pun terkait keikutsertaan dalam inisiatif tersebut. Hal ini juga terlihat dari posisi Indonesia yang tidak termasuk dalam pertemuan para penyumbang awal (founding donors).

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Meski begitu, Indonesia tetap membuka ruang untuk berkontribusi—namun bukan dalam bentuk dana. Prabowo menekankan bahwa Indonesia lebih memilih peran yang sesuai dengan tradisi kontribusinya, yakni melalui pengiriman pasukan perdamaian.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut terlibat dalam tahap rekonstruksi Gaza, jika situasi memungkinkan, terutama jika gencatan senjata tercapai dan proses pembangunan kembali dimulai.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, Prabowo kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen apa pun dari Indonesia terkait pembayaran iuran untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian tersebut.

“Tidak ada komitmen sama sekali,” ucap Presiden.

Sebelumnya, laporan Bloomberg pada Minggu (18/1) menyebut bahwa dalam rancangan piagam Dewan Perdamaian, negara yang ingin menjadi anggota tetap diwajibkan menyumbang hingga 1 miliar dolar AS. Bahkan, negara yang memberikan kontribusi lebih besar berpotensi mendapatkan keanggotaan tanpa batas waktu.

Meski isu tersebut mencuat, pemerintah memastikan posisi Indonesia tetap jelas: berkontribusi pada perdamaian dunia, tanpa harus terikat pada komitmen finansial besar.

[domain_ca[ital} – Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia kembali terjadi tahun ini. Umat Islam merayakan Lebaran dalam tiga waktu berbeda—Kamis, Jumat, dan Sabtu. Fenomena ini memicu perdebatan publik, terutama di media sosial, yang kerap memandang perbedaan tersebut sebagai bentuk perpecahan.

Namun, para ulama menegaskan bahwa perbedaan ini justru merupakan bagian dari kekayaan tradisi keilmuan Islam, yang berakar pada konsep ijtihad.

Perbedaan penentuan Idul Fitri pada dasarnya bersumber dari tiga metode utama, yakni rukyat global, hisab, dan rukyat lokal. Masing-masing metode memiliki landasan dalil dan argumentasi yang kuat dalam khazanah fikih Islam.

Metode rukyat global berpegang pada prinsip bahwa jika hilal telah terlihat di suatu wilayah, maka hal tersebut berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia. Pendekatan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan penglihatan hilal.

Sementara itu, metode hisab menggunakan pendekatan astronomi modern untuk menentukan posisi hilal secara presisi. Pendekatan ini dianut oleh Muhammadiyah melalui konsep wujudul hilal, yakni penetapan awal bulan ketika posisi bulan sudah berada di atas ufuk, tanpa harus menunggu pengamatan langsung.

Adapun metode rukyat lokal, yang digunakan pemerintah melalui sidang isbat dan diikuti oleh Nahdlatul Ulama, menetapkan awal bulan berdasarkan pengamatan hilal di wilayah Indonesia dengan kriteria tertentu. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Perbedaan metode ini bukanlah hal baru. Dalam sejarah Islam, perbedaan serupa telah terjadi sejak masa sahabat Nabi. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah peristiwa yang melibatkan sahabat Ibnu Abbas dan Muawiyah.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa penduduk Syam memulai puasa lebih awal setelah melihat hilal, sementara Ibnu Abbas di Madinah memilih untuk mengikuti rukyat lokal dan menyempurnakan bulan hingga 30 hari. Ketika ditanya mengapa tidak mengikuti hasil rukyat di Syam, Ibnu Abbas menjawab bahwa demikianlah yang diperintahkan Rasulullah.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah telah ada sejak generasi awal Islam dan diterima sebagai bagian dari ijtihad.

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menetapkan, bukan memaksakan. Berbagai organisasi Islam turut dilibatkan dalam proses tersebut sebagai bagian dari musyawarah bersama.

Para ulama menyebut perbedaan ini sebagai “khilaf mu’tabar”, yakni perbedaan pendapat yang sah dan dapat ditoleransi. Karena itu, perbedaan hari raya seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah belah umat.

Sebaliknya, momentum Idul Fitri justru diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, saling memahami, dan menghormati perbedaan yang ada.

Di tengah keragaman metode dan pandangan, para ulama mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah menyeragamkan tanggal, melainkan menjaga ukhuwah dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Monitordaycom – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Idulfitri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir bersama istrinya Iriana Jokowi serta putra mereka, Kaesang Pangarep.

Kedatangan Joko Widodo disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Merdeka. Keduanya kemudian berjalan berdampingan menuju ruang pertemuan untuk melanjutkan silaturahmi dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Di dalam ruangan, kedua tokoh bersama keluarga tampak berbincang santai. Nuansa Lebaran terasa kental dengan suguhan khas seperti kue kering dan aneka camilan tradisional yang tersaji di meja.

Prabowo turut didampingi putranya, Didit Hediprasetyo, dalam pertemuan tersebut. Acara berlangsung secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum.

Selain Joko Widodo, Prabowo juga menerima kunjungan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir bersama kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa pertemuan para tokoh bangsa ini mencerminkan hubungan yang tetap terjaga dengan baik dalam suasana kekeluargaan.

“Gelar griya Idulfitri tahun ini menjadi ruang temu yang sarat makna untuk mempererat tali persaudaraan, merawat harmoni antarpemimpin, serta meneguhkan pesan bahwa persatuan adalah fondasi utama dalam perjalanan bangsa menuju masa depan,” demikian pernyataan resmi Sekretariat Presiden RI.

Monitorday.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara menggelar silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah di Wisma Duta Besar RI, Ankara, Jumat (20/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 600 warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari mahasiswa, profesional, dan diaspora yang bermukim di berbagai wilayah Turki.

Perayaan Idul Fitri di Turki tahun ini jatuh pada Jumat (20/3/2026), satu hari lebih awal dibandingkan di Indonesia. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh KBRI Ankara untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi WNI yang merayakan Lebaran jauh dari tanah air.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. WNI tidak hanya datang dari Ankara dan sekitarnya, tetapi juga dari berbagai kota lain dengan jarak tempuh cukup jauh. Sejumlah warga tercatat datang dari Sakarya (sekitar 300 km), Bursa (380 km), Manisa (560 km), hingga Erzurum yang berjarak sekitar 800 km dari Ankara.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Idul Fitri tahun ini memiliki makna mendalam di tengah situasi global yang diwarnai berbagai konflik.

“Perayaan Idul Fitri di tengah situasi dunia yang dipenuhi konflik mengingatkan kita semua akan arti penting perdamaian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Lebaran tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Turki, untuk terus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas, baik antar sesama warga Indonesia maupun antar bangsa, serta bersama-sama berkontribusi bagi Indonesia yang lebih damai, adil, dan sejahtera,” tambahnya.

Selain dihadiri WNI, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan negara sahabat. Beberapa duta besar dari negara seperti Sri Lanka, Pakistan, Singapura, Filipina, Kamboja, Bangladesh, dan Brunei Darussalam turut hadir, bersama Kuasa Usaha Malaysia, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik.

Dalam acara tersebut, KBRI Ankara juga menyajikan berbagai hidangan khas Nusantara, seperti Opor Ayam dan Rendang. Sajian tersebut menjadi simbol kekayaan kuliner Indonesia yang telah dikenal luas di dunia internasional.

Melalui kegiatan ini, KBRI Ankara berharap nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian terus terjaga di tengah masyarakat Indonesia di Turki. Perayaan ditutup dengan ucapan khas masyarakat Turki saat Lebaran, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun,” yang berarti semoga Idul Fitri membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua.

Monitorday.com– Fenomena klarifikasi yang dilakukan Rismon Sianipar atas analisis ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini terjadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mendahului proses verifikasi ilmiah. Menurut berbagai sumber media yang mengulas kasus ini, perdebatan bermula dari analisis awal yang menimbulkan keraguan publik, sebelum akhirnya dikoreksi oleh penelitinya sendiri.

Kasus ini bermula ketika Rismon melakukan analisis terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Temuan awalnya memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rismon kembali melakukan penelitian ulang dengan metode yang lebih komprehensif dan menyatakan bahwa kesimpulan awalnya tidak tepat. Klarifikasi ini menjadi momen penting yang jarang terjadi di ruang publik digital.

Dalam kajian ilmiah, khususnya bidang Digital Image Processing, sebuah citra tidak hanya dilihat sebagai gambar statis, melainkan hasil interaksi kompleks antara cahaya, sudut pengambilan, resolusi, dan perangkat perekam. Perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari berbagai analisis media, kesalahan awal diduga terjadi karena keterbatasan dalam mengontrol variabel seperti pencahayaan dan resolusi, yang menyebabkan fenomena false negative—yakni objek yang sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi.

Setelah melakukan perbaikan metode, Rismon menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti analisis gradien, rekonstruksi citra, serta verifikasi multi-metode. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang sebelumnya dianggap tidak ada, seperti watermark dan emboss, justru dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hasil bukan berasal dari objek yang dianalisis, melainkan dari cara analisis itu dilakukan.

Peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana sains bekerja melalui mekanisme koreksi diri. Kesalahan dalam penelitian bukanlah kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, dinamika media sosial sering kali mempercepat penyebaran kesimpulan awal dibandingkan klarifikasi yang lebih valid.

Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang literasi publik dalam memahami proses ilmiah. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempercayai informasi secara instan atau menunggu proses verifikasi yang lebih mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah membutuhkan waktu, metode, dan keterbukaan untuk dikoreksi.

Pada akhirnya, klarifikasi Rismon Sianipar bukan hanya soal satu kasus, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat memaknai kebenaran. Pertanyaannya kini, apakah publik siap memahami bahwa kebenaran dalam sains adalah proses yang terus diuji, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kesimpulan.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto sebagai aset digital belum memenuhi kriteria syariah, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Kripto dinilai tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi, stabilitas nilai, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tinggi. Selain itu, kripto juga dianggap tidak memiliki underlying asset yang jelas dan tidak terhubung langsung dengan sektor riil yang produktif.

Meskipun di Indonesia kripto diakui sebagai komoditas oleh negara, fatwa tersebut menegaskan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjadikannya halal secara syariah. Tingginya volatilitas dan potensi manipulasi pasar memperkuat risiko yang melekat pada kripto. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dan cenderung menghindari praktik investasi spekulatif, serta mengarahkan pilihan pada instrumen yang lebih jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan telah mengeluarkan fatwa mengenai status mata uang kripto sebagai aset digital. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan syariah bagi umat Islam di Indonesia terkait investasi dan transaksi menggunakan aset digital yang semakin populer.

Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, yang selama ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dari sisi agama dan hukum Islam. Fatwa ini diharapkan mengisi kekosongan panduan resmi dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Penyusunan fatwa ini diduga melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik teknologi blockchain, volatilitas nilai, hingga potensi risiko dan manfaatnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam selaras dengan nilai-nilai keagamaan.

Meskipun detail spesifik mengenai isi fatwa belum dirilis secara luas, publik menantikan kejelasan apakah aset kripto dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah secara syariah, atau terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai alat investasi atau tukar.

Keputusan Tarjih Muhammadiyah ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku investasi dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga dapat memicu diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap inovasi finansial modern.

Adanya fatwa ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan keagamaan yang relevan dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Diharapkan, fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi umat dalam mengambil keputusan finansial di era digital.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.

Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.