Monitorday.com – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kenaikan signifikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurutnya, biaya pendidikan seharusnya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Urusan pendidikan (UKT) sekarang saya saja ngelihat koran pusing. Kenapa sih? Enggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak enggak ada? Semuanya dimahalkan, anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi,” ujar Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas V PDIP di Jakarta, Jumat (24/5).

Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk bergerak dan berjuang demi kepentingan dan kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.

Ia menekankan pentingnya rasa semangat dan kepedulian terhadap isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

“Masa enggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini ini kayaknya hanya halah ibu ngomong begitu doang. Enggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah Swt, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat,” tandasnya.

Megawati juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan PDIP sebagai partai pelopor yang terus berjuang demi kepentingan bangsa.

“Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai,” pungkasnya.

Prabowo Ingin Kuliah Gratis

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto juga angkat bicara mengenai polemik kenaikan drastis uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan di universitas negeri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya murah, bahkan gratis.

“Apa lagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi. Kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” ujar Prabowo, Rabu (22/5).

Prabowo juga menyoroti perubahan sistem pendidikan sejak era Orde Baru, yang menurutnya telah berubah menjadi industri yang menganut nilai kapitalisme.

Padahal, ia menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa, sesuai amanat konstitusi.

“Jadi berpikirnya semua itu bisa menjadi market. Padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara,” tandas Prabowo.

Untuk itu, Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen untuk meringankan biaya pendidikan. Mereka akan bekerja keras mencari cara untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Salah satu program yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan adalah hilirisasi industri, yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” pungkas Prabowo.

Prabowo menegaskan pentingnya upaya ini untuk memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menyatakan akan membatalkan kenaikan UKT yang tidak rasional di sejumlah PTN.

Menurut Nadiem, kenaikan UKT harus mempertimbangkan taraf ekonomi masing-masing mahasiswa.

Nadiem mengaku telah mendengar banyak keluhan dari mahasiswa mengenai kenaikan UKT di sejumlah PTN. Ia memastikan bahwa Kemendikbudristek sedang mengecek dan akan mengevaluasi kebijakan kenaikan UKT di masing-masing kampus tersebut.