Monitorday.com – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dijuluki “Revolusi Gen Z” mengguncang Nepal dalam dua hari terakhir. Sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 350 orang luka-luka, dalam aksi yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli dan keterlibatan militer dalam mengendalikan situasi.
Aksi ini bermula dari kebijakan kontroversial pemerintah yang melarang 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Namun, larangan itu justru memicu kemarahan publik, khususnya generasi muda, yang menilai pemerintah berusaha membungkam suara rakyat dan gerakan antikorupsi yang berkembang di dunia maya.
Pemerintah berdalih bahwa larangan dilakukan karena platform-platform tersebut belum mendaftar secara resmi ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun, publik menilai alasan tersebut hanya kedok untuk meredam kritik dan menekan kebebasan berekspresi.
Meskipun kebijakan itu akhirnya dicabut pada Senin malam (8/9), aksi protes sudah telanjur meluas, menyuarakan tuntutan yang jauh lebih mendasar: penghapusan praktik korupsi, reformasi politik, dan keadilan sosial.
Para demonstran—kebanyakan mahasiswa dan pelajar—turun ke jalan membawa slogan seperti #NepoBaby dan #NepoKids, menyoroti gaya hidup mewah keluarga politisi yang kontras dengan kondisi ekonomi rakyat biasa. Aksi ini dianggap sebagai bentuk frustrasi yang telah lama menumpuk terhadap elite politik yang dinilai gagal membawa perubahan.
“Larangan medsos hanya pemicu. Masalah sesungguhnya adalah korupsi, nepotisme, dan elite yang tak peduli rakyat,” ujar seorang mahasiswa di Kathmandu kepada media lokal.
Unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah kota besar. Di Kathmandu, ribuan orang menembus barikade keamanan dan menyerbu gedung-gedung pemerintah, termasuk gedung parlemen, kantor Partai Kongres Nepal, serta rumah sejumlah tokoh politik, termasuk mantan PM Sher Bahadur Deuba.
Aparat keamanan merespons dengan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam. Insiden paling mematikan terjadi pada Senin, dengan 19 korban jiwa. Tiga korban lainnya meninggal pada Selasa, menjadikan total 22 orang tewas. Sebanyak 350 orang terluka, termasuk puluhan aparat.
Kekacauan juga merambah ke penjara Nakkhu di Lalitpur, di mana 1.500 tahanan dilaporkan melarikan diri usai bentrokan dan kerusuhan di dalam fasilitas tersebut.
Akibat tekanan yang terus meningkat, PM KP Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Senin malam. Tak lama berselang, Presiden Ram Chandra Paudel juga menyatakan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9), menurut laporan India Today.
Situasi kekuasaan yang kosong mendorong militer Nepal untuk mengambil alih pengendalian keamanan nasional.
Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyatakan kesiapan semua institusi keamanan untuk menstabilkan kondisi. Ia juga mengundang para demonstran untuk berdialog mencari solusi damai.
“Kami siap melindungi negara dari kekacauan lebih lanjut. Tapi pintu dialog tetap terbuka,” ujarnya dalam konferensi pers singkat.
Meski larangan media sosial telah dicabut, demonstran kini menuntut pembaruan politik menyeluruh, transparansi keuangan publik, dan penindakan terhadap korupsi struktural. Mereka menyerukan agar reformasi tidak lagi sekadar simbolik, tetapi nyata dirasakan rakyat.
Pengamat menyebut kerusuhan ini sebagai krisis politik terburuk di Nepal sejak era reformasi demokrasi, yang menunjukkan jurang dalam kepercayaan publik terhadap elite penguasa.
“Ini bukan sekadar protes, ini momen perubahan generasi. ‘Revolusi Gen Z’ adalah peringatan serius bahwa Nepal membutuhkan reset politik,” kata analis politik setempat, Nirmal Karki.